situs judi slot

erek2 seribu mimpi 83Jutaan kata 901870Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi slot》

Ratusan KK di Kabupaten Tangerang terdampak banjir******

Tangerang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Tangerang, Banten melaporkan sebanyak 310 kepala keluarga (KK) di daerah itu terdampak bencana alam banjir akibat hujan deras pada Sabtu (27/01).

"Dari hasil laporan lapangan, ada dua wilayah kecamatan yang terdampak banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejak pagi tadi, wilayah itu diantaranya seperti di Kecamatan Pakuhaji dan Rajeg," kata Kepala BPBD Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan, jika banjir yang berdampak terhadap ratusan KK ini merendam dengan ketinggian airnya bervariasi, mulai dari 20 centimeter sampai dengan 110 centimeter.

Menurutnya, bencana banjir di dua wilayah kecamatan tersebut telah melanda di enam rukun tetangga (RT) dan dua desa. Adapun jumlah kepala keluarga dari wilayah itu di antaranya seperti di RT/RW 01/12, Desa Keramat, Paku haji sebanyak 40 KK.

Kemudian, Desa Rajeg Mulya, Rajeg dengan jumlah empat rukun tetangga sebanyak 270 KK.

"Karena hujan yang cukup deras dan saluran air yang sempit akhirnya air berhenti di Perumahan Griya Arta Rajeg 4," ujarnya.

Ia menyebutkan, dari daerah yang terdampak itu, di antaranya 50 jiwa diketahui telah mengungsi ke tempat lebih aman.

Namun, dalam hal ini, pihaknya belum bisa memastikan berapa lama kondisi kedaruratan bencana tersebut akan berlangsung, karena situasi cuaca dan kontur alam masih terus berubah-ubah, sehingga banjir pun masih menggenangi sejumlah permukiman warga.

"Kalau dari pantauan kami, kondisi saat ini kontur alam banyak berubah, banyak faktor mempengaruhinya seperti banyaknya hunian. Jadi jika terjadi hujan terus maka akan lama genangan air itu surut," jelasnya.

Ia mengungkapkan, sejauh ini pihaknya juga tengah melakukan koordinasi dengan instansi dan kepala daerah setempat dalam upaya melakukan penanganan korban dari kebencanaan alam tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan instansi lain, agar warga yang terdampak segera mendapat bantuan," kata dia.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm

Baca juga: BPBD Lebak ingatkan warga pesisir Banten selatan waspada banjir rob

Baca juga: Pj Gubernur Banten pastikan percepat penanganan banjir Teluk Naga

Pewarta: Azmi Syamsul Ma'arif
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Rabu pagi, banjir terjadi pada empat RT dan enam ruas jalan di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI mengumumkan, akibat curah hujan tinggi, empat rukun tetangga (RT) dan enam ruas jalan banjir hingga pukul 06.00 WIB, Rabu pagi.

"Kami mencatat banjir yang sebelumnya terjadi di tiga RT dan dua ruas jalan, mengalami kenaikan menjadi empat RT dari 30.772 RT dan enam ruas jalan," kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta Isnawa Adji kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Isnawa menuturkan sejumlah wilayah yang terkena dampak yakni dua RT di Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dengan ketinggian 35 sentimeter (cm).

Penyebab banjir di kawasan itu lantaran curah hujan tinggi dan luapan Kali Krukut.

Sedangkan, di Jakarta Timur meliputi satu RT di kawasan Rambutan, Ciracas dengan ketinggian 30 cm dan satu RT di kawasan Dukuh, Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm.

Baca juga: Diguyur hujan, ruas Jalan Cakung-Cilincing terendam banjir

Kemudian, banjir juga terjadi di enam ruas jalan yakni Jalan Raya Jambore, Cibubur, Jakarta Timur dengan ketinggian 25 cm.

Lalu, Raya Bogor, Kel. Rambutan, Jakarta Timur pada titik kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati dengan ketinggian 10 cm.

