situs slot 55 738Jutaan kata 862870Orang-orang telah membaca serialisasi
《erek kadal》
UMP 2023 Diumumkan Paling Lambat 21 November******
Wakil Ketua Dewan Pengupahan Nasional Adi Mahfudz Wuhadji menyebut pengumuman upahminimum provinsi (UMP) 2023 akan dilakukan paling lambat 21 November 2022.
Menurutnya, pengumuman akan dilakukan langsung oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berdasarkan hasil koordinasi bersama pengusaha, buruh, dan dewan pengupahan nasional.
"UMP akan ditetapkan paling lambat 21 November untuk dilaksanakan mulai 1 Januari 2023. Ini diumumkan oleh bu Menaker," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
"Sudah diajak bicara oleh Kemnaker. Jadi, intinya pemerintah juga sampaikan ke kita bahwa penetapan UMP tetap mengacu regulasi yang ada saat ini, PP 36/2021. Tetapi jika ada masukan dari pengusaha, buruh dipersilakan oleh Menaker," jelasnya.
Menurut Adi, saat ini dewan pengupahan tengah menunggu data yang dibutuhkan dari Badan Pusat Statistik (BPS) seperti inflasi dan pertumbuhan ekonomi.
Setelah mendapatkan data dari BPS, maka dewan pengupahan akan melakukan perhitungan upah yang tepat untuk 2023 sesuai dengan formulasi di PP 36/2021.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Setelah dewan pengupahan menemukan nilai yang tepat, maka akan disampaikan ke Kemnaker. Nantinya, Kemnaker akan melakukan rapat finalisasi apakah upah tersebut sesuai dengan kondisi yang ada.
"Nanti kita serahkan ke Menaker sebelum 21 November dan akan diperhitungkan kembali oleh Kemnaker. Jika dirasa tepat, maka akan diumumkan sesuai formula yang kita sampaikan," jelasnya.
Adi menekankan setelah UMP diumumkan, maka pemerintah akan melakukan sosialisasi sekitar satu pekan atau sampai akhir November. Lalu pada Desember, pemerintah akan melakukan evaluasi sejauh mana UMP tersebut ditetapkan oleh para gubernur.
"Jadi nanti ada sosialisasi dan pada Desember sekitar dua pekan akan dievaluasi sama Kemnaker bagaimana penetapan UMP ini di provinsi. Baru pada 1 Januari 2023 diberlakukan," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Bapanas Klarifikasi Soal Stok Kedelai Cuma Cukup 7 Hari******
Badan Pangan Nasional (Bapanas) klarifikasi soal stok kedelaiyang hanya mencukupi hingga tujuh hari ke depan.
Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan stok kedelai saat ini masih mencukupi sampai akhir November 2022. Ini sesuai dengan prognosa neraca pangan yang dimiliki Bapanas.
"Jadi sebenernya wartawan salah menanggapi. Jadi stok pangan yang kita miliki itu prognosa perhitungannya sampai November. Jadi saat paparan itu Oktober masih ada 7 hari lagi dan ditambah November 30 harian, maka stok kedelai masih mencukupi sampai 37 hari ke depan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
"Jadi masih cukup sampai November. Nanti menjelang akhir November akan dilihat lagi dan dirundingkan lagi biasanya apakah diimpor lagi atau tidak," imbuhnya.
Meski demikian, ia memang menilai pemerintah harus tetap waspada. Walau jauh dari ancaman krisis pangan, produksi dalam negeri harus tetap dimaksimalkan.
"Ini berkali-kali juga ditekankan oleh Presiden Jokowi bahwa kita harus waspada terus. Kita jauh dari krisis pangan karena ingin makan apa saja masih bisa memilih. Belum sampai pada tahap susah mencari makanan. Ini karena kita masih ada beras produksi lokal dan juga beberapa pangan lain," jelasnya.
Lihat Juga :Erick Thohir: Yang Terpilih Presiden Pasti Bukan Saya, Berikutnya Jawa |
Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Astawa mengatakan stok bahan pangan secara umum aman. Namun, ada satu jenis yang mengkhawatirkan yakni kedelai yang hanya bisa bertahan dalam sepekan.
