danatogel

Pegadaian Lotere Wanjie

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

Bentuk Bulan Ayah mertuaku Raja Arthur

Luhut Mulai Kembali Ngantor di Kemenko Marves, Belum Full Time******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sudah kembali ke Jakarta dan bekerja di kantornya. Namun, Luhut dipastikan belum bekerja secara penuh atau full time.

Kabar kembalinya Luhut disampaikan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa, sekaligus salah satu orang terdekat Luhut. Ia menjabat deputi bidang koordinasi kedaulatan maritim dan energi Kemenko Marves pada 2018-2020.

Lihat Juga : Erick Masih Menko Marves Ad Interim Meski Luhut Sudah Balik ke RI

Kendati, Purbaya mengaku belum sempat bertemu Menko Marves Luhut di Jakarta. Ia sebelumnya hanya menyambangi Luhut saat masih perawatan di Singapura.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, dua deputi Kemenko Marves membenarkan keberadaan Luhut yang sekarang sudah tak lagi dirawat di Singapura.

[Gambas:Video CNN]

"(Pak Luhut) sedang di Jakarta," kata Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (16/12).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto juga memberikan informasi serupa dengan Rachmat.

Namun, keduanya belum menjelaskan lebih rinci Luhut masih perlu kembali ke Singapura atau tidak setelah itu.

Momen itu bukan kepulangan pertama Luhut ke Jakarta usai sekitar sebulan jalani perawatan di Singapura. Pada Rabu (29/11), Luhut hadir langsung dalam pelantikan menantu, Jenderal Maruli Simanjuntak, jadi KSAD di Istana Negara.

Namun, Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi mengatakan Luhut kala itu langsung kembali ke Singapura untuk melanjutkan perawatan, tepat sehari setelah pelantikan tersebut.

"Beliau (Luhut) sudah membaik kondisinya, recovery-nya bagus, tapi masih harus kontrol ke dokter. Jadi, masih di sana (Singapura) sementara waktu. Ya, fisioterapi antara lain. Terus saja kontrol dengan dokter," kata Jodi saat dikonfirmasi di hari pelantikan Maruli.

"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), tergantung pemulihan kesehatannya beliau. Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," sambungnya.

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Bahlil Blak******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

Menakar Dampak Ekonomi dari Perputaran Uang Lebaran Rp157 T******

Momen Lebaran akan segera tiba. Kamar Dagang Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan perputaran uang selama libur lebaran 2024 mencapai Rp157,3 triliun. Nilai ini dengan perhitungan jumlah pemudik yang akan mencapai 193 juta.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan berdasarkan data Kementerian Perhubungan jumlah pemudik tahun ini naik menjadi 193,6 juta orang, dengan perkiraan per keluarga menghabiskan Rp3,2 juta.

"Dengan jumlah pemudik mencapai 193,6 juta orang, jika jumlah per keluarga dirata-ratakan 4 orang, maka jumlah pemudik setara dengan 48,4 juta keluarga. Dengan asumsi setiap keluarga membawa uang rata rata Rp3,25 juta, maka perputaran uang selama Ramadan dan Idulfitri 1445 H, tahun ini diperkirakan mencapai Rp157,3 triliun," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/4).

Lantas berapa besar pengaruh perputaran uang saat Lebaran terhadap perekonomian?

Ekonom LPEM UI Teuku Riefky menilai biasanya pada kuartal yang terjadi momentum Ramadan dan Lebaran akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari kuartal lain. Namun, karena Ramadan dan Lebaran kali ini terbagi antara kuartal I dan II, maka ia menilai dampaknya sebagian akan terealisasi di pertumbuhan ekonomi kuartal I.

"Untuk kuartal II kita estimasi di kisaran 5,1 persen sampai 5,2 persen," katanya kepada, Kamis (4/2).

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi akan didongkrak konsumsi rumah tangga yang meningkat saat Ramadan dan Lebaran. Apalagi pekerja mendapat tunjangan hari raya (THR).

Senada, Ekonom Indef Rizal Taufikurahman menilai peredaran uang yang meningkat saat Lebaran akan memicu menguatnya konsumsi masyarakat. Konsumsi masyarakat yang naik akan mendorong naiknya pertumbuhan ekonomi.

Namun, ia menilai peredaran uang yang tumbuh saat Lebaran tidak bisa dihindari akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa.

"Artinya akan menyebabkan naiknya harga barang dan jasa. Karena dalam jangka pendek volatilitas of money realitasnya konstan, hanya terdorong oleh konsumsi sektor transportasi," katanya.

Untuk kuartal II, Rizal memperkirakan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari kuartal I. Pemicunya terbesarnya adalah konsumsi masyarakat yang meningkat saat Lebaran. Mempertimbangkan hal tersebut, ia memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II menyentuh 5,3 persen.

Namun, ia menilai tidak semua rumah tangga loyal dalam membelanjakan THR. Menurutnya, rumah tangga yang mendapatkan THR adalah mereka yang bekerja formal dan berpendapatan menengah ke atas.

"Artinya loyalitas masyarakat dalam membelanjakan THR ini tentu saja sangat cepat. Hanya saja tantangannya adalah rumah tangga berpendapatan menengah saja yang bisa menikmati THR," katanya.

Sementara itu, Direktur Celios Bhima Yudhistira memperkirakan perputaran uang selama Lebaran bisa menjaga konsumsi rumah tangga di kisaran 4,9 persen. Meski sifatnya temporer, momen Lebaran punya andil besar terhadap pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun.

Pasalnya uang dari pekerja di perkotaan, katanya, akan mengalir ke desa-desa dan menghidupi banyak lapangan pekerjaan terutama UMKM. Dengan begitu, konsumsi rumah tangga akan meningkat.

"Apalagi saat ini ekspor maupun investasi belum bisa terlalu diandalkan karena melambatnya pertumbuhan ekonomi mitra dagang, bayang-bayang resesi hingga suku bunga yang masih tinggi. Satu-satunya tumpuan PDB sisi pengeluaran yang harus dijaga adalah konsumsi rumah tangga," katanya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Demografi FEB UI I Dewa Gede Karma Wisana mengatakan jika dibandingkan dengan 2023 di mana tingkat konsumsi rumah tangga yang menjadi pendukung pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran tumbuh sebesar 5,23 persen pada kuartal II, maka pada kuartal II/2024 yang bersamaan dengan Lebaran diperkirakan akan tumbuh dengan level yang sama.

Ia memperkirakan ekonomi tumbuh di kisaran 5 persen pada kuartal II/2024. Kondisi itu didukung terutama oleh konsumsi dan belanja domestik.

"Jadi apabila mengikuti informasi bahwa Bank Indonesia telah menyiapkan uang beredar sebesar Rp197 triliun yang berarti meningkat sekitar 4,5 persen dari tahun sebelumnya maka ini akan memberikan sinyal perputaran uang yang meningkat cukup besar untuk memenuhi permintaan masyarakat serta tingginya mobilitas penduduk," katanya.

[Gambas:Video CNN]