Jalan Raya Ciracas, Ciracas, Jakarta Timur dengan ketinggian 10 cm, Jalan Yos Sudarso (Depan Walikota Jakarta Utara), Kebon Bawang, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm.

Terminal Tanjung Priok, Tanjung Priok, Jakarta Utara dengan ketinggian 15 cm dan Jalan Gunung Sahari Lantamal, Pademangan Barat, Jakarta Utara dengan ketinggian 10 cm.

BPBD DKI Jakarta mengerahkan personel untuk memonitor kondisi banjir di setiap wilayah dan mengkoordinasikan unsur Dinas Sumber Daya Air, Dinas Bina Marga, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) DKI.

Baca juga: BPBD DKI mencatat empat RT di Jakarta Barat tergenang 30-60 cm

BPBD DKI mengimbau dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112 secara gratis dan beroperasi selama 24 jam non-stop.

Total ada 267 personel petugas penanggulangan bencana atau tim reaksi cepat (TRC) yang bertugas di seluruh wilayah rawan banjir.

Terkait hal itu, BPBD DKI telah memetakan 25 kelurahan rawan banjir di Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

• Jakarta Barat berlokasi di Rawa Buaya, Tegal Alur, Kedoya Selatan, Kedoya Utara, dan Kembangan Utara (lima kelurahan);

• Jakarta Selatan berlokasi di Cipete Utara, Petogogan, Cipulir, Pondok Pinang, Ulujami, Pondok Labu, Bangka, Pejaten Timur, dan Jati Padang (sembilan kelurahan);

Baca juga: Hujan sebabkan genangan di dua jalan Jakarta Barat

• Jakarta Timur berlokasi di Bidara Cina, Kampung Melayu, Cawang, Cililitan, Cipinang Melayu, Kebon Pala, Makasar, dan Rambutan (delapan kelurahan);

• Jakarta Utara berlokasi di Pademangan Barat, Pluit, dan Rorotan (tiga kelurahan).

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Label：info situs slot gacor malam ini、dongslot88、rtp sensa838

Terkait：voucher kimukatsu、livedrawhktercepat、menangslot777、slot 138 slot、angka jitu babi、gacor305、slot gacor 88、cara aktifkan kredivo、mutiaraslot88、slot sering kasih maxwin

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：mejampo（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

cara dapat uang dari neo+

angka yang jitu malam ini

angka main hk yang jitu

gadisBacaan TerkaitMore+

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

cara kredit kredivo di shopee

Pemerintah sesuaikan gaji TNI/Polri untuk tingkatkan kesejahteraan******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI/Polri.

Berdasarkan salinan peraturan pemerintah yang dipantau di Jakarta, Rabu, penyesuaian gaji pokok bagi anggota TNI tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas Atas PP Nomor 28 tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Sedangkan penyesuaian gaji pokok bagi anggota Polri tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Belas atas PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kedua PP tersebut dijelaskan pertimbangan pemerintah melakukan penyesuaian gaji pokok TNI/Polri untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan anggota TNI dan Polri serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional.

Dalam PP disebutkan gaji pokok anggota TNI yang terendah yakni Prajurit Dua/Kelasi Dua dengan Masa Kerja Golongan (MKG) 0 sebesar Rp1.775.000, sedangkan tertinggi adalah Jenderal/Laksamana/Marsekal MKG 32 sebesar Rp6.405.500

Sedangkan bagi anggota Polri, gaji pokok terendah adalah Bhayangkara Dua MKG 0 sebesar Rp1.775.000, dan tertinggi Jenderal Polisi MKG 32 sebesar Rp6.405.500.

Kedua PP itu ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta tertanggal 26 Januari 2024 dan diundangkan pada tanggal yang sama, dan berlaku pada tanggal diundangkan.

Publik dapat melihat rincian besaran gaji pokok anggota TNI dan Polri dalam kedua PP tersebut, yang salinannya dapat diunduh di laman jdih.setneg.go.id.

