maxwin casino 201Jutaan kata 382455Orang-orang telah membaca serialisasi
《buku mimpi 85》
Jack Ma Nongkrong Bareng Bos Charoen Pokphand di Bangkok******
Pendiri Alibaba Group Jack Ma dilaporkan bertemu dengan Ketua Dewan Charoen Pokphand Group (CP Group) dan Charoen Pokphand Foods PCL (CPF.BK) Supakit Chearavanont saat berkunjung ke Thailand baru-baru ini.
Penampakan Ma di Bangkok ini semula muncul pada unggahan pada akun Instagram koki bintang Michelin Supinya "Jay Fai" Junsuta, yang mengunggah foto bersama Ma pada Jumat pekan ini.
Ia mengaku sangat terhormat untuk menyambut Ma dan keluarga.
Media setempat melaporkan Ma juga sempat menghadiri pertandingan tinju di Stadion Rajadamnern Bangkok di mana dia berpose dengan tangan terkepal untuk berfoto dengan juara tinju Thailand Sombat "Buakaw" Banchamek.
Yayasan milik Jack Ma belum berkomentar ketika dikonfirmasi langsung oleh Reuters.
Ma tengah diisukan tak lagi menjadi memegang kendali raksasa fintech China Ant Group. Hal itu dipicu kegagalan IPO US miliar dua tahun lalu.
Kegagalan ini diduga lantaran perusahaannya, termasuk Alibaba dan Ant, tengah mengalami masa sulit usai regulator di China meluncurkan tindakan keras terhadap kerajaan bisnisnya sejak akhir 2021.
[Gambas:Video CNN]
Produsen Obat Pastikan Bahan Baku Aman Meski Covid di China Melonjak******
Produsen obatdi dalam negeri memastikan bahan baku obat aman meski ada lonjakan kasus covid di Chinaselaku negara pemasok utama kebutuhan farmasi Indonesia, belakangan ini.
PT Indofarma Tbk misalnya mengatakan lonjakan kasus covid tak berpengaruh ke bahan baku obat mereka.
"Aman, aman (pasokan bahan baku obat). Gak masalah. Karena kami tidak bergantung dari China, dari India juga banyak," ungkap Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (10/1).
Ketergantungan besar itu terjadi karena industri di dalam produksi bahan baku obat di dalam negeri kurang.
Ia menuturkan China dan India adalah dua negara utama pemasok bahan baku obat untuk Indofarma. Namun, Arief mengaku mengurangi ketergantungan impor sejak 2 tahun lalu.
Sebagai gantinya, Indofarma membeli beberapa bahan baku obat yang diproduksi di pabrik milik PT Kimia Farma Tbk. Kendati, Arief menekankan langkah tersebut dilakukan perlahan, sedikit demi sedikit.
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa China dan India adalah dua negara yang menyediakan bahan baku farmasi dengan harga ekonomis. Meski China sempat lebih dominan, kini porsi antara kedua negara tersebut seimbang.
"Sementara ini yang harganya ekonomis cuma dua itu, yang lain ada tapi kan harganya mahal. Sekarang sudah 50-50 (antara China dan India). Sebelumnya China tidak terlalu dominan juga lah, mungkin 65-35 (China-India), tidak terlalu dominan juga," pungkasnya.
Di lain sisi, Corporate Secretary & Investor Relations PT Bio Farma (Persero) Rifa Herdian turut memastikan bahan baku vaksin aman di tengah lonjakan kasus covid-19 di Negeri Tirai Bambu.
"Untuk stok bahan baku vaksin saat ini aman, khususnya untuk vaksin covid-19 Indovac produksi Bio Farma, mengingat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) nya mencapai 90 persen, dipenuhi dari bahan baku dalam negeri," jelasnya saat dikonfirmasi.
[Gambas:Video CNN]
Terlepas dari itu, China saat ini sedang menghadapi lonjakan kasus covid-19 dan rawat inap di kota-kota besar. Mereka juga bersiap menghadapi penyebaran lebih luas usai meningkatnya perjalanan menjelang Tahun Baru Imlek.
Kementerian Perhubungan setempat mengimbau warga mengurangi perjalanan dan pertemuan, terutama bila melibatkan orang lanjut usia, ibu hamil, anak kecil, dan mereka yang punya kondisi bawaan. Orang-orang yang menggunakan transportasi publik juga disarankan memakai masker.
