cara menambah limit shopee pinjam

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Rajin Keliling Pasar, Zulhas Temukan Biang Kerok Pedagang Sepi Pembeli******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas yang tengah rajin berkeliling ke pasar-pasar tradisional akhirnya menemukan biang kerok mengapa para pedagang sepi pembeli.

"Kan ini baru pandemi (covid-19), perlu waktu pulih. Lalu, sekarang memang ekonomi dunia melambat, Tiongkok (China) dan lain-lain melambat, Amerika juga," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Tidak mudah sekarang Tiongkok ekspor ke Amerika. Tiongkok itu kan dia bikin terus, barangnya banyak. Jangan sampai barang banyak itu membanjiri kita dan mematikan toko-toko atau usaha kita yang lain. Ini yang akan diatur pemerintah," sambung Zulhas.

"Agar juga teman-teman (pedagang) offline mulai berlatih online digital. Saya melatih pedagang pasar tradisional, selain orang belanja ke pasar juga bisa jualan langsung. Agar seimbang nanti diatur di Permendag Nomor 31, diatur nanti yang impor di media sosial apa, e-commerce apa saja. Sehingga nanti toko-toko ini tidak sepi," tandasnya.

Selain ke ITC Mangga Dua, Zulhas baru-baru ini mendatangi Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur hingga Pasar Asemka, Jakarta Barat. Di setiap pasar tersebut, Zulhas memborong barang-barang milik pedagang.

Nona yang luar biasa

Kronologi Suap Airbus Sampai RI Tuntut Badan Anti******

Pemerintah Indonesia akan menggugat lembaga anti-korupsi Inggrisuntuk meminta bagian dari penyelesaian suap yang dibayarkan oleh perusahaan penerbangan raksasa Airbuskepada pemerintah Inggris.

Airbus menyetujui pembayaran tersebut pada 2020 sebagai bagian dari penyelesaian kasus senilai US miliar dengan Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat setelah penyelidikan kriminal selama 3,5 tahun atas tuduhan suap dan korupsi.

Investigasi tersebut mencakup dugaan korupsi yang dilakukan Airbus di lima negara, termasuk Indonesia.

Berikut kilas balik kasus penyuapan Airbus.

Airbus menyuap pejabat di sejumlah negara termasuk Indonesia sempat menjadi salah satu skandal terbesar beberapa tahun lalu. Peristiwa itu juga melibatkan penerbangan di negara/yuridiski selain Indonesia, seperti di Ghana, Malaysia, Sri Lanka, dan Taiwan.

Airbus telah mengakui perbuatan-perbuatan suap tersebut. Dan, dalam kasus itu, Airbus wajib membayar penalti sejumlah 991 juta euro (sekitar Rp16,24 triliun) kepada SFO Inggris melalui mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA).

DPA merupakan konsep perjanjian penangguhan penuntutan dalam perkara pidana yang lazim digunakan di sejumlah negara penganut sistem hukum common lawseperti Inggris dan Amerika Serikat.

DPA adalah salah satu tindak penyelesaian perkara pidana di sektor bisnis dengan menggunakan pendekatan analisis ekonomi. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan korporasi tertentu melalui penalti keuangan yang cukup signifikan.

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo R Muzhar pada 2020 silam juga sempat meminta Airbus memenuhi kompensasi melalui DPA kepada negara-negara korban penyuapan.

"Penyuapan itu sangat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, sehingga hasil keputusan menjadi tidak objektif dan merugikan negara," ujar Cahyo, Jakarta, Minggu (27/12).

Menurut Cahyo, sejumlah kesepakatan DPA itu seringkali belum memperhitungkan kompensasi kepada negara korban penyuapan. Dia pun mencontohkan DPA antara Airbus dengan SFO Inggris yang belum memperhitungkan peran negara-negara korban yang membantu penyidikan hingga berhasil menguak skandal itu.

Padahal, kata dia, dalam DPA Code of Practice pada bagian Terms, langkah-langkah untuk mengembalikan ganti rugi bagi korban sangat dikedepankan SFO, seperti pembayaran kompensasi.

Pembayaran kompensasi korban dalam kasus korupsi atau suap terdapat dalam pasal-pasal pada DPA, di mana perseroan (pelaku) memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi kepada negara korban, mengembalikan setiap keuntungan dari tindak pidana korupsi, membayar biaya perkara termasuk jaksa, dan perusahaan harus ikut ambil bagian dalam proses investigasi.