Baca juga: Presiden: COVID-19 hingga geopolitik pengaruhi penaikan gaji TNI-Polri

Baca juga: Sri Mulyani sebut kenaikan gaji ASN dibayarkan mulai bulan ini

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

langit keputusasaan

beli hp cicilan tanpa kartu kredit

Kali Cipinang meluap, puluhan rumah di Kelurahan Makasar banjir******

Di sini memang sering terjadi banjir

Jakarta (ANTARA) - Puluhan rumah di Kelurahan/Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, Rabu pagi, terendam banjir hingga mencapai ketinggian 70 sentimeter (cm) akibat meluapnya Kali Cipinang.
"Ada 90 rumah di 14 rukun tetangga (RT) dari 3 RW (04, 05 dan 07) di Kelurahan Makasar yang terdampak banjir. Banjir terjadi sekitar pukul 06.00 WIB," kata Lurah Makasar Nasrudin ketika dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, ketinggian air di permukiman warga itu diperkirakan mencapai 30 cm hingga 70 cm di 14 RT tersebut.
"Ketinggian air yang paling tinggi di RW 04," ujarnya.
Nasrudin menuturkan curah hujan yang tinggi sejak Rabu dini hari menyebabkan Kali Cipinang meluap, sehingga merendam puluhan rumah warga. Pihaknya telah menyiapkan satu unit pompa portabel untuk mengatasi banjir tersebut. "Tidak ada warga yang mengungsi karena kondisinya masih aman. Mudah-mudahan air cepat surut," kata Nasrudin.
Salah satu warga RT 03/RW 04 Tri mengatakan banjir mulai merendam rumah warga sekitar pukul 06.00 WIB.
"Banjir terjadi karena meluapnya Kali Cipinang usai diguyur hujan deras. Ketinggian air mencapai 30 cm-70 cm," kata dia.
Dia mengaku di kawasan Makasar memang sering kali terjadi banjir, baik karena air kiriman atau pun karena hujan deras yang melanda Jakarta.
"Di sini memang sering terjadi banjir," katanya.
Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat sebanyak sebanyak 17 rukun tetangga (RT) dan 22 ruas jalan terendam banjir.
Dari 17 RT itu, ke-15 RT diantaranya berada di Jakarta Timur, yakni satu RT di Kelurahan Rambutan, Kecamatan Ciracas dengan ketinggian air 30 cm, dengan penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang. Kemudian, satu RT di Kelurahan Dukuh, Kecamatan. Kramat Jati dengan ketinggian 40 cm dan 13 RT di Kelurahan Makasar dengan ketinggian 30 cm. Sementara tiga ruas jalan di Jakarta Timur juga terendam banjir yakni Jalan Raya Jambore, Kelurahan Cibubur, dengan ketinggian 20 cm, Jalan Raya Bogor, Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur (Titik Kenal Halte Busway Pasar Induk Kramat Jati) dengan ketinggian 10 cm, Jalan Raya Ciracas dengan ketinggian air 10 cm.

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Komunikasi offline berenergi tinggi

forum situs slot

Gus Yahya tegaskan sekadar pelaksana keputusan Syuriah PBNU******

Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah

Yogyakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf menegaskan sesuai posisi dalam organisasi dirinya sekadar pesuruh atau pelaksana dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh syuriah.

"Kalau Ketua Umum Tanfdiziyah seperti saya, apalagi cuma ketua PWNU (DIY) kayak Kang Zuhdi itu, kita ini cuma pesuruh yang melaksanakan keputusan-keputusan syuriyah," kata Gus Yahya saat memberikan sambutan pada istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU di Pondok Pesantren Sunan Pandanaran, Sleman, D.I Yogyakarta, Minggu.

Baca juga: Wapres: Penonaktifan fungsionaris PBNU konsekuensi aturan organisasi

Sebagai organisasi yang besar, kata Yahya, NU didirikan untuk niat dan harapan-harapan akhirat sehingga harus dijalankan dengan mengupayakan pelaksanaan dari tuntunan agama Allah.

