qq888bet 588Jutaan kata 742803Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs warung slot》
KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri******
Anggota KPAI bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, mengatakan dalam perkara anak perlindungan akan diberikan terutama bagi anak korban. Dalam kasus ini adalah keluarga BM, karena korban meninggal dunia.
"Kami mendorong adanya pendampingan dari pihak terkait secara psikologis dan juga mendorong adanya kepedulian sosial, santunan, karena itu juga bagian dari perintah UU Perlindungan Anak," katanya di Kediri, Jumat.
Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pemulihan, kemudian rehabilitasi sosial.
Dia mengatakan, KPAI juga sepakat untuk mendorong proses hukum yang sekarang sedang diproses. Untuk keputusan seperti apa, nantinya diharapkan juga harus didukung bersama.
Untuk itu dia juga meminta komitmen dari Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membantu polisi. Pondok pesantren juga diharapkan memberikan informasi selengkapnya.
Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang
Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri
"Karena ini persoalan anak, sesuai dengan UU harus cepat selesai, harus cepat tertangani, keadilan untuk keluarga korban bisa diwujudkan sambil hak lain baik keluarga maupun anak yang berkonflik hukum dengan status tersangka maupun saksi," kata dia.
Terkait dengan informasi soal pemindahan santri karena pondok pesantren tidak berizin, Aris mengatakan harus dipikirkan lebih panjang, sebab memindahkan anak tidak semudah yang diperkirakan.
"Saya kira lebih objektif untuk dilakukan asesmen awal. Dilihat, dipetakan mana anak yang perlu mendapatkan layanan pendampingan klasikal atau layanan pendampingan personal baik psikis, mental maupun pendampingan lainnya. Kalau itu bisa dipetakan maka bagaimana perlakuannya, intervensinya akan objektif," kata dia.
Sebelumnya, penganiayaan terjadi terhadap santri PPTQ Al Hanifiyyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.
Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan penganiayaan dilakukan beruntun yakni 18 Februari, 21 Februari dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024 dini hari.
Empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.
Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (23/2) pagi. Dokter yang memeriksa juga mengungkapkan di tubuh korban luka yang banyak ditemukan pada anggota tubuh bagian atas.
Hingga saat ini Polres Kediri Kota telah memeriksa sembilan orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya.
"Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi," kata Kapolres.
Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal
Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Luhut Buka Data Jumlah TKA di Proyek Hilirisasi Nikel******
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan blak-blakan soal jumlah tenaga kerja asing (TKA) di proyek hilirisasi nikel di Indonesia.
Ia mengklaim jumlah buruh asing hanya 15 persen dari total karyawan. TKA tersebut melakukan pekerjaan yang buruh lokal belum mampu lakukan.
"Jumlahnya itu berkisar antara 10-15 persen saja dan itu tidak bisa tidak kita lakukan karena kita ndak punya kualitas manusia pada saat itu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan," ujar Luhut melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Rabu (24/1).
"Sekarang secara bertahap itu berkurang karena sudah banyak yang kita latih. Itu suatu proses yang harus dilalui," jelasnya.
Hal itu disampaikan Luhut menanggapi pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menyebut hilirisasi ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing (TKA) pada debat jilid 4, Minggu (21/1) malam.
"Harap dicatat gara-gara kita eksplorasi nikel ugal-ugalan, lalu hilirisasi tanpa perhatikan ekologi, mempertimbangkan sosialnya, buruh kita terabaikan, malah banyak TKA, dan juga yang terjadi korban kecelakaan," katanya.
Luhut lantas mengingatkan Cak Imin untuk tidak membohongi publik hanya untuk mencapai posisi yang diinginkan. Ia menyebut karakter yang baik adalah hal penting dan nomor satu yang harus dimiliki untuk menjadi seorang pemimpin.
"Jangan kita munafik, membohongi publik kita dengan menyebarkan berita-berita palsu. Apalagi anda mau jadi pemimpin, karakter menurut saya itu nomor satu, bukan soal pintar," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:slot paling gacor dan terpercaya、mgo303、rajatoto88
Terkait:snicasino、situs bet terpercaya、slot member 100、game slot modal receh、123 sports slot、mulia slot 123、daftar situs judi slot online、demo slot spadegaming roma、google gimana caranya dapat duit cepat、slot e wallet dana
bab terbaru:babetoto(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Sebagaimana historisnya, beberapa komoditas pangan mengalami kenaikan harga karena peningkatan permintaan masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seluruh TPID di Jawa terus melakukan pemantauan secara intensif untuk memastikan pasokan dan harga pangaJakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), terutama di wilayah Jawa, untuk memastikan pasokan dan harga pangan terjaga jelang Ramadhan dan Idul Fitri.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Sampai saat ini Pasal 201 ayat 8 UU 10 Tahun 2016 masih berlakuJakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.
Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.
Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.
Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.
"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)
Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.
Lihat Juga :Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo |
Lalu benarkah tuduhan itu?
Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.
Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.
"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.
Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.
Lihat Juga :Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda |
Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.
"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.
Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.
Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.
Lihat Juga :Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD |
Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.
"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.
Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.
"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.
![]() |
Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.
"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.
Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.
Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.
"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.
Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.
Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
RUPST juga memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRIJakarta (ANTARA) - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) tidak merombak jajaran Dewan Direksi, dan sedikit mengubah Komisaris perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024.
Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura).
Ia mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu tidak akan dibangun dalam waktu dekat. Pasalnya, giant sea wallmerupakan pilihan terakhir untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.
"Itu the last resort untuk membangun giant sea walljadi pilihan terakhir. Yang di Pantura Jawa tidak dalam waktu dekat," ujarnya usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).
Ia mencontohkan saat ini program sanitasi terus diperbaiki. Berdasarkan catatan Basuki, ada enam program sanitasi. Adapun yang berjalan baru dua proyek.
Basuki menambahkan bahwa penyediaan air bersih dan Sistem penyediaan air minum (SPAM) bakal terus digenjot. Dengan begitu konsumsi air tanah akan berkurang.
Saat konsumsi air tanah berkurang, maka penurunan muka tanah juga bisa teratasi.
"Itu pun bersamaan dengan penyediaan air bersih Jatiluhur ditambah dengan 2 SPAM dari Karian (Serpong) untuk Jakarta Barat dan Utara. Kalau itu selesai pada tahun 2030 kita bisa setop pemanfaatan air tanah sebagai penyebab turunnya tanah," kata Basuki.
Ia menyebut jika upaya itu masih tak mempan menahan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggul laut raksasa baru menjadi pilihan.
"Kalau nanti masih ada ancaman rob baru tanggul laut," ujar Basuki.
Rencana pembangunan giant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.
"Giant sea wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).
[Gambas:Video CNN]
"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.
Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.
Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.
"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.
Lihat Juga :Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran? |
"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainyagiant sea wallini," sambungnya.
Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).
"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.
(mrh/agt)
《situs warung slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pinjol online ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs warung slot》bab terbaru。