pinjaman kredivo 3 juta

big88 344Jutaan kata 597700Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjaman kredivo 3 juta》

Bawaslu Bangkalan rekomendasikan pemungutan suara ulang di 12 TPS******

Bangkalan (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilu 2024 di 12 tempat pemungutan suara karena ditemukan ada pelanggaran saat hari pencoblosan.

"Selain merekomendasikan pemungutan suara ulang (PSU), kami juga merekomendasikan penghitungan ulang," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan Ahmad Mustain Shaleh kepada awak media di Bangkalan, Madura, Jumat.

Ia menjelaskan Bawaslu merekomendasikan penghitungan ulang hasil perolehan suara pada 35 tempat pemungutan suara (TPS) di sejumlah kecamatan.

Rekomendasi itu berdasarkan temuan anggota Bawaslu dan laporan dari masyarakat dengan bukti berupa foto dan video pelanggaran pemilu. Bahkan ada pelanggaran yang dilakukan secara sengaja oleh petugas TPS.

Baca juga: Hoaks! Ketua KPPS di Madura dianiaya karena tak bagikan undangan Pemilu 2024

"Bukti sudah kami kantongi, baik yang dilaporkan oleh anggota kami maupun laporan masyarakat. Ada juga video yang mempertontonkan anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) mencoblos banyak surat suara dan dimasukkan sendiri pada kotak suara," kata Mustain, menjelaskan.

PSU rencananya dilakukan di TPS 04 Desa Glagga, Kecamatan Arosbaya, untuk pemilihan DPD, DPR RI, dan DPRD Kabupaten. Kemudian di TPS 07 Desa Sendang Dajah, Kecamatan Labang, PSU untuk DPRD kabupaten, dan TPS 15 Desa Socah, Kecamatan Socah, menggelar PSU untuk DPRD kabupaten.

Selain itu, PSu di TPS 8 dan 21 Desa Keleyan, Kecamatan Socah, untuk pemilihan DPRD kabupaten. Lalu TPS 13 Kelurahan Mlajah, Kecamatan Bangkalan; serta TPS 3, 13, 20, 21, dan 24 Kelurahan Kraton, Kecamatan Bangkalan, menggelar PSU untuk seluruh pemilihan.

Sedangkan rekomendasi penghitungan ulang dilakukan di TPS 06 Desa Sanggra Agung, Kecamatan Socah, untuk surat suara DPRD kabupaten. Kemudian TPS 1 hingga 12 Desa Bator, Kecamatan Klampis, dan TPS 1 hingga 8 Desa Telang, Kecamatan Kamal, hitung ulang seluruh surat suara.

Baca juga: Bawaslu tanggapi video ricuh warga dengan petugas KPPS di Madura

Hitung ulang untuk semua surat suara juga direkomendasikan pada TPS 7 Desa Gili Timur, Kecamatan Kamal, kemudian TPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 13, 24, 26, 27, 28, 34, 35, dan 48 Desa Banyuajuh, Kecamatan Kamal; serta TPS 1 hingga 9 Desa Kamal.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Bawaslu Pamekasan: Hasil rekapitulasi capres di Batumarmar tak berlaku
Baca juga: Cek fakta, kericuhan di Sampang karena surat suara sudah tercoblos

Pewarta: Abd Aziz
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

HPN 2024, pemilu dan konstruksi demokrasi berkualitas******

Jakarta (ANTARA) - Bangsa Indonesia, terutama para insan pers, dengan semarak memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Ke-39 pada 9 Februari 2024.

Dengan tema "Mengawal Transisi Kepemimpinan Nasional dan Menjaga Keutuhan Bangsa", puncak acara peringatan HPN 2024 digelar pada 20 Februari dan dipusatkan di Jakarta.

Logo HPN 2024 menggambarkan siluet Garuda Pancasila sebagai perlambang spirit nasionalisme dan patriotisme dari kalangan pers Indonesia.

Berbagai kegiatan dihelat, mulai dari bakti sosial, pameran, forum diskusi, seminar nasional, hingga ajang penghargaan bergengsi, seperti Anugerah Kebudayaan Indonesia dan Anugerah Jurnalistik Adinegoro.