Dia memastikan tidak satu pun keputusan yang dibuat oleh NU tanpa bersandar pada pertimbangan-pertimbangan agama dan syariat.

"Sejak didirikan hingga sekarang tidak ada satu pun keputusan Nahdlatul Ulama kecuali didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan agama, pertimbangan-pertimbangan syariat, pertimbangan apa yang benar, apa yang salah, apa yang baik menurut syariat," ujar Gus Yahya.

Gus Yahya mengatakan NU memiliki struktur kepengurusan yang disebut syuriyah yang terdiri dari para kiai ahli syariah yang secara khusus bertugas untuk membuat keputusan-keputusan berdasarkan syariat.

Wewenang dari kepemimpinan NU, kata dia, pada dasarnya adalah wewenang "hukumah" yang artinya NU sebagai jam'iyah menjalankan fungsi "imamah" (kepemimpinan) dengan wewenang sebagaimana wewenang imam.

Baca juga: PBNU sebut Erick Thohir nonaktif atas permohonan sendiri

"Yang dikatakan bahwa 'hukmul imam yarfa'ul khilaf', apa pun pendapat kita masing-masing, apabila sudah ada ketentuan keputusan dari organisasi, maka semua perbedaan harus ditundukkan kepada keputusan organisasi itu," ujar dia.

Dalam kesempatan itu, Gus Yahya juga mengatakan bahwa istigasah dalam rangka Harlah ke-101 NU tersebut merupakan penanda tonggak perjuangan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia itu dalam mewujudkan kemaslahatan untuk semesta.

"Kita jadikan ini sebagai penanda saja untuk hari lahir NU ke-101 ini. Sesudah ini kita akan terus beristigasah dengan cara apa pun yang mungkin demi maslahat NU, demi maslahat Islam, demi maslahat negara bangsa Republik Indonesia, demi maslahat kemanusiaan seluruhnya," kata dia.

Usia 101 tahun perjuangan NU, menurut Yahya, terasa sudah lama, akan tetapi sebetulnya belum apa-apa sebab perjuangan organisasi diniatkan untuk selama-lamanya.

"Karena maksud dan 'ghirah' (semangat) dari para pendiri Nahdlatul Ulama, para pemimpin Nahdlatul Ulama adalah perjuangan dengan Nahdlatul Ulama ini selama-lamanya 'ila yaumil qiyamah' (sampai hari kiamat)," ujarnya.

Istigasah ini dipimpin oleh Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori dan ditutup dengan doa oleh Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar.

Usai istigasah, berlangsung pemotongan tumpeng oleh Rais 'Aam PBNU KH Miftachul Akhyar yang diserahkan untuk Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib Aam PBNU KH Akhmad Said Asrori, dan Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandanaran KH Mu'tashim Billah secara berurutan.

Baca juga: PBNU nonaktifkan Erick Thohir dari Ketua Lakpesdam NU

Pelarian Tuan Giveta

harga voucher axis 5gb 15 hari

Kemensos siap asistensi ODGJ di sentra beri hak suara pada Pemilu 2024******

...kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Sosial (Kemensos) siap memberikan asistensi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di sentra-sentra untuk memberikan hak politiknya saat pemilihan umum (pemilu) pada 14 Februari 2024.

Sekretaris Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial Kemensos Salahudin Yahya di Jakarta, Rabu, menyebut terdapat 820 ODGJ yang mendapat perawatan di 31 sentra milik Kemensos dan pihaknya memastikan semua berhak menggunakan hak suara sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Pertama, kata dia, Kemensos akan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membantu penerima manfaat mengurus pindah memilih di sekitar lingkungan sentra. Kelengkapan identitas kependudukan menjadi hal yang diutamakan selama menerima layanan di sentra.

Hal tersebut agar penerima manfaat tidak harus dipulangkan ke domisil mereka untuk memilih selama masa layanan. Data-data ODGJ yang sudah diskirining dan dinyatakan layak memilih akan dilaporkan ke KPU.

