situs slot terbaik terpercaya

Master Paviliun Jingtian

Bulog Siapkan Bansos Beras untuk 22 Juta Keluarga******

Perum Bulogakan menyiapkan bantuan sosial (bansos) berasuntuk dibagikan kepada 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM).

Manajer Humas dan Kelembagaan Perum Bulog Tomi Wijaya menyebut jumlah KPM ini merupakan tambahan 8 persen dari jumlah sebelumnya, yakni 21,4 KPM.

"Keluarga penerima manfaat dari Menko PMK sebesar 21,4 juta KPM. Ini terus dilakukan update Menko PMK, akan bertambah 8 persen jadi totalnya menjadi 22 juta KPM," imbuh Tomi dalam diskusi di Kantor Perum Bulog, Jumat (15/12), dilansir dari detikfinance.

"Insya Allah kalau APBN cukup terus akan terealisasi sampai enam bulan ke depan," kata dia.

Saat ini, Bulog memastikan bahwa jumlah stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikuasai, yakni 1,4 juta ton, aman untuk kebutuhan Natal dan Tahun Baru.

"Masyarakat tidak perlu khawatir, pemerintah melalui Bulog sudah menggelontorkan beras operasi pasar dan stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) di seluruh Indonesia dengan jumlah total per kemarin (14/12) sebanyak 1,1 juta ton dan kegiatan ini juga terus berlanjut digelontorkan sampai harga stabil," jelas Tomi.

Bansos beras sendiri merupakan program penyaluran bantuan dari pemerintah melalui CBP. Jadi, setiap KPM akan menerima beras sebanyak 10 kilogram setiap bulannya.

Tambahan jumlah penerima bansos beras ini juga telah diungkapkan oleh Jokowi sebelumnya. Pengkinian data ini, kata Jokowi, menyesuaikan kondisi terkini di lapangan sehingga keluarga yang berhak menerima bantuan ini secara merata.

"Pemberian bantuan ini merupakan upaya pemerintah untuk memperkuat daya beli masyarakat. Itu dikarenakan sejumlah harga kebutuhan naik, terutama beras yang diakibatkan oleh menyusutnya produksi beras akibat bencana El Nino yang melanda seluruh dunia", kata Jokowi di sela kunjungan kerjanya ke Gudang Bulog di Pekalongan (13/12) dan Malang (14/12), seperti dikutip dari keterangan resmi Bulog.

"Program bantuan ini akan dilanjutkan tahun depan dengan terus dilakukan update data penerima dan untuk tahun depan ada penambahan sekitar 8 persen dari penerima sekarang agar ibu dan bapak yang terdampak semuanya tidak terlalu dibebani oleh kenaikan harga yang ada," sambungnya di hadapan warga.

[Gambas:Video CNN]

Jalan Taiyi Zheng di zaman kuno

Nestle PHK Karyawan, Klaim Beri Kompensasi Lebih Tinggi dari Industri******

PT Nestle Indonesia melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawan di Pabrik Kejayaan, Pasuruan, Jawa Timur.

Perusahaan tidak menyebutkan secara pasti jumlah karyawan yang terdampak. Namun, sebelumnya dikabarkan jumlah korban PHK mencapai 126 orang.

Berdasarkan keterangan tertulis manajemen, Selasa (12/12), Nestle menyebutkan hampir seluruh karyawan menerima penawaran PHK yang ditawarkan perusahaan.

Nestle juga berjanji memperlakukan setiap karyawan yang terdampak dengan adil dan penuh rasa hormat. Untuk itu, manajemen telah menawarkan paket kompensasi yang jauh lebih tinggi di atas rata-rata industri maupun yang diwajibkan peraturan perundang-undangan kepada para karyawan yang terdampak.

Selain itu, Nestle juga memberikan pendampingan bagi karyawan yang terdampak untuk bersiap menghadapi dunia kerja baru.

Berbagai topik disampaikan dalam sesi pembekalan, termasuk ilmu pengelolaan keuangan, kewirausahaan, hingga sesi motivasi, khususnya bagaimana mengelola transisi dalam karir.

