cara tarik tunai di kredivo

Panggil Gadis Manka

Raksasa Software Jerman SAP Akan PHK 3.000 Karyawan Tahun Ini******

Raksasa software JermanSAP berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.000 karyawanatau 2,5 persen dari total tenaga kerja globalnya.

Chief Financial Officer SAP Luka Mucic mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memangkas biaya produksi dan fokus pada bisnis cloud.

"Kami mengharapkan penghematan biaya untuk 2023 dan bisa lebih jelas lagi pada 2024, sekitar 300 juta euro hingga 350 juta euro dalam penghematan tingkat berjalan pada 2024," ujarnya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (26/1).

SAP melaporkan peningkatan pendapatan sebesar 30 persen dalam bisnis cloud-nya pada kuartal keempat 2022. Capaian ini ditopang oleh permintaan yang kuat untuk perangkat lunaknya.

Perusahaan itu juga telah memulai proses untuk menjual sahamnya di Qualtrics (XM.O). Sebelumnya SAP membeli Qualtrics seharga US miliar pada 2018. Kemudian, mengembangkannya hingga go public pada 2021 dengan penilaian hampir US miliar.

Lihat Juga : Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji

Saat ini, penjual perangkat lunak survei Qualtrics memiliki nilai pasar US miliar dan SAP memiliki 71 persen saham.

"(Penjualan) akan menghasilkan keuntungan satu kali yang cukup signifikan. Ini secara material akan meningkatkan kinerja laba SAP, tetapi saat ini tidak tercermin dalam prospek," kata Mucic.

SAP memperkirakan laba operasi inti sebesar 8,8 miliar hingga 8,9 miliar euro dengan mata uang konstan untuk tahun ini. Perusahaan itu juga mengharapkan pendapatan cloud pada mata uang konstan untuk naik , dari 12,56 miliar euro tahun 2022 menjadi 15,3 miliar hingga 15,7 miliar euro pada 2023.

PHK SAP kian meramaikan gelombang pemecatan di industri teknologi. Meta Platforms, Amazon.com, induk Google Alphabet Inc, dan Microsoft juga baru-baru ini mengumumkan pengurangan staf.

Alphabet setidaknya melakukan PHK pada 12 ribu orang karyawan atau 6 persen dari total pekerjanya di dunia. Pengumuman disampaikan langsung oleh CEO Alphabet Sundar Pichai melalui surat kepada seluruh pegawai.

"Ini adalah momen penting untuk mempertajam fokus kami, merekayasa ulang basis biaya kami, dan mengarahkan bakat dan modal kami ke prioritas tertinggi kami," ujar Pichai dikutip dari Moneycontrol.com, Jumat (20/1).

Menurutnya, PHK bakal berdampak pada pegawai di bidang perekrutan (HRD) serta beberapa tim teknik dan produk. Pemangkasan bersifat global ini akan berdampak langsung pada staf AS.

Meski demikian, Pichai mengatakan akan bertanggung jawab terhadap pegawai yang terdampak dengan membantu mencari peluang kerja baru.

[Gambas:Video CNN]

Bintang penari kupu-kupu

Nilai Transaksi Business Matching PaDi UMKM Capai Rp30 Miliar Lebih******

PT Telkom Indonesia (Telkom) terus berkomitmen memberikan dukungan terhadap kemajuan sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia.

Hal ini mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung perekonomian nasional yang menghasilkan banyak kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi maupun serapan tenaga kerja.

Dukungan Telkom dilakukan melalui platform digital PaDi UMKM dengan mengadakan acara Business Matching yang berlangsung di Aryaduta Hotel, Jakarta, Kamis (19/1).

Kehadiran PaDi UMKM yang berada di bawah payung Leap-Telkom Digital, merupakan langkah nyata Telkom dalam menjawab arahan Presiden dan Menteri BUMN RI untuk menghubungkan BUMN dan UMKM melalui ekosistem digital.

