link untuk main slot

23 di erek erek 917Jutaan kata 32008Orang-orang telah membaca serialisasi

《link untuk main slot》

Bawaslu Surabaya terima dua laporan dugaan politik uang******

Surabaya (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya menerima dua laporan masyarakat soal adanya dugaan praktik politik uang atau money politic, menjelang pelaksanaan tahapan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua Bawaslu Kota Surabaya Novli Bernado Thyssen mengatakan laporan pertama dugaan pelanggaran itu terjadi di wilayah Kecamatan Kenjeran yang dilaporkan oleh salah seorang warga. "Terkait adanya laporan masyarakat soal dugaan politik uang di Kecamatan Kenjeran dilakukan oleh terduga dari tim sukses calon legislatif," kata Novli kepada wartawan di Surabaya setelah meninjau kesiapan tempat pemungutan suara (TPS) di Lindungan Pondok Sosial (Liponsos) Keputih, Selasa.
Berdasarkan hasil laporan dugaan politik uang yang terjadi di Kecamatan Kenjeran memiliki nominal Rp150 ribu. "Satu laporan yang di Kenjeran terkait pembagian Rp150 ribu," ujarnya. Dugaan pelanggaran itu saat ini masih terus didalami oleh Bawaslu Kota Surabaya. "Proses masih melengkapi laporan, tetapi kami tidak hanya menunggu. Kami juga turun ke lapangan untuk menggali informasi lebih jauh," kata dia.
Untuk dugaan pelanggaran kedua, Novli menyebut hal itu diketahui melalui rekaman video yang tersebar di sosial media.
"Video soal dugaan money politik oleh terduga tim sukses inkumben anggota DPRD Surabaya dari salah satu partai peserta pemilu," ujarnya. Bawaslu setempat masih mengumpulkan bukti lainnya untuk memperkuat temuan yang ada. Novli menyatakan jika terbukti melakukan praktik politik uang, maka calon legislatif tersebut bisa dikenai sanksi. "Tentu saja ketika terbukti dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif tentu tidak hanya sanksi administratif tetapi juga ada pidananya. Kalau Administrasi bisa dengan diskualifikasi sebagai calon anggota legislatif, jika yang bersangkutan terpilih juga ditetapkan diskualifikasi selain pidana," ucap dia.
Novli menambahkan dua dugaan pelanggaran pada masa pemilu menjadi atensi dari pihaknya. "Masih laporan, satu laporan dari warga dan satunya masih simpang siur. Jadi masih harus penelusuran, kalau sudah registrasi maka ada waktu 7 tujuh hari memutus persoalan," tuturnya.

Pewarta: Willi Irawan/Ananto Pradana
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkes siapkan PSC 119 guna persiapan kegawatdaruratan saat pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengupayakan persiapan dalam menghadapi kegawatdaruratan di bidang kesehatan saat Pemilu 2024 untuk petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) .

Adapun upaya persiapan tersebut meliputi kesiapan fasilitas layanan kesehatan, tenaga kesehatan dan Public Safety Center (PSC) 119. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Dr. Sumarjaya mengatakan telah menyiapkan fasilitas serta mobilisasi tenaga dan PSC 119.

“Kesiapan kegawatdaruratan saat ini kita mempunyai PSC namanya, jadi merupakan respons cepat, ya. Memberikan respons kepada masyarakat yang membutuhkan dan juga petugas jika terjadi hal yang tidak diinginkan berkaitan dengan kesehatan,” kata Dr. Sumarjaya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Sumarjaya mengatakan, PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan. Saat ini, ujarnya, ada 352 PSC yang membantu penanganan kesehatan dalam kecelakaan atau situasi kritis ini di seluruh Indonesia.

Dia melanjutkan, Kementerian Kesehatan juga mempunyai Emergency Medical Tim (EMT). Tim yang dibentuk untuk memberikan pelayanan medis kesehatan saat kegawatdaruratan kesehatan ini memiliki memiliki 13.000 tenaga cadangan kesehatan (TCK).

Tiap TCK-EMT, ujarnya, memiliki formasi lengkap, termasuk dokter, perawat, tenaga farmasi, tenaga logistik, tenaga administrasi, dan pengemudi ambulans. Saat ini, terdapat 458 TCK-EMT yang telah tersebar di Indonesia.

“Jadi, ini kesiapsiagaan berbasis EMT di mana tenaga kesehatan cadangan ini memiliki formasi lengkap ada dokternya perawatnya dan itu sudah tersebar ke seluruh Indonesia,” lanjut Dr. Sumarjaya.