Menurut catatan rapat badan kesehatan yang bocor ke media, pada 20 hari pertama Desember 2022 setidaknya 250 juta penduduk China diduga terinfeksi virus corona.
Namun, Komisi Kesehatan Nasional (National Health Commission/NHC) merilis angka berbeda. Menurut mereka, selama 20 hari pertama di Desember tahun lalu jumlah kasus di China tercatat 62.592 kasus.
Lihat Juga :Bank Nasional Swiss Rugi Rp2.228 T di 2022, Terbesar dalam 115 Tahun |
Label:aplikasi belanja bayar nanti、danaqq、erek2 02
Terkait:siputri 88、info bonus new member 100、bunga pinjaman di kredivo、gacor 777、prediksi china togel、pinjol bunga rendah tenor 12 bulan、pinjaman go terdaftar di ojk、pinjaman langsung cair tanpa ditolak、pinjaman online pribadi、nusa365
bab terbaru:cara mengkredit hp di lazada(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
Kesatuan NelayanTradisional Indonesia (KNTI) menganggap pemerintah kurang peduli dengan nelayan, khususnya dalam hal skema perlindungan sosial.
Ketua DPP KNTI Dani Setiawan mengatakan nelayan kecil dan tradisional memiliki keberanian serta mental kuat melaut meski sedang dalam cuaca ekstrem. Kendati hal tersebut dipicu oleh desakan ekonomi yang kuat.
Sebab itu, Dani menuntut pemerintah untuk turut serta ambil bagian dalam menjamin kesejahteraan dan keselamatan nelayan. Ia menilai jalan keluar yang ditawarkan pemerintah saat ini belum maksimal.
Menurutnya, pemerintah harus bisa menawarkan skema baru dalam bentuk asuransi yang bisa mengganti kapal-kapal nelayan jika rusak ketika melaut. Dani menekankan hal-hal tersebut harus paralel dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam menyikapi perubahan iklim.
Jika perlindungan menggunakan subsidi premi BPJS Ketenagakerjaan, Dani menghitung seluruh nelayan di Indonesia sekitar 2,3 juta orang hanya menyedot anggaran Rp400 miliar per tahun. Menurutnya, angka tersebut tidak terlalu besar.
Lihat Juga :'Saudara Kandung' Google Akan PHK 240 Karyawan |
"Itu juga sekaligus nelayan-nelayan kita mendapatkan jaminan hari tua mereka. Mendapatkan kepastian mereka bekerja itu dengan aman, nyaman, tidak takut dengan gelombang dan ombak besar karena dilindungi negara melalui skema-skema perlindungan yang kuat," jelas Dani.
Dani menekankan hal-hal tersebut perlu terus didorong kepada pemerintah agar memiliki skema dan dukungan alokasi anggaran yang kuat untuk melindungi nelayan. Ia menegaskan nelayan adalah pekerja di sektor yang berperan penting dalam penyediaan gizi dan pangan masyarakat hingga kontributor terhadap perekonomian nasional.
[Gambas:Video CNN]
Produsen obatdi dalam negeri memastikan bahan baku obat aman meski ada lonjakan kasus covid di Chinaselaku negara pemasok utama kebutuhan farmasi Indonesia, belakangan ini.
PT Indofarma Tbk misalnya mengatakan lonjakan kasus covid tak berpengaruh ke bahan baku obat mereka.
"Aman, aman (pasokan bahan baku obat). Gak masalah. Karena kami tidak bergantung dari China, dari India juga banyak," ungkap Direktur Utama Indofarma Arief Pramuhanto kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (10/1).
Ketergantungan besar itu terjadi karena industri di dalam produksi bahan baku obat di dalam negeri kurang.
Ia menuturkan China dan India adalah dua negara utama pemasok bahan baku obat untuk Indofarma. Namun, Arief mengaku mengurangi ketergantungan impor sejak 2 tahun lalu.
Sebagai gantinya, Indofarma membeli beberapa bahan baku obat yang diproduksi di pabrik milik PT Kimia Farma Tbk. Kendati, Arief menekankan langkah tersebut dilakukan perlahan, sedikit demi sedikit.
Lebih lanjut, Arief mengatakan bahwa China dan India adalah dua negara yang menyediakan bahan baku farmasi dengan harga ekonomis. Meski China sempat lebih dominan, kini porsi antara kedua negara tersebut seimbang.
"Sementara ini yang harganya ekonomis cuma dua itu, yang lain ada tapi kan harganya mahal. Sekarang sudah 50-50 (antara China dan India). Sebelumnya China tidak terlalu dominan juga lah, mungkin 65-35 (China-India), tidak terlalu dominan juga," pungkasnya.
