petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

untung365 situs slot online terpercaya di indonesia

judi slot kakek zeus 160Jutaan kata 980943Orang-orang telah membaca serialisasi

《untung365 situs slot online terpercaya di indonesia》

Gol penalti buat Indonesia tertinggal 0******

Gol penalti buat Indonesia tertinggal 0-1 dari Jepang di babak pertama
Pesepakbola Timnas Indonesia Marselino Ferdinan (tengah) menggiring bola dihalangi pesepakbola Timnas Jepang Reo Hatate (kanan) dan Yuta Nakayama (kiri) saat bertanding pada penyisihan grup D Piala Asia 2023 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024). ANTARAFOTO/Yusran Uccang/nz
Jakarta (ANTARA) - Timnas Indonesia tertinggal 0-1 pada babak pertama laga penutup Grup D Piala Asia 2023 melawan Jepang melalui gol dari titik penalti yang dicetak Ayase Ueda pada menit-menit awal di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu.

Pada laga itu, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengubah satu susunan pemain di lapangan, saat sang pencetak gol pada laga kedua lalu, Asnawi Mangkualam digantikan oleh Rizky Ridho.

Di sisi lain, pelatih Jepang Hajime Moriyasu terlihat mengubah total susunan empat pemain belakang yang selalu tampil pada dua laga awal, laga dimana timnya selalu kebobolan dua gol.

Yukinari Sugawara, Ko Itakura, Shogo Taniguchi, dan Hiroki Ito tidak diturunkan. Sebagai gantinya, Moriyasu memberikan kepercayaan pemain bertahannya kepada total Seiya Maikuma, Takehiro Tomiyasu, Koki Machida, dan Yuta Nakayuma.

Indonesia tidak mengawali laga dengan baik saat pertandingan baru berjalan, Jepang mencetak gol melalui tendangan penalti dingin Ayase Ueda pada menit ke-5.

Gol ini bermula dari Jordi Amat yang melakukan kontak kecil dengan Ueda yang membuat sang pemain terjatuh di kotak penalti.

Wasit asal Bahrain yang memimpin laga, Khamis Mohamed Al-Marri mulanya tidak tertarik pada insiden tersebut. Namun, beberapa saat kemudian ia memutuskan memberikan penalti untuk Jepang setelah melihat Video Assistant Referee (VAR).

Ueda yang menjadi algojo penalti pun tak menyia-nyiakan kesempatan untuk membawa Samurai Biru unggul cepat, walaupun Ernando Ari menebak arah bola dengan tepat.

Baca juga: Skuad Garuda bertekad cetak sejarah tembus 16 besar Piala Asia

Setelahnya, Jepang menguasai jalannya laga dengan terus menggempur pertahanan Indonesia. Namun, hingga setengah jam laga berjalan, tidak ada tambahan gol tercipta.

Justru Indonesia yang mendapatkan peluang pada menit ke-31. Diawaliswing ballMarselino ke Sandy Walsh di sisi kanan, Merah Putih melakukan skema serangan rapi.

Bola lalu diarahkan kembali ke sisi kiri dengan dikuasai Pratama Arhan. Arhan menemukan pergerakan Marselino yang menemukan ruang kosong di sisi kiri yang kemudian diakhiri umpan tarik yang sayangnya masih dimentahkan bek Jepang.

Selepas peluang itu, gelombang serangan kembali dikuasai Jepang. Bahkan, Tafekusa Kubo dan kawan-kawan hampir menggandakan keunggulan, andaikan tendangan Keito Nakamura pada menit ke-34 tidak digagalkan tiang gawang.

Di sisa menit babak pertama, Jepang masih menguasai pertandingan. Namun, bola serangan yang dialirkan raksasa Asia itu selalu dimentahkan pertahanan tim Garuda. Skor 0-1 untuk keunggulan Jepang mengakhiri 45 menit pertama.

Susunan pemain kedua tim:

Jepang: Zion Suzuki, Seiya Maikuma, Takehiro Tomiyasu, Koki Machida, Yuta Nakayuma, Wataru Endo, Reo Hatate, Ritsu Doan, Tafekusa Kubo, Keito Nakamura, Ayase Ueda
Pelatih: Hajime Moriyasu

Indonesia: Ernando Ari, Rizky Ridho, Jordi Amat, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Yakob Sayuri, Ivar Jenner, Justin Hubner, Marselino Ferdinan, Egy Maulana Vikri, Rafael Struick
Pelatih: Shin Tae-yong.