Kali ini HPN 2024 diperingati sebagai momen silaturahmi, koordinasi sekaligus konsolidasi bagi seluruh insan pers guna mewujudkan dan meningkatkan kemajuan pers dan kepentingan bangsa-negara Indonesia.

HPN juga dirayakan guna merawat memori kolektif bangsa atas eksistensinya dalam sejarah perjalanan negara-bangsa Indonesia. HPN sebagai sarana refleksi dan kontemplasi bagi seluruh insan pers atas laju gerak praksisnya serta sebagai momentum proyeksi atas masa depan pers itu sendiri dalam era disrupsi informasi yang makin kompleks, rumit, dan kompetitif.

Peringatan HPN 2024 bertepatan dengan momen Pemilu 2024, sebuah pesta demokrasi yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terbesar di dunia. Tak mengherankan jika tema peringatan HPN 2024 berkorelasi dengan nuansa pemilu, yakni terkait transisi kepemimpinan nasional.

Tema peringatan HPN 2024 dipilih sebagai pengingat akan peran penting kalangan pers dalam ikut menjaga, mengawal, sekaligus menyukseskan perhelatan akbar Pemilu 2024.

Pemilu 2024

Kita patut bersyukur dan layak berbangga bahwa penyelenggaraan Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024, secara umum berlangsung aman, lancar dan sukses. Kesuksesan ini tentunya tidak lepas dari peran nyata dari berbagai pihak, yakni KPU, Bawaslu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan aparat keamanan.

Tentu, peran pers juga tak kalah pentingnya dalam ikut mengawal Pemilu 2024 berjalan lancar, aman, dan kondusif. Dengan jaringan yang luas, SDM yang unggul, infrastruktur teknologi yang canggih, serta komitmen berdemokrasi yang tinggi menjadikan pemberitaan seputar Pemilu 2024 oleh kalangan pers menjadi semakin cepat, masif, dan berbobot.

Beragam rubrikasi menarik coba dihadirkan kalangan pers dalam memotret penyelenggaraan Pemilu 2024, mulai dari rubrikasi berita, analisis, opini, bahkan hingga polling, exit poll, quick count" dan real count.

Data KPU menyebutkan ada daftar pemilih tetap (DPT) KPU sebanyak 204.807.222 pemilih dengan jumlah DPT dalam negeri sebanyak 203.056.748 pemilih dan DPT luar negeri sebanyak 1.750.474 pemilih.

DPT dalam negeri tersebar di 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.731 desa/kelurahan, 820.161 tempat pemungutan suara (TPS), jumlah DPT laki-laki 101.467.243 pemilih serta DPT perempuan 101.589.505 pemilih.

Sementara untuk DPT luar negeri tersebar di 128 negara perwakilan, dengan jumlah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN), Kotak Suara Keliling (KSK) dan Pos sebanyak 3.059, jumlah DPT laki-laki sebanyak 751.260 pemilih dan jumlah DPT perempuan sebanyak 999.214.

Untuk Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 diikuti tiga pasangan calon (paslon), yakni Anies Rasyid Baswedan-Abdul Muhaimin Iskandar (01), Prabowo Subiyanto-Gibran Rakabuming Raka (02), dan Ganjar Pranowo-Mohammad Mahfud Md (03).

Untuk Pemilu Legislatif (Pileg) DPR diikuti 9.917 calon legislatif (caleg) di 84 daerah pemilihan (dapil) dengan 580 kursi dan 24 partai politik atau parpol (18 parpol nasional dan 6 parpol lokal Aceh), Pileg DPRD provinsi diikuti 301 dapil dengan 2.372 kursi dan 24 parpol serta pileg DPRD kabupaten/kota terbagi dalam 2.325 dapil dengan 17.510 kursi dan 24 parpol. Dengan demikian, total keseluruhan dapil sebanyak 2.710 dan total kursi yang diperebutkan sebanyak 20.462.

Pers memiliki tugas, pokok, dan fungsi yang sangat strategis dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang berkualitas, yakni pemilu yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat UU No 7/2017 tentang Pemilu.

Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga haruslah memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien. Dengan pengaturan penyelenggaraan pemilu yang berkualitas, diharapkan akan terwujud penguatan sistem kenegaraan yang demokratis, terwujudnya pemilu yang adil dan berintegritas, terjaminnya konsistensi pengaturan sistem pemilu, dan tercapainya kepastian hukum.

