www.situs slot.com

Istriku yang terlahir kembali

16.990 PNS Bakal Pindah ke IKN, Dapat Hunian hingga Tunjangan******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan 16.990 orang ASN, TNI dan Polri akan pindah ke Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"Personil ini akan ditempatkan di 211 tower apartemen dengan kapasitas 11.619 unit," ujar Suharso dalam unggahan IG resmi @suharsomonoarfa usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja ke Kawasan IKN, Rabu (22/2) lalu.

Pemindahan itu sebelumnya direncanakan mulai 2024 mendatang secara bertahap.

"Dalam proses pemindahan, bukan hanya ASN yang akan ditanggung pemerintah. Pemerintah juga akan menanggung pasangan ASN, 2 orang anak dan 1 orang asisten rumah tangga," ujar Suharso.

[Gambas:Instagram]

Selain itu, terdapat sejumlah komponen yang akan dibiayai pemerintah saat ASN, TNI dan Polri ke IKN.

Komponen yang dibiayai tersebut, sambungnya, meliputi uang harian selama proses pemindahan, biaya pengepakan dan biaya angkutan barang, biaya transportasi dan biaya tunggu atau biaya penginapan transit di Balikpapan.

Bangun Embung Persemaian Mentawir

Selanjutnya, untuk mewujudkan visi IKN sebagai kota hutan, pemerintah tengah membangun Embung Persemaian Mentawir. Embung ini akan digunakan sebagai sumber air persemaian bibit pohon untuk pelaksanaan reboisasi Kawasan IKN.

Embung Persemaian Mentawir memiliki kapasitas air baku sebanyak 40 liter per detik. Progres fisik pembangunan hingga 12 Januari 2023 sudah mencapai 98,04 persen. Proyek ini dilakukan sejak 24 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2022.

Selain mengusung konsep kota hutan, IKN mengusung konsep kota cerdas (smart city). Penerapan konsep kota cerdas telah dipertimbangkan sebagai elemen menyeluruh dalam menegaskan pembangunan IKN sebagai ibu kota baru Indonesia yang dinamis, inklusif, didukung oleh masyarakat, serta siap menghadapi masa depan.

"Komponen kota cerdas di IKN ini mencoba mengidentifikasi elemen nilai tambah digital atau teknologi untuk memberikan manfaat yang lebih besar pada IKN secara keseluruhan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Wu Yeruomeng

Ericsson Bakal PHK 8.500 Karyawan di Seluruh Dunia******

Perusahaan telekomunikasi raksasa Ericsson berencana melakukanPHK terhadap 8.500 pekerja di seluruh dunia. Hal itu dilakukan untuk efisiensi biaya operasional.

Salah satu penyedia jaringan seluler 5G terbesar di dunia ini sebelumnya mengumumkan upaya untuk memangkas biaya sebesar 9 miliar crowns (US9 juta) pada akhir tahun ini.

Di antara langkah-langkah lain, rencana tersebut "juga menyebabkan kebutuhan untuk menangani jumlah karyawan," kata juru bicara Ericsson (ERIC) seperti dikutipCNN Business, Jumat (24/2) lalu.

"Cara pengurangan jumlah pegawai akan dikelola dan akan berbeda tergantung pada praktik negara setempat," sambungnya.

Pada Senin lalu, Ericsson menyatakan akan memangkas sekitar 1.400 pekerjaan di Swedia. Pemotongan itu merupakan bagian dari total 8.500 pekerja yang akan di-PHK.

Ericsson adalah perusahaan terbaru yang mengumumkan ribuan PHK dalam beberapa pekan terakhir. Langkah serupa sebelumnya juga dilakukan Amazon dan Alphabet.

Sektor teknologi sangat terpukul setelah melakukan perekrutan besar-besaran selama pandemi. Perusahaan media juga melakukan PHK terhadap staf karena iklan online merosot.

Bulan lalu, Reutersmelaporkan Ericsson mencatat pendapatan inti kuartal keempat lebih rendah dari proyeksi karena penjualan peralatan 5G melambat di pasar seperti Amerika Serikat.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan Biasa Kematian

Basuki Akan Jadi Menteri Pertama yang Berkantor di IKN Nusantara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono akan menjadi menteri pertama yang berkantor di IKN Nusantara. 

Jokowi mengatakan niat tersebut telah disampaikan Basuki kepadanya. 

"Menteri PU tadi menyampaikan kepada saya nanti Kementerian PU paling duluan," kata Jokowi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN Nusantara, Kamis (23/2).

Saat ini, pemerintah sedang membangun kompleks kementerian dan istana presiden. Pemerintah juga sedang membangun kompleks tempat tinggal para menteri.

"Ada 36 (rumah menteri) di sini nanti bangunan yang kita harapkan Juni 2024 selesai karena memang kita ada target 17 Agustus 2024 ada upacara bendera di Ibu Kota Nusantara," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menetapkan pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara. Pembangunan tahap awal telah dilakukan dan akan berlangsung hingga 2024.

