responbet

mimpi88 452Jutaan kata 754876Orang-orang telah membaca serialisasi

《responbet》

Dishub Sebut 7 Negara Minat Biayai Proyek LRT di Bali******

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Gunarta mengungkapkan tujuh calon investordari tujuh negara berminat investasi untuk pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT) di Pulau Dewata.

Samsi mengatakan minat tersebut sudah disampaikan kepada mantan Gubernur Bali Wayan Koster dan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

"Banyak yang mau. Ada tujuh negara yang sudah menyatakan minat baik ke bapak gubernur, menteri maupun ke kita. Pertama, Korea yang sudah sangat maju prosesnya. Kedua Cina, ketiga Uni Emirat Arab, ada Inggris, ada Malaysia, antara enam atau tujuh negara yang sudah menyampaikan minat untuk ikut membiayai," kata Samsi, saat ditemui di Denpasar, Bali, Jumat (6/10).

"LRT di saya posisinya masih FS. Jadi kita mengejar FS ini supaya selesai secepat mungkin, untuk bisa memenuhi kriteria kesiapan untuk bisa dibiayai. Yang sekarang sedang berjalan itu 1B, tapi ini belum kita lakukan evaluasi lebih lanjut dan mereka belum submit juga," ujarnya.

"Yang 1A itu sebetulnya proses pengadaan konsultan, ini yang kita minta percepat karena kalau berlambat-lambat itu bisa repot nanti di 2024. Karena, perintah Bapak Luhut dan arahan Presiden (Jokowi) sudah clear. Jadi mau tidak mau, iya harus mendorong supaya orang kerja lebih cepat," imbuhnya.

Adapun komposisi pembiayaan proyek masih akan ditelaah lebih lanjut.

"Sebetulnya peluangnya ada investor ikut, tapi juga nanti ini yang harus dilihat, positioning dari dana pemerintah, dana investasi, kemudian termasuk pendapatan akan seperti apa," jelasnya.

Ia juga menyebutkan luas lahan yang akan dibebaskan dalam pembangunan LRT di Bali tidak banyak, karena sebagian jalur LRT dibangun di bawah tanah pada kedalaman sekitar 30 meter.

"Paling-paling kita hanya butuh (lahan) untuk keluar stasiun, dan ini masih dihitung. Sekarang itu usulan yang ada bawah tanah," katanya.

Rencananya, LRT di Bali bisa mengangkut 300 penumpang dalam sekali angkut.

"LRT bisa 300 sekali jalan. Di FS pada tahap awal kita hanya punya lima set. Artinya 1500, itu akan dioperasikan dengan headway, bisa 10 menit, 2 menit, 3 menit. Jadi sangat tergantung pada nanti kebutuhan awalnya seperti apa," ujarnya.

Untuk fase awal pembangunan, jalur LRT membentang dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke-Central Parking Kuta-Seminyak. Lalu, fase dua Seminyak-Canggu, dan fase ketiga yaitu Canggu-Mengwi, dan kedepannya akan keliling Bali.

"Bukan cuma fase dua fase tiga, keliling Bali sudah ada perencanaannya. Tapi kan itu panjang-lah, masih lama," jelasnya.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum mengalokasikan pendanaan untuk pembangunan LRT di Bali. Namun, pemerintah pusat sudah komitmen untuk pembangunan LRT di Bali.

Ia optimistis groundbreakingpembangunan LRT di Bali akan dimulai Februari 2024.

"Kalau saya harus optimistis, tidak ada pilihan buat saya," ujarnya.

Dari tahap groundbreaking, LRT di Bali kemungkinan akan selesai dua hingga tahun kemudian untuk beroperasi.

"Tergantung, kalau hitung-hitungan pekerjaan, kalau bawah tanah itu kan tidak cepat. Butuh waktu dua hingga tiga tahun untuk konstruksi. Panjang ini urusan konstruksinya, agak lama," ujarnya.

Ia juga memperkirakan dana yang dihabiskan untuk pembangunan LRT di Bali naik. Pada perhitungan 2019 lalu, jalur Bandara-Central Parking Kuta-Seminyak diperkirakan menghabiskan Rp8 triliun hingga Rp9 triliun.

"Sekarang kan kita harus hitung lagi, harga-harga berubah. Ada kemungkinan akan naik, tapi kan kita belum tahu persis," katanya.

Saat ditanya soal anggapan Bali terlalu buru-buru untuk membangun LRT, Samsi mengingatkan pengguna kendaraan tidak hanya warga lokal tetapi wisatawan.

"Per tahun orang asing saja sudah 6 juta (ke Bali ). Kemudian kedatangan wisatawan domestik sampai 8 juta per tahun. Jumlah ini kan harus diakomodir. Ini yang harus kita lihat, sehingga jangan hitung orang Bali-nya saja. Orang yang tidak bawa kendaraan yang harus kita hitung sebagai penumpang kendaraan umum," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

LIVE: Wus..Wus.. Deru Seru Motor Listrik******

Pemerintah akhirnya mengubah beberapa ketentuan program subsidi pembelian motor listrik senilai Rp7 juta per penerima. Tujuannya agar program tersebut dapat lebih mudah dilaksanakan dan menjaring lebih banyak penerima.

Harapannya, stimulus ini dapat mempercepat penggunaan motor listrik di masyarakat. Sebab, motor listrik diklaim memiliki beragam keunggulan dibandingkan motor berbahan bakar minyak.

Mulai dari akselerasi mesin, perawatan yang mudah, keamanan yang terjamin sampai hemat bahan bakar. Tak ketinggalan, motor listrik juga diklaim lebih rendah emisi sehingga dapat menjadi batu loncatan untuk meminimalisir emisi dalam negeri.

Simak obrolannya di Podcast Money Honey: Wus... Wuss... Deru Seru Motor Listrikbersama Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Sepeda Motor Listrik Indonesia Hanggoro Ananta Khrisna pada Selasa (3/10).

Podcast akan dipandu oleh jurnalis ekonomi CNN Indonesia Yuli Yanna Fauzie melalui tayangan streaming di laman CNNIndonesia.com dan akun Youtube CNN Indonesia jam 19.00 WIB

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Label：ninjahoki、rtp hantuslot、bersama slot

Terkait：frespin、pinjaman tunai cepat、gacor77 rtp、pinjol cepat cair ilegal、piala slot 77、slot 4d net、hago bisa menghasilkan uang、livebet88、link situs slot online、mainslot

bab terbaru：togel situs terpercaya（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05