Pers juga memiliki tupoksi yang sangat penting dalam mewujudkan terselenggaranya pemilu yang aman dan damai.

Aman dalam arti bahwa penyelenggaraan pemilu terhindar dari segala bentuk gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat (kamtibmas), seperti konflik horizontal, kacau, friksi kronis, dan sejenisnya.

Sementara damai dapat dimaknai sebagai terwujudnya suasana kedamaian sekaligus perdamaian sebagai kohesi sosial di masyarakat di tengah suasana serba kompetitif dan dinamis saat pemilu.

Kebebasan bertanggung jawab

Sebagai penopang pilar keempat demokrasi, selain eksekutif, legislatif dan yudikatif, pers diharapkan dapat terus mendorong terwujudnya demokrasi berkualitas.

Demokrasi berkualitas pada hakikatnya adalah demokrasi yang memberikan penghargaan tinggi dan paripurna pada harkat dan martabat rakyat pemilik kedaulatan hakiki. Untuk itu, dibutuhkan pers yang sehat dengan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai instrumen implementasinya.

Tanpa kebebasan yang bertanggung jawab, pers tidak bisa leluasa dalam menjalankan tanggung jawab moralnya, terutama peran sebagai "anjing penjaga" (watch dog).

Guna mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, dibutuhkan ruang berekspresi yang memadai, melalui sistem pemerintahan yang demokratis. Karena, mengutip pandangan dari Fred S. Siebert, Theodore Peterson dan Wilbur Schramm dalam Four Theories of The Press (1956), pada prinsipnya bagaimana bentuk perwajahan pers sangat berkorelasi erat dengan sistem politik yang berjalan dimana pers itu berada.

Sampai batas tertentu, semakin demokratis suatu sistem pemerintahan, maka semakin sehat pula performa pers dalam menjalankan fungsi, peran, dan tanggung jawabnya melalui konstruksi katarsis informasi.

Dalam konteks pemilu, terselenggaranya pesta demokrasi rakyat tersebut di sebut menjadi salah satu parameter penting dalam melihat potret demokrasi yang berjalan di negara tersebut.

Semakin berkualitas pelaksanaan pemilu, maka dapat dinilai semakin baik pula kualitas demokrasinya. Keterlibatan pers dalam mewujudkan pemilu berkualitas adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum (Pasal 2 UU No. 40/1999 tentang Pers).

Kemerdekaan pers menjadi hal utama bagi pers agar bisa menjalankan fungsi dasarnya, --termasuk dalam konteks Pemilu--, terutama fungsi pengawasan sosial, sosialisasi, dan korelasi sosial (Lasswell, 1960; Wright, 1986).

Indeks demokrasi & pers

Kualitas demokrasi di negara kita, sejauh ini, dalam pandangan banyak pihak dinilai masih perlu untuk terus ditingkatkan. Setidaknya, pandangan ini berkaca dari data Economist Intelligence Unit (EIU), sebuah lembaga riset berbasis di London, Inggris, mencatat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 6,53 (posisi 56 dari 167 negara).

Angka IDI tersebut turun dari tahun 2022 sebesar 6,71 (posisi 54 dari 167 negara). Berkaca dari skor dan peringkat tersebut, EIU masih mengelompokkan Indonesia sebagai negara flawed democracy.

Skor terkait didasarkan atas lima indikator penilaian, yakni proses pemilu dan pluralisme Indonesia (7,92), fungsi pemerintahan (7,86), partisipasi politik (7,22), kebebasan sipil (5,29), dan budaya politik (4,38) (EIU, 2024; Media Indonesia, 16/2/2024).

Data yang dikemukakan Freedom House, lembaga riset berbasis di Washington DC, Amerika Serikat, juga menyebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2023 sebesar 53 poin dari tahun 2019 sebesar 62 poin. Freedom House juga mencatat dari tahun 2013-2022, skor demokrasi Indonesia sebesar 59 pada tahun 2022 dari sebelumnya tahun 2013 sebesar 65.

Karena skor itu, Freedom House menggolongkan status demokrasi Indonesia sebagai "partly free". Dalam hal ini, Freedom House menggunakan tiga indikator penilaian indeks demokrasi, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga-lembaga demokrasi (Freedom House, 2023; Kompas, 8/2/2023).