Baca juga: 5.000 lebih suporter Indonesia dukung timnas hadapi Jepang

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye******

Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana (kedua kanan), Bupati Blora Arief Rohman (ketiga kanan), Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian (kanan) dan anggota DPR Sudewo (kedua kiri) saat meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan  sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Empat pelaku pembakaran ruko dan faskes Korem di Jayapura ditangkap******

Empat pelaku pembakaran ruko dan faskes Korem di Jayapura ditangkap
Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor D. Mackbon (tengah, depan) didampingi Dandim 1701 Jayapura Letkol Inf Hendry Widodo (dua kiri), dan Kasi Humas AKP Muh. Anwar saat beri keterangan pers terkait penangkapan pelaku pembakaran ruko dan fasilitas milik Korem 172/PWY di Jayapura, Senin (21/1/2024). (ANTARA/HO-Polresta Jayapura Kota)
Jayapura (ANTARA) - Kepala Kepolisian Resor Kota Jayapura Kota Komisaris Besar Polisi Victor D. Mackbon mengungkapkan bahwa jajarannya sudah menangkap empat orang terduga pelaku pembakaran sejumlah ruko dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY di Waena, Jayapura.

Pembakaran ruko, rumah dinas dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY terjadi saat ribuan massa yang mengiringi pemakaman jenazah mantan Gubernur Papua Lukas Enembe melintas di kawasan Waena pada Kamis, 28 Desember 2023.

"Aksi yang dilakukan para pelaku itu sebelumnya sudah direncanakan terlebih dahulu," kata Kapolresta Jayapura didampingi Komandan Kodim 1701 Jayapura Letnan Kolonel Infanteri Hendry Widodo dalam jumpa pers pengungkapan kasus itu di Jayapura, Papua, Senin.

Baca juga: Polisi selidiki kasus pembakaran ruko di asrama Korem 172/PWY Waena

Ia mengatakan para pelaku berinisial HH (23), EW (18), GD (20), dan CW (43) ditangkap di sejumlah lokasi terpisah pada pekan lalu setelah tim gabungan mendalami rekaman kamera pengawas (closed circuit television/CCTV) yang ada di sekitar lokasi kejadian.

"Keempat pelaku saling kenal dan sudah berencana untuk membuat kegaduhan saat rombongan iring-iringan pengantar jenazah Lukas Enembe menuju ke kediamannya di Koya Tengah untuk dimakamkan," kata Mackbon .

Kapolresta mengatakan bahwa dari pengakuan para pelaku yang sudah ditetapkan sebagai tersangka itu terungkap mereka menunggu iringan pengantar jenazah di Waena sehingga saat rombongan melintas ikut bergabung.

Baca juga: Tim TNI-Polri tangkap pelaku pembakaran di Abepura

Sebelum membakar ruko, para pelaku sempat berupaya membakar plafon Toko Jaya Pratama yang terletak di Jalan Raya Waena dengan terlebih dahulu membakar karton dan melemparnya ke plafon toko.

Mereka kemudian melanjutkan aksinya dengan melakukan pelemparan saat berada di traffic light hingga masyarakat berhamburan. Kondisi dimanfaatkan pelaku untuk melakukan pembakaran ruko yang berada di sekitar traffic lightmenuju Jalan SPG Waena.

Tercatat ada 28 bangunan terdiri atas ruko, rumah dinas dan fasilitas kesehatan milik Korem 172/PWY yang ludes terbakar.

"Keempat pelaku yang ditahan di Mapolresta Jayapura Kota dijerat pasal 187 ayat (1), pasal 170 jo pasal 64 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP tentang perusakan dan pembakaran dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun," jelas Kapolresta Jayapura.

Baca juga: Keluarga Lukas Enembe minta maaf atas aksi pembakaran di Jayapura

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:ratu3388

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
website judi
situs gacor 99 slot
situs slot gacor pragmatic
taxi4d link terbaru
bo slot maxwin
slot 5000 pulsa
situs slot gacor pagi ini
slot gacor maxwin 2023
jagoan303
Daftar isi semua bab
Bab 1 aplikasi kredivo terbaru
Bab 2 rtp kaskustoto
Bab 3 slot online resmi terpercaya
Bab 4 grandslot88
Bab 5 persyaratan pinjam kur bri
Bab 6 iprim303
Bab 7 bonanza maxwin
Bab 8 sultan138
Bab 9 slot terbaik saat ini
Bab 10 top slot demo
Bab 11 cara belanja di akulaku tanpa dp
Bab 12 demo spadegaming slot
Bab 13 indodana pinjaman online
Bab 14 slot gacor 889
Bab 15 pragmatic123
Bab 16 situs slot gacor gampang jp
Bab 17 papahoki
Bab 18 jakarta paito
Bab 19 mama slot4d
Bab 20 situs slot aman dan gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6311bab
kampusBacaan TerkaitMore+