Dia menambahkan, pada hari pemungutan suara, puskesmas akan buka dengan sistem rujukan. Jika terjadi kegawatdaruratan di tempat pemungutan suara (TPS), masyarakat dapat menghubungi PSC 119.

“Yang merespons cepat di TPS itu nanti adalah 119. Jadi, pertolongan pertamanya jika terjadi kegawatdaruratan, baru nanti akan langsung ke tempat-tempat fasilitas pelayanan kesehatan, apakah nanti itu bisa di puskesmas ataupun ke rumah sakit,” ujarnya.

Dalam pernyataan yang sama, Direktur Pelayanan Kesehatan Primer dr. Obrin Parulian mengatakan, Kementerian Kesehatan menyediakan seluruh bidang kesehatan secara lintas program guna mendukung anggota KPPS dalam menjalankan tugasnya. Khusus Pemilu 2024, ujarnya, layanan kesehatan seperti puskesmas dibuka selama 24 jam dengan mekanisme yang dikoordinasikan bersama untuk pemeriksaan kesehatan.

“Kita juga siagakan seluruh fasilitas layanan kesehatan kalau nanti ada permasalahan di lapangan sudah ada tim dari pusat krisis dan jejaringnya yang siap. Kemudian, kita di puskesmas, di rumah sakit, siap untuk memberikan pelayanan khusus untuk Pemilu ini. Puskesmas pun kita diadakan 24 jam,” kata dr. Obrin.

dr. Obrin menjelaskan, sistem layanan kesehatan saat ini sudah stabil. Kementerian Kesehatan juga sudah memiliki sistem dan melakukan kesiapsiagaan untuk melayani 5.741.127 anggota KPPS yang tersebar di 820.161 TPS.

Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia dr. Nida Rohmawati mengatakan, anggota KPPS dapat menjaga kesehatan dengan menerapkan 4C, yakni cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

“C yang pertama adalah cukup tidur minimal 6-8 jam sehari. C yang kedua cukup minum 6-8 gelas setiap hari karena dehidrasi kekurangan minum itu menjadi faktor risiko terjadinya kesakitan dan kematian. C yang ketiga cukup makan jangan hanya makan snack tapi lupa makan. C yang keempat adalah cukup olahraga, minimal olahraga 30 menit sehari,” kata Nida menjelaskan.

Dia juga menganjurkan untuk tidak terlalu banyak mengkonsumsi kafein dan minuman manis serta tidak mengkonsumsi minuman beralkohol dan minuman berenergi.

Baca juga: Kemenkes pastikan fasyankes siaga 24 jam saat pemilu

Baca juga: Akses ke empat TPS di Tangerang terendam banjir

Baca juga: Jokowi dan Iriana mencoblos di TPS 10 Gambir

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Polri benarkan terima laporan polisi terhadap Connie Rahakundini******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Penerangan Umum (Kabagpenum) Divisi Humas Polri Kombes Pol. Erdi A Chaniago membenarkan adanya laporan polisi terhadap Connie Rahakundini yang diterima SPKT Bareskrim Polri. "Iya benar ada laporan tersebut ke Bareskrim Polri," kata Erdi di Jakarta, Selasa. Erdi menyebut laporan polisi tersebut tercatat dengan nomor LP/B/52/II/2024/SPKT/BARESKRIM POLRI, dengan pelapor Rosan Perkasa Roeslani. Rosan diketahui sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. Adapun dugaan tindak pidana yang dilaporkan terkait pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong, merujuk pada ucapan Connie dalam video di kanal YouTube "Kanal Anak Bangsa".
Dalam laporan tersebut, Connie diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah dan berita bohong yang menyesatkan sebagaimana dimaksud Pasal 45 ayat (4) juncto Pasal 27A UU Nomor 1 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP dan/atau Pasal 14 dan Pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946. Dengan adanya laporan polisi yang diterima SPKT Bareskrim Polri, kata Erdi, selanjutnya penyidik Bareskrim Polri akan meneliti terlebih dahulu. Kemudian, pelapor dan terlapor akan dimintai keterangan. "Proses laporan selanjutnya akan diteliti oleh penyidik dan setelahnya akan meminta klarifikasi dari pelapor dan terlapor," kata Erdi. Terpisah, Otto Hasibuan selaku tim hukum Rosan menyebut laporan polisi tersebut telah dilayangkan oleh pihaknya Senin (12/2). Alasannya melaporkan karena ada ucapan terlapor Connie yang diduga mencemarkan nama baik Rosan.
"Karena merasa bahwa adanya ucapan-ucapan, dugaan perbuatan pidana dan pencemaran nama baik terhadap Pak Rosan dengan kata-kata yang ada di dalam video-video atau medsos yang ada," kata Otto.