Potret demokrasi yang berkualitas, selain diukur dari indeks demokrasi, juga di antaranya dapat dilihat dari indeks kemerdekaan pers. Survei tentang Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) tahun 2023 di 34 provinsi oleh Dewan Pers menghasilkan nilai IKP Nasional sebesar 71,57, atau turun 6,30 poin dari IKP 2022.

Meskipun mengalami penurunan nilai, kemerdekaan pers selama tahun 2022 tetap dalam kategori "Cukup Bebas". Penurunan nilai IKP 2023 Nasional terjadi di tiga kondisi lingkungan, yaitu lingkungan fisik politik turun 5,90 poin, lingkungan ekonomi turun 6,74 poin, dan lingkungan hukum turun 6,70.

Survei IKP 2023 ini dilakukan di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi tiga lingkungan, dengan 20 indikator serta melibatkan 408 informan ahli sebagai responden dan 10 anggota Dewan Penyelia Nasional (National Assessment Council, NAC) (Dewan Pers, 2023).

Reporters Without Borders, lembaga internasional pemantau pers berbasis di Paris, Prancis, merilis Indeks Kebebasan Pers (IKP) di Indonesia tahun 2023 dengan skor sebesar 54,83 poin (peringkat ke-108 dari 180 negara), atau meningkat 5,56 poin dibandingkan tahun 2022 sebesar 49,27 poin.

Meskipun skor meningkat, namun peringkat IKP Timor Leste dan Malaysia lebih tinggi dari peringkat IKP Indonesia, yakni sebesar 84,49 poin (peringkat 10 dunia) dan sebesar 62,83 poin (peringkat 73 dunia). Dalam menilai IKP di Indonesia tahun 2023, RSF menggunakan lima indikator, yaitu konteks politik (55,16 poin), konteks hukum (63,92 poin), konteks ekonomi (44,61 poin), konteks sosial-budaya (55,97 poin) dan keamanan (54,49 poin) (RSF, 2023; DataIndonesia.id, 3/5/2023).

Harapan

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti bahwa Indonesia mampu dan teruji dalam menggelar salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia yang diikuti lebih dari 200 juta pemilih.

Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 juga menjadi bukti bahwa demokrasi di Indonesia berjalan sesuai track-nya mengingat penyelenggaraan pemilu adalah salah satu elemen penting demokrasi, sekaligus sebagai wujud pelaksanaan dari Demokrasi Pancasila.

Dalam konteks relasinya dengan pers, kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 menjadi bukti peran penting tak terbantahkan dari kalangan pers dalam ikut serta mengawal pemilu, melalui fungsi pengawasan, edukasi, dan korelasinya.

Selamat HPN 2024.

*) Prof Dr Widodo Muktiyo adalah Staf Ahli Menkominfo RI Bidang Komunikasi dan Media Massa

RS Jiwa Naimata Kupang siap tampung caleg stres yang gagal terpilih******

Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.

Kupang (ANTARA) - Manajemen Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Naimata, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur menyatakan kesiapannya untuk menerima dan melayani calon legislatif (caleg) yang membutuhkan terapi ketika stres akibat gagal terpilih pada Pemilu 2024.

"Kalau ada caleg gagal yang butuh terapi tentu kami terima," kata Direktur RSJ Naimata Kupang dr. Aletha Pian di Kupang, Selasa.

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan kesiapan RSJ Naimata dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan pasien khususnya pasien yang gagal menjadi anggota legislatif akibat kalah dalam Pemilu 2024.

Dia mengatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada pasien caleg yang dirawat khusus karena tidak lolos duduk di kursi parlemen dalam Pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Kalau untuk caleg memang belum ada dan kita berharap tidak ada ya," ujar dia.

Baca juga: Psikolog: Caleg stres karena harapan terlampau tinggi
Baca juga: Psikiater sebut caleg tanpa tujuan jelas rentan alami gangguan mental

Kini RSJ Naimata ujar dia memiliki kapasitas 50 tempat tidur untuk pasien yang memang butuh perawatan akibat stres. Dari jumlah tersebut ada 25 tempat tidur yang sudah terisi oleh pasien masyarakat biasa.