[Gambas:Video CNN]

Jika menelisik Konvensi PBB Anti-korupsi (UNCAC) juga mewajibkan negara pihak untuk memberikan kompensasi kepada negara korban kejahatan korupsi, termasuk penyuapan. UNCAC adalah Konvensi PBB yang merupakan instrumen antikorupsi internasional pertama yang mengikat secara hukum.

Sementara itu, dalam kasus penyuapan Airbus ini yang diselesaikan dengan mekanisme DPA, sejumlah negara korban telah mempertanyakan kompensasi tersebut.

Dilansir dari The Guardian, Airbus mengakui lima dakwaan karena gagal mencegah penyuapan dan telah menggunakan jaringan agen rahasia untuk membayar uang sogokan berskala besar kepada para pejabat di negara-negara asing untuk mendapatkan kontrak-kontrak bernilai tinggi.

SFO memulai penyelidikannya pada 2016 setelah mereka menemukan bukti hal yang tidak beres yang melibatkan agen rahasia Airbus. Penyelidikan Prancis dan Amerika dimulai setelahnya.

Sejumlah petinggi maskapai negara seperti mantan direktur maskapai nasional SriLankan Airlines Kapila Chandrasena dan juga dua bos AirAsia Tony Fernandes dan Kamarudin Meranun ikut terseret ke dalam perkara tersebut.

Airbus diketahui menyuap direktur dan karyawan maskapai SriLankan Airlines (SriLankan) sebesar US,84 juta melalui perusahaan milik istri mantan CEO SriLankan Kapila Chandrasena, Priyanka Niyomali Wijenayaka, di Brunei.

Oleh karena itu, Dirjen AHU Kemenkumham RI meminta hak kompensasi dari Airbus bagi Indonesia sebagai korban dalam kasus suap terhadap pejabat asing (bribery of foreign officials) yang seharusnya dipenuhi juga.

"Kasus skandal suap tersebut juga sangat merugikan Indonesia dan Garuda sebagai maskapai nasional Indonesia. Skandal suap tersebut telah mendorong pengambilan keputusan yang tidak tepat dan merugikan dalam proses pengadaan pesawat," kata Cahyo.

Kiamat Pembunuh

Pertamina Buka SPBU Modular untuk Dorna Sports di MotoGP Mandalika******

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga membuka Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Modular yang akan dioperasikan selama acara MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia, di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat diselenggarakan.

Menurut Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan, keputusan untuk membuka SPBU Modular ini merupakan bentuk dukungan ketersediaan energi bagi aktivitas operasional Dorna Sports selaku penyelenggara utama gelaran MotoGP.

SPBU Modular di MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023 akan menyediakan layanan pengisian Pertamax Turbo untuk kendaraan operasional peserta, safety car, marshalldan medical rescue. Selama event ini berlangsung, Pertamina menyiapkan 4.000 liter BBM di SPBU Modular.

Riva berharap, dibukanya SPBU Modular ini dapat memberikan banyak dampak positif agar memperlancar seluruh rangkaian acara MotoGP di MAndalika.

Selain itu, Riva mengatakan dukungan yang diberikan oleh Pertamina melalui fasilitas SPBU modular untuk aktivitas operasional Dorna Sports ini juga menjadi upaya untuk "membawa nama baik Indonesia."

Menurut kesaksian salah satu operator SPBU Modular di Mandalika, Lalu Safrino, pembukaan SPBU ini telah dibangun sepekan sebelum event MotoGP berlangsung.

SPBU Modular tersebut telah beroperasi sejak Kamis (12/10) lalu, dan hanya dapat melayani kendaraan operasional tim Dorna Sports dengan produk Pertamax Turbo.

"Di Sirkuit ini, hanya ada 1 SPBU Modular dan berlokasi di dekat paddock. SPBU ini kita khususkan untuk kendaraan operasional tim Dorna. Karena kendaraan yang diberikan akses ke dalam sini dibatasi," jelas Lalu Safrino.

"Produk yang tersedia hanya Pertamax Turbo dan pembayaran dilakukan dengan voucher BBK dari Pertamina Retail," imbuhnya.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso menambahkan, Pertamina akan terus mempersiapkan infrastruktur dan fasilitas penunjang yang semakin lengkap untuk mendukung kesuksesan Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023.

"Tahun ini adalah tahun kedua Pertamina dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia 2023. Infrastruktur penunjang yang semakin lengkap diharapkan menyempurnakan ajang ini," ujar Fadjar menutup keterangan resmi pihak Pertamina.