Di lain sisi, Corporate Secretary & Investor Relations PT Bio Farma (Persero) Rifa Herdian turut memastikan bahan baku vaksin aman di tengah lonjakan kasus covid-19 di Negeri Tirai Bambu.
"Untuk stok bahan baku vaksin saat ini aman, khususnya untuk vaksin covid-19 Indovac produksi Bio Farma, mengingat tingkat komponen dalam negeri (TKDN) nya mencapai 90 persen, dipenuhi dari bahan baku dalam negeri," jelasnya saat dikonfirmasi.
[Gambas:Video CNN]
Terlepas dari itu, China saat ini sedang menghadapi lonjakan kasus covid-19 dan rawat inap di kota-kota besar. Mereka juga bersiap menghadapi penyebaran lebih luas usai meningkatnya perjalanan menjelang Tahun Baru Imlek.
Kementerian Perhubungan setempat mengimbau warga mengurangi perjalanan dan pertemuan, terutama bila melibatkan orang lanjut usia, ibu hamil, anak kecil, dan mereka yang punya kondisi bawaan. Orang-orang yang menggunakan transportasi publik juga disarankan memakai masker.
Menurut catatan rapat badan kesehatan yang bocor ke media, pada 20 hari pertama Desember 2022 setidaknya 250 juta penduduk China diduga terinfeksi virus corona.
Namun, Komisi Kesehatan Nasional (National Health Commission/NHC) merilis angka berbeda. Menurut mereka, selama 20 hari pertama di Desember tahun lalu jumlah kasus di China tercatat 62.592 kasus.
Lihat Juga :Bank Nasional Swiss Rugi Rp2.228 T di 2022, Terbesar dalam 115 Tahun |
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengritik penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) karena kondisi darurat.
Alih-alih menerbitkan Perppu, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN).
Faisal, meminjam kalimat Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti, mengatakan Perppu Cipta Kerja terbit bukan karena ada hal yang darurat, tapi kedaruratan yang dipaksakan. "Jadi dipaksa-paksakan ini keadaan daruratnya, bukan kedaruratan yang memaksa," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (6/1).
Kendati, Faisal menilai sebetulnya iklim investasi Indonesia sudah cukup baik. Menurut data yang dimilikinya, investasi yang masuk ke Indonesia hingga September 2022 tumbuh 21 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Tercatat secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, realisasi investasi sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun.
"Jadi investasi di Indonesia itu sudah besar, persoalannya adalah investasinya itu tidak bermutu, jadi kalau di Indonesia bentuknya bangunan melulu, fisik," ujar Faisal.
Menurutnya, investasi di bidang IT juga seharusnya tidak kalah besar. Pasalnya, investasi di sektor ini bisa memberikan manfaat yang lebih terasa bagi Indonesia.
Dalam hal ini Faisal menilai jika memang ada kedaruratan, mengapa pemerintah malah memutuskan membuat kebijakan yang tidak mengatasi masalah itu, yaitu Perppu Cipta Kerja. Menurutnya, sebaiknya pemerintah membatalkan saja pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara jika benar-benar ada keadaan darurat.
"Dengan tidak membuat IKN uangnya bisa kita persiapkan untuk kondisi darurat," kata Faisal.
Lihat Juga :Sri Mulyani Sebut Semua Negara Asia Selatan Terlilit Utang |
Ia menambahkan sebaiknya pemerintah lebih mau untuk berhemat dan menyimpan dana untuk menghadapi kedaruratan seperti yang dimaksud Airlangga Hartarto.
"Nah kan gini kalau darurat, rakyat itu terkapar, jatuh miskin seperti pada 1998 itu, kan terjadi kekacauan sosial. Oleh karena itu, sejak sekarang pemerintah jaga-jaga untuk menabung, mengantisipasi kondisi seperti itu. Jadi uangnya itu tidak dihambur-hamburkan," katanya.
Tak hanya itu, Faisal juga malah heran sebenarnya ekonomi Indonesia masih terjaga dan jauh untuk menjadi pasien IMF. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri yang sering pamer terkait keberhasilan ekonomi RI.
Beberapa waktu belakangan, Jokowi mengatakan inflasi RI yang masih di bawah level 5 persen dan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen menjadikan ekonomi Indonesia sebagai salah satu yang terbaik di antara negara-negara G20.
