nama pinjol yang terdaftar di ojk

pinjol uatas legal atau ilegal 422Jutaan kata 924288Orang-orang telah membaca serialisasi

《nama pinjol yang terdaftar di ojk》

Blinken: Israel tak mungkin bisa lenyapkan Hamas sepenuhnya******

Yerusalem (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken mengatakan kepada para pejabat Israel dalam kunjungannya ke Israel bahwa tujuan Tel Aviv untuk sepenuhnya melenyapkan Hamas tidak mungkin tercapai, lapor media Israel pada Rabu (10/1).

Dalam pertemuan dengan Kabinet Keamanan Israel, Blinken menyampaikan permintaan AS untuk menerapkan solusi dua negara sebagai tujuan pascaperang Gaza, kata Channel 13 Israel.

Seperti halnya Israel yang mempunyai aspirasi, Palestina juga mempunyai aspirasi, dan Israel harus menerimanya, kata Blinken kepada para menteri kabinet, menurut laporan tersebut.
Baca juga: Bertemu Blinken, Abbas tolak pemindahan warga Palestina dari Gaza

Para pejabat senior Israel mengatakan kepada media tersebut bahwa pesan Blinken adalah “jika solusi dua negara tidak dipertimbangkan sebagai sebuah tujuan, Israel tidak akan maju secara politik, bahkan dalam upaya normalisasi dengan Arab Saudi.”

Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, Israel telah berulang kali mengatakan bahwa mereka bertekad untuk memusnahkan Hamas.

Serangan Israel di Jalur Gaza telah menewaskan lebih dari 23.000 warga Palestina, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, dan melukai sekitar 60.000 orang lainnya.
Baca juga: Israel terima 230 pesawat angkut militer dari AS untuk perang di Gaza

Blinken pada Senin tiba di Israel, yang merupakan kunjungan keempat dia sejak perang Gaza pecah Oktober lalu.

Lawatan tersebut adalah bagian dari tur kawasan yang telah dimulai pekan lalu di Turki. Dia juga berkunjung ke Tepi Barat di Palestina, Arab Saudi, Yordania, Qatar, dan Uni Emirat Arab.

Baca juga: AS dan Israel sepakati 'misi penilaian' PBB di Gaza utara
Baca juga: Biden setujui penjualan senjata ke Israel tanpa persetujuan Kongres

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Shofi Ayudiana
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Gus Kikin tak ingin NU terpecah******

Jombang (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, yang juga Pj Ketua PWNU Jatim K.H. Abdul Hakim Mahfudz menegaskan tidak ingin NU terpecah apalagi di masa Pemilu 2024 ini.

"Kalau untuk kepentingan NU, insya Allah nanti bersatu. Kalau ada orang yang terbelah itu karena ada kepentingannya. Saya tidak bayak kepentingan. Kami bersama-sama memikirkan kepentingan NU, organisasi ini berjalan baik, memberi manfaat," katanya di Jombang, Jumat.

Gus Kikin, sapaan akrabnya juga menegaskan tidak pernah memberikan statemen dukungan untuk pasangan calon presiden yang bertarung dalam Pemilu 2024 ini. Namun, saat ada tamu dari tim maupun calon presiden dan calon wakil presiden yang hadir, ia tetap menerimanya.

"Saya tidak pernah memberikan dukungan ke siapa. Semuanya datang ke sini dan saya harus menghormati tamu," katanya.

Dia juga berharap seluruh jajaran untuk menjaga NU. Selain itu, diharapkan seluruh pihak terutama di akar rumput untuk menjaga persatuan bangsa.

"Kalau NU memang memikirkan umatnya. NU kami jadikan wadah untuk membangun kebersamaan, ukuwah,dan persatuan. Itu yang penting," kata dia.

Gus Kikin juga menegaskan memutuskan untuk menerima mandat dari PBNU menjadi Pj Ketua PWNU Jatim menggantikan K.H. Marzuki Mustamar.

Ia mengaku menghormati keputusan yang sudah dikeluarkan dalam rapat PBNU tersebut.

Untuk saat ini, pihaknya segera berkoordinasi dengan seluruh jajaran PWNU Jatim termasuk beberapa program yang sudah dijalankan dan melanjutkannya. Selain itu, berbagai inovasi yang sudah dibuat juga direalisasikan.

Sebelumnya, PBNU memutuskan untuk mencopot jabatan K.H. Marzuki Mustamar dari Ketua PWNU Jatim. PBNU beralasan ada masalah internal sehingga PBNU memutuskan untuk mencopot jabatannya.

Namun, K.H. Marzuki Mustamar mengakui memang menerima SP3 dari PBNU, antara lain soal menentang perintah PBNU. Ia pun tak memahami menentang seperti apa.

Kemudian, soal acara NU Award 2023 yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. SP diberikan, pada acara yang digelar Maret 2023 tersebut. Namun, ia juga mengaku tak paham kesalahannya.

Ada juga soal Konfercab PCNU Jombang yang sudah berjalan, yang secara tiba-tiba PBNU mengirimkan surat yang mengakui pemilihansyuriah,tapi tidak mengakui tanfidziyah.

Namun, ia mengaku legowo dengan keputusan tersebut. Ia menerimanya sebagai takdir sehingga harus mematuhi keputusan organisasi.

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：situs tergacor slot、liga138、apa itu judi bola parlay

Terkait：jadwal slot gacor malam ini、slot gacor win、rtpslot138、angka jitu ekor togel sydney、60 togel、slot demo solo to、aplikasi semacam kredivo、angkanet paito hk 6d、slot 4d gacor hari ini、rtp poker88

---

---

bab terbaru：tenor pinjaman di kredivo（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26