Dia mengatakan bahwa jika ada caleg dengan kondisi stres akibat gagal lolos dengan kondisi yang memang butuh dirawat tentunya, akan dirawat dengan fasilitas yang ada.

Namun jika dalam pemeriksaan hanya perlu rawat jalan saja, maka pasien tersebut tidak perlu dirawat inapkan di RSJ tersebut.

"Tidak ada pelayanan khusus kepada caleg stres. Semuanya sama sebab RSJ inikan disiapkan untuk untuk mereka yang memiliki gangguan mental," ujar dia.

Dia menambahkan bahwa saat ini pihaknya tidak bisa lagi menambah ketersediaan tepat tidur bagi pasien khususnya untuk mengantisipasi membludak.

Hal ini karena kondisi ruangan yang kecil dan hanya mampu menampung 50 tempat tidur.

"Tetapi di beberapa RS di Kota Kupang ini kan ada spesialis jiwa juga, nanti kalau penuh tentu dipindahkan ke RS tersebut," ujar dia.

Baca juga: Puluhan caleg stress masuk rumah sakit jiwa Abepura
Baca juga: Rumah Sakit Jiwa Naimata di NTT butuh penambahan ruangan perawatan

Pewarta: Kornelis Kaha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot indonesia、ultra gatotkaca slot demo、situs slot rtp tinggi

Terkait：situs slot gacor 2022 terpercaya、slot gacor terbaik、erek2 79、chili pinjaman online、viralbet77 demo、cara dapat duit tanpa bekerja、erek erek layang layang、qqfullbet、situs slot new member 100、togel qatar

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：livetotomacau（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot terpercaya dan terbaik

urutan maxwin olympus

seni bela diriBacaan TerkaitMore+

buku keabadian

buku mimpi 58

Ratusan KPPS datangi Kelurahan Batu Piring Balangan pertanyakan honor******

Balangan (ANTARA) - Sebanyak 126 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan mendatangi kantor kelurahan setempat untuk mempertanyakan pembayaran honor mereka sebagai petugas penyelenggara Pemilu 2024.

“Tentunya kami sangat kecewa dengan adanya keterlambatan pembayaran ini, karena sesuai edaran dari KPU RI, hak kami paling lambat dibayar pada 15 Februari kemarin,” kata salah satu anggota KPPS Kelurahan Batu Piring, Ahmad di Balangan, Jumat.

Ahmad menyebutkan hanya KPPS Kelurahan Batu Piring dari seluruh KPPS di Kabupaten Balangan yang belum menerima honor menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024.

Menurut Ahmad, tujuan para anggota KPPS datang ke Kantor Kelurahan Batu Piring untuk menanyakan alasan honor belum dibayarkan.

“Kami menyesalkan adanya kejadian ini, padahal sudah mati-matian lebih dari 24 jam tidak berhenti bekerja demi menjalankan tugas negara pada Pemilu 2024 ini, dan kami tinggal menuntut hak kami untuk segera dibayarkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kasat Intel Polres Balangan Iptu Faisal Kadapi menegaskan pihaknya berjanji akan terus mengawal dan segera menyelesaikan masalah honor termasuk kewajiban dan hak lain dari petugas KPPS agar terpenuhi.

Faisal menuturkan pihaknya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban juga merasakan yang dirasakan para masyarakat dan hal tersebut menjadi kewajiban pihaknya menyelesaikan masalah itu.

“Kembali saya tegaskan ini bukan cuma nominal uang, tetapi sebuah penghargaan dari negara kepada rekan-rekan KPPS dalam menjalankan tugas pada Pemilu 2024 ini,” tuturnya.

Faisal menambahkan pihaknya akan menyampaikan segera perkembangan selanjutnya kepada para KPPS Kelurahan Batu Piring dan berjanji untuk mengawal persoalan tersebut.

Secara terpisah, Ketua KPU Balangan Ahmad Turjani mengaku baru mengetahui informasi yang beredar mengenai masalah honor KPPS Kelurahan Batu Piring pada Kamis malam.

“Sudah kami lakukan cek ulang ke Lurah, PPS dan PPK Paringin Selatan serta keluarga yang memegang uang honor KPPS Batu Piring tersebut, dan saat ini kami berupaya melakukan mediasi dengan meminta bantuan fasilitasi kepada Polres Balangan,” katanya.

