voucher smartfren gratis

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Kadin Beri Rekomendasi Peta Jalan Indonesia Emas 2045 ke Jokowi di IKN******

Pengurus Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyerahkan Peta Jalan Indonesia Emas dari pihaknya ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat, 22 September 2023.

Peta jalan ini merupakan advis program pembangunan yang lebih terarah hingga 2045 mendatang. Roadmap tersebut diberikan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid pada Malam Apresiasi di kawasan IKN Nusantara yang berada di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Peta jalan ini akan kami gunakan sebagai pedoman dalam perencanaan Indonesia Emas," terang Jokowi usai menerimaroadmapberbentuk buku tersebut.

"Kami berharap rencana pembangunan nasional untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045 semakin terarah," kata Arsjad.

Lihat Juga : Proyek Istana Negara dan Lapangan Upacara di IKN Telan Rp1,34 T

Lebih lanjut dia menerangkan, Peta Jalan Indonesia Emas 2045 disusun berdasarkan empat aspek prioritas

Pertama, meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan.

Kedua, aspek kesejahteran. Salah satunya hilirisasi industri dan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ketiga, aspek inklusivitas yang menitikberatkan pada kesetaraan gender dan pemberdayaan populasi rentan. Upaya ini penting dilakukan mengingat seluruh masyarakat memiliki hak yang sama untuk mengakses kebutuhan dasar.

"Keempat, aspek keberlanjutan. Aspek ini menargetkan dekarbonisasi dengan memperhatikan dan menjaga keberlangsungan lingkungan,"ujar Arsjad.

Sebagai informasi, dalam Struktur Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang diluncurkan pada Juni lalu terdapat 6 bab yang menjadi fokus pembangunan Indonesia.

Enam bab itu adalah Selayang Pandang Pembangunan Indonesia; Megatren dan Modal Dasar; Indonesia Emas 2045: Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan; Indonesia Bertransformasi: Kolaborasi Menuju Indonesia Emas 2045; Mewujudkan Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana Menuju Negara Nusantara; dan Mengawal Indonesia Emas 2045.

Pada area transformasi ekonomi, pertumbuhan sebesar 5 persen yang saat ini telah digapai, masih perlu ditingkatkan. Dengan skenario transformatif diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6 persen Indonesia dapat keluar MIT pada 2041 mendatang. Sedangkan dengan skenario sangat optimis, rata-rata pertumbuhan sebesar 7 persen agar pada 2038 Indonesia dapat keluar MIT.

Lihat Juga : Jokowi Groundbreaking Proyek Strategis IKN, PLN Hadirkan Listrik Andal

Optimistis menggapai cita-cita tersebut, Indonesia dibekali berbagai kekuatan yang harus diperhitungkan.

Pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan angkatan kerja sebesar 146,6 juta. Perluasan lapangan kerja tentunya menjadi fokus penting.

Kedua, optimalisasi peluang bonus demografi. Saat ini Indonesia berada pada periode Rasio Ketergantungan Penduduk yang paling rendah (Puncak Bonus Demografi), yang terjadi hanya satu kali dalam sejarah peradaban suatu negara, sehingga hal tersebut harus bisa dioptimalkan.

Ketiga, letak wilayah Indonesia yang strategis sangat menguntungkan dalam perdagangan internasional. Selain itu, pengaruh musim menjadikan Indonesia menjadi negara agraris.

Keempat, melimpahnya sumber daya alam dengan kekayaan cadangan mineral yang sangat besar, di mana Indonesia menjadi peringkat pertama cadangan Nikel (21 juta MT), Bauksit peringkat ke-6 (1 miliar MT), Tembaga peringkat ke-7 (24 juta MT), Timah peringkat ke-1 (0,8 juta MT).

Namun demikian, Indonesia tetap perlu bersiap menghadapi berbagai tantangan yang akan muncul, yang terkait dengan peningkatan produktivitas SDM, peningkatan produktivitas modal, perubahan iklim, hingga tantangan stabilitas global ke depan yang semakin dinamis.

