daftar judi slot terbaik

Seratus ribu cerita pendek

Survei Populix: 28% Gen Z Cari Info Kandidat Pilpres 2024 di Medsos******

SOLO —Populix, lembaga riset dan penyedia data, meluncurkan studi bertema Ekspektasi Pemilih Muda pada Pemilihan Presiden 2024. Hasil penelitian itu menyimpulkan bahwa 28% Generasi Z (Gen Z) mencari informasi tentang kandidat Pilpres 2024 di media sosial (medsos).

“Platform media sosial merupakan sumber informasi utama bagi sebagian besar masyarakat. Ranah online ini tidak hanya memfasilitasi diskusi yang dinamis, tetapi juga wadah untuk bertukar wawasan politik, di mana masyarakat secara aktif berinteraksi untuk mencari informasi dan menilai karakter para kandidat,” kata Head of Social Research Populix Vivi Zabkie di Jakarta, Rabu (24/1/2024), sebagaimana dilansir Antara. 

Promosi HUT BRI ke-128, BRI Solo Slamet Riyadi Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis

Berdasarkan hasil survei Populix, gen Z memang paling banyak mengakses media sosial untuk mencari informasi tentang kandidat. Tetapi generasi milenial (8%) paling banyak mendominasi di forum diskusi online. Selain itu, sebanyak 4% dari generasi milenial juga mendominasi di situs kampanye kandidat.

Sumber informasi kandidat juga didapatkan dari publikasi media massa (16%), diskusi panel atau debat (13%), survei opini publik (9%), percakapan dengan teman atau keluarga (8%), baliho atau poster di jalan (6%), papan iklan atau billboard (4%), serta buku dan artikel seputar politik (3%).

Adapun sebanyak 24% gen Z mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 dapat mengubah keputusan pilihan mereka terhadap kandidat tertentu.

Sedangkan sebanyak 70% responden mengaku bahwa kampanye politik dalam Pilpres 2024 memiliki dampak positif karena mampu membantu mencari lebih banyak informasi tentang kandidat.

Namun, 64% responden mengaku mendapatkan dampak negatif dari adanya kampanye politik dalam Pilpres 2024 karena membuat mereka ragu dengan banyaknya janji yang diberikan.

Penelitian Populix ini dilakukan pada 31 Agustus hingga 12 September 2023 melalui pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan melalui 16 diskusi kelompok terpumpun kepada milenial dan Gen Z berusia 17 tahun ke atas di kota besar dan kecil di Indonesia.

Sedangkan untuk pendekatan kuantitatif, dilakukan melalui survei dalam jaringan melalui aplikasi Populix terhadap total 1.000 responden laki-laki dan perempuan berusia 17-39 tahun di Indonesia, dengan durasi pengerjaan survei sekitar 15 menit.

Bintang Xianwu

Profil Boy Thohir, Konglomerat Pendukung Prabowo******

SOLO —Sosok konglomerat Garibaldi Thohir atau yang akrab disapa Boy Thohir tengah menjadi sorotan publik. Sebabnya, ia mengeklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, pada Pilpres 2024. Profil Boy Thohir pun banyak dicari warganet.

Hal tersebut dikatakan Boy dalam pertemuan Prabowo dengan Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat (ETAS) for 02 di XXI Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1/2024). Kakak Menteri BUMN, Erick Thohir, itu juga berharap Prabowo-Gibran memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 satu putaran.

Promosi Resmi Terpilih sebagai Ketum Forum Humas BUMN, Ini Visi Hendy Bernadi

“Walaupun kami jumlahnya sedikit, tetapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini. Jadi kalau mereka-mereka mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini,” katanya.

Profil Boy Thohir

Sosok Boy Thohir adalah Presiden Direktur Adaro. Berdasarkan catatan Forbes, Boy menduduki posisi ke-17 orang terkaya di Indonesia pada 2023. Harta kekayaan Boy mencapai US,3 miliar atau sekitar Rp 51,8 triliun. Forbes menulis, Boy juga menjadi pemegang saham utama Adaro yang merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia.

Ia kali pertama mengakuisisi saham Allied Indocoal dalam usaha patungan dengan perusahaan Australia kemudian bersama mitranya membeli Adaro pada 2005. Boy juga mendirikan perusahaan pembiayaan sepeda motor Wahana Ottomitra Multiartha (WOM Finance) pada 1997.

Di sisi lain, Boy Thohir memiliki saham di perusahaan bahan baterai kendaraan listrik Merdeka Battery Materials. Perusahaan tersebut sudah melantai di bursa saham pada April 2023 dengan IPO senilai US0 juta atau sekitar Rp 9,7 triliun.