Baca juga: Memberikan akses ODGJ menyalurkan suara pada Pemilu 2024

Sementara untuk ODGJ yang telah selesai menerima layanan di sentra, kata dia, selain memastikan kelengkapan identitas, sentra akan berkoordinasi untuk dengan KPU untuk menentukan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang diperbolehkan ODGJ memilih bersama pendamping mereka.

"Kemudian kelayakannya tentu kami minta pertimbangan dari penanganan ahli ODGJ, termasuk peksos (pekerja sosial) kami yang ada di sana. Kalau di luar, kami lihat mana yang layak untuk menggunakan hak suaranya di luar," kata Salahudin.

Kemensos juga berkewajiban mengenalkan para calon yang akan dipilih oleh penerima manfaat pada Pemilu nanti. Pihaknya juga memastikan ODGJ yang layak memilih, merupakan penerima manfaat yang stabil dan rutin mengonsumsi obat.

Selain itu Kemensos melalui kepala sentra minimal satu minggu sebelum pelaksanaan pemilu akan memberi sosialisasi kepada penerima manfaat. Kemensos menjamin pendamping ODGJ tidak mempengaruhi pemilih dengan penandatanganan surat perjanjian mutlak untuk netral.

Baca juga: Legislator minta pendampingan pemilih disabilitas mental saat hari pencoblosan
Baca juga: KPU Jabar: 32 ribu lebih ODGJ ikut nyoblos pada Pemilu 2024

penyihir penuh waktu

bro138

KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo******

Sidoarjo (ANTARA) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK.

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: KPK panggil bos kopi Kapal Api terkait korupsi mantan Bupati Sidoarjo
Baca juga: KPK tahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

tanda ukiran

mitos88

Hari ini PN Jaksel gelar sidang perdana praperadilan Harun Masiku******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) hari ini menjadwalkan menggelar sidang perdana gugatan praperadilan yang diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) terhadap KPK terkait Harun Masiku yang belum juga ditangkap setelah empat tahun buron.

Humas PN Jaksel Djuyamto di Jakarta, Senin, mengatakan sidang dijadwalkan pukul 10.00 WIB, dipimpin oleh Hakim Tunggal Abu Hanifah.

“Perkara teregistrasi dengan Nomor 10/Pid.Pra/2024/PN JKT.SE, sidang pertama Senin tanggal 29 Januari 2024,” kata Djuyamto.

Pemohon yang turut menggugat KPK selain MAKI, yakni Lembaga Pengawasan Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia, serta Lembaga Kerukunan masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menyampaikan pihaknya telah hadir di PN Jaksel untuk menghadiri sidang pertama gugatan Praperadilan yang dilayangkannya.

“Berdasarkan surat panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, hari ini akan dilangsungkan sidang perdana gugatan Praperadilan yang diajukan MAKI lawan KPK,” kata Boyamin.

MAKI, kata Boyamin, menggugat KPK karena belum tertangkapnya Haru Masiku yang sudah buron selama empat tahun.

“KPK tidak mampu menangkap Harun Masiku dikarenakan tidak adanya kemauan. Tidak mampu karena tidak mau,” ujarnya.

Boyamin menyindir KPK tidak punya kemampuan karena dugaan berbagai terkanan politik padahal semestinya mudah melakukan penangkapan Harun masiku atau menemukan keberadaannya baik masih hidup ataupun sudah meninggal.

“Atas ketidakmampuannya maka KPK harus digugat untuk mendapatkan perintah dari Hakim melakukan pencarian maksimal,” kata Boyamin.

Dengan gugatan ini, kota Boyamin, KPK tidak akan berdalih lagi jika telah mendapatkan perintah hakim yang memutuskan praperadilan tersebut.

Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di KPU RI.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

《situs judi slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，trik menang slot olympusHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs judi slot》bab terbaru。