pinjol slot

Orang suci pertama sepanjang masa

Garuda Putus Kontrak dan Pensiunkan Dini Karyawan demi Hemat Biaya******

PT Garuda Indonesia Tbk (GIIA) memutuskan hubungan kerja (PHK) hingga menerapkan pensiun dini karyawan demi menghemat biaya perusahaan.

Langkah pemangkasan ini merupakan restrukturisasi perusahaan dari upaya right sizing. Dalam kurun empat tahun, ada penurunan rasio komposisi pegawai dengan rata-rata 17 persen.

Dari paparan kinerja perseroan, jumlah pegawai pada 2019 mencapai 7.878 orang, lalu menyusut 25 persen menjadi 5.946 pada 2020. Selanjutnya turun lagi 12 persen menjadi 5.203 orang pada 2021, kemudian kembali berkurang 14 persen menjadi 4.459 pada 2022.

Dalam penyesuaian tersebut, perusahaan mengklaim telah mengedepankan opsi sukarela dan pensiun dipercepat. Selain itu, ada juga opsi penyelesaian kontrak, kompensasi dan implementasi agar tetap kondusif baik internal maupun eksternal.

Dari data Garuda, pada 2022 jumlah pegawai yang pensiun dipercepat tercatat 752 orang. Kemudian pegawai yang penyelesaian kontrak dipercepat sebanyak 78 orang. Dengan begitu, total karyawan yang dirumahkan mencapai 830 orang pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Menaker Wajibkan Perusahaan Bentuk Satgas Kekerasan Seksual******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mewajibkan pengusaha untuk membuat Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual imbas kasus staycation dengan bos sebagai syaratkontrak kerja, yang viral beberapa waktu lalu.

Ketentuan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Tempat Kerja, yang diteken 29 Mei 2023.

"Iya (wajib), semua perusahaan harus membuat Satgas," katanya, dikutip Detikcom, Kamis (1/6).

Sanksi tersebut antara lain mulai dari pemberian surat peringatan (SP), pemindahan penugasan ke unit kerja lain, pengurangan atau bahkan menghapus sebagian atau keseluruhan dari kewenangannya di perusahaan, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Melalui Satgas ini, perusahaan, satgas bisa merekomendasikan sanksi-sanksi yang saya sebutkan tadi," imbuhnya.

Selain membentuk satgas, Kemnaker juga mendorong pengusaha membentuk satu kanal pengaduan demi memastikan para korban terjaga kerahasiaanya. Kanal ini dapat membuat para korban yang ingin melapor jauh dari rasa takut serta malu yang kebanyakan menghantui para korban kekerasan seksual.

[Gambas:Video CNN]

Suami berperut hitam, tolong lepaskan

Netizen Ngeluh Layanan Error dan Tak Bisa Jajan, Gopay Minta Maaf******

Sejumlah warganet mengeluhkan errorpada layanan dompet elektronik Gopay. Karena gangguan itu, pengguna tidak bisa melakukan transaksi pembayaran.

"Gabisa mamam, gopay error," cuit akun Twitter @zv** seperti dikutip Detik, Senin (12/6).

Cuitan tersebut mendapatkan banyak balasan yang mengeluhkan kendala serupa.

Tak hanya di platform Twitter, sejumlah pengguna di Instagram juga mengeluhkan soal gangguan layanan pembayaran di akun resmi @gopayindonesia.

Terkait keluhan itu, admin Gopay meminta maaf dan menjelaskan aplikasi sedang mengalami optimalisasi sistem.

"Dapat kami informasikan bahwa saat ini aplikasi kami sedang dalam optimalisasi sistem yang menyebabkan Kakak tidak dapat menggunakan aplikasi gojek dengan metode pembayaran GoPay," tulis balasan resmi akun Instagram @gopayindonesia kepada salah satu pengguna.

Perusahaan masih menindaklanjuti gangguan tersebut dan sedang dalam proses penyelesaian sesegera mungkin.

"Kami sarankan Kakak untuk mencoba kembali secara berkala," tulis admin @gopayindonesia.

[Gambas:Video CNN]

Putri Berubah

Bobby Nasution Bakal Bangun Rumah Kemasan Buat UMKM di Medan Tahun Ini******

Pemerintah Kota (Pemkot) Medan akan membangun Rumah Kemasan yang diperuntukkan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Kota Medan pada tahun ini. Rumah Kemasan akan menjadi tempat pembuatan kemasan produk-produk UMKM di Medan.

"Insyaallah, tahun ini, kita akan membangun Rumah Kemasan. Hal ini berangkat dari aspirasi para teman-teman pelaku UMKM. Kita juga telah siapkan hal-hal teknis terkait agar dalam pelaksanaannya semua berjalan lancar," kata Wali Kota Medan Bobby Nasution, Senin (19/6).

Menurut mantu Presiden Jokowi itu, Rumah Kemasan digagas untuk mendukung pemberdayaan dan pengembangan UMKM agar lebih berkembang dan naik kelas.

Tak hanya itu, Bobby mengungkapkan jika pemkot juga membantu pelaku usaha untuk mendaftarkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) secara gratis.

"Kita memahami hal-hal apa yang dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk melindungi mereka dan produk yang dimiliki. Mungkin bukan hari ini dampaknya dirasakan, tapi nanti setelah brand dan produk mereka dikenal dan terkenal. Jadi, jika sudah terdaftar maka akan lebih aman dalam menjalankan usaha," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

Luhut Resmi Pimpin Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan resmi memimpin satuan tugas percepatan perolehan tanah dan investasi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI nomor 14 Tahun 2023 tentang Satuan Tugas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi di Ibu Kota Nusantara. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo pada 13 Juni 2023 lalu.

Adapun tugas satgas tersebut sebagaimana yang diatur dalam Kepres 14/2023 yaitu;

Kedua,menentukan langkah-langkah strategis dan terobosan yang diperlukan untuk percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Ketiga,menetapkan langkah-langkah percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Keempat,meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan antar kementerian/lembaga dalam percepatan perolehan tanah dan investasi di IKN.

Kelima,memfasilitasi kemudahan berusaha di IKN.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Luhut sebagai ketua satuan tugas khusus untuk mempercepat realisasi investasi di IKN Nusantara. Ini melengkapi seabrek jabatan yang sudah diembankan Jokowi ke Luhut.

"Dibentuk juga timtask forcekhusus yang diketuai Menko Marves Pak Luhut yang akan mengkoordinir interdept(antar kementerian) dan juga semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN dapat berjalan lebih baik dan efisien lagi," kata Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/5).

Bambang menambahkan pemerintah juga membentuk tim task force di bidang pertanahan. Hal ini dilakukan agar persoalan tanah yang ditawarkan ke investor dapat jelas sehingga investor bisa merumuskan rencana bisnis yang lebih tajam.

Luhut menjadi tokoh yang kerap dipercaya oleh Jokowi di masa pemerintahannya selama ini.

Lihat Juga : Pemerintah Kerek Harga Gula Petani Jadi Rp12.500 per Kg

Hal itu tampak dari seabrek jabatan yang diamanahkan Jokowi kepadanya sepanjang masa pemerintahannya, baik di periode pertama (2014-2019) maupun kedua (2019-2024). Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Kini pada periode pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, jabatan utama Luhut adalah Menko Bidang Maritim dan Investasi di dalam kabinet. Namun, Ia juga dipercaya Jokowi untuk merangkap sejumlah posisi penting lainnya.

Posisi itu antara lain; Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) pada Juli 2020 lalu, koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional dan ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

[Gambas:Video CNN]