Bumi ini agak jahat

Kata Pengamat soal APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan pemerintah memberikan penjaminan pinjaman untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta - Bandung (KCJB).

Komitmen itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.

Beleid diteken Sri Mulyani pada 31 Agustus lalu. Beleid mengatur soal penyediaan jaminan pemerintah bagi pencarian pendanaan dalam rangka menutup kenaikan atau perubahan biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Jaminan diberikan dengan mempertimbangkan berbagai prinsip.

"Kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal," kata beleid itu.

Sri Mulyani mengatakan penjaminan proyek KCJB diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2021. Penjaminan diberikan karena terjadi pembengkakan biaya proyek yang memicu lahirnya pinjaman tambahan.

Biaya pembangunan KCJB memang membengkak. Dalam proposal penawaran yang disampaikan pemerintah China ke Indonesia pada 2015 lalu, Negeri Tirai Bambu menawarkan biaya pembangunan proyek hanya US,13 miliar.

Namun, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan biaya itu kemudian bengkak US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

PMK Nomor 89 Tahun 2023 tadi pun sempat ramai dikritik karena disinyalir pemerintah menggadaikan APBN. Namun, hal ini ditepis oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Menurut Prastowo, PMK Nomor 89 Tahun 2023 hanya penjaminan biasa. Ia mengatakan pemerintah sudah biasa memberikan penjaminan proyek infrastruktur.

"Lalu masalahnya di mana? Tidak ada. Selama ini dijamin aman karena tata kelola dan manajemen risiko sangat dijaga. Yang bermasalah itu pikiran jorok, seolah APBN digadaikan ke China!," kata Yustinus dalam akun twitternya @prastow, Selasa (19/9).

Ia menjelaskan pemerintah memberikan penjaminan kepada PT Kereta Api Indonesia atau KAI sebagai pemegang saham mayoritas KCJB agar dapat meningkatkan reputasinya ke pemberi pinjaman. Tujuannya untuk meningkatkan kepercayaan pemberi pinjaman terhadap proyek KCJB.

"Jelas ya, yang meminjam PT KAI ke kreditur, bukan pemerintah, apalagi seolah APBN langsung digunakan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menjelaskan sebenarnya keterlibatan APBN dalam proyek KCJB ini sebagai jaminan jika PT KAI di kemudian hari akan melakukan pinjaman.

"Sehingga APBN di sini seperti semacam letter of guaranteeyang kemudian seharusnya bisa menekan cost of borrowing ketika kemudian kereta api cepat membutuhkan pendanaan di kemudian hari," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/9).

Meski demikian, kata Yusuf, keterlibatan APBN akhirnya memunculkan kontijensi risk yang kemudian bisa muncul dari proyek KCJB.

Memang, APBN tidak serta merta menalangi kebutuhan dana yang semisal dibutuhkan dalam perjalanan operasional kereta api cepat ini. Namun, hal ini tidak menutup fakta bahwa ada risiko kontingensi yang kemudian harus ditanggung oleh APBN dari kesepakatan ataupun kebijakan ini.

Oleh karena, menurut Yusuf sebenarnya perlu yang dipastikan adalah skenario-skenario operasional dari KCJB perlu dipastikan berjalan sesuai dengan rencana.

"Misal di sisi target penumpang, apakah kemudian target penumpang per hari per bulan ataupun per tahun itu mencapai sesuai proyeksi sebelumnya," kata Yusuf.

"Kalaupun misalnya tidak tercapai apa bentuk mitigasinya? Bentuk mitigasi inilah yang juga akan berkorelasi terhadap risiko yang muncul dari kebijakan ini," sambungnya.

Yusuf juga menyebut KCJB akan berpotensi meningkat kinerja perekonomian di daerah yang terdapat stasiun. Pada muaranya ketika meningkatkan perekonomian akan berpotensi memunculkan titik-titik ekonomi baru.

Nah, titik-titik ekonomi baru inilah yang kemudian perlu dipantau. Apakah dia bisa berjalan sesuai dengan proyeksi atau tidak.

