pinjaman online untuk mahasiswa tanpa jaminan

Hal-hal tentang aku dan Ban Hua

Bandara Hasanuddin Makassar Pastikan Jam Operasional Tetap Selama G20******

Bandara Hasanuddin Makassarmemastikan tidak ada perubahan jam operasional selama perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20di Nusa Dua Bali tanggal 15-16 November 2022 mendatang.

"Tidak ada perubahan jam operasional bandara selama perhelatan G20, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin tetap beroperasi 24 jam," kata General Manager Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Wahyudi, Kamis (10/11).

Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar menjadi bandara pendukung untuk pelaksanaan KTT G20 di Nusa Dua Bali yang berlangsung sejak tanggal 15 hingga 16 November 2022 mendatang.

"Kami telah memastikan kesiapan apron dan parking stand untuk mendukung kegiatan G20. Kami siapkan area di apron yang dapat menampung 2 pesawat berbadan lebar (wide body) dan 9 pesawat berbadan sempit (narrow body)," kata Wahyudi.

Pihak bandara juga bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Selatan, TNI-AU, Otoritas Bandara Wilayah V Makassar, Polres Maros, Imigrasi, Bea Cukai, Airnav Indonesia, Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 1 Makassar yang juga siap mendukung perhelatan G20.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jiwa yang melahap

Elon Musk 'Ngemis' ke Pengiklan agar Tak Cabut dari Twitter******

Pemilik baru Twitter Elon Musk memohon kepada pengiklan untuk tetap menggunakan platform sosial medianya tersebut.

Orang terkaya di dunia mengatakan akan melakukan berbagai usaha termasuk mengembangkan dan menambah fitur untuk meyakinkan para pengiklan bahwa tak perlu khawatir dengan moderasi konten Twitter ke depannya.

Hal ini diungkapkan Musk dalam audiensi langsung dengan lebih dari 100 ribu pengguna Twitter pada Rabu (9/11), yang juga dihadiri oleh perwakilan dari Adidas, Chevron, Kate Spade, Nissan dan Walgreens.

"Saya mengerti jika orang ingin memberikan waktu sebentar dan melihat bagaimana segala sesuatunya berubah. Tapi sungguh, cara terbaik untuk melihat bagaimana segala sesuatunya berubah dan berkembang adalah dengan menggunakan Twitter," ujar Musk dikutip dari CNN, Kamis (10/11).

Musk juga berulang kali menantang para pengkritik yang tidak percaya dengan kebijakannya untuk menggunakan Twitter sambil melihat bagaimana ia menjalankan perusahaan barunya tersebut.

Pendiri Tesla ini juga menekankan bahwa rencana menarik bayaran per bulan dari pengguna centang biru tak perlu dikhawatirkan. Sebab, pengguna tersebut tak akan diminta untuk memberikan informasi pribadi selain kartu kredit dan nomor telepon yang bakal digunakan untuk penagihan.

Sejumlah perusahaan besar diketahui memang telah menghentikan sementara iklan di Twitter dalam beberapa hari terakhir termasuk GM, Audi, Pfizer, General Mills, Volkswagen, dan nama besar lainnya yang mewaspadai potensi perubahan kebijakan Twitter.

Kelompok industri lain juga telah menyatakan keprihatinan tentang keamanan merek di bawah naungan Musk. Sehingga mempertimbangkan untuk pergi.

The New York Times melaporkan, salah satu perusahaan periklanan terbesar di dunia, IPG bahkan mengeluarkan rekomendasi bagi klien untuk menghentikan sementara pengeluaran mereka di Twitter.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Cerita Kaesang Naik Batik ke Surabaya, Koper Selamat Sampai Kualanamu******

Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep mengalami kejadian lucu saat terbang ke Surabaya dengan menggunakan maskapai Batik Air. 

Cerita lucu ia sampaikan lewat unggahan di akun twitternya. Dalam unggahan itu, ia mengatakan terbang ke Surabaya dengan menggunakan Batik Air.

Tapi anehnya, koper bawaannya justru dikirim ke Bandara Kualanamu, Sumatera Utara.

"Mungkin emang aku sama koperku udah gak sejalan," katanya. 

Kelakar Kaesang di Twitter berlanjut saat netizen bertanya mengenai keberadaan kopernya apakah sudah kembali ke tangannya atau belum. Ia menyebutkan ini menjadi alasan ia tak perlu mandi malam karena harus menunggu koper di Bandara.

"Belum terima sampai sekarang. Positifnya ya gak perlu mandi malam. Positifnya lagi, koper saya bisa jalan-jalan gratis. Terima kasih Batik Air," jelasnya.

CNNIndonesia.comsudah berusaha menguhubungi Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro terkait pengalaman Kaesang tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

Nama saya Ryan

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tian Feng Qi Tan

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]