daftar situs slot gacor

akulaku dan lazada 644Jutaan kata 975506Orang-orang telah membaca serialisasi

《daftar situs slot gacor》

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menaker mengingatkan perusahaan lakukan PHK sebagai jalan terakhir******

Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan.

Cikarang (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada karyawan menjadi jalan terakhir yang dilakukan perusahaan saat menghadapi permasalahan.

"Yang dilakukan oleh kementerian (Kementerian Ketenagakerjaan, Red) itu mengupayakan bahwa PHK itu adalah jalan terakhir," kata Ida saat ditemui di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu.

Ida menyampaikan hal tersebut saat menanggapi maraknya kasus PHK. Salah satunya yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan, PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang.

Menurut Ida, pemangkasan karyawan dilakukan setelah perusahaan berusaha menempuh berbagai upaya penyelesaian masalah, tetapi masih belum mendapat solusi. Ida juga mengingatkan PHK harus dilakukan dengan mengikuti aturan yang berlaku.

"Jika ternyata tidak bisa dihindarkan, maka PHK harus sesuai dengan ketentuan peraturan kementerian, di antaranya ada kesepakatan," ujar Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Indah Anggoro Putri meminta Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) setempat untuk memberikan pendampingan kepada para pekerja yang terdampak PHK.

Indah juga menyampaikan, Kemnaker siap untuk mendampingi dan memantau proses pendampingan yang dilakukan Disnaker.

"Kami tetap mendampingi para dinas-dinas tenaga kerja, seperti misal PHK di Bekasi yang handleDisnaker, tapi kami juga memantau apa yang kira-kira Kemnaker bisa lakukan," ujar Indah.

Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendampingi pekerja terdampak PHK oleh PT Hung-A Indonesia di Kawasan Hyundai Cikarang sebagai upaya pemenuhan hak karyawan.

Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan Pemkab Bekasi telah menerima laporan mengenai PHK yang dilakukan oleh pabrik ban asal Korea Selatan tersebut, dan langsung menginstruksikan jajaran Dinas Ketenagakerjaan mendampingi para karyawan yang menjadi korban PHK.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi Edi Rochyadi mengatakan ada 1.170 karyawan PT Hung-A Indonesia terkena PHK berdasarkan laporan yang masuk.

Menurut laporan yang diterima Disnaker Kabupaten Bekasi, PHK tersebut dilakukan karena PT Hung-A Indonesia akan menutup perusahaan lantaran tidak ada pesanan dari para pembeli.
Baca juga: Menkeu: Anggaran kesehatan terealisasi Rp183,2 triliun pada 2023
Baca juga: Dirut BRI: Digitalisasi tidak sebabkan PHK, justru tingkatkan efisiensi dan produktivitas pekerja

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Curah hujan tinggi, permukiman warga di Kebon Pala banjir******

Ini bukan banjir kiriman

Jakarta (ANTARA) - Tingginya curah hujan yang melanda wilayah DKI Jakarta mengakibatkan permukiman warga di Kebon Pala RT 10 dan RT 13/RW 04 Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, terendam banjir.

Ketua RT 13/RW 04 Sanusi ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu, mengatakan, curah hujan yang tinggi mengakibatkan 100 rumah warga terkena banjir.

"Ketinggian air tadi pagi mencapai 65 sentimeter (cm), namun saat ini mulai surut hingga mencapai 50 cm," kata Sanusi.

Menurut dia, penyebab banjir yang terjadi saat ini bukan karena banjir kiriman dari Bogor, seperti sebelumnya.

"Ini bukan banjir kiriman, tapi banjir dari curah hujan yang beberapa hari ini turun deras," ujarnya.

Baca juga: Banjir Jakarta, puluhan warga ngungsi di Gedung Kelurahan Semper Timur

Warga Kebon Pala memang sering kali terkena banjir karena lokasi permukiman warga yang lebih rendah dan berada dekat aliran Kali Ciliwung. Ketika debit air naik di wilayah itu sering terdampak luapan kali tersebut.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak sebanyak 17 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan terendam banjir.

Dari 17 RT itu, ke-15 RT diantaranya berada di Jakarta Timur, yakni satu RT di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas dengan ketinggian air 30 cm, dengan penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang.

Kemudian, satu RT di Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm dan 13 RT di Kelurahan Makasar dengan ketinggian 30 cm.

Sementara tiga ruas jalan di Jakarta Timur juga terendam banjir yakni Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, dengan ketinggian 20 cm; Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur (Titik Kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati) dengan ketinggian 10 cm; Jalan Raya Ciracas dengan ketinggian air 10 cm.

Baca juga: Banjir di Jakarta meluas ke 17 RT dan 22 ruas jalan

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：home slot、hahaslot、idnscore rtp

Terkait：pragmatic zhongwen、rtp mbah aura、aster88、shopee yang menghasilkan uang、ratubola303、pascol4d、situs slot terpercaya dan gacor 2022、cara dapat duit cepat dan banyak、boga88、menulis artikel dapat uang

---

---

bab terbaru：jagobet4d（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07