situs gacor jam sekarang

istri yang penyayang

Jadwal Diskon Tarif Tol Trans Jawa 20 Persen saat Mudik, Berlaku Besok******

Diskon tarif tol sebesar 20 persen untuk Jalan Tol Trans Jawadari Jakarta menuju Semarang dan sebaliknya bakal berlaku pada periode arus mudik dan balik Lebaran 2024.

Potongan ini berlaku untuk tarif jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga Group yaitu integrasi Jalan Tol Jakarta-Cikampek & Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

Diskon akan berlaku dari Gerbang Tol (GT) Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek menuju GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang pada arus mudik dan dari GT Kalikangkung Jalan Tol Batang-Semarang menuju GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek pada arus balik.

Diskon diberikan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dan menghindari penumpukan kendaraan pada tanggal tertentu yang diprediksi menjadi arus puncak mudik dan balik.

"Jasa Marga memprediksi pada puncak arus mudik pada H-4 atau pada Sabtu (6/4), terdapat 259 ribu kendaraan meninggalkan Jakarta atau meningkat 0,03 persen terhadap Lebaran 2023 dan meningkat 66,8 persen dari kondisi normal. Sedangkan prediksi untuk puncak arus balik yaitu pada H+4 atau pada Senin (15/4). Terdapat 300 ribu kendaraan kembali ke Jakarta atau meningkat 13,2 persen terhadap Lebaran 2023 atau meningkat 131 persen terhadap Normal. Atas dasar tersebut, potongan tarif tol akan diberikan di luar waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik dan balik tersebut agar lalu lintas dapat terdistribusi dengan baik," ujar Lisye dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta pada Senin (1/4).

Berikut jadwal diskon tarif tol 20 persen:

- Arus mudik: Mulai Rabu 3 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga Jumat 5 April 2024 pukul 05.00 WIB

- Arus balik: Mulai Rabu 17 April 2024 pukul 05.00 WIB hingga Jumat 19 April 2024 pukul 05.00 WIB

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

KAI Angkut 10.500 Penumpang di Sumut Hari ke******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) (KAI) Divre I Sumatera Utara mencatat jumlah penumpang kereta api(ka) pada lebaran hari ke-2, Kamis (11/4), mencapai 10.500 penumpang. Jumlah tersebut merupakan volume penumpang tertinggi pada masa Angkutan Lebaran 2024 di Sumut.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah mempercayakan angkutan kereta api untuk mudik pada Lebaran 2024 ini. Untuk arus balik, kami prediksi pada akhir pekan ini sudah terjadi peningkatan," ujar Manager Humas PT KAI Divre I Sumut Anwar Solikhin saat memberikan keterangan, Jumat (12/4).

Anwar menyebutkan secara total KAI Divre I Sumut pada periode 31 Maret - 11 April 2024 mengangkut 90.167 penumpang. Beberapa tujuan favorit masyarakat antara lain Stasiun Rantauprapat, Stasiun Kisaran, Stasiun Tanjung Balai serta Stasiun Medan.

PT KAI Divre I Sumut mengimbau kembali kepada masyarakat yang akan menggunakan jasa KA untuk perjalanan arus balik untuk segera merencanakan perjalanannya serta melakukan pemesanan tiket secara online melalui Aplikasi Access by KAI, website resmikai.idmaupun channel penjualan tiket resmi lainnya.

Perusahaan juga menyarankan bagi pelanggan yang akan melakukan perjalanan dengan KA untuk memperhatikan kembali jadwal, tanggal dan jam keberangkatan yang tertera pada tiket.

"Selain itu untuk mengantisipasi tertinggal KA, pelanggan dapat memperhitungkan waktu keberangkatan dari rumah menuju stasiun, minimal 1 jam sebelum jawab keberangkatan telah tiba di stasiun," terang Anwar.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan dan Kegelapan

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Tiket Mudik Penyeberangan Pelabuhan Merak untuk 6******

Tiket penyeberangan Pelabuhan Merakmenuju Bakauheni, Lampung untuk keberangkatan mudikLebaran pada 6-8 April 2024 telah habis.

Artinya, masyarakat yang ingin mudik melalui Pelabuhan Merak tidak bisa lagi melakukan perjalanan pulang kampung di tanggal tersebut.

Masyarakat yang sudah kepalang tanggung melakukan perjalanan mudik ke Pelabuhan Merak, dipastikan tidak akan bisa naik kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni.

Tiket yang tersedia hanya untuk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Jadi, hanya pemudik sepeda motor yang bisa melanjutkan perjalanan pulang kampung dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

"Untuk kendaraan roda dua yang di Pelabuhan Ciwandan saat ini masih tersedia 30 persen karena sudah terjual 70 persen," terangnya.

Pemudik diharapkan bisa mengatur jadwal perjalanan, sehingga tidak terjebak kemacetan maupun tidak bisa menyeberang setibanya di Pelabuhan Merak. Lantaran, tiket penyeberangan baru bisa dipesan pada 9 April 2024 dini hari.

Setiap harinya, Pelabuhan Merak hanya menjual sekitar 24 ribu tiket penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

"Kalau kuota tiket yang kita siapkan 24 ribu unit kendaraan, jadi hari ini sampai Senin itu sudah sekitar 50 ribu. Jadi kapasitas penjualan tiket kita 50 ribu dalam dua hari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

tanda ukiran

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Di Tiga Kerajaan

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]