seribu mimpi 23

slot tergacor mudah menang 376Jutaan kata 485449Orang-orang telah membaca serialisasi

《seribu mimpi 23》

Jusuf Kalla apresiasi NU dan Muhammadiyah atas penghargaan Zayed Award******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Jusuf Kalla mengapresiasi capaian organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah atas penghargaan Zayed Award Human and Fraternity yang diterima di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.

Pemberian penghargaan berlangsung di Founder's Memorial Garden pada Senin (5/2) dan diserahkan oleh Putra Mahkota Presiden Uni Emirat Arab (UEA)) yang juga Menteri Luar Negeri UEA Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Baca juga: Wapres: NU dan Muhammadiyah jadi penerima pertama Zayed Award di Asia

"Keberhasilan ini tidak saja membanggakan bagi warga NU dan Muhammadiyah, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah pengakuan dunia kepada Indonesia bahwa Islam yang berkembang di wilayah Nusantara adalah agama yang penuh cinta kasih, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, perdamaian, dan toleransi," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, aktivitas NU dan Muhammadiyah sejalan dengan visi misi yang tertuang dalam dokumen persaudaraan untuk manusia (human fraternity) yang ditandatangani di Abu Dhabi pada tanggal 4 Februari 2019 oleh Grand Syekh Al Azhar Ahmad Al Tayyeb dan Pemimpin Tertinggi Katolik Paus Fransiskus.

Jusuf Kalla hadir sebagai undangan khusus pada acara pemberian penghargaan yang keempat. Sebelumnya, ia juga dipercaya menjadi salah satu juri Zayed Award Human and Fraternity (ZAHF) pada tahun 2021 yang juga sebagai anggota Komite ZAHF.

Baca juga: Wapres minta NU-Muhammadiyah tingkatkan kiprah jaga perdamaian dunia

"Saya sangat terkesan dan memberi apresiasi yang tinggi dengan pemberian penghargaan kepada NU dan Muhammadiyah ini," ucapnya.

Menurut dia, kedua ormas Islam terbesar di Indonesia ini memang sejak berdiri sangat aktif dalam bidang perdamaian, pendidikan, kebudayaan, kesehatan, bahkan berhasil menjaga toleransi serta mengembangkan moderasi beragama di Indonesia, sehingga layak menerima penghargaan tersebut.

Jusuf Kalla hadir didampingi mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) RI yang juga Ketua Delegasi Perundingan Helsinki untuk Perdamaian Aceh Hamid Awaludin.

Baca juga: Megawati apresiasi NU dan Muhammadiyah terima Zayed Award

Turut hadir juga dalam acara tersebut Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan ulama dari Indonesia Prof Dr Quraish Shihab.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden soal petisi akademisi: Itu hak demokrasi******

Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan.

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menekankan petisi dari beberapa akademisi dari sejumlah universitas terkait dengan pemerintahannya sebagai sebuah hak berpendapat dan berdemokrasi.

"Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat, silakan," ujar Presiden singkat usai menghadiri pembukaan Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, beberapa akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) dan civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisinya.

Dalam negara demokrasi, kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Jumat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, maupun kritik harus dihormati.

"Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speechadalah hak demokrasi. Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ujar Ari.

Ari menyebut perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi, terlebih pada tahun politik, menjelang pemilu, pertarungan opini pasti terjadi.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat," tutur Ari Dwipayana.

Ari menegaskan bahwa Presiden Widodo tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Baca juga: UII minta Presiden Jokowi tetap jadi teladan praktik kenegarawanan
Baca juga: Rektor UII keluarkan empat poin sikap soal demokrasi Indonesia

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Indef: BUMN pilar penting agar sistem ekonomi RI berjalan seimbang******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan BUMN merupakan salah satu pilar penting agar sistem ekonomi Indonesia berjalan seimbang.

"BUMN sebagai salah satu pilar penting sistem ekonomi Indonesia tidak bisa dihapus, apalagi diganti," ujar Eko kepada ANTARA di Jakarta, Minggu.

Menurut dia, sebetulnya kalau dari sisi sistem ekonomi Indonesia ada tiga jenis atau pilar penting yang terdapat di dalam UUD 1945 Pasal 33 secara tersirat bahwa makna yang dimaksud adalah BUMN, swasta dan koperasi.

BUMN merupakan salah satu pelaku serta pilar dari sistem ekonomi Indonesia, dan kalau salah satu pilar dihapuskan maka sistem ekonomi Indonesia berjalan tidak seimbang.

BUMN juga berperan sebagai agen pembangunan bagi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai tulang punggung bagi kebutuhan-kebutuhan dasar seperti pupuk, sembako, listrik dan BBM.

Selain itu BUMN juga merupakan instrumen bagi negara dalam meningkatkan fasilitas layanan bagi rakyat luas, seperti transportasi KRL menjadi terjangkau dan nyaman melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian, BUMN menjadi kanalisasi bagi PMN dari pemerintah untuk meningkatkan layanan publik kepada masyarakat di seluruh Indonesia.

Baca juga: Indef: Jumlah serapan tenaga kerja formal harus jadi perhatian capres

Sedangkan koperasi itu sebenarnya, menurut Eko, merupakan entitas yang setara dengan BUMN dan swasta. Tiga entitas ini yang dihasilkan dari makna tersirat Pasal 33 UUD 1945.

Kalau BUMN pendekatannya berangkat dari modal atau kepemilikannya yang mayoritas dikuasai oleh negara untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Sehingga dengan kepemilikan negara tersebut, artinya negara harus menyalurkan sejumlah dana untuk BUMN dalam rangka melayani kebutuhan dan memberikan layanan publik krusial bagi rakyat Indonesia.

Sedangkan koperasi dibentuk oleh beberapa orang yang mengumpulkan modal kemudian membuat usaha. Koperasi sebetulnya dibentuk hanya untuk anggotanya, sehingga untuk terlibat, memanfaatkan fasilitas, dan mendapatkan profit maka individu harus bergabung terlebih dahulu untuk menjadi anggota koperasi.

"Mana yang lebih baik? Semuanya juga baik bagi Indonesia dan berjalan secara setara serta saling melengkapi, karena ketiganya harus berjalan seimbang dalam menggerakkan sistem ekonomi Indonesia. Memang ketiga pilar ekonomi Indonesia ini telah dipikirkan dan disusun oleh para pendiri bangsa," katanya.


Baca juga: Indef sebut tiga isu harus muncul dalam debat terakhir Pilpres 2024

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：jam gacor slot malam ini、erek erek turis、persyaratan pinjam uang di pegadaian

Terkait：uang 388 slot、mpo08 slot、kredit pinjaman online、daftar airbet、slot gampang wd 2022、waktu winslot、slot slot gacor、erek erek pengamen、pinjaman online lewat wa terpercaya、pede4d

---

---

bab terbaru：main slot online terpercaya（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10