dapat uang dari google

Hutan belantara fantasi

RUU Perkoperasian, Pinjol 'Ngaku' Koperasi Akan Dipidana 3 Tahun******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menyatakan pelaku praktik koperasiyang menyimpang bakal terancam sanksi pidana hingga 3 tahun. Hal itu akan diatur dalam UU Perkoperasian yang baru sebagai pengganti UU Nomor 25 Tahun 1992.

Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi mengungkapkan regulasi yang ada saat ini hanya memberi wewenang pihaknya untuk menjatuhkan sanksi administratif, seperti teguran dan pencabutan izin, yang tidak menimbulkan efek jera.

"Terkait dengan praktik-praktik koperasi yang menyimpang, pihak-pihak yang 'memakai' koperasi sebagai jubah bisnis padahal praktiknya rentenir, pinjol ilegal, dan sebagainya, bisa terjadi karena di dalam regulasi tidak ada sanksi pidana," ujar Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Aturan serupa juga sudah diterapkan pada sektor lain seperti perbankan dan asuransi

"Kami tentu tidak ingin mengedepankan sanksi pidana sebagai isu utama, tidak. Tapi, isu utamanya adalah jangan sampai orang yang tidak bertanggung jawab hanya menggunakan koperasi sebagai jubah padahal praktiknya bertentangan dengan prinsip koperasi," terangnya.

Dalam RUU perkoperasian, jelas Zabadi, sanksi denda bagi pelaku praktik koperasi menyimpang diusulkan berkisar Rp1 miliar hingga Rp3 miliar dan sanksi pidana berkisar 1 tahun hingga 3 tahun. Adapun hukuman terberat akan dijatuhkan pada pelaku yang menyalahgunakan nama koperasi.

Bentuk LPS Koperasi

Pada kesempatan yang sama, Zabadi juga mengungkap usul pembentukan lembaga penjaminan simpanan (LPS) bagi koperasi simpan pinjam (KSP) dalam RUU Perkoperasian.

Menurut Zabadi, keberadaan LPS koperasi akan mencerminkan komitmen esensial dari negara untuk melindungi simpanan anggota koperasi dan menempatkan KSP setara dengan lembaga keuangan lain.

Tahun ini saja, sambung Zabadi, sudah terungkap delapan koperasi simpan pinjam (KSP) bermasalah yang menimbulkan kerugian masyarakat karena gagal bayar hingga Rp26 triliun.

Delapan koperasi tersebut terdiri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda dan KSP Timur Pratama Indonesia.

Dengan memiliki lembaga penjaminan, simpanan anggota bisa terlindungi. Adapun mekanisme penjaminannya saat ini masih digodok.

"Kami masih akan mematangkan kembali terkait LPS ini," ujarnya.

RUU perkoperasian sendiri merupakan kelanjutan dari putusan MK yang membatalkan UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Menurut Zabadi, ruu ini bersifat mendesak dan dibutuhkan untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992 yang sudah out of datedlantaran sudah berusia 30 tahun.

Ia menargetkan pembahasannya dengan DPR bisa dilakukan awal tahun depan. Pasalnya, meski tidak masuk Prolegnas 2023, ruu ini bersifat kumulatif terbuka alias dapat diajukan berdasarkan kebutuhan.

"Kami harapkan di awal 2023 kami sudah bisa masuk (pembahasan dengan DPR)," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Cara Buat SKCK Online untuk Daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022******

Rekrutmen Bersama BUMNBatch 2 telah dibuka selama tujuh hari, mulai dari 1-7 Desember 2022.

Calon pendaftar yang akan melamar diminta untuk memenuhi persyaratan, salah satunya melampirkan dokumen SKCK dari kepolisian. Berikut cara buat SKCK untuk daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Cara Buat SKCK sebagai Syarat Daftar Rekrutmen BUMN 2022

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) merupakan salah satu dokumen persyaratan yang wajib diunggah saat mendaftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022.

Mengutip situs Rekrutmen Bersama FHCI BUMN, calon peserta yang memiliki SKCK bisa upload dokumen tersebut dalam format PDF berukuran file maksimal 500kb.