Diketahui, wilayah TPS Kelurahan Batu Piring, Kecamatan Paringin Selatan terdapat 18 TPS dengan jumlah tujuh anggota per KPPS ditambah satu ketua.

Pewarta: Imam Hanafi/Ragil
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Valkyrie Ajaib

slot 2023 terpercaya

Menparekraf imbau masyarakat tetap waspadai erupsi Gunung Semeru******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) RI Sandiaga Uno mengimbau masyarakat di wilayah sekitar Gunung Semeru tetap waspada seiring dengan meningkatnya aktivitas gunung itu yang saat ini berada di level III.

“Kembali lagi kita imbau sudah ada surat edaran dari Menparekraf, berkolaborasi dengan BMKG dan instansi terkait lainnya bahwa untuk mewaspadai situasi terkini wisata berbasis alam dan petualangan,” kata Sandiaga Uno saat menghadiri acara ASN Runners Collaborun Wonderful Run 2024 di Gedung Kemenparekraf, Jakarta Pusat, Minggu.

Baca juga: Gunung Semeru erupsi setiap hari dalam sepekan terakhir

Dia menambahkan, “Jadi, tolong tingkatkan kewaspadaan, pastikan kita patuh dan memiliki kepatuhan terhadap arahan-arahan yang telah diberikan oleh rangers maupun pengelola wisata pendakian gunung dan mengawasi cuaca terkini,” katanya.

Per hari Sabtu kemarin (17/2), Gunung Semeru telah mengalami erupsi dua kali pada pukul 06:56 dan 15:25 WIB. Kini, Gunung Semeru telah berstatus level III atau siaga, sehingga masyarakat dilarang melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak (pusat erupsi).

Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai (sempadan sungai) di sepanjang wilayah Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak.

Baca juga: Gunung Semeru kembali erupsi dengan letusan setinggi 700 meter

Masyarakat juga diimbau mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan.

“Jangan sampai kita mengalami situasi yang berbahaya karena ketidaktahuan terkait informasi terkini, itu imbauan kita dan kita instruksikan untuk seluruh dinas pariwisata di daerah untuk memperketat khususnya aktivitas Gunung Semeru yang meningkat,” kata Menteri Sandi mewanti-wanti.

Baca juga: PVMBG: Gunung Semeru sedang tidak baik-baik saja

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

kode alam kucing hitam

Dewan Pers dorong perlindungan kemerdekaan pers menjadi Perkap******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pers mendorong agar perjanjian kerja sama (PKS) antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum penyalahgunaan profesi wartawan bisa naik menjadi Peraturan Kapolri (Perkap).

Adapun ketentuan itu sudah ada sejak 2017, melalui nota kesepahaman (Mou) yang ditandatangani Tito Karnavian selaku Kapolri pada saat itu. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu pun ingin ketentuan itu menjadi Perkap agar tak perlu diperbarui setiap tahunnya.

"MoU ini kita tindaklanjuti menjadi PKS, lalu sekarang sedang diinisiasi mudah-mudahan bisa menjadi Perkap," kata Ninik saat kegiatan Konvensi Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Jakarta, Senin.

Menurutnya Dewan Pers menjunjung tinggi kebebasan pers karena menjadi bagian dari kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang. Tetapi di sisi lain, kebebasan berpendapat juga menjadi ancaman terhadap keamanan nasional jika tidak memperhatikan kode etik.

Dia juga menegaskan bahwa kerja sama antara Dewan Pers dengan Polri bukan untuk memproteksi jurnalis dan perusahaan pers, melainkan memproteksi kebebasan pers.

Karena menurutnya, Dewan Pers tidak ingin Indonesia dipenuhi dengan informasi-informasi yang keliru. Maka dari itu, yang diproteksi oleh Dewan Pers adalah karya jurnalistik yang telah menempuh metode-metode jurnalistik.

"Jangan sampai kebebasan sipil dihadapkan dengan keamanan nasional," kata dia.