"Sebelum dilakukannya program ini, kami telah mengkomunikasikan secara transparan kepada seluruh karyawan, baik yang terdampak maupun tidak, termasuk di dalamnya komunikasi dengan serikat buruh/pekerja. Perusahaan akan terus melakukan yang terbaik kepada karyawan terdampak serta memastikan tidak ada gangguan dalam pelayanannya terhadap konsumen dan mitra bisnisnya di Indonesia," pungkas manajemen.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pedang Jianghu

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Faun

Alasan Jokowi Ingin Kenalkan Presiden Terpilih 2024 dengan Mbs Cs******

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Pandjaitan menuturkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana segera mengenalkan penerusnya yang nanti terpilih dalam Pilpres 2024 kepada berbagai kepala negara.

Luhut bercerita baru-baru ini dirinya banyak mendapat arahan dari Jokowi. Sang presiden bahkan bercerita mengenalkan penerusnya kepada kolega sesama kepala negara merupakan rencana pertamanya ketika Presiden RI terpilih sudah ada.

Lihat Juga : Luhut Ungkap Indonesia Punya 'Harta Karun' Baru

Luhut bercerita tujuan Jokowi mengenalkan penerusnya kelak kepada rekan kepala negara sahabat adalah supaya proses transisi pemerintahan berjalan lancar dan efektif.

Menurut Luhut, selama memimpin Jokowi tidak hanya menjalin relasi formal dengan banyak kepala negara tapi juga memiliki kedekatan personal dengan mereka.

Luhut menilai terlepas dari hubungan formal, menjalin kedekatan personal dengan setiap pemimpin negara penting bagi setiap presiden.

"Karena kita berpacu dengan waktu dalam konteks menuju Indonesia maju 2045," ucap Luhut.

"Karena membuat teman itu nggak gampang, kalau Anda hanya (berhubungan) formal tidak akan menyelesaikan masalah. Bilateral enggak selesai, harus ada personal konteks," paparnya menambahkan.

Dalam kesempatan itu, Luhut juga berpesan kepada Presiden RI yang akan datang untuk menjaga persatuan dan kekompakan lantaran situasi geopolitik dan ekonomi dunia akan lebih sulit diprediksi ke depannya.

"Ingin saya sampaikan pada calon presiden yang akan datang, kita menghadapi masalah kompleks, kita harus kompak, saya ingin katakan kita harus pakai anak-anak muda, kalau di sekeliling saya bukan anak-anak muda, enggakakan seperti ini. Semua orang apresiasi Jokowi bisa bernavigasi dalam situasi ekonomi yang sulit ini karena saran kami didengar dan dieksekusi dengan baik," ucap Luhut lagi.

Luhut memulai kembali aktivitasnya sebagai Menko Marves setelah sempat dirawat di Singapura selama hampir dua bulan kemarin.

Kepada media pada Jumat (22/12) pagi, Luhut blak-blakan mengenai kondisi kesehatannya.

Lancer dari Arad

Jeli Memahami Status Hak Tanah Sebelum Beli Rumah dengan KPR******

Memiliki rumahadalah mimpibanyak orang. Berbagai cara mereka tempuh untuk bisa memiliki rumah.

Salah satunya, membelinya dengan memanfaatkan fasilitas KPR bank. Tapi, untuk memanfaatkan fasilitas ini, masyarakat harus teliti supaya di kemudian hari mereka tidak terlilit masalah.

Ketelitian salah satunya menyangkut status tanah. Pasalnya, sempat viral di media sosial terkait konsumen KPR yang sudah mencicil puluhan tahun sampai lunas, namun masih harus membeli tanahnya.

Pengamat properti Anton Sitorus mengatakan transaksi hunian melalui KPR biasanya sudah mencakup sertifikat tanah. Artinya, setelah lunas, sertifikat tanah otomatis menjadi pemilik yang membayar KPR.

Hanya saja, kata dia, jika KPR belum lunas, surat-surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang oleh bank penyedia KPR.

"KPR itu untuk kredit rumah jadi pasti ada sertifikat tanah. Tapi selama belum lunas KPR-nya, surat kepemilikan termasuk sertifikat tanah dipegang bank penyedia KPR," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/11).