raja papan ketik

voucher diskon tiket com
50 ribu lebih KPPS di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan
Pelantikan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat (Jakbar) di Centra Niaga Puri, Kembangan, Jakarta Barat, Kamis (25/1/2024). ANTARA/Risky Syukur/am.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 50.183 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Jakarta Barat siap bertugas saat pencoblosan Pemilu 2024 dan ​​​telah dilakukan pelantikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat pada Kamis.

Pelantikan tersebut dilakukan setelah melewati 
proses seleksi sejak Januari 2023. "Pada hari ini Kamis 25 Januari 2024, KPU RI serentak di Indonesia menggelar pelantikan KPPS," kata Ketua KPU Jakarta Barat Endang Istianti saat ditemui di Kecamatan Kembangan.

Endang menambahkan, setiap satu Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan ditempatkan tujuh petugas KPPS dengan SK penugasan mulai 25 Januari 2024 sampai 25 Februari 2024.

"Tapi tugas efektifnya adalah hari-hari menjelang pemungutan suara, karena mereka punya tugas," katanya.

Baca juga: KPU Jakbar selesaikan sortir lipat suara Pemilu 2024

Tugas pertama adalah membagikan surat undangan pemilih. "Jadi mulai hari ini SK-nya sudah keluar. Mereka sudah mulai bekerja, memberikan surat pemberitahuan pemilih kepada pemilih sesuai DPT-nya," kata Endang.

Kedua adalah mendirikan TPS. Dalam hal ini tenda TPS dan perangkat TPS lainnya. "Karena kita nanti melihat, ada penggunaan (aplikasi) 'SI REKAP'. 'SI REKAP' ini adalah aplikasi yang dibuat oleh KPU RI," katanya.
 
Endang menyebut beberapa syarat agar diterima menjadi petugas KPPS. "Pertama adalah syarat administrasi, yaitu petugas KPPS minimal berijazah SMA," kata Endang.

Yang kedua, adalah pendaftar harus dalam kondisi sehat. "Jadi ada pemeriksaan (kesehatan) bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.

Baca juga: KPU Jakbar sebut beberapa poin penting bagi pemilih pemula

Semua diperiksa di Puskesmas Kecamatan atau kelurahan dan harus lolos tes kesehatan.E ndang menuturkan bahwa kesehatan petugas KPPS menjadi indikator penting dalam seleksi kali ini.

Banyak yang mendaftar tapi tidak lolos secara kesehatan karena gangguan penyakit komorbid, gula darah, tekanan darah tinggi dan sebagainya. "Dan semua KPPS ini berusia maksimal 55 tahun," kata Endang.

Berdasarkan pengalaman Pemilu 2019 terdapat 31 orang petugas KPPS yang meninggal di DKI Jakarta dan 12 orang di antaranya di Jakarta Barat (Jakbar) karena sakit jantung, kelelahan dan hipertensi.

"Sehingga tes kesehatan bagi KPU itu wajib. Tidak boleh ada orang yang tidak lolos 'screening' kesehatan kemudian menjadi petugas KPU," kata Endang.
 

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Buku Domesday

tanggo77
Istana bantah penunjukan ad interim Menlu karena isu menteri mundur
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati
Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantah penunjukan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri ad interim berkaitan dengan isu mundurnya Retno Marsudi dari jajaran kabinet.

"Kan sudah jelas bahwa menteri-menteri yang disebutkan mengundurkan diri itu fokus bekerja, tetap bekerja, Bu Sri Mulyani, Pak Basuki hari ini mendampingi Bapak Presiden, kemudian juga Bu Retno bekerja, Pak BKS (Budi Karya Sumadi) bekerja," kata Ari saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan bahwa penunjukan menteri ad interim merupakan mekanisme yang biasa diterapkan jika ada salah satu menteri melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah ditunjuk sebagai Menteri Luar Negeri ad interim saat Retno melakukan perjalanan dinas ke empat negara Afrika pada Agustus 2023 silam.