Sementara, ketersediaan beras di Indonesia masih cukup sampai 88 hari ke depan, jagung masih cukup untuk 52 hari ke depan, bawang merah 39 hari. Lalu, pasokan cabai besar juga cukup untuk 12 hari, daging lembu 82 hari, daging ayam ras 62 hari, gula konsumsi 149 hari, dan minyak goreng 77 hari.
"Artinya kalau kita bicara resesi pangan mudah-mudahan tidak. Namun sebagaimana arahan Bapak Presiden (Jokowi) kita wajib waspada," ujarnya di Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Selatan, Senin (24/10).
[Gambas:Video CNN]
Label:slot mania gacor hari ini、yoi4d rtp、lvb777
Terkait:kasih slot、angka jitu 2d、mixslot、situs terupdate、erek erek 82 2d、slot maxwin 2023、kredivo pinjaman uang、paito hk、receh slot login、hk paito warna harian
bab terbaru:situs judi yang lagi gacor(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Ketua Kebijakan Publik DPN Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Danang Girindrawardana mengaku tak tahu berapa pengusahayang sudah berkomitmen ber-investasidi ibu kota negara (IKN) Nusantara.
Sebagai gantinya, ia hanya mendoakan supaya proses pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur itu sukses. "Pengusaha sih mendoakan IKN sukses," ungkapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/10).
Danang menuturkan ada beberapa faktor yang membuat para pengusaha masih ragu untuk berinvestasi di IKN. Padahal, pemerintah sudah menawarkan insentif berupa tax holiday (penghapusan pajak) dan super tax deduction (pengurangan pajak).
Menurutnya, pemerintah malah lebih membuka komunikasi dan karpet merah kepada negara-negara luar untuk membangun IKN.
Kedua, ketidakpastian politik pada 2023 dan 2024. Danang mengatakan hal ini menimbulkan keraguan pengusaha lokal dan mancanegara untuk memastikan diri ikut dalam IKN.
"Apakah next president akan lanjutkan (pembangunan IKN) atau tidak, apakah ruling party (partai berkuasa) akan berpindah atau tidak? Ini pertanyaan yang membuat investor bisa tarik ulur, banyak pertimbangan," imbuh Danang.
Lihat Juga :Jokowi Puji Perkembangan Pembangunan IKN: Progres yang Baik |
Ketiga, ada ancaman resesi global pada 2023. Ia mengatakan resesi di depan mata, dan lonjakan inflasi sudah pasti terjadi.
Menurut Danang, dalam kondisi seperti ini sebaiknya pemerintah berbicara ke publik tentang hal-hal yang optimistis alih-alih pesan yang menakutkan.
Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani menuturkan investasi pada sektor-sektor ekonomi yang sudah menerapkan prinsip tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) diprediksi tetap tumbuh ke depan.
Pasalnya, Indonesia masih memiliki potensi yang belum dioptimalisasi. "Perekonomian Indonesia diproyeksikan akan lebih baik dari negara lain, termasuk di area tertentu seperti kendaraan listrik, itu mungkin akan terus jalan," katanya seperti dikutip dari Antara.
Lihat Juga :Naik Kapal Patroli TNI, Jokowi Susuri Jalur Logistik IKN |
Menurutnya, investasi di IKN Nusantara pun akan terus berlanjut karena pembangunannya menerapkan konsep smart city yang sesuai dengan prinsip SDGs.
"Selama kita bisa menjustifikasi permintaan, pasar, dan siapa saja yang akan pindah, saya rasa investor akan mau berinvestasi," jelasnya.
"Apalagi kalau kita fokus ke investasi yang berkelanjutan," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulawesi Selatan (Sulsel) merespons wacana larangan check in hotelbagi pasangan bukan suami istri bisa berujung pidana dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).
"Terkait rencana undang-undang itu bahwa diharapkan orang yang akan check in itu adalah suami istri dan jika tidak, itu pidana. Jujur ini masih polemik yah," tutur Ketua PHRI Sulsel Anggiat Sinaga, Rabu (26/10).