Lihat Juga : Israel Bersiap Serang Gaza, AS Kerahkan Jet Tempur ke Timur Tengah

SPBU Modular di Mandalika akan menyediakan bahan bakar Pertamax Turbo yang memiliki nilai oktan tertinggi RON98, dengan kelebihan teknologi Ecosave dan Ignition Boost Formula (IBF).

[Gambas:Video CNN]

Formula ini menjadikan Pertamax Turbo memiliki proses pembakaran yang sempurna, sehingga cocok untuk mesin berteknologi tinggi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Penata rambut terbaik di dunia peri

Pengembang Belum Puas Jokowi Gratiskan PPN Rumah Rp2 M******

Real Estate Indonesia (REI) menilai langkah Presiden Joko Widodo menggratiskan pajak pertambahan nilai (PPn) rumahdi bawah Rp2 miliar belum sesuai proposal 'Propertynomic' gagasan mereka.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) REI Joko Suranto mengapresiasi kemurahan hati Jokowi. Namun, ia skeptis langkah tersebut bisa efektif menurunkan angka backlogalias jumlah rumah yang terbangun dibandingkan kebutuhan masyarakat.

"Oleh karena itu, kami sampaikan proposal 'Propertynomic'. Jadi, properti ini dilihat bukan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Ia menyebut sektor properti adalah tulang punggung dan punya multiplier effectuntuk 185 subsektor industri lain. Joko lantas merinci sumbangsih properti sebesar 14 persen hingga 16 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), 9 persen untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan 30 persen-45 persen kepada pendapatan asli daerah (PAD).

Akan tetapi, ia kecewa backlog perumahan selama satu dekade terakhir masih sulit ditekan. Joko mencatat backlog pada 2010 menyentuh 13,5 juta unit rumah dan hanya turun sedikit ke level 12,7 juta unit pada 2020.

Oleh karena itu, REI skeptis angka tersebut bisa turun drastis jika pendekatan, penganggaran, hingga kelembagaan yang dilakukan pemerintah tak berubah.

"Kami ini punya 6.400 kadang bisa sampai 6.700 pengembang. Misal, satu developerinvestasi Rp10 miliar, maka sudah (potensi investasi) Rp64 triliun. Imaginekalau ada 6.400 pengembang, taruh 90 persen investasinya rata-rata Rp30 miliar, berarti Rp192 triliun. Kalau Rp20 miliar berarti Rp128 triliun," rinci Joko soal peluang investasi jika properti dijadikan PSN.

"Ini angka besar yang bisa digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hanya saja ini tidak pernah diproyeksikan, dikelola, dan diakomodasi. Padahal, itu adalah sesuatu yang sudah ada di dalam negeri. Dengan properti menjadi PSN, ini bisa digunakan untuk optimalisasi infrastruktur yang ada," tambahnya.

Kendati, Joko mengakui bahwa proposal 'Propertynomic' yang ada di benak REI memang belum disampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Ia menyebut saat ini masih dilakukan sosialiasi, penguatan, hingga rencana diskusi publik.

Ia hanya meyakini jika pengembangan properti atau kawasan perumahan sudah dikategorikan PSN pasti mengundang investasi lebih jumbo. Oleh karena itu, Joko berjanji segera membuka kajian ini di ruang publik pada November 2023 atau akhir tahun nanti.

"Belum (insentif properti Jokowi), belum sampai ke 'Propertynomic'. Kami melihatnya pemerintah ingin menggerakkan dan mendorong stabilitas penjualan sehingga properti ini bisa bergerak di tengah tekanan properti dan daya beli. Kemarin juga ada kenaikan suku bunga acuan tinggi sehingga bisa relatif terkelola, tapi kita menerima dan terima kasih atas itu (insentif Jokowi)," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi menggratiskan PPn atas pembelian rumah di bawah Rp2 miliar pada Senin (24/10). Penggratisan 100 persen pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPn DTP) ini berlaku hingga Juni 2024.

Selanjutnya pada Juli 2024-Desember 2024, pajak ditanggung pemerintah tinggal 50 persen.

Jokowi berharap insentif ini bisa membantu menggairahkan sektor properti. Terlebih, data pemerintah menunjukkan sektor ini membuka lapangan kerja bagi 13,8 juta orang dan memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak sampai 9,3 persen.

"Dan juga untuk perumahan yang masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), yang ekonominya di bawah ini, juga akan diberikan bantuan administrasi. Yang Rp4 juta (biaya administrasi pembelian rumah MBR) itu ditanggung pemerintah sehingga akan men-trigger ekonomi kita," kata Jokowi awal pekan ini.