Lihat Juga :Anwar Ibrahim Merasa Malaysia Punya Kepentingan Atas Investasi di IKN |
"Angka-angka yang baik seperti yang tadi saya sampaikan, inflasi maupun gross pertumbuhan ekonomi kita, harus kita jaga dan terus kita tingkatkan. Dan itu hasil kerja keras dari para pengusaha, bapak ibu sekalian yang berada di hadapan saya," ujar Jokowi beberapa waktu lalu.
Ucapan Jokowi ini memang tidak asal bunyi. Lihat saja, pada Oktober 2022 pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal ketiga tahun ini. Nah, sementara, ekonomi Kanada hanya 4,6 persen pada periode yang sama.
Lalu, Meksiko 4,2 persen, China 3,9 persen, Korea Selatan 3,1 persen, dan Italia 2,6 persen. Kemudian, Uni Eropa 2,1 persen, AS 1,8 persen, Jepang 1,6 persen, dan Jerman 1,2 persen. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi RI tersebut masih di bawah India, Arab Saudi, Turki, dan Argentina.
Jokowi ingin capaian ini terus dijaga oleh semua pihak. Ia pun mengimbau para menteri untuk hati-hati dalam membuat kebijakan, khususnya terkait ekonomi. Sebab, salah sedikit saja bisa celaka. Apalagi, saat ini kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Jokowi, menilai kondisi ekonomi sekarang sulit untuk diprediksi.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Umum Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Roesinah membeberkan curhatan para perempuan nelayanyang terdampak krisis iklim. Akibatnya, suami mereka menganggur bahkan anak-anaknya putus sekolah.
Salah satu dampak krisis iklim yang sangat merugikan nelayan adalah banjir rob.
"Perubahan hidup setelah dampak krisis iklim itu anak-anak tidak bisa sekolah karena banjir rob. Kemudian alat tangkap rusak, rumah rusak, perahu rusak. Ini tentu butuh biaya tinggi untuk memperbaikinya," kata Roesinah dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).
Perempuan nelayan di Demak, Jawa Tengah, mengatakan banjir rob membuat intensitas panen ikan nelayan berkurang. Jika sebelumnya mereka bisa panen ikan tiga kali dalam setahun, setelah banjir rob jadi berkurang menjadi sekali dalam setahun, bahkan kerap gagal panen.
Selain itu, Roesinah menuturkan para istri nelayan itu juga terganggu secara mental dan fisik. Muncul kecemasan, badan gatal-gatal, hingga mengalami keputihan karena tidak adanya air bersih.
Ia menuturkan kondisi lingkungan di kampung pesisir pun kotor. Muncul tumpukan sampah yang bau. Hasil tangkapan juga berkurang yang berpengaruh besar kepada perekonomian nelayan.
"Suami sebagian menganggur, ada juga yang kerja serabutan. Kalau di daerah saya itu ada yang ikut jadi kuli bangunan, ada yang migrasi ke Jakarta dan ke Timur Tengah. Mereka dalam keseharian pendapatan ekonominya semakin melemah, tentu dampaknya besar sekali," tandasnya.
Roesinah juga menegaskan para perempuan nelayan mengalami berbagai kerentanan lain dengan adanya krisis iklim, termasuk terjebak pinjaman ke rentenir.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.
Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.
Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.
Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.
Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:
Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.
Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.
Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.
Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.
[Gambas:Video CNN]
Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.
Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.
Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.
Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.
Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.
Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.
Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.
Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.
Lihat Juga :Jokowi: Mungkin Pertengahan Tahun Ini Kita Setop Ekspor Tembaga |
Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.
Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.
Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.
Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.
Lihat Juga :Cerita Jokowi 'Tantang' Negara Maju di Forum Internasional |
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membantah setidaknya 8 isu yang berkembang dalam Perppu Cipta Kerja, mulai dari formulaupah minimumyang bisa berubah dalam keadaan tertentu, pemutusan hubungan kerja (PHK) dipermudah, hingga pesangon yang dihapus.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menegaskan penting untuk memahami Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) secara utuh.
Dalam hal ini, Putri menjelaskan beleid tersebut mengubah, menghapus, dan menetapkan beberapa ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
Pada kesempatan itu, Putri memberikan penjelasan sekaligus bantahan terhadap beberapa perubahan substansi di Perppu Ciptaker klaster ketenagakerjaan. Berikut 8 bantahan yang disampaikan oleh Kemnaker:
Putri menjelaskan di dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai pembatasan jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan. Hal tersebut dimaknai bahwa pelaksanaan outsourcing atau alih daya dapat dilakukan terbuka untuk semua jenis pekerjaan dalam suatu proses produksi.