"Ini semakin penting untuk diperhatikan di tahun 2023 untuk menghindari isu resesi dunia. Meskipun banyak pihak juga yang mengatakan Indonesia masih akan kuat dan ekonomi nasional tetap akan tumbuh. Untuk itu, diharapkan masyarakat terutama BUMN dapat meningkatkan transaksi kepada UMKM," ujar Fajrin dalam keterangannya, Jumat (27/1).

Lebih lanjut Fajrin menyampaikan, sebagai upaya dalam mengakselerasi transaksi antara BUMN dan UMKM, PaDi UMKM telah mengadakan banyak kegiatan, salah satunya melalui Business Matching.

Selain itu, PaDi UMKM telah menyelenggarakan tujuh kegiatan Business Matching di tujuh kota berbeda di Indonesia dengan nilai transaksi terbesar di Kota Balikpapan dengan jumlah lebih dari Rp12 miliar.

Pada kesempatan yang sama, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting, mengingatkan kepada para BUMN untuk selalu menjaga proses pengadaan masing-masing perusahaan.

Hal itu sebagaimana imbauan yang disampaikan KPK serta arahan Menteri BUMN kepada Direksi BUMN beberapa waktu lalu, bahwa salah satu yang rawan akan penyelewengan adalah proses pengadaan.

"Untuk itu dengan hadirnya PaDi UMKM harapannya meminimalisir atau bahkan menghilangkan potensi tersebut," kata Loto.

Selain itu itu Loto juga turut mengajak para Pemerintah Daerah (Pemda) dan BUMN lainnya untuk memprioritaskan produk UMKM dalam negeri dengan memanfaatkan platform PaDi UMKM.

Sementara bagi UMKM, kata dia, terus meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), karena untuk UMKM ada fasilitas sertifikasi TKDN gratis.

"Rencananya, kami juga akan berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian untuk mensosialisasikan terkait hal ini. UMKM harus semangat terus untuk meningkatkan kualitas serta kapasitas produksinya," ujar Loto.

Sementara itu, Kepala Dinas PPKUKM Pemprov DKI Jakarta Elisabeth Ratu Rante Allo, menuturkan kegiatan Business Matching dari PaDi UMKM selaras dengan program Pemprov DKI Jakarta dalam rangka pemberdayaan dan mendorong kemajuan UMKM.

Sejak diluncurkan pada pertengahan 2020, nilai transaksi yang dihasilkan antara BUMN dan UMKM lewat PaDi UMKM mencapai lebih dari Rp5,1 triliun dari 240 ribu jumlah transaksi.

Hingga saat ini, sudah ada 92 BUMN yang tergabung di PaDi UMKM dan lebih dari 55 ribu UMKM yang terdaftar sebagai pengguna.

PaDi UMKM juga terintegrasi dengan produk digital lain yang berada di bawah payung Leap, sebagai upaya dalam akselerasi digital yang merata bagi masyarakat di seluruh Indonesia serta mewujudkan kedaulatan digital nasional. Untuk informasi lebih lengkap terkait PaDi UMKM dapat diakses di sini.

Quanqingshanhe

Kronologi Konsumen Meikarta Digugat Usai Ngadu ke DPR******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengaku digugat oleh PT Mahkota Sentosa Utama(MSU) selaku pengembang Meikarta usai mengadu ke DPR pada Desember 2022.

Ketua PKPKM Aep Mulyana menyebutkan 18 orang konsumen digugat perdata senilai Rp56 miliar ke PN Jakarta Barat.

"PT MSU menggugat 18 orang konsumen Meikarta senilai total Rp56 miliar dengan alasan pencemaran nama baik yang merugikan perusahaan," ujar Aep melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (24/1).

Kasus Meikarta sebelumnya kembali mencuat pada Desember lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Konsumen Meikarta kemudian meminta agar DPR mempertemukan mereka dengan PT MSU.