Ari menekankan bahwa saat menteri melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, pejabat sementara yang menggantikan harus setara dengan menteri.

"Itu harus setingkat menteri ya, kalau pengambilan keputusan-keputusan ad interim biasanya," kata Ari.

Seperti diketahui, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi tengah melakukan perjalanan dinas ke New York, Amerika Serikat, untuk menghadiri rapat Dewan Keamanan PBB terkait situasi terkini di Timur Tengah, termasuk isu Palestina.

Presiden Jokowi pun menunjuk Menkominfo Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Luar Negeri Ad Interim selama Menlu Retno berada di AS pada 21-22 Januari 2024.

Baca juga: Ari: Tidak ada suasana pemilu saat Presiden rapat dengan menteri

Menurut Ari, narasi bahwa sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju ingin mengundurkan diri tidak terlihat dari fakta bahwa para menteri masih menjalankan tugasnya masing-masing.

"Apa yang disebutkan sebagai isu atau narasi mengundurkan diri tidak pernah terjadi, dan itu terlihat dari apa yang peristiwa-peristiwa yang saya kira sampai saat ini menteri semua bekerja untuk menunaikan tugasnya masing-masing," ujar Ari.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Satu qi sudah cukup untuk mengeringkan

j88slot
OIKN perluas informasi IKN lewat Nusantara Fair
Remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance menampilkan tarian "flashmob" pada Nusantara Fair di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (21/1/2024). ANTARA/Mentari Dwi Gayati/aa.
mereka yang akan mengisi dan membangun
Jakarta (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memperluas informasi pembangunan di IKN, Kalimantan Timur, kepada masyarakat lewat Nusantara Fair di Bundaran HI.

"Ini untuk memamerkan atau menyampaikan informasi terkait progres pembangunan IKN. Kami berinisiatif untuk mempublikasikan melalui Nusantara Flashmob hari ini saat 'Car Free Day' di Bundaran HI," kata Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos saat ditemui di Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu.

Ia menjelaskan, tarian "flashmob" itu dilakukan oleh generasi milenial dan zelenial atau Gen Z.

Achmad menjelaskan ini dapat menarik perhatian masyarakat sejenak yang sedang bersantai di "Car Free Day" (CFD) agar mereka mendapat informasi tentang pembangunan IKN.

Selain itu, penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh anak-anak hingga remaja dari Sanggar Tari Gigi Art of Dance tersebut juga diharapkan menjadi media perantara informasi pembangunan IKN lewat seni tari.

Baca juga: OIKN mengajak University of Maryland AS untuk riset kebijakan di IKN

"Mengapa generasi milenial dan zelenial karena nantinya mereka yang akan mengisi dan membangun lebih lanjut dari Indonesia sehingga tujuan kita di 2045, saat Indonesia Emas dapat tercapai," kata Achmad.

Penyelenggara juga menyiapkan sejumlah spanduk berisi kode batang (QR Code) untuk dapat dipindai oleh masyarakat.

Saat dipindai, masyarakat bisa membaca seluruh informasi IKN dari berbagai sumber, baik situs resmi maupun media sosial IKN.

Masyarakat yang sedang berjalan santai di CFD Bundaran HI pun tampak antusias melihat penampilan mereka.

Nusantara Fair sendiri dilaksanakan pada 21 Januari 2024 di Bundaran HI, kemudian pada 25-28 Januari 2024 di Kota Kasablanka.

Baca juga: Presiden minta Menpan RB matangkan skenario pemindahan ASN ke IKN

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

otoritas maksimal

hoki303
Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua
Ilustrasi - Penguatan jejaring pengawas layanan publik di Kota Jayapura yang digelar oleh Ombudsman RI Perwakilan Papua. ANTARA/Ardiles Leloltery/am.
Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

erek2 86
Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo
Sejumlah warga mendekat usai penggeledahan rumah seorang terduga teroris di Kampung Kenting, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis (25/1/2024). ANTARA/Bambang Dwi Marwoto.
Solo (ANTARA) - Personel Densus 88 Antiteror Polri menggeledah rumah seorang terduga teroris di RT 06/RW 03 Kampung Kenting, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Kamis.

Densus 88 melakukan penggeledahan di rumah milik terduga teroris tersebut setelah mengamankan seorang warga berinisial M (50), usai shalat Subuh di masjid setempat.