Pemerintah menargetkan sejumlah kementerian akan berkantor di IKN Nusantara pada awal 2024. Akhir tahap pertama pembangunan akan disimbolkan dengan upacara peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Kepresidenan IKN Nusantara pada 17 Agustus 2024.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Melihat Urgensi Impor KRL Bekas Jepang yang Ditolak Kemenperin******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menolak impor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Pasalnya, mereka ingin mendukung industri perkeretaapian dalam negeri.

Namun, langkah ngotot tersebut berpotensi membuat tarif KRL bengkak dan menelantarkan 200 ribu penumpang.

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) sedang dilema mencari pengganti 16 train set KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan pada 2023 dan 2024.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Surat tertanggal 6 Januari 2023 itu menyatakan bahwa rencana impor oleh PT KCI belum dapat ditindaklanjuti dengan pertimbangan pada fokus pemerintah meningkatkan produksi dalam negeri serta substitusi impor melalui Program Peningkatan Pengguna Produk Dalam Negeri (P3DN).

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbong kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo, seperti dilansir dari Antara,Selasa (28/2).

Anak usaha PT KAI itu sejatinya sudah memesan KRL pengganti ke PT INKA sesuai dengan jumlah yang bakal pensiun. Masalahnya, BUMN tersebut baru sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan PT KCI pada 2025 mendatang.

Oleh karena itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan perlu solusi sementara hingga INKA mampu memenuhi permintaan KCI. Ada urgensi pengadaan, melihat usia pensiun gerbong dan pertumbuhan penumpang KRL.

"Pengadaan sarana ini harus segera dilaksanakan untuk menggantikan beberapa rangkaian kereta yang akan dipensiunkan pada 2023-2024 mengingat usia pakainya yang sudah terlalu lama. Sehingga, sarana KRL bukan baru (bekas) menjadi pilihan yang bijak menurut kami, sembari menunggu proses produksi dari INKA selesai," kata Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan resmi.

Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) sekaligus Pengurus Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) 2005-2019 dan Dewan Pengawas Indonesia Road Safety Partnership (IRSP) Ki Darmaningtyas lantas mengkritik keras pernyataan Sekjen Kemenperin Dody Widodo soal dalih penolakan impor KRL.

Ada empat poin bantahan Darmaningtyas kepada Kemenperin. Pertama,kapasitas produksi PT INKA masih terbatas. Ia menyindir PT INKA bahkan saat ini masih belum bisa menyelesaikan pembuatan kereta baru yang akan dioperasikan untuk KA Trans Sulawesi.

"Membuat sarana untuk LRT Jabodetabek juga belum sempurna. Apalagi diminta membuat KRL sampai 120 unit dalam setahun, tentu megap-megap," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (1/3).

Kedua,Darmaningtyas menyebut PT KCI sudah berkontrak dengan PT INKA untuk penyediaan sarana baru dengan total nilai kontrak mencapai Rp4 triliun. Namun, PT INKA baru mampu menyediakan sarana tersebut pada akhir 2025.

Padahal, ia merinci pada 2023 ini ada 120 unit alias 10train setdan tahun depan ada 228 unit atau 19 train setyang harus diganti karena batas usia pemakaiannya sudah habis.

Menurutnya, jika KRL yang batas usia pemakaiannya sudah habis namun tetap dioperasikan, maka akan berdampak pada keselamatan.

Ketiga,produk yang akan dibeli dari INKA juga tidak sepenuhnya buatan dalam negeri, melainkan produk dari Eropa. Darmaningtyas skeptis, menurutnya mana mungkin PT INKA mampu menyediakan kereta baru dengan kualitas andal dalam waktu singkat.

Keempat,bila PT KCI harus membeli produk baru berarti investasi yang dikeluarkan lebih besar. Jika investasinya lebih besar, tarif KRL berpotensi naik. Menurutnya, PT KCI bakal rugi jika membeli kereta baru dari INKA tanpa menaikan tarif KRL.

"Rugi tentu tidak masalah kalau pemerintah menambah subsidi sesuai dengan kebutuhan KCI dalam melayani penumpang yang ditargetkan. Celakanya, bila anggaran pemerintah untuk memberikan subsidi yang lebih besar juga tidak tersedia, maka PT KCI bisa bangkrut dan pelayanan publik dapat terganggu," tegasnya.

Darmaningtyas menekankan impor KRL bekas dari Jepang bukan berarti menghilangkan unsur tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang digembar-gemborkan Kemenperin. Menurutnya, rangkaian kereta dari Jepang bisa dioperasikan di Indonesia setelah melewati proses rekondisi di beberapa komponen.

Setidaknya ada 8 komponen yang menurut Darmaningtyas bisa masuk TKDN, yakni blok rem komposit, cat strip body, AC, kaca film, rubber bounded bogie, carbon brush traksi motor, contact strip pantograph, dan kain jok.