Permintaan mediasi itu awalnya direncanakan berlangsung 14 Desember lalu.

"Dari anggota Komisi V, meneruskan ke Komisi 11 akan diadakan mediasi Meikarta untuk rapat dengar pendapat kurang lebih 14 (Desember). Nanti kita tunggu saja," kata Aep pada Desember 2022.

Konsumen Meikarta kemudian rapat dengan Komisi VI DPR pada pertengahan Januari lalu. Dalam rapat itu, konsumen menceritakan kronologi terkait unit yang tidak kunjung diserahkan.

Selain itu para konsumen juga menuntut pengembang mengembalikan dana atau refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya, dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ujar Aep.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Andre Rosiade menyinggung soal dugaan kekuatan oligarki dalam kasus Apartemen Meikarta.

"Kita melihat ada kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Harusnya bapak (konsumen) sudah menerima (unit) pada 2019 sekarang sudah 2023, jadi sudah delay 4 tahun," ujar Andre.

Andre juga menyinggung PT MSU yang menjanjikan unit diserahkan pada 2027. Andre menuding kasus Meikarta ini sebagai penzaliman oleh oligarki.

"Ini proyek sudah bermasalah dari awal. Ini bentuk penzaliman oligarki kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Ke depan, Komisi VI DPR mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk melindungi konsumen Meikarta dan mengawal penyelesaian hak konsumen dengan stake holder terkait, khususnya untuk membatalkan putusan yudikatif atas PKPU.

Komisi VI DPR juga akan segera mengundang pihak Meikarta untuk membahas kasus tersebut.

Hingga kini, PT MSU selaku penggugat konsumen Meikarta belum berkomentar banyak mengenai gugatan yang mereka ajukan.

"Maaf ya kami no komen dulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.com di lingkungan PN Jakbar, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Ruang tamu iblis

Curhat Konsumen Meikarta: Semua yang Protes Dijadikan Tergugat******

Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya dijadikan tergugat oleh pengembang Meikarta, PT Mahkota Sentosa Utama (MSU).

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakbar). Sidang perdana berlangsung hari ini, Selasa (24/1).

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep sebelum sidang berlangsung.

Ia menduga PKPKM digugat oleh PT MSU karena isi dari spanduk-spanduk, termasuk kata oligarki, yang dibentangkan saat konsumen melakukan orasi dan unjuk rasa di DPR RI pada Desember 2022 lalu.

"Mungkin karena beliau-beliau (pihak Meikarta) marah atau seperti apa, karena baru sekarang kasus itu jadi viral. Kami nggak ada tujuan apa-apa, hanya mengupayakan hak kami kembali. Tuntutan itu tujuannya memiskinkan kami," tutur Aep.

"Kami bukan koruptor sampai harus dimiskinkan seperti ini, kami hanya mengusahakan hak kami. Tuntutannya itu di luar nalar. Kami mengupayakan hak kami malah digugat, tapi akan kami hadapi. Keadilan memang harus ditegakkan," imbuhnya.

Aep juga mengungkapkan dari 18 tergugat tersebut, belum semuanya mendapatkan surat panggilan sidang perdana hari ini. Hal itu diperkuat oleh pernyataan Kuasa Hukum PKPKM Rudy Siahaan.

Dalam pantauanCNNIndonesia.comdi PN Jakarta Barat, persidangan baru dimulai sekitar pukul 10.35 WIB. Pihak PT MSU selaku pengembang Meikarta belum memberikan tanggapan.

Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember lalu setelah sejumlah konsumen mengeluh belum juga mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019.

Lalu, pertengahan Januari lalu, mereka mengadu ke Komisi VI DPR RI dan menuntut pengembang mengembalikan dana mereka alias refund.

"Kami anggota perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, intinya sudah tidak tertarik lagi dengan unitnya dan sepakat memohon untuk mengembalikan hak-hak kami dalam bentuk refund," ungkap Ketua PKPKM Aep Mulyana di Komisi VI DPR, Rabu (18/1) lalu.