"Perppu Ciptaker mengatur pembatasan jenis pekerjaan. Jadi Perppu Ciptaker mengatur alih daya dibatasi hanya dilakukan untuk sebagian pelaksanaan pekerjaan, yang mana jenis-jenis pekerjaannya secara detail akan ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP)," jelasnya.
Menurutnya, aturan dalam Perppu Ciptaker membuat pemerintah bakal mengubah ketentuan di PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
"Saya akan menggarisbawahi bahwa isu mengenai alih daya katanya akan dibuka seluas-luasnya, tidak juga. Nanti tetap akan kami atur, akan kami jelaskan lagi dalam revisi PP 35/2021 karena perppu ini juga sudah mengatur pembatasan jenis pekerjaan," bantah Putri.
Di dalam pasal 88 f Perppu Ciptaker, muncul kewenangan baru di mana pemerintah bisa menetapkan formula perhitungan upah minimum berbeda dalam keadaan tertentu. Menurut Putri, hal ini mengacu pada daerah yang terkena bencana dan ditetapkan pemerintah sebagai bencana nasional.
"Ada bencana nasional, lalu terjadi porak poranda di daerah tersebut, maka pemerintah pusat mungkin Menaker atas perintah Presiden akan menetapkan upah minimum untuk daerah provinsi atau kabupaten/kota tersebut," tegasnya.
Putri menambahkan penetapan upah minimum tersebut bakal mempertimbangkan kondisi yang terjadi pada daerah yang terkena bencana tersebut sehingga ditetapkan berstatus bencana nasional oleh pemerintah.
"Jadi tidak benar ada hoaks bahwa perppu ini mengembalikan kuasa ke pemerintah pusat, Menaker untuk menetapkan upah daerah di seluruh Indonesia. Itu tidak benar, tidak benar. Hanya memberi wewenang pemerintah pusat kepada daerah yang terjadi bencana nasional," bantah Putri.
Lihat Juga :Sri Mulyani Belum Godok Aturan soal Gratis Pajak bagi Fasilitas Kantor |
Di dalam Perppu Ciptaker, tidak dijelaskan batasan karyawan kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Padahal, sebelumnya di UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan PKWT paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun. Hal tersebut menimbulkan dugaan bahwa Perppu Ciptaker melanggengkan karyawan kontrak seumur hidup.
"Tidak benar. Pelaksanaan PKWT ada jangka waktunya. Perppu ini tetap memperhatikan hal ini, tetap mengatur. Dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini memang tidak mengatur periode waktu PKWT, tapi mengamanatkan untuk diatur lebih lanjut dalam revisi PP 35/2021. Jadi memang betul-betul harus dipahami," tegasnya.
Putri lantas merinci dua jenis PKWT. Pertama, PKWT berdasarkan jangka waktu di mana jangka waktunya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maksimal 5 tahun. Kedua, PKWT berdasarkan selesainya suatu pekerjaan tertentu.
"Jangka waktunya ditetapkan untuk yang jenis pekerjaan tertentu ini harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, antara manajemen perusahaan dan pekerja atau diwakili serikat pekerja. Dalam PKWT tersebut juga harus disebut ruang lingkup selesainya pekerjaan," jelasnya.
Lihat Juga :Cadangan Devisa RI Naik Jadi US7,2 Miliar per Desember 2022 |
Pasal 79 ayat 2 b Perppu Ciptaker menjadi perdebatan karena disebutkan bahwa istirahat mingguan untuk pekerja hanya satu hari kerja dalam seminggu. Hal tersebut tidak berubah dengan yang tertuang dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Ada hoaks yang berkembang di awal minggu ini terkait hak waktu istirahat atau libur, dikatakan perppu ini menghapus. Itu adalah hoaks, tidak benar. Sesungguhnya perppu ini tetap memastikan perusahaan dan pekerja memiliki waktu istirahat," bantah Putri.
Terkait jumlah waktu libur apakah 1 hari atau 2 hari dalam seminggu, Putri menjelaskan itu tergantung peraturan perusahaan dan/atau perjanjian kerja bersama. Ia menegaskan hal tersebut harus dimusyawarahkan antara pekerja dan pengusaha.
《buku mimpi 85》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,voucher k24Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《buku mimpi 85》bab terbaru。