Terkadang, kata dia, ada beberapa media yang mengambil sumber informasi dari media sosial untuk dibuat menjadi sebuah berita, tanpa mengonfirmasi kepada narasumber. Tentu, kata dia, hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan di era Reformasi ini pers sangat bebas dan terbuka dibandingkan era Orde Baru. Menurutnya hal itu merupakan nilai dari demokrasi, karena publik bisa turut terlibat dalam mengawasi kebijakan.

Maka dari itu saat menjabat sebagai Kapolri, dia pun turut menandatangani nota kesepahaman terkait kemerdekaan pers agar permasalahan pers tidak langsung dibawa ke ranah hukum.

"Kalau Dewan Pers menyatakan ada unsur pidana, baru diserahkan ke Polri," kata Tito yang juga hadir dalam kegiatan tersebut.

Walaupun begitu, dia mengatakan kebebasan pers harus berada dalam koridor yang tidak mengganggu keamanan nasional. Menurutnya perusahaan pers harus melakukan kontrol di internalnya sendiri agar produk jurnalistik yang dihasilkan berkualitas.

"Karena kontrol internal yang kuat, akan memberi kepercayaan pada pihak eksternal," katanya.

Adapun pada tahun 2022, Dewan Pers dan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) tentang perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum dalam kaitan dengan penyalahgunaan profesi wartawan. Kerja sama ini tertuang dalam surat Nomor 03/DP/MoU/III/2022 dan Nomor NK/4/III/2022.

PKS pertama ini merupakan turunan dari nota kesepahaman Dewan Pers-Mabes Polri yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan utama PKS tersebut untuk meminimalkan kriminalisasi terhadap karya jurnalistik.
Baca juga: Dewan Pers ingatkan Polri bijak melihat perkembangan media
Baca juga: Polri-Dewan Pers Kerja Sama Tangani Sengketa

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Istriku yang cantik di sekolah

kredivo promo

Unjuk rasa di depan Bawaslu RI sebabkan kemacetan di Jalan MH Thamrin******

Sebagian massa yang tergabung dalam aksi tersebut nampak duduk di sepanjang trotoar dan sebagian lagi berdiri di depan kantor Bawaslu RI

Jakarta (ANTARA) - Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang di depan kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyebabkan kemacetan di Jalan M. H. Thamrin, Senin.

Pantauan di lokasi hingga pukul 15.35 WIB, kemacetan terjadi dari depan gerai minuman sampai di depan Kantor Bawaslu RI.

Sebagian massa yang tergabung dalam aksi tersebut nampak duduk di sepanjang trotoar dan sebagian lagi berdiri di depan kantor Bawaslu RI serta sebagian lagi berada di dalam dua unit mobil komando yang bertuliskan 'Suara Rakyat'.

Sementara itu sejumlah petugas polisi terlihat membuat pagar betis antara lalu lintas dengan massa. Sebagian petugas lain mengatur lalu lintas kendaraan dan mobilitas warga yang tengah melintas.

Aksi unjuk rasa yang diikuti sekitar 300 orang di depan Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Senin (19/2/2024). ANTARA/Risky Syukur

Pada spanduk yang dibawa oleh massa aksi, tertulis 'Mendukung KPU-Bawaslu menjalankan tugas dengan independen dan profesional'.

"Kita mengawal jalannya proses demokrasi. Kita juga mendukung KPU-Bawaslu untuk menjalankan proses pemilihan. Kita juga berterimakasih kepada TNI-Polri yang sudah mengawal aksi kita kali ini," kata seorang orator dari atas mobil komando, Senin.

Diketahui aksi tersebut terjadi bersamaan dengan aksi yang dilakukan Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Senin.

"Sebanyak 1.978 personel disiapkan untuk melayani dan mengamankan apabila ada aksi," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat dihubungi di Jakarta, Senin.Forum Komunikasi Antar Relawan Ganjar-Mahfud telah mengeluarkan 'Petisi Brawijaya' di Jalan Brawijaya VIII, Jakarta Selatan (Jaksel). Usai mengeluarkan petisi itu, mereka mengatakan akan melakukan demo di Patung Kuda hingga Bawaslu, Jakarta Pusat (Jakpus), hari ini.

Tak hanya menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Gerakan Keadilan Rakyat, Tolak Pemilu 2024”, massa juga akan melakukan long march ke gedung Bawaslu. Jumlah massa aksi diperkirakan sebanyak 200 hingga 300 orang.