"Karena sama seperti argumen penumpang di atas, ini akan juga berkorelasi dengan risiko yang bisa muncul dalam operasional kereta api cepat ini sehingga mitigasi yang handal akan mengurangi risiko yang kemudian bisa muncul ke APBN melalui kebijakan ini," jelas Yusuf.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Tekanan China

Setan mengganggu langit

Jokowi Minta Luhut Bentuk Organisasi Urus Integrasi Transportasi******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek. 

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin Luhut.

Dengan organisasi tersebut, Luhut mengatakan transportasi Jabodebek tidak lagi diurus masing-masing oleh BUMN, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat. Organisasi tersebut akan mengurus berbagai hal termasuk karcis moda transportasi.

"Sehingga jangan ada organisasi dari pemerintah daerah, dari BUMN, dari mana-mana. Jadi satu struktur saja," katanya.

Sementara itu, Jokowi meminta anak buahnya mempercepat pembangunan infrastruktur penghubung, salah satunya seperti jembatan penghubung antara LRT Halim dengan Stasiun Kereta Cepat di Halim.

Lihat Juga : ANALISISMungkinkah China Bantu RI Amankan Pasokan Beras?

"Kemudian juga penghubung stasiun kereta api Manggarai dengan Transjakarta, penghubung stasiun Tanah Abang dan Dukuh Atas. Kita harus memastikan semuanya memiliki penerangan," katanya.

Selain rencana integrasi antarmoda, Jokowi juga meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi.

Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuanku sangat galak

Pemerintah Akan 'Mata******

Pemerintah segera melarang penjualan barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Aturan itu tertuang dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 Tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Isy Karim mengatakan pemerintah akan membentuk tim khusus lintas kementerian/lembaga (K/L) untuk mengawasi aturan tersebut.

Jika ada penjual yang masih menjajakan barang impor di bawah Rp1,5 juta, Isya mengatakan akan dikenakan sanksi administrasi.

Isy menambahkan selain larangan tersebut, Permendag Nomor 50 Tahun 2020 akan mengatur hal lainnya.Pertama,definisi yang jelas antara e-commercedan social commerce. Kedua, positive listyang berisi barang diperbolehkan untuk diimpor. Ketiga,laranganmarketplacebertindak sebagai produsen.

"Kemudian barang-barang yang dijual di marketplaceharus memenuhi standar contohnya SNI," katanya.

Fenomena TikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border. Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace. Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

"Sehingga dia (TikTok) bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," jelas Teten di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (11/7) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Gandeng Capital A, Garuda Indonesia Kembangkan Penerbangan Murah******

Garuda Indonesia Group bekerja sama dengan Capital A, perusahaan induk AirAsia, mengembangkan bisnis penerbangan murah hingga layanan logistik. 

President & CEO Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menuturkan kerja sama kedua entitas itu untuk memperluas jaringan dalam berbagai aspek bisnis penerbangan berbiaya hemat.

Mulai dari AirAsia dan Citilink di sektor penerbangan komersial berbiaya hemat, hingga layanan logistik melalui Teleport dan Garuda Indonesia Cargo.

Menurutnya, kemitraan tersebut menjadi langkah yang optimis dalam menghadapi perkembangan positif di industri aviasi.

"Kami yakin bahwa pasca pandemi, kolaborasi dalam ekosistem aviasi menjadi hal yang penting untuk dioptimalkan. Melalui komitmen ini, kami berharap kerja sama dengan Capital A tidak hanya akan memperkuat fondasi bisnis kedua perusahaan tetapi juga akan meningkatkan komitmen kami untuk memberikan layanan penerbangan terbaik kepada masyarakat," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (28/9).

Sementara itu, CEO Capital A Tony Fernandes mengatakan hubungan antar dua perusahaan itu dimulai saat Citilink bergabung dalam aplikasi Airasia Superapp.