Baca juga: Ketua MPR ingatkan TNI, Polri dan pemda siap siaga saat pemilu

Baca juga: Polri sebut pemungutan suara di TPSLN berjalan lancar

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：akulaku limit kredit、fortune slot 88 penipu、bo gacor

Terkait：dwv138、cara memasukan saldo dana ke slot、voucher tokopedia、superfun99、situs slot 2022、link game slot gacor、bandar47、cara pembayaran 360kredi、rog777 co、mega288 demo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：situs slot paling aman（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

pinjam uang 200 ribu online

kampusBacaan TerkaitMore+

dunia fantasi yang hilang

cara dapat uang 1 milyar gratis tanpa modal

Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK******

Jakarta (ANTARA) - Para tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) Lokasi Khusus (Loksus) 901 Rutan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Tahanan sebagai warga negara berhak untuk memilih dalam pemilihan umum," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu.

Ali menerangkan TPS Lokasi Khusus itu akan memfasilitasi pemungutan suara untuk 67 tahanan KPK yang ditahan di Rutan KPK cabang Gedung Merah Putih, Rutan C1 KPK dan Rutan KPK Pomdam Jaya Guntur.

Pencoblosan di TPS Loksus 901 itu berlangsung pada pukul 07.00 WIB dan selesai pukul 09.00 WIB.

Sedangkan 8 tahanan KPK lainnya yang ditahan di Rutan KPK Puspom AL Jakarta Utara akan menggunakan hak pilihnya di tps terdekat.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (dpt) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: KPK fasilitasi tahanan coblos surat suara di rutan

Baca juga: Tiga capres-cawapres akan sampaikan gagasan antikorupsi di hadapan KPK

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Raja Makanan

situs gacor slot terpercaya

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Surgawi Bintang Kutub

situs situs slot gacor

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Mall League of Legends dari Dunia Lain

rumahduit slot

SBY mencoblos di TPS 16 Kelurahan Ploso Pacitan******

Pacitan, Jatim (ANTARA) - Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan hak suaranya dengan mencoblos lima surat suara (satu surat suara Pilpres dan empat surat suara Pileg) di TPS 16, Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Rabu.

SBY mengaku ini kali pertama dia menggunakan hak suara di Tanah Kelahirannya, Pacitan, sejak era pemilihan langsung yang telah berjalan di Indonesia sejak 2004.

"Kali ini saya mencoblos di kampung halaman (Pacitan). Ini Kelurahan Ploso, waktu saya masih remaja saya tinggal di Ploso juga. Dan karena sekarang ini dengan dibangunnya Museum dan Galeri SBY*ANI, saya mondar-mandir Jakarta-Pacitan, Jakarta-Pacitan, maka saya niati untuk Pemilu ini saya mencoblos di kampung halaman Pacitan," kata SBY usai menggunakan hak suaranya di TPS 16 Kelurahan Ploso, Kecamatan Pacitan.

SBY tidak datang sendirian. Ia tampak dibarengi putra bungsunya yang juga Wakil Ketua DPP Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono beserta istri, Siti Rubby Aliya Rajasa.

SBY dan rombongan tiba di lokasi pemungutan suara TPS 16 sekitar pukul 09.15 WIB, disambut Bupati Pacitan, Indrata Nur Bayuaji, Dandim 0801/Pacitan, Letkol Inf. Roliyanto, Kapolres Pacitan, AKBP Agung Nugroho dan jajaran kelompok panitia pemungutan suara Kelurahan Ploso.

Kedatangan SBY menarik perhatian masyarakat, calon pemilih yang lebih dulu antre menunggu giliran mencoblos.

Tak sedikit yang berusaha memanfaatkan kesempatan itu untuk bersalaman dengan presiden ke-6 RI kelahiran Pacitan yang menjadi kebanggaan warga di daerah berjuluk Kota 1001 Goa tersebut.

SBY, Ibas, Rubby Aliya dan Bupati Indrata sempat duduk di kursi tunggu pemilih. SBY kemudian dipanggil petugas PPS untuk mengambil surat suara, disusul Ibas, Rubby Aliya dan Indrata.

Keempatnya kemudian mencoblos di empat bilik suara yang disediakan di TPS 16.

Usai mencoblos, SBY menyampaikan kegembiraan dan rasa syukurnya, karena tahapan Pemilu 2024 sudah sampai pada puncaknya, yakni pemungutan dan perhitungan suara.