SKCK memiliki masa berlaku selama 6 bulan sejak penerbitannya. Apabila sudah melewati tanggal, maka Anda perlu mengurus perpanjangan atau membuat SKCK baru.

Sama halnya bagi pelamar kerja yang belum memiliki SKCK, dapat segera mengajukan permohonan pembuatan SKCK di polsek/polres sesuai domisili.

Permohonan pembuatan SKCK pun kini dapat dilakukan secara online. Berikut syarat dan cara membuat SKCK secara online.

Syarat Membuat SKCK Online

Melansir dari situs resmi SKCK Polri, berikut persyaratan membuat SKCK online.

• Fotokopi KTP dengan menunjukkan KTP asli, atau identitas lain bagi yang belum memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP
• Fotokopi Paspor (khusus untuk pengurusan di Mabes Polri dan Polda)
• Fotokopi Akta Lahir (Surat Kenal Lahir, Ijazah, Surat Nikah)
• Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
• Dokumen sidik jari dan rumus sidik jari yang diambil dari Polsek/Polres
• Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar dengan latar belakang merah, berpakaian sopan, tampak muka. Bagi pemohon yang mengenakan jilbab, pasfoto harus tampak muka secara utuh
• Siapkan biaya pembuatan SKCK sebesar Rp30 ribu

Cara Membuat SKCK Online Baru

Berikut cara membuat SKCK online yang perlu diperhatikan, beserta cara pembayarannya.

1. Buka situs resmi Polres SKCK online https://skck.polri.go.id/
2. Pilih menu "Form Pendaftaran" di pojok kanan atas
3. Pada kolom "Jenis Keperluan" klik jenis keperluan untuk mengurus SKCK
   Pilih kesatuan wilyah untuk pembuatan dan pengambilan SKCK
4. Isi alamat lengkap
5. Kemudian pilih metode pembayaran tunai atau menggunakan BRIVA (virtual account Bank BRI)
6. Selanjutnya isi data pribadi seperti nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, status perkawinan, dan lainnya
7. Lanjut upload foto 4X6 sesuai yang telah ditentukan
8. Lengkapi form hubungan keluarga, pendidikan, perkara pidana, ciri fisik, lalu unggah lampiran dokumen
9. Lampirkan rumus sidik jari yang telah didapatkan di kantor Polres sesuai domisili
10. Setelah itu, pemohon akan mendapatkan bukti pendaftaran dan nomor pembayaran online dengan virtual account Bank BRI atau pembayaran tunai di loket
11. Kemudian datang ke kantor satuan wilayah yang sudah dipilih sebelumnya pada form untuk menyerahkan bukti pembayaran.

Meskipun pengajuan SKCK ini dapat dilakukan secara online, namun ada syarat yang mengharuskan pemohon tetap menuju ke kantor Polsek/Polres, yaitu: 1) untuk pengambilan rumus sidik jari dan 2) pengambilan dokumen SKCK fisik yang sudah selesai dibuat.

Demikian cara membuat SKCK online untuk melamar kerja BUMN 2022. Semoga bermanfaat.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Kronik Ultraman

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Jiang Pingchuan Su Yan

Elon Musk Minta Eks CEO Kripto FTX Dipenjara Karena Bawa Kabur Rp48 T******

Bos Twitter Elon Muskmeminta eks CEO FTX Sam Bankman-Fried harus dipenjara imbas kebangkrutan bursa kripto tersebut dan diduga melarikan uang pengguna hingga Rp48,36 triliun.

Sebelumnya, kebangkrutan FTX dilaporkan membuat sedikitnya US miliar atau setara Rp15,6 triliun dana investor menguap. Lebih lanjut , FTX diklaim punya utang sebesar US,1 miliar atau setara Rp48,63 (asumsi kurs Rp15.688 per dolar AS) kepada 50 kreditur terbesarnya.

"Setuju. Mari beri dia (Bankman-Fried) batas waktu pendewasaan di rumah besar dan melanjutkan semuanya," cuit Musk di Twitter.