"Kami sangat bersemangat untuk terus memperkuat hubungan ini dengan menggabungkan kekuatan dan sumber daya kami untuk meningkatkan pengalaman terbaik bagi masyarakat," kata Tony.

Lihat Juga : Komisi Perdagangan AS Gugat Amazon Buntut Dugaan Monopoli Pasar

Adapun dari kerja sama tersebut, kedua perusahaan akan memberikan akses tanpa batas bagi pelanggan yang melakukan perjalanan udara ke berbagai kota di Indonesia.

Dengan lebih dari 50 destinasi domestik yang dijangkau oleh Citilink dan 150 destinasi internasional milik AirAsia di Asean, layanan ini direncanakan akan beroperasi mulai kuartal I 2024.

Layanan terintegrasi ini akan membuat proses transfer lebih mudah dan nyaman bagi pelanggan dengan kemudahan check-in bagasi dan penerbitan boarding pass dari kota keberangkatan.

Dari sisi kerja sama logistik, dua entitas itu akan menggabungkan jaringan logistik yang memungkinkan mereka untuk mengangkut barang melintasi wilayah Asia Pasifik dengan lebih efisien.

Kolaborasi ini juga membahas layanan Maintenance Repair and Overhaul (MRO) pesawat, antara Asia Digital Engineering (ADE), yang merupakan bagian dari Capital A, dan GMF AeroAsia, yang dimiliki oleh Garuda Indonesia.

Keduanya sedang menjajaki cara untuk memanfaatkan kapabilitas dan efisiensi masing-masing entitas untuk memberikan layanan MRO yang lebih baik dan ekonomis bagi maskapai penerbangan.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

BP Batam Kekeh Garap Rempang Eco City: Kami Jalankan Mandat Pemerintah******

Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) bakal tetap menggarapRempang Eco City di tengah marak gelombang protes.

"Kami tetap menjalankan mandat dari pemerintah pusat bahwa Rempang Eco City ini merupakan proyek strategis nasional (PSN)," tegas Kepala Biro Humas, Promosi, dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait kepadaCNNINdonesia.com, Selasa (12/9).

Bentrok di Rempang dipicu sejumlah warga lokal yang masih belum setuju dengan pengembangan kawasan tersebut yang merupakan kampung adat masyarakat Melayu. Aparat penegak hukum pun terpaksa menembakkan gas air mata karena situasi tidak kondusif.

Meski bentrok terus bergulir, BP Batam menegaskan pihaknya akan tetap melanjutkan pembangunan PSN ini sesuai rencana. Tuty, sapaan akrabnya, menyebut masyarakat terdampak bakal segera direlokasi.

"Pemindahan masyarakat tahap satu di wilayah Sembulang ke hunian sementara sambil menunggu pembangunan hunian tetap di Sijantung akan tetap kami laksanakan," tutup Tuty.

Di lain sisi, koalisi masyarakat sipil terus mendesak pemerintah segera menghentikan proses pembangunan Rempang Eco City. Mereka menilai pembangunan proyek ini sekadar ambisi pemerintah pusat dan mengabaikan aspirasi masyarakat daerah.

Proyek yang telah menyebabkan bentrok antar warga dan aparat ini dinilai berpotensi menghilangkan hak dan identitas masyarakat adat di Rempang.

"Kami Masyarakat Sipil di Riau, Masyarakat Sipil Nasional, dan 28 Kantor Eksekutif Daerah WALHI meminta Presiden (Joko Widodo) mengambil sikap tegas untuk membatalkan program ini," kata Direktur Eksekutif Nasional Walhi Zenzi Suhadi selaku perwakilan koalisi sipil dalam keterangan tertulis, Kamis (7/9).

Koalisi sipil turut mendesak Presiden Jokowi dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mencopot kapolda Riau, kapolres Barelang, hingga komando pangkalan TNI AL Batam yang dinilai bertanggung jawab atas bentrokan ini.

Rempang Eco City adalah salah satu dari sekian banyak PSN Jokowi. Nantinya, kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahkan, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar di dunia setelah China.

[Gambas:Video CNN]