"Ini menjadi sesuatu yang tidak pantas dipersoalkan. Apalagi, ada unsur yang membidik pasar orang asing. Kalau orang asing juga mau check in tidak ada surat nikahnya juga dipersoalkan," lanjutnya.
"Ini agak susah, jadi ini sesuatu yang sangat personal. Agak repot buat kita jika bepergian itu suami-istri harus bawa surat nikah," jelasnya.
Anggiat berharap wacana tersebut tidak menjadi suatu kewajiban, namun hanya bersifat imbauan sehingga bisa mencegah perzinahan, karena agama juga menekankan hal itu.
"Tapi bukan berarti dilarang orang check in bukan suami-istri. Seberapa repotnya kita nanti, kalau semua ditanya minta surat nikahnya. Berarti kita hotel jadi catatan sipil nantinya. Jangan diundangkan, tetapi imbauan boleh, agar tidak jadi persoalan," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.
Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.
Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.
Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.
Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.
Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.
Lihat Juga :Pengusaha Tekstil Rumahkan 45 Ribu Karyawan, PHK di Depan Mata |
Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.
"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.
Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.
"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.
Lihat Juga :Pengusaha Prediksi Gelombang PHK Hantam Sektor Padat Karya |
Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.
"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.
Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.
Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.
Lihat Juga :ANALISISAncaman Resesi Kian Nyata, Bagaimana Nasib Lapangan Kerja Indonesia? |
Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.
"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.
Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.
"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.
Lihat Juga :Buruh Tolak Ancaman PHK di Tengah Risiko Resesi |
Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.
Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.
"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.
Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.
Lihat Juga :Erick Thohir: Yang Terpilih Presiden Pasti Bukan Saya, Berikutnya Jawa |
Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.
Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.
"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.
Kementerian PUPR mengajak Kejaksaan Agung (Kejagung) memantau pelaksanaan sejumlah proyek pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.
Inspektur Jenderal Kementerian PUPR T Iskandar mengungkapkan keberhasilan pembangunan infrastruktur Kementerian PUPR tidak terlepas dari dukungan pihak-pihak terkait, termasuk dari Jaksa Agung Muda Intelijen.
Ia pun merespons positif komitmen yang diberikan Jaksa Agung Muda Intelijen untuk proyek pembangunan strategis yang dikerjakan Kementerian PUPR.
"Kementerian PUPR memiliki banyak pekerjaan dengan jadwal yang padat. Semua pekerjaan diupayakan selesai sesuai target dan harus memberikan manfaat langsung pada masyarakat dengan memperhatikan kualitas dan estetika," ujarnya dilansir dari Antara, Selasa (15/10).
Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Amir Yanto menyampaikan arahan kepada jajarannya untuk menjadi mitra dari Kementerian PUPR dan membantu kelangsungan pekerjaan proyek dari aspek hukum.
"Para kepala balai juga dapat langsung berkomunikasi dengan Kejaksaan Tinggi apabila terdapat permasalahan hukum atau berkonsultasi dengan Inspektorat Jenderal agar dapat diteruskan ke Direktorat D Pengamanan Pembangunan Strategis Kejaksaan Republik Indonesia," tutur Amir.
Lihat Juga :Jokowi Puji Perkembangan Pembangunan IKN: Progres yang Baik |
Menurutnya, kegiatan sinergi ini dilakukan sebagai komitmen antara Kementerian PUPR dan Kejagung dalam membangun infrastruktur negeri, khususnya IKN Nusantara.
Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ingin menghasilkan karya infrastruktur berkualitas dalam pembangunan IKN Nusantara. Saat ini, Kementerian PUPR telah memulai pembangunan infrastruktur dasar mendukung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN Nusantara.
Pekerjaan prasarana dan sarana dasar yang disiapkan meliputi jalan dan jembatan, drainase, intake air baku, serta hunian bagi pekerja dan penyiapan lahan kawasan.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perdagangan menyebutkan penerapan tarif bea masuktambahan berhasil menekan imporproduk pakaian jadi di Indonesia.
