laku laku kredit

slot paling gacor jp 519Jutaan kata 117453Orang-orang telah membaca serialisasi

《laku laku kredit》

Polisi duga ledakan di Rumah Sakit Semen Padang akibat instalasi AC******

Padang (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota (Polresta) Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menduga ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang akibat gangguan instalasi air conditioner (AC) sentral.

"Dugaan sementara adalah instalasi AC. Namun, secara spesifik melalui investigasi mendalam akan dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik," kata Kapolresta Padang Komisaris Besar (Kombes) Polisi Ferry Harahap di Padang, Selasa.

Kombes Polisi Ferry mengatakan pihaknya telah meminta bantuan kepada Puslabfor Polri untuk datang ke Padang guna memastikan penyebab ledakan di Rumah Sakit Semen Padang.

Sebagai salah satu objek vital di Ranah Minang, tim gabungan yang terdiri dari Polri, TNI dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengamanan ekstra. Sebab, di dalam rumah sakit tersebut terdapat barang-barang berharga misalnya alat-alat medis, anjungan tunai mandiri (ATM) serta beberapa fasilitas lainnya.

Bahkan, kata dia, personel Brimob juga sempat menyisir beberapa titik atau area di rumah sakit guna memastikan tidak ada benda-benda yang berbahaya atau mencurigakan.

"Tadinya ada informasi dugaan adanya bom, namun setelah Brimob menyisir hal itu dipastikan tidak ada," kata dia.

Oleh karena itu, ia memastikan ledakan yang terjadi di Rumah Sakit Semen Padang sekitar pukul 15.30 WIB tersebut bukan karena bom, melainkan diduga akibat gangguan instalasi AC sentral yang berada di lantai tujuh kemudian merambat ke lantai satu.

Hingga saat ini pihak kepolisian setempat juga tidak ada menerima laporan korban luka parah akibat ledakan. Namun, pihak rumah sakit menyampaikan terdapat dua orang yang mengalami luka-luka diduga akibat terkena serpihan kaca.
Baca juga: Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan
Baca juga: Polisi pastikan ledakan di Rumah Sakit Semen Padang bukan bom
Baca juga: RSUP M Djamil terima pasien rujukan RS Semen Padang usai insiden
Baca juga: Dinkes Sumbar kawal pemindahan ratusan pasien RS Semen Padang

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi******

Saya akan melaporkan, saya sudah selesai

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ari: Mahfud belum sampaikan surat pengunduran diri

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud saat itu.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima******

Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：odin slot demo、game slot yang gacor、untungslot

Terkait：elegantoto、rtp petir 388、aplikasi kredit hp bunga rendah、cara dapat uang 2 juta、situs game slot yang paling selalu menang、jenis slot online、slot gacor gampang maxwin pragmatic play、hkg99、indo39、pargoy4d

---

---

bab terbaru：pion368（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05