Pedang, Sihir, dan Taksi

Ada Pilpres, Pengusaha Hati******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Ketua Apindo Shinta W Kamdani mengungkapkan dunia usaha berhati-hati menentukan usulan kenaikan upah pekerja tahun depan karena gelaran Pemilu 2024.

"Saat ini kan sedang ada revisi PP 36, kita juga menunggu PP 36 ini, jadi formulasi saya rasa sudah jelas, tapi bakal seperti apa persisnya kami menunggu," ujar Ketua Apindo Shinta W Kamdani ditemui di Untirta Banten, Kota Serang, Selasa, (17/10/2023).

Kemudian besaran kenaikan upah juga harus di bicarakan bersama melalui forum tripartit dan dewan pengupahan. Sehingga diharapkan bisa menemukan jalan tengah terkait besaran kenaikan upah di tahun politik mendatang.

"Jadi itu tergantung dari pertumbuhan ekonomi daerah nya dan juga inflasi. Jadi ini akan berbeda-beda, tidak sama semua. Kami juga punya tripartit di daerah, tentu nya juga akan ada proses konsultasi dengan dewan pengupahan," terangnya.

Selain faktor daerah dan dalam negeri, kondisi luar negeri juga bakal jadi bahan pertimbangan kenaikan upah secara nasional. Menurut Shinta, nilai ekspor dan dunia usaha Indonesia belum benar-benar pulih, ditambah situasi global yang masih belum menentu.

Berbagai kondisi itu diharapkan jadi pertimbangan pemerintah untuk mengatur formula dan menetapkan kenaikan upah pada 2024 mendatang.

"Pemerintah juga perlu melihat situasi terkini apa yang terjadi dengan situasi ekonomi saat ini, keadaan juga pemulihan belum kembali normal karena kondisi global yang penuh ketidakpastian dan itu juga berpengaruh ke perekonomian Indonesia walaupun kita tumbuh dengan cukup baik, tapi kita lihat ekspor kita menurun, jadi banyak situasi global yang jadi gambaran juga," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Bahlil Respons Isu Ditunjuk Jadi Wakil Ketua Tim Pemenangan Prabowo******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia merespons isu penunjukan dirinya sebagai wakil ketua tim pemenangan Prabowo Subiantodi Pilpres 2024.

"Yang tunjuk siapa ya? Saya enggak tahu ya. Tak ada, saya belum dengar itu saya. Saya tak tahu, bos saya kan Presiden (Joko Widodo)," bantah Bahlil di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

"Saya menteri investasi, saya kan bukan ketua umum partai. Saya hari ini diperintahkan Bapak Presiden Jokowi untuk mengurus investasi, tidak mengurus yang lain-lain. Andaikan pun itu (penunjukan timses Prabowo) ada, ya belum tahu siapa yang akan memberikan perintah itu," sambungnya.

Sementara itu, soal isu penolakan namanya sebagai ketua tim pemenangan Prabowo oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Bahlil menjawabnya santai.

"Tanya Pak Airlangga saja ya. Saya saja tidak tahu apa-apa. Pak Airlangga main tolak-tolak saja, dia nolak diri sendiri itu," kelakar Bahlil.

Sumber CNNIndonesia.com menyebutkan nama Bahlil sudah diputuskan oleh koalisi partai politik pengusung Prabowo. Bahlil disebut bakal mendampingi Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) II Rosan Roeslani yang diklaim menjadi ketua tim pemenangan Prabowo.

"Sudah diputuskan Rosan Roeslani Ketua Tim Pemenangan Prabowo, Bahlil Wakil Ketua sekaligus Koordinator Relawan," kata sumber tersebut, Senin (16/10).

Rencana pemilihan ketua timses Prabowo itu dibicarakan serius dalam pertemuan petinggi Koalisi Indonesia Maju di Kertanegara IV pada Jumat (13/10) lalu. Bahkan, awalnya Prabowo dibisiki untuk menunjuk Bahlil sebagai ketua timses.

Namun, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto diklaim menolak usulan Bahlil menjadi pucuk pimpinan tim pemenangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu tak sepakat.

Menurutnya, Bahlil masih terlalu muda dan kurang berpengalaman. Airlangga lantas menyodorkan dua nama lain, yakni Rosan Roeslani serta Sakti Wahyu Trenggono.

[Gambas:Video CNN]