pinjaman online 5 menit cair

Ratu Pingwang

DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini******

Komisi VI DPRmemanggil PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku manajemen proyek Meikarta untuk memberikan penjelasan terkait gugatan yang dilayangkan kepada sejumlah konsumen.

Pemanggilan ini diumumkan oleh Komisi VI DPR Andre Rosiade melalui akun sosial media twitternya @andre_rosiade.

"Komisi VI DPR RI memanggil manajemen Meikarta hari ini untuk meminta penjelasan terkait gugatan senilai Rp56 miliar yang dilayangkan kepada konsumen," tulis Andre dalam unggahan akun tersebut, Rabu (25/1).

"Acara: Pembahasan mengenai aspirasi dari konsumen pengembang pembangunan apartemen Meikarta (PT Mahkota Sentosa Utama)," tulis DPR RI.

Sebelumnya, sebanyak 18 orang pengurus dan anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) mengikuti sidang perdana kasus pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa, 24 Januari 2023.

Kedelapan belas konsumen Meikarta itu digugat secara perdata oleh anak perusahaan PT Lippo Cikarang Tbk, yaitu PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta.

PT MSU menggugat ke-18 orang konsumen Meikarta senilai total Rp56 miliar dengan alasan pencemaran nama baik dan merugikan perusahaan

Gugatan yang dilayangkan PT MSU terdaftar sejak 26 Desember 2022 dengan Nomor Perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Abadi

BPKH Bongkar Hitung******

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.

Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.

Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.

Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

BPKH Bongkar Hitung******

Ketua Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah mengungkapkan jika pemerintah bersikukuh mengalokasikan penggunaan nilai manfaat serupa dengan tahun lalu, maka besar peluang pada 2025 dana nilai manfaat akan habis.

Menurutnya, nilai manfaat ini didapatkan dari pertumbuhan aset akibat penundaan keberangkatan haji pada 2020-2021 karena pandemi Covid-19. Pertumbuhan aset ini mencapai Rp20 triliun. Sementara, total dana haji yang dikelola adalah Rp167 triliun.

Ia menjelaskan jika nilai manfaat yang digunakan tahun ini serupa tahun lalu dengan jumlah jemaah yang berangkat sekitar 200 ribu, maka butuh sekitar Rp12 triliun diambil dari nilai manfaat.

"Kemudian di 2023 asumsi (jumlah jemaah) dua kali lipat, yang dialokasikan maka Rp12 triliun. Maka otomatis mengambil simpanan yang dipupuk sebesar Rp12 triliun, maka saldonya itu relatif di kisaran Rp3 triliun," sambungnya.

Sisa dana dengan kisaran Rp3 triliun ini akan dialokasikan untuk keberangkatan jemaah pada 2024. Fadlul mengasumsikan jika tidak ada perubahan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka akan terjadi kekurangan sebesar Rp9 triliun.

"Asumsi tanpa ada kenaikan BPIH maka artinya 2024 dengan biaya (nilai manfaat) sebesar Rp12 triliun, ada sekitar Rp9 triliun yang diambil dari dana pokok pengelolaan yang selama ini dikelola. Ini dengan asumsi memasukkan semua nilai manfaat tahun berjalan," ucap Fadlul.

Ia mengakui bahwa saat ini kondisi keuangan BPKH dalam taraf relatif aman. Sebab, rasio likuiditasnya mencapai 2,2 kali biaya perjalanan ibadah haji (PIH) atau 0,2 lebih tinggi dari batas minimum yang ditetapkan.

"Secara finansial keuangan haji yang dikelola BPKH saat ini mendapatkan rasio likuiditas yang ditentukan, artinya biaya pemberangkatan haji dapat dicover 2 kali yang diwajibkan," tegasnya.

Sebelumnya, Fadlul mengungkapkan potensi habisnya nilai manfaat yang ditabung sepanjang 2020-2021 jika pemerintah sepakat tak menaikkan biaya haji tahun ini.

Ia memperkirakan dengan asumsi persentase seperti tahun lalu yaitu 60 persen nilai manfaat dan 40 persen biaya perjalanan ibadah haji (Bipih), maka dana yang dikelola bakal habis pada 2025.

"Kalau kita hitung berdasarkan hitungan kita, kalau memang kita harus memenuhi asumsi Bipihnya itu nilainya sama kayak tahun lalu, itu kita hitung, simpanan hasil investasi yang kita dapatkan akibatkan tidak berangkat dari 2020-2021 akan tergerus dan akan habis di 2025," kata Fadlul di Jakarta Pusat, Selasa (24/1).

[Gambas:Video CNN]

produser superstar

Ma'ruf soal Usul Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta: Subsidi Terlalu Besar******

Wakil PresidenMa'ruf Amin menegaskan subsidi biaya hajisaat ini terlalu besar, mencapai sekitar 59 persen. Oleh karena itu, ia menilai perlu ada penyesuaian biaya haji.

Karena subsidinya terlalu besar, kata Ma'ruf, maka hasil optimalisasi dari pengembangan dana haji itu menjadi terambil banyak untuk mensubsidi.

"Saya kira kemarin itu subsidi yang diberikan kepada ongkos haji itu terlalu besar, 59 persen, " katanya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (25/1).

Ma'ruf menjelaskan sistem subsidi saat ini tidak bisa dibiarkan. Pasalnya, dana pokok haji akan terambil dan berdampak pada jemaah haji tahun-tahun berikutnya yang terancam tidak akan mendapatkan subsidi.

"Perlu ada penyesuaian harga, yang kalaupun itu disubsidi, tidak membuat kemudian terhentinya subsidi itu nanti," sambungnya.

