cocol138

ggbet777 439Jutaan kata 295205Orang-orang telah membaca serialisasi

《cocol138》

KPK periksa Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, memeriksa Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Usai diperiksa KPK, Arief menyebutkan sekitar 10 pertanyaan soal kaitan antara Bapanas dan Kementerian Pertanian.

"Enggak ada setoran uang karena 'kan institusi terpisah, anggarannya juga terpisah. Kegiatannya juga berbeda, tugasnya juga beda," kata Arief di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Arief menegaskan bahwa tidak ada setoran uang dari Bapanas ke SYL.

Ia menerangkan bahwa Bapanas dahulunya adalah bagian dari Kementerian Pertanian. Namun, saat ini Bapanas telah menjadi sebuah lembaga yang terpisah dari Kementan.

"Dahulu memang pernah jadi eselon I-nya Kementan, tetapi pada saat saya bergabung memang sudah institusi terpisah. Saya jelaskan bahwa saya dilantik oleh Presiden pada tanggal 21 Februari 2022 dan bertanggung jawab kepada Pak Presiden," ujarnya.

Arief menjelaskan kerja sama Bapanas dan Kementan hanya pada saat melakukan penghitungan data komoditas.

"Kecuali pada saat kami memberikan neraca komoditas, kami menghitung sama-sama. Akan tetapi, tidak ada hubungan antara Bapanas dan Kementan dalam struktur, ya, karena sudah terpisah," tuturnya.

Ia juga menjelaskan alasan ketidakhadirannya pada pemanggilan pertama oleh KPK adalah karena surat pemanggilan terhadap dirinya dialamatkan ke Biro Hukum Kementerian Pertanian, bukan langsung ke Bapanas sehingga akhirnya dilakukan penjadwalan ulang oleh penyidik KPK.

Baca juga: KPK panggil Kepala Badan Pangan Nasional terkait kasus SYL
Baca juga: KPK sita rumah mewah SYL di Jakarta Selatan

Sebelumnya, KPK pada hari Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada hari Rabu, 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 hingga 10.000 dolar AS.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Mereka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Menkominfo tegaskan pemerintah konsisten berantas judi online******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menegaskan Pemerintah akan terus berkomitmen memberantas judi onlinesecara nasional karena masyarakat masih banyak yang menjadi korban dari kegiatan ilegal tersebut.

"Pokoknya kami terus komitmen untuk terus memberantas judi online, korbannya rakyat, rakyat kecil, karena rakyat punya mimpi kalau main judi onlineitu bisa kaya padahal kan itu salah sekali," kata Budi dalam keterangan resminya, Senin.

Budi mengklaim terdapat penurunan jumlah aduan konten sejak Kementerian Kominfo bekerja sama dengan platform media sosial secara khusus dalam penanganan konten judi online.

Baca juga: Langkah Kemenkominfo apabila temukan kembali konten judi online di X

Ia tidak menampik bahwa beberapa kali masih ditemukan beberapa iklan judi onlinedi platform media sosial yang lolos dari pengawasan. Meski demikian, Kementerian Kominfo tetap konsisten untuk melakukan deteksi terhadap konten-konten judi onlinedan melakukan pemutusan akses atau take down.

"Ini kan semua dipakai segala cara, tapi policykita tetap, semuanya kita take down," ujarnya.

Lebih lanjut, dalam pemberantasan judi online, Budi berpendapat dibutuhkan kerja sama banyak pihak dalam jangka waktu yang panjang karena para pelaku kejahatan tersebut bakal mencoba mempertahankan bisnisnya dengan berbagai cara.

"Judi onlinememang memberantasnya harus semesta, karena dia akan terus coba survivekan, ya kita harus adu napas aja," kata Budi.

Untuk itu apabila masyarakat masih menemukan konten judi onlinedi ruang digital Indonesia, Budi mengatakan Kementerian Kominfo terbuka menerima aduan tersebut yang bisa disampaikan lewat situs web aduankonten.id atau melalui media sosial resmi Kementerian Kominfo.

Baca juga: Waspada iklan judi online mengatasnamakan acara Najwa Shihab dengan Raffi Ahmad

Ia mengatakan dengan keterlibatan aktif masyarakat, maka penanganan judi onlinedi Indonesia bisa lebih efektif.

"Kalau ada laporin aja, pasti kita sikat terus," tutupnya.

Penanganan judi onlinemenjadi salah satu prioritas yang dikerjakan Kementerian Kominfo sejak Menkominfo Budi Arie Setiadi dilantik pada pertengahan 2023.

Tercatat sejak Juli hingga Desember 2023, Kementerian Kominfo telah melakukan take downterhadap 810.785 konten terkait judi online.

Jumlah konten yang ditangani dalam satu semester tersebut hampir empat kali lipat lebih banyak dibandingkan dengan jumlah konten judi onlineyang diputus aksesnya atau take downsepanjang 2022.

Baca juga: Komitmen Kemenkominfo perangi judi "online" hingga Pikachu berbatik
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Yusril tanggapi kabar dirinya gantikan Mahfud MD******

Belitung (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra memberikan tanggapan soal kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Sampai saat ini saya belum tahu soal itu," katanya di Tanjung Pandan, Belitung, Jumat.

Hal ini disampaikan Yusril usai menghadiri kegiatan silaturahmi dan diskusi bersama Pj Bupati Belitung, Yuspian beserta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah daerah.

Ia mengaku sampai saat ini belum tahu menahu soal dirinya yang disebut-sebut akan menggantikan  Mahfud MD sebagai Menko Polhukam.

"Saya hanya mendengar kabar saja kalau lebih lanjutnya saya belum tahu," ujarnya.

Yusril tidak menampik, pada saat terjadinya perombakan kabinet namanya selalu disebut-sebut.

"Setiap reshufflekabinet selalu dibilang Yusril akan menjadi ini dan menjadi itu, namun kenyataannya tidak menjadi apa-apa," katanya

Ia menambahkan, sampai hari ini belum ada komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait kabar yang menyebutkan dirinya akan menggantikan  Mahfud MD.

"Belum ada, kita tunggulah perkembangan lebih lanjut," ujarnya.

Sebelumnya, Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Muncul dua nama yang disebut-sebut akan menggantikan sosok Mahfud MD sebagai Menko Polhukam yakni Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.
 

Pewarta: Kasmono
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：sayang4d、erek98、pinjaman online modal nasional

Terkait：erek 94 2d、slot gacor 2023 terbaru hari ini、cicil hp di tokopedia、rtp titi4d、panen 268 slot、jasa kredit、naga168、villabetting、angka jitu mimpi basah keluar sperma、buku mimpi 4d abjad

---

---

bab terbaru：receh138（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29