[Gambas:Video CNN]

menjadi penulis penyihir

Staf Menkeu Minta PKS Tak Kelabui Publik Soal Dana Haji******

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo membantah pernyataan politisi PKS Iskan Qolba Lubis yang menyebut dana haji 'diambil' Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam bentuk surat utang negara.

Menurutnya, keputusan investasi dana haji merupakan kewenangan mutlak Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) selalu pengelola dana haji.

"Kami luruskan ⁦@PKSejahtera⁩ agar tak mengelabui publik. Keputusan investasi di SBSN ini mutlak kewenangan BPKH. Dana aman dan imbal hasil lancar. Pula, rerata imbal hasilnya 7,8 persen bukan 5 persen. Jelas di atas inflasi dan bunga deposito. Semoga jelas," cuit Prastowo di Twitter, Kamis (26/1).

Prastowo menyebut langkah tersebut ibarat amal ganda, di mana pemerintah berpartisipasi dalam pembangunan bangsa yang hasilnya akan dinikmati bersama.

Ia menegaskan dana haji tersebut dikelola secara transparan dan hasil kelolaannya dibagi hasilkan secara adil dan transparan.

"Kemenkeu senantiasa menerapkan tata kelola yang baik, hati-hati, dan akuntabel. Itulah kenapa peringkat utang kita bagus di mata internasional. Ya karena cara kita mengelola baik dan benar," pungkasnya.

[Gambas:Twitter]

Iskan Qolba Lubis yang merupakan anggota Komisi VIII DPR RI menolak usulan Kementerian Agama yang akan menaikkan biaya haji dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ia lantas menuding ada permasalahan pengelolaan dana haji selama ini.

Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab karena banyak dana haji yang dipakai untuk subsidi anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Iskan meminta pemerintah memberi modal awal alih-alih merugikan para calon jemaah haji.

"Ketiga kesalahannya itu adalah pengelolaan dananya. Jadi gini kan adaindirect costyang didapatkan dari setoran awal itu kan Rp25 juta, umpama dia menabung 20 tahun atau 30 tahun berarti kan uang itu mengendap 30 tahun, harusnya kan sudah dapat di 180 persen. Berarti Rp25 juta ditambah 18 persen sekitar Rp55 juta kan," kata Iskan, dikutip dari Detikcom.

Ia menambahkan dulu keuntungan indirect cost saat ini mendekati 50 persen dan ada kesalahan mengelola dana haji karena setorannya diambil Kemenkeu lewat surat utang.

Lihat Juga : Mengintip Kantor Jhon LBF yang Klaim 'Manjakan' Karyawan

"Karena 70 persen dana haji diambil oleh Kemenkeu dalam bentuk surat utang negara, yang keuntungannya hanya sekitar 5 persen. Sedangkan inflasi 5,4 (persen). Jadi ini tidak adil pemerintah karena dipakai habis-habisan, pada waktu sama badan pengelolaan keuangan haji perusahaan tidak punya modal sama sekali," sambungnya.

Mayoritas dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memang ditempatkan pada surat berharga negara (SBN).

Jumlah dana kelolaan haji mencapai Rp166,01 triliun pada akhir Desember 2022 atau meningkat 4,56 persen dibandingkan saldo 2021 yang sebesar Rp158,79 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan BPKH 2022 (unaudited), dana kelolaan haji ini sebesar 70 persen ditempatkan di berbagai instrumen investasi. Sementara itu, sekitar 30 persen sisanya ditempatkan di perbankan.

Secara rinci, dana dalam instrumen investasi terbagi ke SBN sebesar Rp114,96 triliun, naik dari 2021 yang sebesar Rp110,90 triliun.

Lalu, ditempatkan pada entitas asosiasi sebesar Rp1,30 triliun, naik dibandingkan 2021 sebesar Rp276,65 miliar.