Menurut pengacara dan mantan jaksa federal Renato Mariotti, Bankman-Fried harus waspada dengan ancaman penjara imbas kasus kebangkrutan bursa kripto miliknya tersebut.

"Sepertinya ada kasus penipuan di sini. Jika saya mewakili Bankman-Fried, saya akan memberitahu dia bahwa harus sangat peduli dengan ancaman hukuman penjara. Itu harus menjadi perhatian utama baginya," kata Mariotti kepada CNBC International, Senin (5/12).

Menurutnya, jaksa harus membuktikan bahwa Bankman-Fried atau rekannya telah melakukan penipuan dan tindak kriminal. Namun, saat ini Bankman-Fried tampak tidak peduli dengan potensi hukuman yang bakal menjeratnya.

Sejatinya, eks Bos FTX itu bisa menghadapi sejumlah tuntutan potensial, baik perdata maupun pidana. Selain itu, Bankman-Fried juga berpeluang menerima tuntutan pribadi dari jutaan kreditur FTX yang mengalami kerugian.

Richard Levin selaku pengacara di firma hukum Nelson Mullins mengatakan ada tiga ancaman hukum berbeda dan mungkin akan dijatuhkan bersamaan terhadap Bankman-Fried.

Pertama, potensi ancaman hukuman tindakan kriminal yang dilayangkan Departemen Kehakiman AS untuk potensi pelanggaran pidana terhadap undang-undang sekuritas hingga undang-undang penipuan bank. Di luar tuntutan pidana, Bankman-Fried berpotensi menghadapi tindakan penegakan sipil. Menurut Levin, Securities Exchange Commission (SEC) dan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) bisa memproses tuntutan kerugian sipil tersebut.

"Di tingkat ketiga, ada juga banyakclass actionyang bisa dibawa, jadi ada beberapa tingkat paparan potensial untuk para eksekutif yang terlibat dengan FTX," pungkas Levin.

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi dimensi

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat******

Forum Human Capital Indonesia (FHCI) Kementerian BUMNmembuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Rekrutmen ini merupakan lowongan kerjauntuk lebih dari 890 posisi di lebih dari 30 perusahaan pelat merah.

Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 berlangsung pada 1-7 Desember 2022. Sebelumnya, FHCI pernah membuka Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 1 pada April 2022.

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

• Warga Negara Indonesia (WNI).
• Usia maksimal per 1 Desember 2022, yaitu Diploma III: 27 tahun, Sarjana/Diploma IV: 30 tahun, dan Pascasarjana: 35 tahun
• IPK minimal 2,75
• Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia
• Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba.
• Dokumen SKCK dari Kepolisian jika ada.
• Sertifikasi pelatihan yang sesuai dengan kompetensi dan rekomendasi pengalaman kerja jika ada.
• Rekomendasi berprestasi di bidang olahraga, seni, digital creatorataustart upjika ada.

Ketentuan Umum

Berikut ketentuan umum Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

• Pelamar hanya boleh mendaftar satu posisi di BUMN.
• Rekrutmen tidak dipungut biaya. Jika ada yang meminta biaya, harap lapor ke FHCI.
• Pendaftaran hanya melalui rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Seleksi dilakukan onlinedan pengumuman hasil seleksi hanya di rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• Pelamar menanggung biaya akomodasi dan transportasi masing-masing selama proses rekrutmen.
• Pelamar wajib melakukan registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id.
• FHCI berhak menetapkan kandidat yang memenuhi kualifikasi di setiap tahapan seleksi.
• Hasil keputusan FHCI bersifat final, mengikat, dan tidak dapat diganggu gugat.
• Masa registrasi online pada 1-7 Desember 2022.

Lihat Juga : Rekrutmen Bersama BUMN Siap Dibuka di 30 Perusahaan

Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Ilustrasi. Jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2 (Foto: Safir Makki)

Berikut jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Tahap 1: Registrasi online

Berlangsung pada 1-7 Desember 2022

2. Pengumuman Tahap 1

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

3. Tahap 2: Tes Online Tahap 1

Berlangsung pada 21-28 Desember 2022. Tes online berupa tes kompetensi dasar dan AKHLAK.

