situs web togel terpercaya

Sistem memasak Shaolin

admin jarwo rtp

2 Menteri Jokowi Keroyokan 'Serang' Tom Lembong Imbas Kritik Nikel******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Pandjaitan ramai-ramai menyerang balik Co-captain 2 Timnas AMIN Thomas Lembong soal hilirisasi nikel dan kendaraan listrik.

Kedua menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini geram dengan pernyataan pria yang akrab disapa Tom itu, khususnya mengenai hilirisasi nikel di dalam negeri yang dinilai ugal-ugalan sehingga membuat harga nikel dunia anjlok.

Luhut menilai Tom, yang juga seorang mantan menteri perdagangan dan mantan kepala BKPM, berbohong atas pernyataan bahwa harga nikel anjlok akibat gencarnya pembangunan smelter di Indonesia, yang termasuk program hilirisasi pemerintahan Jokowi.

"Oke, Anda intelektual. Tapi karakter Anda menurut saya enggak bagus," sambungnya.

Luhut menegaskan harga nikel perlu dilihat dalam bentuk data panjang, misal sepuluh tahun terakhir.

Ia menyebut siklus dari komoditas naik dan turun, mulai dari batu bara, nikel, hingga emas. Namun, Luhut menyebut harga nikel dunia sekarang menyentuh Rp15 ribu, lebih bagus dari periode 2014-2019 yang hanya Rp12 ribu.

"Jadi saya enggak ngerti bagaimana Tom Lembong memberikan statement seperti ini," kata dia.

Luhut juga menyoroti pernyataan Tom terkait lithium ferro phosphate (LFP). Pasalnya, LFP menjadi andalan Tom saat menyerang program hilirisasi nikel di rezim Jokowi.

Tom menyebut negara luar sudah mulai meninggalkan nikel Indonesia untuk menggarap baterai mobil listrik dan beralih ke LFP. Luhut menegaskan apa yang dikatakan eks menteri perdagangan itu tidak benar.

"Tidak benar pabrik Tesla di Shanghai menggunakan 100 persen LFP untuk mobil listriknya. Mereka masih tetap menggunakan nikel based baterai. Jadi, seperti suplai nikel based baterai itu dilakukan oleh LG Korea Selatan untuk model mobil listrik yang diproduksi Tesla di Shanghai," jelasnya.

Setali tiga uang, Bahlil pun menuding Tom melakukan kebohongan publik. Ia menampik pernyataan Tom bahwa mobil listrik Tesla tak lagi menggunakan baterai kendaraan listrik berbahan baku nikel.

Bahlil mengatakan Tesla memang menggunakan baterai kendaraan listrik LFP seperti yang disampaikan Tom, tetapi hanya untuk kendaraan standar.

"Apakah benar nikel akan ditinggalkan? Ini adalah kebohongan publik. Kenapa saya katakan demikian? Karena LFP itu hanya dipakai oleh Tesla kepada mobilnya yang standar. Karena kualitas jarak tempuhnya itu lebih bagus ke nikel dan itu Tesla sebagian juga masih memakai bahan baku nikel," katanya dalam konferensi pers Kinerja Investasi 2023, Rabu (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Tom Lembong belakangan ini memang sering mengkritik pemerintahan Jokowi. Kritik ia berikan setelah gabung ke kubu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN).

Kritik salah satunya ia berikan terkait kebijakan hilirisasi nikel yang dilaksanakan Jokowi.

Ia menyebut kebijakan itu sudah menghancurkan harga nikel. Menurutnya, karena kebijakan Jokowi harga nikel di pasar global sudah turun sekitar 30 persen dalam 12 bulan terakhir.

Kejatuhan harga tersebut katanya dipicu gencarnya pembangunan smelter. Ia memperkirakan kejatuhan harga itu akan berlanjut karena stok nikel di dunia mengalami surplus yang terbesar sepanjang sejarah karena kebijakan Jokowi.

Lihat Juga : Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

"Jadi dengan begitu gencarnya dibangun smelter di Indonesia, kita membanjiri dunia dengan nikel. Harga jatuh, terjadi kondisi oversupply," ujar Lembong.

Tak hanya menjatuhkan harga, Tom juga menjelaskan karena pemerintah begitu militan dan konfrontasional terhadap nasabah luar negeri, hal itu membuat mereka ketakutan. Ini membuat Indonesia kehilangan kepercayaan dan mencari opsi lain untuk membuat baterai mobil listrik.

"Akhirnya mereka cari opsi lain, mereka bikin formulasi bahan baterai yang tidak menggunakan nikel," kata dia lebih lanjut.

Lembong lantas mencontohkan Tesla yang tidak menggunakan nikel untuk bahan baku baterai mobil listriknya.

"Jadi 100 persen dari semua mobil Tesla yang dibuat di Tiongkok menggunakan baterai yang mengandung 0 persen nikel, dan 0 persen kobalt. Jadi baterainya lithium iron phosphate (LFP). Jadi pakai besi, pakai fosfat, masih tetap pake lithium, tapi sudah tidak lagi pakai nikel, tidak lagi pakai kobalt," tutur dia.

Lihat Juga : Luhut Tuduh Tom Lembong Bohongi Anies-Cak Imin: Intelektual Meragukan

(del/agt)

Istri saya adalah seorang kepala suku

kapan jam gacor slot pragmatic

Diskon 20% Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau belanja makin hemat di Transmart? Bisa banget kalau bayar belanjaannya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Soalnya belanja dengan metode pembayaran tersebut, pembeli bisa otomatis dapat diskon 20 persen. Belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Produk Harian di Transmart Full Day Sale Diskon 20%, Hemat Banget

Supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan Anda sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi up to50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgrade akun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang diskon loh. Mulai dari produk segar, kebutuhan rumah tangga, furnitur, barang elektronik, sampai sepeda listrik dijamin bakal diskon.