Menurut Darmaningtyas, Jepang dipilih karena selama ini semua rangkaian KRL yang beroperasi di Jabodetabek adalah impor dari Negeri Sakura. Dengan begitu, impor lanjutan dari Jepang tidak memerlukan penyesuaian teknis lagi.

Darmaningtyas mengatakan jika impor KRL bekas dari Jepang tidak dilaksanakan, maka layanan KRL Jabodetabek akan terganggu. Ia mencontohkan jika satu unit KRL pada jam sibuk bisa membawa 200 penumpang dan melayani 10 perjalanan dalam sehari, maka ada 200 ribu penumpang lebih yang dapat dilayani.

"Kalau sarananya berkurang 120 unit karena kereta yang sudah mencapai batas usia pemakaian tidak diganti, maka sekitar 200 ribu calon penumpang KRL Jabodetabek tidak dapat dilayani. Kalau mereka tidak terlayani, tentu kehebohannya akan melebihi kehebohan pro-kontra impor KA bekas," tandasnya.

Bersambung ke laman berikutnya...

Harga Kereta Bekas Impor Lebih Murah

Pengubah saya yang tidak terbatas

UI Minta Gagasan Modal SDA, Masyarakat dan Karbon Masuk RPJP Bappenas******

Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 - 2045 yang tengah dirumuskan Bappenas hingga akhir 2023, perlu memuat acuan pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan konsep Sumber Daya Alam, Masyarakat dan Karbon atau yang populer dengan istilah Natural Capital, Communities and Carbon (NCCC).

Dengan menyerap gagasan NCCC ini, Indonesia diharapkan bisa mewujudkan komitmen penurunan emisi karbon yang dijanjikan saat Perjanjian Paris disepakati para pihak pada 2015 silam.

Kepala Pusat Riset Perubahan Iklim Universitas Indonesia Prof. Jatna Supriyatna mengatakan hal ini selepas diskusi buku putih mengenai konsep NCCC yang digelar Yayasan Upaya Indonesia Damai (UID) di Kura-kura Island Bali (21/02).

Beda dengan negara lain

Jatna menambahkan arahan strategi Indonesia dalam mendorong keberlanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati harus berbeda dengan negara-negara lain.

"Semua jargon-jargon seperti carbon credit, carbon trading, social capital, dan sebagainya harus lebih dibumikan dan dijabarkan secara lebih sederhana seperti yang dipaparkan di White Paper (NCCC-red) ini, agar bisa menjangkau masyarakat seperti petani atau nelayan, dan bukan hanya di tingkat pembuat kebijakan saja," jelas Jatna.

Jatna menuturkan praktik masyarakat lokal bisa berbeda dengan daerah lainnya dalam hal tersebut. "Seperti Bali dan Papua, kekentalan tradisi adat dan hubungannya dengan alam bisa sangat berbeda, dan itu perlu diperhatikan ketika ingin mengadvokasikan prinsip seperti NCCC ke suatu daerah yang masih menganut erat adat tersebut," jelas Jatna.

White Paper Natural Capital, Communities and Carbon adalah konsep mengenai pembangunan rendah karbon yang mengacu pada penyelarasan pemanfaatan sumber daya alam dan kearifan lokal masyarakat. 

Tantowi Yahya, Ketua Umum Yayasan UID menjelaskan, buku putih ini juga menampilkan beberapa praktik di lapangan yang sudah menerapkan konsep NCCC.

Dia menyebutkan hal itu di antaranya adalah di Dufa-dufa, Ternate, Maluku Utara; Tawangargo, Malang, JawaTimur; Pasir dan Sekubang, Mempawah, Kalimantan Barat; dan Nipah Panjang dan Medan Ma, Kubu Raya, Kalimantan Barat.

Lihat Juga : Pakar Ungkap Percakapan soal Lingkungan Masih Terkubur Isu Politik

Sementara itu, Cininta Pertiwi, Strategy, Learning, and Knowledge Curator of Dala Institute sekaligus penyusun Buku Putih NCCC mengatakan tujuan buku itu adalah panduan bagi semua pelaku kepentingan.

"Tujuan dari White Paper ini adalah sebagai panduan untuk semua pelaku kepentingan terkait dari publik, swasta, dan pemerintah dalam memperkuat hubungan antara unsur alam dan manusia," Kata dia.

Diketahui, Indonesia resmi melakukan komitmen untuk mengatasi perubahan iklim pada Konferensi Para Pihak (COP) ke-15 pada 2009 lalu. Hal ini dituangkan ke dalam janji Nationally Determined Contribution(NDC) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan
upaya domestik dan 41 persen dengan dukungan internasional pada tahun 2030.

Pada 2021, atas masukan dari berbagai pihak, Indonesia telah memodifikasi dokumen NDC-nya. Terdapat beberapa penyesuaian merujuk dengan RPJMN 2020-2024 dan Visi Indonesia Emas 2045.

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

<句子>