Pria berusia 58 tahun itu adalah anak dari salah satu pendiri Astra, Muhammad Teddy Thohir. Ia pernah menempuh pendidikan di Northrop University Amerika dan lulus dengan gelar MBA. Melalui WOM Finance, perusahaan yang dijalankan Boy menjadi operator perusahaan air minum hingga jaringan restoran Hanamasa.

Boy Thohir juga memiliki bisnis besar di Jakarta, seperti Grup Wahana Artha yang menjadi pemegang main dealer yang mendistribusikan motor merek Honda.

Sementara itu, Adaro yang saham utamanya dimiliki oleh Boy sudah melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 2008. Perusahaan tersebut memproduksi batu bara yang dinilai membawa konsep ramah lingkungan dengan brand Envirocoal.

Meski dikenal sebagai salah satu konglomerat Tanah Air, bisnis yang dijalankan Boy Thohir juga pernah mengalami kegagalan. Ia pernah mencoba peruntungan berbisnis properti dengan membeli tanah di kawasan Kasablanka, Jakarta, yang tidak berjalan mulus.

Sepak terjang di dunia bisnis bermula ketika Boy pulang dari Amerika Serikat (AS) setelah menyelesaikan pendidikannya hingga meraih gelar master. Sebagai lulusan universitas luar negeri, Boy ingin bekerja di perusahaan bonafit seperti Citibank, American Express, dan IBM. Namun, keinginannya itu terhalang restu ayahnya yang menginginkan Boy menjadi pengusaha.

Akhirnya pada 1991 Boy Thohir mencoba peruntungan menggeluti bisnis properti, meski akhirnya gagal. Kemudian dia bertemu petinggi Astra International saat itu seperti Theodore Permadi Rachmat dan Edwin Soeryadjaya.

Boy membuat proposal dan diminta membebaskan lahan seluas 20 hektare. Sayangnya, lantaran kondisi perekonomian saat itu sedang terganggu dia hanya bisa membebaskan lahan seluas 3 hektare saja.

Meski gagal menjadi pengusaha properti dan hanya mentok menjadi calo tanah, pengalaman itu yang justru membuatnya sukses menjadi pengusaha. Boy kemudian mendirikan perusahaan pembiayaan untuk kendaraan dengan nama WOM Finance. Perusahaan yang didirikan dengan modal Rp5 miliar itu berhasil dijual hingga US0 juta.

Uang dari situ salah satunya dipakai membeli tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan membeli saham Adaro Energy dari tangan asing. Sejak saat itu usahanya terus melejit hingga kini menjadi konglomerat di Indonesia.

999 kali sistem pelatihan

Soal Pengganti Firli, Istana Sebut Presiden dan Setneg Perlu Konfirmasi******

JAKARTA — Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat,” kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

“Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kan sudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper test dan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi),” jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

“Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Kendalikan dunia

10 Berita Terpopuler : Sarung Goyor Sragen ke Timur Tengah******

SRAGEN–Kisah perajin sarung goyor di Dukuh Sendangrejo RT 010, Desa Musuk, Sambirejo, Sragen, yang menyuplai kain goyor ke pabrik untuk kemudian dipasarkan ke Timur Tengah menjadi berita terpopuler di laman Selasa (23/1/2024) pagi.

Berita terpopuler itu mengulas kerajinan sarung goyor di Musuk, Sambirejo, Sragen, dipelopori Muhammad Nasir, 38, sejak tahun 2017-2018. Nasir, sapaannya, bekerja menenun benang di rumah bersama istrinya, Sri Lestari. Mereka memproduksi tenun goyor itu untuk disetorkan ke pabrik di Semanggi, Kota Solo, Solo.

Promosi Edukasi Transaksi Digital UMKM di Papua, Volume Transaksi QRIS-BRI Naik 587,3%

Semula, Nasir yang asli dari Majalengka, Jawa Barat, belajar menenun goyor di Solo sejak 2008. Setelah cukup lama di sana, kemudian Nasir meminta izin untuk membuat tenun itu di rumah. Ia membawa dua unit ATBM untuk bekerja di rumah.

“Dulu saya kerja ini di Solo, terus saya pulang. Alasan saya bawa pulang, pengin, jika ada teman-teman atau tetangga mau belajar, bisa meningkatkan ekonomilah. Saya ajari mereka gitu. Alhamdulillah ada beberapa orang yang tertarik. Saya ajari. Sekarang sudah ada enam orang, yakni empat orang di Sendangrejo dan dua orang di wilayah perbatasan Sragen-Karanganyar,” jelasnya saat berbincang dengan wartawan, Sabtu (20/1/2024) lalu.

Proses pembuatan selembar kain goyor membutuhkan waktu cukup singkat bagi Nasir. Dalam sehari dia bisa menghasilkan selembar kain goyor berukuran 4 meter dan lebar 60 cm. Kain goyor yang diproduksi Nasir dan teman-temannya disetor ke Solo dan dipasarkan sampai ke Timur Tengah. Dia mengatakan pasar lokal juga ada dengan harga mulai Rp250.000-Rp600.000 per potong.