Terkait aksi tersebut, Susatyo mengatakan pihaknya belum melakukan rekayasa lalu lintas terkait demo tersebut. Kebijakan lalu lintas bersifat situasional.

Susatyo juga mengimbau agar massa yang mengikuti aksi tersebut dapat tertib dan damai hingga aksi berakhir. Selain itu, ia juga mengimbau kepada para pengendara agar berhati-hati saat melintas di sekitar wilayah aksi.
Baca juga: KADIN DKI berharap pemimpin periode berikut bisa jaga perekonomian
Baca juga: DKI sepekan, pemilu lanjutan hingga stok beras jelang Ramadhan aman
Baca juga: Jokowi panggil Surya Paloh ke Istana Jakarta

Diamond Ace Raja Kursus

poipet 22 paito

Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi******

Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi.

"Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa.

Presiden Jokowi mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.

Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Baca juga: THN AMIN dan TPN Ganjar-Mahfud siap laporkan dugaan kecurangan pemilu

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Partai pengusung Pasangan Capres dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud Md (Ganjar-Mahfud) yang berada di di DPR saat ini adalah PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Menurut Ganjar, hak angket yang merupakan hak penyelidikan DPR, menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024.

Ganjar menjelaskan, usulan untuk menggulirkan hak angket di DPR oleh partai pengusung Ganjar-Mahfud, dalam hal ini PDI Perjuangan dan PPP, telah disampaikan-nya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada Minggu (15/2).

urat suci emas

man7city300

Kapolda Papua: Gangguan keamanan terjadi dampak pileg******

Jayapura (ANTARA) - Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui, gangguan keamanan yang saat ini terjadi di beberapa daerah di wilayah hukumnya diduga dampak dari pemilihan legislatif .

"Gangguan keamanan yang terjadi kami yakini masih berkaitan dengan pileg," .kata Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri di Jayapura, Jumat.

Baca juga: TNI-Polri terus pulihkan keamanan di Sugapa dari gangguan KKB

Apalagi ada beberapa saudara-saudara warga di sini yang keluarganya mungkin memiliki senjata, berusaha untuk mengganggu, ujarnya.

Dikatakan, penembakan itu bertujuan mengganggu jalannya proses perolehan suara itu sendiri.

Gangguan keamanan itu sudah diprediksi, sehingga pihaknya telah meminta para Kapolres agar bila telah selesai penghitungan di tingkat distrik (kecamatan), personelnya segera digeser ke kabupaten.

"Dengan demikian, tidak perlu menunggu lama lagi dan Polri akan menjaga KPU-nya," kata Irjen Pol Fakhiri secara tegas.

Baca juga: Pangdam XVII/Cenderawasih: lima kabupaten rawa gangguan keamanan

Kapolda Papua mengajak semua warga yang masuk dalam calon anggota legislatif menerima hasil pemungutan suara dengan legowo dan tidak melakukan aksi yang dapat mengganggu keamanan.

Bila tidak menerima perolehan suara, silakan menggugat atau melaporkannya ke Panwas, DKPP, dan juga Mahkamah Konstitusi.

"Silakan menggunakan jalur sesuai dengan mekanisme yang ada supaya kita tetap menjaga situasi di Tanah Papua agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan baik, " harap Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri.

Baca juga: Panglima TNI bantah gangguan keamanan halangi penyaluran bantuan

Ditambahkan, dari laporan yang diterima masih 545 TPS di Tanah Papua yang belum melakukan pemungutan suara.

Ke 545 TPS itu tersebar di Provinsi Papua, Papua Pegunungan dan Papua Tengah dan berharap jumlah tersebut terus berkurang karena masih ada yang melaksanakan pemungutan suara susulan.

Jumlah TPS di empat provinsi yang menjadi wilayah hukum Polda Papua yaitu Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan tercatat 15.213 TPS, kata Irjen Pol Fakhiri.

Baca juga: Meredam gangguan KKB pada penerbangan sipil di Papua
Baca juga: Mengedepankan pemda atasi gangguan keamanan di Papua
Baca juga: Anggota DPR minta Kemenkopolhukam antisipasi gangguan keamanan Papua

《pinjaman kredivo 3 juta》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，cara mengecek tagihan kredivoHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman kredivo 3 juta》bab terbaru。