link tergacor di dunia

Keabadian

Kereta Bandara Kualanamu Bakal Diperpanjang Sampai Binjai******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengoperasian kereta dari Bandara Internasional Kualanamu bakal diperpanjang hingga ke Stasiun Binjai.

Saat ini, kereta bandara dari Bandara Internasional Kualanamu sudah beroperasi hingga Stasiun Medan. Dengan diperpanjang hingga Stasiun Binjai, maka akan ada penambahan perjalanan sepanjang 23 km.

"Kami ingin memberikan kesempatan saudara kita yang di Binjai bisa langsung ke Bandara menggunakan kereta. InsyaAllah bisa kita laksanakan di Desember ini," ujar Menhub dalam keterangan, Rabu (17/5).

"Kita ingin memastikan fasilitas angkutan massal komuter di kota Medan dan sekitarnya ada peningkatan agar penggunanya juga semakin meningkat dan memberikan kemudahan bermobilitas masyarakat di Medan dan sekitarnya," imbuhnya.

Selain kereta bandara, untuk mendorong transportasi massal perkotaan, Menhub mengatakan, ke depan akan dioperasikan pula kereta api dari Stasiun Binjai-Stasiun Besitang hingga Stasiun Sei Sirah sepanjang 88,55 km.

Kereta tersebut akan melewati sembilan stasiun antara lain Stasiun Binjai, Kuala Bingai, Stabat, Tanjung Selamat, Tanjung Pura, Gebat, Pangkalan Brandan, Besitang, juga Sei Sirah, dengan total waktu tempuh kurang lebih 2 jam 38 menit serta kapasitas lintasan 65 kereta dan 530 orang per hari.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Rasul Laut

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Tangkap Alam Abadi

Melati Sarnita Mundur dari Direktur Komersial Krakatau Steel******

Direktur Komersial PTKrakatau Steel (Persero) Tbk Melati Sarnita resmi mengundurkan diri dari jabatannya. Ia menegaskan langkah ini sudah direncanakan dengan matang.

"Pengunduran diri ini telah direncanakan dengan matang dalam beberapa waktu terakhir, karena ini adalah tahun terakhir dari periode pertama saya di KRAS, terhitung sejak 2019, dan bagian dari personal planning," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Melati mengatakan langkah berani ini diambil atas keinginan pribadi. Kendati, ia enggan berbicara gamblang ke mana ia melangkah selanjutnya.

"Kami telah menerima surat pengunduran diri Melati Sarnita sebagai Direktur Komersial Krakatau Steel," ungkap Corporate Secretary Krakatau Steel Pria Utama dalam keterangan resmi, Jumat (12/5).

Pria menegaskan permohonan pengunduran diri Melati itu bakal berlaku efektif setelah didiskusikan dan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) perusahaan, sesuai Anggaran Dasar Perseroan dan POJK Nomor 33 Tahun 2014. Rencananya, RUPST bakal dihelat 21 Juni mendatang.

Ia menegaskan pengunduran diri sang direktur komersial tak bakal berdampak pada kinerja perusahaan.

"Tidak ada dampak dari kejadian, informasi, atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, dan kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Krakatau Steel," tandasnya.

Melati Sarnita menjabat sebagai Direktur Pengembangan Usaha di Krakatau Steel pada 2019. Lalu, lulusan Master of Business Administration dan Sarjana Teknik Metalurgi itu dialihtugaskan menjadi Direktur Komersial Krakatau Steel pada 2020 dan bertanggung jawab atas urusan komersial bisnis Krakatau Steel.

Sebelum di Krakatau Steel, Melati juga pernah berkarier di bidang energi dan gas bumi, antara lain di Kodeco Energy Co. Ltd., Chevron, dan Perusahaan Gas Negara.

[Gambas:Video CNN]

Kemegahan Netheril

Telkomsel Klarifikasi, 4 Orang Disandera KKB Bukan Karyawannya******

Telkomsel merespons kabar mengenai nasib empat pekerja proyek Tower BTS yang menjadi korban penyerangan dan penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (12/5).

Telkomsel menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (PT IBS) beserta rombongan.

Hal itu disampaikan General Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Region Maluku dan Papua, Agus Sugiarto melalui keterangannya, Sabtu (13/5).

Lihat Juga : Kronologi KKB Sandera Pekerja Tower BTS di Papua

Diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady mengungkap penyanderaan pekerja BTS tersebut terjadi pada Jumat (12/5) pukul 09.00 WIT.

Dalam keterangannya, enam orang pekerja Tower BTS Telkomsel, yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan Pesawat Elang Air pada pukul 08.30 WIT.

Saat di Lapangan Terbang Okbab, rombongan tersebut langsung dihadang oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB.