Kemudian dana haji ditempatkan pada investasi langsung dan investasi lainnya sebesar Rp779,06 miliar. Nilai penempatan ini naik dari 2021 sebesar Rp964,29 miliar.

Dana haji juga ditempatkan pada investasi emas sebesar Rp425 juta. Sedangkan di 2021 tidak ada dana yang ditempatkan di investasi emas.

Sementara itu, saldo haji yang ditempatkan pada perbankan mencapai Rp48,96 triliun atau 29,50 persen dari seluruh dana kelolaan ada di BPKH. Angka tersebut naik dibandingkan 2021 (unaudited) yang ditempatkan di perbankan Rp45,64 triliun atau 28,74 persen.

[Gambas:Video CNN]

cinta sup teh

Strategi KADIN Dukung Target Investasi Pemerintah 2023 Rp1.400 Triliun******

Pencapaian investasi Indonesia pada 2022 sebesar Rp1.207,2 triliun atau atau meningkat sebesar 34,0 persen jika dibandingkan dengan 2021.

Hal ini disampaikan Menteri Investasi dan Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia pada acara konferensi pers realisasi Triwulan IV Kementerian Investasi. Acara ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Umum KADIN bidang Investasi, Tony Wenas.

Menyikapi hal itu, KADIN Indonesia sangat mengapresiasi kerja keras Pemerintah dan sinergi yang telah dibangun melalui public private partnership antara Pemerintah dan KADIN untuk mewujudkan target investasi Indonesia.

Kunjungan itu bertemu langsung dengan para menteri, CEO dari korporasi global, pelaku pasar, kamar dagang dan industri, hingga calon-calon investor di berbagai negara tersebut untuk menjajaki berbagai peluang investasi.

Selain melalui gencarnya promosi investasi ke luar negeri, pencapaian target investasi ini juga tidak terlepas dari suksesnya Presidensi Indonesia di KTT G20 dan B20 Summit pada November lalu.

Pencapaian tersebut mendapat sambutan positif dari investor dunia, bahkan B20 Summit menjadi ajang tersukses sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010.

"Ini adalah wujud nyata public private partnership antara Kementerian Investasi dan KADIN Indonesia. Kami bekerja sama serta bahu membahu dalam mempromosikan Indonesia sebagai negara destinasi investasi yang strategis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Investasi KADIN Indonesia Tony Wenas, Kamis (26/1).

Di awal Januari ini, Kementerian Investasi telah mengumumkan rencana target investasi Pemerintah sebesar Rp1.400 triliun pada 2023 ini.

Target tersebut mencerminkan optimisme yang didukung berbagai aspek, terutama konsistensi target angka pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,3 persen selama tahun 2023.

KADIN Indonesia telah mempersiapkan strategi untuk mendukung pencapaian target tersebut di tengah ancaman resesi ekonomi global.

"Pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,72 persen di triwulan III tahun 2022, target inflasi tahun 2023 terkendali diperkirakan di bawah 4 persen, jumlah usia produktif yang tinggi, serta melimpahnya sumber daya alam yang belakangan ini menjadi primadona akan sangat menarik bagi para calon investor, baik asing mau pun domestik," kata Tony Wenas.

Salah satu strategi pencapaian target investasi tersebut adalah dengan mendukung kebijakan hilirisasi Pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, termasuk melalui pembangunan smelter dan ekosistem industri hilir lainnya.

"Kami percaya, sekalipun ada ancaman resesi ekonomi global tahun 2023, para investor bisa melihat Indonesia sebagai a-must-to-invest country untuk menanamkan modalnya. Sinergi yang lebih kuat melalui public private partnership akan membangun kepercayaan investor, dan yang lebih penting lagi meningkatkan iklim investasi yang lebih sehat sehingga target investasi tahun 2023 bisa tercapai," tambah Tony Wenas.