Ia pun tak membenarkan jika debitur KPR masih harus membeli tanahnya setelah melunasi cicilan KPR-nya.

Senada, pengamat properti Aleviery Akbar pun mengatakan bahwa transaksi KPR sudah mencakup sertifikat tanah. Namun, sebelum cicilannya lunas, sertifikat dipegang oleh bank peminjam.

"(Sementara) kalau KPA, kredit pemilikan apartemen, tanahnya memang dibagi proporsional sesuai luas unit yang dipunya, dibagi keseluruhan luas tanah yang dibangun," ucap dia.

Terkait hukum yang mengatur hal ini, Aleviery mengatakan kepemilikan tanah atau bangunan diatur dalam Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Menteri (Permen) Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan (BPN) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah.

Sementara, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto menjelaskan badan hukum atau perseroan terbatas (PT) memang tidak boleh memiliki SHM, hanya diizinkan berstatus HGB. Ia menyebut aturan tersebut sesuai dengan UUPA.

"PT (developer) hanya bisa memberikan hak guna bangunan (HGB). Hampir semua proyek yang kemudian menjual rumah, maka sertifikat seharusnya adalah HGB, sesuai dengan ketentuan UU" kata Joko saat dihubungi CNNIndonesia.com,Jumat (24/11).

Joko menekankan pemberian status HGB bukanlah kemauan pihak pengembang, melainkan ketentuan dalam UUPA.

"Hak kepemilikan PT adalah berupa HGB atau hak lainnya. Kalau tidak dijanjikan dalam bentuk hak milik atau konsumen tidak membaliknamakan dahulu, ya tetap HGB," ia menjelaskan.

Ia menuturkan ketika sudah terjadi jual-beli, maka yang berhak untuk mengajukan kenaikan status hak tanah itu adalah pemegang KPR.

"Jadi ketika melalui developer pun, surat-suratnya yang bertanda tangan adalah pemilik atau pemegang KPR," ujarnya.

UUPA adalah hukum agraria utama di Indonesia yang mengatur tentang hak atas tanah, kepemilikan tanah, dan pemanfaatan tanah.UUPA juga mengatur mengenai tata cara pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat tanah.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

KCIC Bantah Tudingan Transaksi Whoosh Dikuasai Bank China******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membantah tudingan transaksi Whooshdikuasai oleh bank China.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya memang bekerja sama dengan China Development Bank (CDB), selaku kreditur proyek Whoosh.

Namun, ia menjelaskan pihaknya juga berkolaborasi dengan perbankan lain yang beroperasi di Tanah Air.

"Transaksional bisnis KCIC sebagian besar tetap dilakukan di dalam negeri. Sehingga perputaran dana diharapkan tetap memberikan benefit yang optimal bagi perekonomian nasional," jelas Eva dalam keterangan resmi, Sabtu (25/11).

Di lain sisi, ia mengaku KCIC juga terus berkolaborasi dengan bank-bank nasional seperti Mandiri hingga BRI.

Kolaborasi tersebut meliputi penyediaan layanan pemesanan tiket kereta cepat, seperti di aplikasi Livin by Mandiri dan BRImo.

Selain itu, KCIC juga menyediakan bilik ATM dari bank tersebut di sejumlah titik stasiun Whoosh.

"Kolaborasi dengan berbagai lembaga keuangan perbankan juga terus diperluas. Komunikasi dan penjajakan dengan lembaga perbankan dan pihak lainnya terus dilakukan agar pelayanan kepada publik dan penumpang menjadi lebih optimal," tandasnya.

Sebelumnya, tudingan transaksi di Whoosh dikuasai China muncul dari mulut Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) Yuddy Renaldi. Menurutnya, seluruh aliran transaksi masih dikuasai bank asal Negeri Tirai Bambu.

Akan tetapi, ia menyebut BJB tengah berkomunikasi dengan PT KCIC agar bisa menjadi bank yang mengelola transaksi secara penuh di Whoosh.

"Tapi uang pooling-nya itu di bank China, dan direktur keuangannya juga orang China, jadi kami sudah ketemu," katanya, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]