Adapun tambahan bea masuk ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 142 tahun 2021 tentang pengenaan Bea Masuk Tindak Pengaman (BMTP) terhadap produk impor pakaian dan aksesoris pakaian yang berlaku efektif mulai 12 November 2021 lalu.
"Bukan hanya berhasil (menekan impor pakaian), kita juga berhasil melindungi UMKM garmen kita dengan penerbitan aturan yang kita tetapkan itu," ujar Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Veri Anggrijono kepada CNNIndonesia.com, Kamis (27/10).
Menurutnya, industri garmen selama ini merasa terancam dengan impor pakaian dari negara lain. Apalagi ditambah dengan masuknya pakaian-pakaian bekas yang lebih murah.
Karenanya, diterbitkannya aturan tambahan bea masuk impor pakaian bekas, industri garmen dalam negeri merasa terlindungi dan bisa makin mengembangkan produksinya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan total impor pakaian jadi pada September 2021 sebanyak 2.751,12 ton. Ini adalah total impor pakaian sebelum tambahan tarif bea masuk diberlakukan pada November 2021.
Lihat Juga :PHK Hantui Pabrik Tekstil dan Sepatu, Banyak Orderan Batal dari Buyer |
Setelah tambahan tarif diberlakukan, impor pakaian berdasarkan jumlahnya turun hingga 20 ribu persen menjadi hanya 1.623,43 ton pada September 2022.
Jika dilihat dari asalnya, impor pakaian jadi yang masuk ke Indonesia paling banyak berasal dari China, Vietnam, India, Kamboja, Turki, Pakistan, Amerika Serikat, Myanmar, Hong Kong, Singapura.
Sebagai informasi, adapun tarif tambahan bea masuk dalam PMK 142/2021 ditetapkan di kisaran Rp19.260 hingga Rp63 ribu per potong pada tahun pertama. Lalu nantinya tarif ini akan berangsur turun pada tahun kedua dan ketiga.
Jenis produk yang dikenakan bea masuk tambahan antara lain segmen atasan kasual, atasan formal, bawahan, setelan, ensemble, gaun, outerwear, pakaian dan aksesori pakaian bayi, headwear, dan neckwear.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin membantah pernyataan Badan Pangan Nasional (BPN) yang menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan.
Aip menjelaskan bahwa ada rapat koordinasi Kementerian Perdagangan dengan para importir kedelai. Namun, hasil yang ia terima dari pertemuan tersebut berbeda dengan pernyataan BPN.
"Jadi pernyataan itu (BPN) tidak sesuai dengan data yang saya terima. Kenyataan di lapangan, kenyataan di seluruh Indonesia itu (stok kedelai) tidak kurang. Jadi ada terus," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).
Sementara, kebutuhan kedelai di Indonesia tercatat menyentuh 248,6 ribu ton per bulan. Dengan begitu, ketahanan stok kedelai masih sanggup hingga 1,6 bulan ke depan atau 48 hari.
Berdasarkan data tersebut, stok kedelai di Indonesia tidak akan habis dalam 7 hari ke depan, melainkan masih sanggup bertahan setidaknya sampai pertengahan Desember 2022.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memastikan stok kedelai dalam negeri mencukupi dan aman hingga tiga bulan ke depan.
[Gambas:Video CNN]
"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dariDetik, Selasa (25/10).
"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.
Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.
Di lain sisi, Aip Syarifuddin mengaku kabar simpang siur ini membuat beberapa anggotanya resah dan memutuskan untuk mogok produksi pada 29 hingga 31 Oktober mendatang.
"Intinya tempe dan tahu di Indonesia ada. Cuma di beberapa kota, khususnya tahu, ada yang tidak ada. Tahu langka di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Subang dan Sumedang. Tapi tidak seluruh tukang tahu berhenti (mogok kerja). Kalau di Jakarta, kami pabrik tahu tetap jalan," pungkas Aip.
Lihat Juga :Erick Thohir Buka Alasan Tak Bakal Terpilih Jadi Presiden: Tren Jawa |
《erek kadal》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mudah 4d slot loginHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《erek kadal》bab terbaru。