4. Pengumuman Tahap 2

Berlangsung pada Desember 2022 (tanggal pasti belum ditentukan)

5. Tahap 3: Tes Online Tahap 2

Berlangsung pada 8-10 Januari 2023. Tes onlineberupa tes bahasa Inggris.

6. Pengumuman Tahap 3

Berlangsung pada Januari 2023.

7. Tahap 4: TKB, Wawancara, dan MCU

Berlangsung pada 20-28 Januari 2023. Tahap 4 terdiri dari Tes Kemampuan Bidang (TKB), wawancara, dan medical check up(MCU) yang dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing BUMN.

8. Pengumuman Final Calon Pegawai BUMN

Berlangsung pada Januari 2023 (tanggal pasti belum ditentukan)

9. Inagurasi

Berlangsung pada 31 Januari 2023

Perlu diketahui, seluruh jadwal ini dapat berubah berdasarkan keputusan Panitia Rekrutmen dan Seleksi FHCI. Jika ada perubahan, peserta akan diberitahu.

Tata Cara Melamar

Berikut tata cara melamar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Pelamar melakukan registrasi online di rekrutmenbersama.fhcibumn.id sesuai petunjuk pendaftaran.
2. Pelamar wajib memiliki email pribadi dan nomor handphone(hp) yang aktif selama seleksi. Dilarang menggunakan emailorang lain.
3. Pelamar tidak dapat mengubah data dan dokumen yang sudah dikirim.
4. Dokumen wajib pendaftaran terdiri dari foto profil, Kartu Tanda Penduduk (KTP), ijazah atau Surat Keterangan Lulus (SKL), dan transkrip nilai. Jika ada dapat sertakan juga Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dokumen lain seperti sertifikat pelatihan, dan surat rekomendasi.

Alur Registrasi Online

Berikut alur registrasi online Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2.

1. Registrasionlinedi rekrutmenbersama.fhcibumn.id, lalu aktivitasi akun yang dikirimkan ke email.
2. Lengkapi CV dan dokumen persyaratan di menu 'Daftar Riwayat Hidup'.
3. Pilih posisi yang diinginkan.
4. Tunggu informasi selanjutnya dari FHCI mengenai proses dan tahapan seleksi.

Lihat Juga : Syarat Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2

Demikian jadwal daftar Rekrutmen Bersama BUMN 2022 Batch 2. Semoga membantu.

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

Partai Buruh Tolak Mentah******

Partai Buruh menolak sikap Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy yang menyetujui usulan pengaturan dan pengurangan jam kerja untuk mengurangi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Partai Buruh juga menyebut Muhadjir menyepakati sistem no work no pay, atau buruh hanya mendapat upah sesuai dengan jam kerja. 

"Menteri PMK sebaiknya tidak berkomentar soal no work no pay, karena tidak memahami pokok persoalan," ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (3/12). Ia juga menyatakan no work no paytidak dikenal dalam perundang-undangan di Indonesia.

Pertama, menurutnya, karena bertentangan dengan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kedua, upaya untuk menghindari PHK telah diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan, seperti mengurangi shift kerja, merumahkan, atau mengurangi jam kerja tanpa pemotongan upah. 

Ketiga, karena usulan ini merugikan buruh.

Said mengatakan upah buruh yang diterima sekarang masih kurang. Belum lagi jika dikurangi imbas sistem 'no work no pay'.

Sebelumnya usulan no work no pay ini sempat dilontarkan Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menaker, Selasa (8/11) lalu.

"Saat ini kan undang-undang kita menyatakan 40 jam seminggu. Untuk mengurangi jumlah PHK supaya fleksibilitas itu ada dengan asas no work no pay pada saat tidak bekerja," katanya,

Kemudian pada pekan ini, Muhadjir setuju dengan usulan pengaturan jam kera jika pengusaha dan pekerja sepakat. Muhadjir juga mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di kantornya, Kamis (1/12).

Saat itu Muhadjir tidak melontarkan istilah no work no pay.

Muhadjir mengatakan kini pihaknya tengah meminta Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk membuat payung hukum terkait kesepakatan tersebut. Selain itu, Ia juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.