Dia juga mengaku senang akhirnya bisa menggunakan hak pilih di Tanah Kelahirannya, Pacitan.

Sebelumnya, sejak pemilihan umum secara langsung pertama kali digelar pada 2004, dimana ia terpilih dalam kontestasi pilpres kala itu, SBY dan keluarga memilih di TPS sekitar rumah tinggalnya, di Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pada Pemilu 2009, 2014 dan 2019 pun SBY masih mencoblos di tempat yang sama.

Kali ini, di Pemilu 2024, SBY memutuskan menggunakan hak pilih di Pacitan dengan alasan/pertimbangan aktivitasnya yang kerap kali bolak-balik Jakarta (Cikeas) - Pacitan, semenjak berdirinya Museum dan Galeri SBY*ANI di Kota Pacitan.

Ia pun berharap, seluruh rangkaian Pemilu 2024 berjalan aman dan damai, hingga tahapan pascacoblosan, menuju proses rekapitulasi suara di tingkat daerah-daerah hingga nasional.

"Kita berdoa semoga rangkaian dari pemilihan umum ini berjalan secara aman dan damai. Kalau ada keberatan satu dan lain hal, ada mekanismenya, ada aturan yang telah diatur oleh Undang-undang. Dengan demikian, harapan rakyat, saya kira juga harapan kita semua, ke depan kita jaga keamanan, ketertiban dan kedamaian," kata SBY menitipkan pesan politiknya kepada awak media.

SBY sekali lagi menekankan harapannya, agar situasi yang baik ini (kerukunan, aman dan damai) bisa tetap dipertahankan hingga seluruh rangkaian Pemilu 2024 selesai.
Baca juga: SBY terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Pacitan
Baca juga: SBY minta dukungan warga Jember agar Demokrat kembali ke pemerintahan
Baca juga: AHY : Perbedaan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa

Nian Jingui

petir88

Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir******

Tangerang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merekomendasikan adanya pemungutan dan pencoblosan ulang pada masing-masing tempat pemungutan suara(TPS) yang terdampak bencana banjir.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Tangerang, Rabu mengatakan bahwa rekomendasi itu diberikan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, seperti kerusakan atau kehilangan surat suara pemilu.

"Biasanya akan ada pemungutan susulan, ini sebagai langkah antisipasi," katanya.

Menurut dia, bencana banjir merupakan fenomena alam yang sulit diprediksi. Meski demikian Bawaslu dan KPU sudah melakukan pemetaan dari indeks kerawanan pemilu.

"Untuk pemungutan suara ulang tidak dapat dilaksanakan pada hari yang sama," ujarnya.

Dia mengaku, pihaknya telah mendapat informasi rekomendasi dari Bawaslu Kota Tangerang Selatan ada beberapa TPS yang terpaksa harus dilakukan pemungutan suara susulan.

Seperti terjadi di TPS yang ada di kawasan Puri Bintaro Indah, karena memang sempat mundur lantaran banjir. Namun, beranjak siang genangan surut.

"Alhamdulillah sudah surut, mulai pada berdatangan," kata dia.

Diketahui, ada sebanyak beberapa TPS di wilayah Tangerang Selatan terdampak bencana banjir akibat hujan deras yang terjadi pada Rabu (14/02) dini hari.

Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie pun langsung meninjau lokasi tempat pemungutan suara yang terendam banjir tersebut.

"Saya mendapatkan laporan di wilayah Pondok Aren ada kurang lebih 16 TPS yang harus ditunda," katanya.

Menurutnya, genangan banjir meluap dari aliran kali yang berada di belakang pemukiman sekitar. Ada satu sisi sungai belum diturap itu segera diprogramkan di Tahun Anggaran 2024 ini.

"Kurang lebih 200 meter tapi di luar itu saya minta perbaikan pondasi-pondasi dari tanggul karena dikhawatirkan terjadi rembesan-rembesan air," ujarnya.

Untuk menangani hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangsel mengerahkan petugas BPBD dan sejumlah peralatan pompa menyedot air.
Baca juga: KPU Jaktim beri tambahan waktu pencoblosan bagi TPS terdampak banjir
Baca juga: KPU Jakarta sebut 18 TPS lakukan pemilihan susulan karena banjir
Baca juga: 34 TPS di Kota Tangerang terdampak banjir

Kembali ke dunia roh

pinjam gampang

Tahanan KPK gunakan hak pilih di TPS 901 Rutan KPK******

《link untuk main slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，paito oregonHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link untuk main slot》bab terbaru。