Benny mengatakan kelompok itu menggunakan senjata tajam seperti parang dan melakukan kekerasan fisik terhadap tiga orang pekerja.

"Alverus Sanuari beserta salah satu korban luka yang bernama Benyamin Sembiring, dibebaskan untuk kembali ke Oksibil. Mereka tiba di Bandara Oksibil sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung dilarikan ke RS Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (13/5).

Menurut Benny hingga saat ini, masih ada empat orang yang disandera oleh kelompok tersebut. Adapun dua di antaranya mengalami luka akibat penganiayaan.

Identitas pekerja yang masih disandera adalah staf PT IBS, Asmar yang mengalami luka di bahu kanan; staf distrik, Peas Kulka; seorang pemuda dari Distrik Borme, Senus Lepitalem; dan seorang staf PT IBS, Fery yang mengalami luka di bahu kiri.

"Diketahui KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar Rp 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera. Tuntutan ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, dan langkah-langkah sedang diambil untuk menangani situasi ini dengan cepat dan mengamankan keselamatan para sandera," jelas Benny.

Lihat Juga : TNI-Polri Rapat Bahas 4 Pekerja BTS yang Disandera KKB di Papua

Benny menyebut Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi, pejabat pemerintah setempat, tokoh adat dan Satgas Damai Cartenz telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah-langkah penanganan.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan disebut telah menjalin komunikasi melalui tokoh adat Okbab setempat, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para korban.

Yaoming

Pemerintah Rampung Bahas 367 DIM RUU PPRT******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pemerintah telah menyelesaikan pembahasan 367 daftar inventarisasi masalah (DIM) terkait Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga(RUU PPRT). Dari 367 DIM tersebut, 79 merupakan substansi baru.

"DIM yang kami bahas ada 238. Kemudian setelah kami melakukan pembahasan akhirnya menjadi 367 DIM. Kenapa jadi banyak? Itu karena kami setelah melakukan koordinasi antara kementerian lembaga, juga setelah kami mendengarkan aspirasi stakeholder," kata Ida dalam konferensi pers di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Ida mengatakan RUU PPRT berisi kurang lebih sembilan bab. Rinciannya, Bab I berisi tentang ketentuan umum dan Bab II berisi asas dan tujuan. Kemudian Bab III berisi perekrutan dan lingkup pekerjaan kerumahtanggaan.

"Ini juga mengakomodir psikologis masyarakat kita yang mana PRT itu dilakukan perekrutan secara langsung dan perekrutan secara tidak langsung," jelas Ida.

Lalu, Bab IV berisi tentang hubungan kerja, Bab V berisi tentang hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan Bab VI berisi peningkatan keterampilan dan keahlian.

Selanjutnya, Bab VII berisi tentang Perusahaan Penempatan Pekerja Rumah Tangga (P3RT) Bab VIII berisi pembinaan dan pengawasan, dan Bab IX berisi tentang penyelesaian perselisihan.

Kemudian Bab-bab berikutnya berisi ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

"Pelanggaran terhadap ketentuan pidana yang terkait dengan UU ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi tidak diatur dalam UU ini, tapi ikut ketentuan peraturan yang sudah ada," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

galaksi yang luas

Kemendag Beber Pemicu Harga Minyakita Naik di Atas HET Rp14 Ribu******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) membenarkan harga Minyakita secara rata-rata secara nasional Rp15.039 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim menyebut kenaikan itu dipicu harga jual di sejumlah daerah lebih tinggi dari HET.

Ia mencontohkan harga Minyakita di Kabupaten Indragiri Hilir, Riau dan Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai Rp18 ribu per liter.

Isy belum mengetahui mengapa harga Minyakita di Indonesia Timur itu mahal meski Kemendag memberikan banyak insentif regional hingga insentif kemasan.

"Harusnya dengan adanya insentif regional, kalau pelaku usaha mendistribusikan ke wilayah Indonesia Timur itu kan harusnya sama, tapi ternyata harga itu kan tidak bisa," ungkapnya.

Untuk kenaikan harga di Jakarta yang melebihi HET, Isy menjelaskan hal itu terjadi lantaran jalur distribusi yang sangat panjang. Pedagang yang seharusnya bisa menjual di HET, malah harus membeli minyak goreng pemerintah itu seharga Rp14.000 per liter. Alhasil, harga kepada konsumen lebih tinggi.

"Itu kan juga terjadi bukan karena kesalahan distribusi atau lebih karena, kalau di GT (general trade) itu kan banyaknya tangan ke tangan. Jadi seharusnya dia (pedagang) menjual Rp14 ribu, tapi malah kemudian dia beli saja sudah Rp14 ribu. Jadi harga jatuhnya sudah di Rp15 ribu," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]