Lengkap banget kan produknya. Yuk, siap-siap pergi belanjaan ke Transmart hari, ya!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]

Laksamana Gadis Siru

kuburan 2d bergambar

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Kerajaan Dao

erek2 83

Benarkah Food Estate Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Lihat Juga : Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Ruang tamu iblis

cicilan bukalapak

Puan Cs Bakal Dapat Pelayanan Spesial Saat Naik KA dan Whoosh******

Jakarta, CNN Indonesia--

DPR RI bakal mendapatkan pelayanan spesial dari PT Kereta Api Indonesia(KAI) dan PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC).

Pelayanan spesial ini tertuang dalam penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan Sekretaris Jenderal DPR RI dengan KAI dan KCIC. Pemberian pelayanan dalam bentuk protokoler ini berlaku selama 2024-2025.

"Yang pasti saat ini Kereta Cepat Whoosh menjadi alternatif moda transportasi yang digunakan oleh bapak/ibu anggota DPR, termasuk Bu Puan (Ketua DPR RI Puan Maharani). Jadi, semuanya menggunakan Kereta Cepat Whoosh dan alhamdulillah kita bisa melayani dengan baik, termasuk protokolernya," jelas Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi usai acara di Kompleks DPR RI, Kamis (25/1).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek Hartantyo mengatakan pihaknya mengapresiasi dan terima kasih kepada jajaran DPR RI yang mempercayakan keprotokolan anggota parlemen kepadanya. Berbeda dengan KCIC, ini kali kedua KAI bekerja sama dengan DPR RI usai sebelumnya terjadi pada 2020-2021.

Didiek berharap para pimpinan dan anggota DPR RI bisa lebih banyak menggunakan kereta api dalam perjalanan di Pulau Jawa dan Sumatra. Ia menekankan KA ramah lingkungan dan on time.

"Jadi, ini MoU mengenai keprotokolan. Kami kalau ada pimpinan, anggota, atau maupun secara pribadi akan memberitahukan kepada kami. Nanti, pada saat kedatangan, kami akan sambut. Sehingga penyambutan, penyediaan parkir, penyediaan ruang VIP, termasuk pengantaran ke kereta sampai nanti ke tujuan, itu protokolernya kita atur," jelas Didiek.

Sementara itu, Sekjen DPR RI Indra Iskandar menegaskan DPR adalah satu-satunya lembaga tinggi yang menyebutkan dalam undang-undang soal keprotokolan. Indra mengatakan keprotokolan adalah salah satu hak utama anggota DPR yang tertuang dalam UU MD3, yakni UU Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan.

"KCIC (Whoosh) saat ini moda yang sangat membantu banyak anggota dalam mobilitas ke beberapa tempat di Jawa Barat. Sehingga anggota dewan dapat memperoleh kenyamanan dan hak-hak protokoler sebagai pejabat negara," ucap Indra saat sambutan penandatangan nota kesepahaman tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Teknologi sejati tak tertandingi

erek2 cincin

Pemkab Bogor benahi layanan kesehatan agar sesuai standar WHO******

Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor berupaya membebani pelayanan kesehatan sesuai standar Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) dalam hal jumlah ketersediaan tempat tidur rumah sakit.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin di Cibinong, Bogor, Jumat, mengungkapkan Pemerintah Kabupaten Bogor sedang berusaha menambah ketersediaan tempat tidur di seluruh rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta yang saat ini tercatat sebanyak 4.120 unit.

Baca juga: Presiden sebut pembangunan Kantor BPJS lengkapi layanan kesehatan IKN

Karena, rasio ideal sesuai standar WHO yakni 1 tempat tidur/1.000 penduduk. Sehingga, dengan jumlah penduduk 5,4 juta jiwa Kabupaten Bogor membutuhkan sekitar 5.400 tempat tidur.

"Memang belum seimbang dengan rasio jumlah penduduk kita. Masih kurang sekitar 1.250-an tempat tidur agar sesuai dengan standar WHO," ungkapnya.

Burhan menyebutkan, saat ini Kabupaten Bogor memiliki 29 rumah sakit, baik swasta maupun milik pemerintah. Selain itu, terdapat 107 puskesmas, 121 pustu dan 202 poliklinik plus satu cikal bakal RSUD Parung yang baru beroperasi sebagai klinik rawat jalan. Jika dijumlahkan, total ketersediaan tempat tidur lebih dari 4.120 unit.

Baca juga: RSJD Babel-RSJ Kemenkes kerja sama jejaring layanan kesehatan

Ia mengaku, akan memberi kemudahan kepada investor yang ingin mendirikan rumah sakit, maupun fasilitas kesehatan di Kabupaten Bogor.

"Kita akan bantu lah perizinannya. Saat ini, kebutuhan masyarakat akan layanan kesehatan terus meningkat, jadi pemerintah juga harus bersinergi dan kolaborasi dengan pihak swasta untuk memberi layanan kesehatan merata dan berkualitas," kata Burhan.

Menurut dia, dengan semakin mudahnya masyarakat menjangkau layanan kesehatan, juga dapat mewujudkan karsa Bogor Sehat sebagai salah satu visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor.

Baca juga: Indonesia, India akan gelar Forum Bisnis Kesehatan

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024