Ketua RW 03 Kelurahan Mojo, Sulityono, mengatakan dirinya diberitahu polisi untuk merapat ke lokasi RT 06 di dekat tanggul Kelurahan Mojo, Pasar Kliwon. Namun, dia tidak mengetahui penangkapan saudara M yang terjadi selepas shalat Subuh.

"Saya kemudian ketemu anggota Densus 88 yang menanyakan rumahnya M. Saya kemudian merapat ke lokasi rumah M yang dalam kondisi tertutup," katanya.

Baca juga: Densus tangkap sejumlah terduga teroris di Jateng

Dia kemudian menanyakan rumah M kepada warga setempat dan diberitahu bahwa istri M adalah seorang guru TK. Personel Linmas kemudian menjemput istri M untuk keperluan penggeledahan rumahnya oleh personel Densus 88.

Personel Densus 88 menggeledah rumah terduga teroris M sekitar satu jam dan mengamankan sejumlah barang, antara lain pisau, pedang, golok, dua buku, senapan angin, puluhan gotri, tiga busur panah, enam anak panah, dan metal detektor. Ada sekitar 11 barang bukti yang diamankan personel Densus 88.

Dari informasi warga setempat, M setiap hari berjualan aksesoris telepon seluler di Pasar Klitikan. Perilaku M selama di lingkungan kampung juga biasa-biasa saja sehingga warga setempat kaget ketiga M ditangkap Densus 88.

"Saya sering ketemu M, orangnya terbuka dan istrinya juga begitu. Sehingga warga kaget kenapa dia terlibat itu. Dia ditangkap di dekat rumahnya usai shalat Subuh," kata Suprapto, seorang Warga Kampung Kenting, tetangga M.

Baca juga: Densus 88 geledah rumah terduga teroris di Sukoharjo

Selain di Solo, personel Densus 88 Antiteror Polri juga menangkap lima orang terduga teroris di Sukoharjo, tiga orang di Boyolali, dan satu orang lainnya di Karanganyar.

Kepala Kepolisian Resor Boyolali Ajun Komisaris Besar Polisi Petrus Parningotan Silalahi saat dikonfirmasi terpisah membenarkan kejadian penangkapan tersebut dan menyebut ada tiga lokasi penggeledahan di tempat tinggal terduga teroris, yakni di Kecamatan Sambi, Simo, dan Klego Boyolali.

Menurut Kapolres, tiga orang terduga teroris yang ditangkap personel Densus 88 itu masing-masing di Kecamatan Sambi, Simo, dan Klego.

"Penangkapan ketiga orang tersebut dilakukan oleh Densus 88, Polres Boyolali hanya membantu pengamanan di lokasi. Tim Inafis Polres Boyolali juga dilibatkan dalam membantu mengecek ke lokasi," katanya.

Baca juga: Kepala BNPT: 148 teroris ditangkap sepanjang tahun 2023
Baca juga: Densus catat penurunan jumlah tersangka terorisme sepanjang 2023

Pewarta: Bambang Dwi Marwoto
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

slot or slots
Presiden Jokowi belum putuskan akan ikut kampanye
Presiden Joko Widodo (ketiga kiri) memberikan sambutan didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), PJ Gubernur Jateng Nana Sudjana (kedua kanan), Bupati Blora Arief Rohman (ketiga kanan), Dirjen Bina Marga Hedi Rahadian (kanan) dan anggota DPR Sudewo (kedua kiri) saat meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024). ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho/aww/am.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024, meski ia mengatakan  sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik boleh berkampanye dan memihak.

"Ya nanti dilihat," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan simbolis Pesawat Super Hercules di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Hal itu disampaikan Jokowi saat ditanya apakah dirinya akan mengambil kesempatan untuk berkampanye atau tidak.

Sebelumnya, Presiden menyebutkan bahwa baik presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka untuk kampanye, selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Pernyataan Presiden itu menanggapi terkait sejumlah menteri yang masuk sebagai tim sukses (timses) untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja. Presiden itu boleh lho kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Presiden Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik, sekaligus pejabat politik.

Oleh karena itu, menurut dia kampanye termasuk hak demokrasi dan hak politik setiap warga, termasuk Presiden dan para menteri.

Ia menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut Presiden, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh, boleh menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," kata Jokowi.

Presiden kembali menekankan dirinya boleh kampanye asalkan cuti dan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Ya boleh saja saya kampanye, tapi harus cuti dan tidak gunakan fasilitas negara," katanya.
Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Hindari debat publik, Jokowi tak mau lagi nilai debat capres-cawapres

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024