Namun, Ma'ruf tidak menegaskan berapa jumlah penyesuaian biaya haji yang ideal dalam hitungannya.

Ia juga tidak mempermasalahkan usul Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang ingin menaikkan biaya haji yang ditanggung jemaah naik dari Rp39,8 juta pada 2022 menjadi Rp69 juta pada 2023. Ini berarti, 70 persen biaya akan ditanggung jemaah, sisanya disubsidi.

Menurut Ma'ruf, usul penyesuaian atau kenaikan biaya haji tersebut belum final dan masih akan didiskusikan dengan DPR. Ia menegaskan jika memang harus disubsidi, jangan sampai merugikan calon jemaah haji lain.

"Tapi kalau subsidi model seperti kemarin, memang membahayakan. Subsidinya terlalu besar sampai 59 persen. Saya harap bisa ketemu besaran yang lebih rasional, yang bisa dipahami oleh para jemaah yang akan berhaji dan juga sustainability subsidi yang diberikan juga tidak terganggu," pungkasnya.

Lihat Juga : DPR Panggil Manajemen Meikarta Siang Ini

Usul Menag Yaqut memang membuat heboh. Ia beralasan kebijakan rencana menaikkan biaya haji menjadi Rp69 juta ini diambil untuk menjaga keberlangsungan dana nilai manfaat di masa depan.

Jumlah Rp69 juta adalah 70 persen dari usulan rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) yang mencapai Rp98.893.909,11. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta. Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.

Sementara itu, Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyatakan DPR akan mengkaji usulan pemerintah soal biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) yang dibebankan kepada calon jemaah menjadi Rp69 juta.

"Kami akan membahasnya bersama pihak-pihak terkait sekaligus akan melakukan peninjauan lapangan terkait dengan nilai setiap komponen dari biaya haji," kata Ace kepada CNNIndonesia.com, Jumat (20/1).

Menurut Ace, DPR memahami usulan pemerintah yang ingin mengurangi skenario komponen nilai manfaat haji kepada tiap calon jemaah. Namun, harus ada penjelasan rasional dari usulan tersebut.

Ace mengatakan Komisi VIII DPR akan meminta rincian soal usul biaya haji tersebut. Mulai dari biaya kontrak pemondokan, transportasi udara, konsumsi, dan berbagai komponen pokok lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Cincin Dewa Memasak

Minyakita Akan Setop Produksi, Harga Tembus Rp16 Ribu per Liter******

Harga minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Mengutip detikcom, Jumat (27/1), di beberapa pasar tradisional wilayah Tangerang Selatan, harga Minyakita bahkan tembus Rp16 ribu per liter.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal setok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut.  Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar. 

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya. 

"Nah, yang kayak gini kan menyulitkan kami, pedagang. Pedagang sulit, masyarakat sulit," imbuhnya. 

Mansuri mengungkapkan, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

"Karena nggak ada pilihan. Kalau Minyakita nggak ada sedangkan konsumen nguber kita terus kan pilihannya nggak ada lagi kecuali minyak curah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianmang Tertinggi

Minyakita Akan Setop Produksi, Harga Tembus Rp16 Ribu per Liter******

Harga minyak goreng kemasan sederhana besutan pemerintah, Minyakita, melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Mengutip detikcom, Jumat (27/1), di beberapa pasar tradisional wilayah Tangerang Selatan, harga Minyakita bahkan tembus Rp16 ribu per liter.

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri mengatakan lonjakan harga tersebut dipicu karena stok Minyakita sudah tidak ada.

"Artinya Minyakita sudah tidak bisa diandalkan. Iya penghabisan sampai Maret. Artinya tidak ada produksi lagi," ucapnya.

Ia menambahkan lonjakan harga Minyakita di atas Rp15 ribu per liter sudah terjadi sejak sebulan lalu.

Tidak hanya di Pulau Jawa, bahkan di luar Pulau Jawa kini juga kesulitan mendapatkan Minyakita. Menurutnya, harga Minyakita bisa melambung lebih tinggi lagi dari sekarang lantaran barangnya yang tidak ada.

Selain itu, Abdullah juga mengaku tengah mengecek di RNI soal setok Minyakita. Ia mengatakan baik RNI maupun beberapa perusahaan tidak memiliki barang tersebut.  Ia mengaku banyak pihak-pihak yang memprotes langkanya pasokan Minyakita di pasar-pasar. 

"Karena memang agen atau distributor yang biasa mereka pakai memang sudah nggak sanggup lagi untuk mendistribusi sehingga mereka mendorong kami untuk melobi beberapa perusahaan, termasuk lobi Kemendag untuk mendapatkan Minyakita," ungkapnya.

Ia pun turut mempertanyakan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah dalam mencegah kelangkaan Minyakita yang terjadi di pasaran.

Menurutnya, pemerintah belum mampu mengontrol jumlah produksi Minyakita di dalam negeri dan hal itu terlihat dari pasang-surutnya komoditas tersebut di pasaran.

"Kan yang mencetuskan Minyakita ini Menteri Perdagangan, kenapa Menteri Perdagangan tidak mampu mengontrol ini barangnya harganya tinggi, barangnya nggak ada? Bagaimana sistem kontrol yang dilakukan Kementerian Perdagangan terhadap distributor minyak?" katanya. 

"Nah, yang kayak gini kan menyulitkan kami, pedagang. Pedagang sulit, masyarakat sulit," imbuhnya. 

Mansuri mengungkapkan, apabila kondisi seperti ini terus berlangsung, maka salah satu solusinya adalah kembali menggunakan minyak curah.

"Karena nggak ada pilihan. Kalau Minyakita nggak ada sedangkan konsumen nguber kita terus kan pilihannya nggak ada lagi kecuali minyak curah," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]