“Untuk pemintalan benang saya buat sendiri dengan memanfaatkan roda bekas sepeda. Untuk ATBM dari Solo. Permintaan pasar bulan-bulan ini cukup meningkat. Saya ditarget untuk membuat kain goyor minimal satu kodi atau 20 potong per pekan untuk empat perajin. Biasanya kalau target setiap pekan itu hanya lima potong,” jelasnya.

Selain ulasan tentang sarung goyor bikinan perajin di Sragen, kabar lain soal penemuan jasad di kebun di Gondangrejo, Karanganyar. pedagang kuliner anjing Soloraya berkumpul di Klaten, lowongan CASN, hingga Megawati akan kampanye di Solo juga masuk daftar 10 berita terpopuler pagi ini.

Simak 10 berita terpopuler Solopos.com24 jam terakhir hingga Selasa (23/1/2024) pagi:

Sarung Goyor Bikinan Perajin Sambirejo Sragen Dipasarkan ke Timur Tengah

Budayawan Menemukan Indikasi Sragen Kuno Memiliki Aksara Khas Sendiri

Jasad Pria Membusuk Ditemukan di Kebun Gegerkan Warga Gondangrejo Karanganyar

Gibran Beberapa Kali Lakukan Pelanggaran saat Debat Cawapres, Ini Daftarnya

Ngumpul di Klaten, Pedagang Kuliner Daging Anjing Soloraya Tumpahkan Unek-unek

Tersedia 2,3 Juta Lowongan CASN, Usulan Kouta Pertimbangkan Kemampuan APBD Solo

Direncanakan Hadiri Kampanye Terbuka, Megawati Turun Gunung di Solo

Golongan Darah yang Disukai Nyamuk Apa Saja? Ini Penjelasannya

SBY Turun Gunung Sapa Ribuan Kader di Karanganyar, Dukung Prabowo-Gibran

Kemenangan 2-1 Tajikistan atas Lebanon Untungkan Timnas Indonesia

makhluk abadi

Soal Kepala Daerah******

SOLO —Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, merespons penyataan Presiden Joko Widodo bahwa seorang presiden tidak dilarang untuk memihak dan kampanye di masa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal ini boleh dilakukan dengan catatan berpedoman pada aturan kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara, karena jabatannya memang dipilih.

“Bupati, DPR, saya menteri. Presiden itu jabatan publik, jabatan politik. Jadi, saya boleh nyalon presiden, boleh nyalon gubernur, boleh nyalon bupati, DPR. Kalau nyalon aja boleh, apalagi dukung. Saya dukung capres ini boleh, capres itu boleh, bahkan presiden pertama kalau dia mau kedua, dia maju sendiri boleh,” kata Zulhas di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (24/1/2024).

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Setelah mengikuti kampanye terbatas di GOR Anugrah, Kecamatan Bontoala, Makassar, Zulhas menyatakan pejabat yang menduduki jabatan publik dan jabatan politik boleh menyatakan dukungan pada peserta pemilu.

“Ini jabatan publik, jabatan politik ya. Ada yang bilang, kalau gituenggak usah memihak, yah kalau lawan ya begitu. Tapi itu hak. Seperti bupati gubernur punya hak, DPR punya hak, presiden punya hak, DPR itu dipilih itu. Jabatannya dipilih, yang tidak boleh itu misalnya Sekda, itu tidak bisa,” tuturnya kepada wartawan, sebagaimana dikabarkan Antara.

Zulhas menyatakan jabatan publik yang dimaksud dipilih dan bekerja selama lima tahun. Mengenai siapa yang didukung itu adalah haknya memilih, bahkan bisa maju. Dalam aturannya, tidak boleh menggunakan fasilitas negara.

“Itu haknya, dia mau dukung siapa, untuk memilih siapa bahkan maju sendiri boleh. Yang tidak boleh memakai uang, fasilitas negara, itu yang tidak boleh. Contohnya, menteri wajib, wapres boleh, ada menteri mendukung capres ini boleh. Ada menteri mendukung capres satu lagi itu boleh, itu haknya,” ujar dia yang kini menjabat Menteri Perdagangan.

Saat ditanyakan dalam kabinet kerja Jokowi diisukan ada beberapa yang akan mengundurkan diri sebagai menteri, kata dia, itu hak mereka apakah mau mundur atau tetap bersama-sama mendampingi Presiden Jokowi sampai masa jabatannya selesai.

“Haknya orang, karena menteri itu hak prerogatif presiden. Saya misalnya mau mundur, saya mengajukan surat. Tapi, mengangkat atau memberhentikan hak prerogatif presiden karena yang mendapat daulat mandat itu presiden yang terpilih,” ucapnya menjelaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta.