gacor138

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Saham GoTo Turun ke Level Terendah Jelang Lock Up Dibuka******

Harga sahamPT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) merosot ke level terendah jelang berakhirnya masa penguncian saham atau lock upsaham seri A perusahaan yakni pada Rabu (30/11).

Saham GoTo sempat terkoreksi ke level terendah sepanjang sejarahnya (all time low) 161 dan ditutup di level 162 perdagangan Selasa (29/11) dengan kapitalisasi pasar Rp191,87 triliun.

Artinya, harga saham GoTo hanyar separuh dari saat penawaran umum perdana (initial public offering/IPO) sebesar Rp338.

Mengutip CNBC Indonesia, terdapat setidaknya 1,1 triliun saham seri A yang bukan milik pemegang saham dengan hak suara multipel.

Rinciannya, Garibaldi Thohir sebesar 1,05 miliar saham atau 0,09 persen, Goto Peopleverse Fund sebanyak 106,9 miliar saham atau 9,03 persen, dan SVF GT Subco (Singapore) Pte. Ltd. sebanyak 103,1 miliar saham atau 8,71 persen.

Kemudian Taobao China Holding Limited sebanyak 104,7 miliar atau 8,84 persen, pihak dengan kepemilikan kurang dari 5 persen sebesar 745,6 miliar atau 62,96 persen, dan masyarakat sebanyak 40,6 miliar saham atau 3,43 persen.

Jika periodelock-upsaham berakhir, pemegang saham Seri A GOTO dapat menjual sahamnya ke pasar.

Apabila seluruh saham Seri A dijumlahkan, tanpa memperhitungkan kepemilikan masyarakat, maka sebanyak 1,06 triliun saham GOTO dapat dijual saat periode lock-upberakhir.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

KA Sribilah Mulai Berlakukan Tarif Khusus per 1 Desember******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI Divre I Sumatra Utara memberlakukan tarif khususpada perjalanan KA Sribilah, khusus rute Stasiun Medan - Tebingtinggi (PP) dan Stasiun Mambang Muda- Rantau Prapat (PP), mulai 1 Desember 2022.

"Tarif khusus ini kami berlakukan dengan tujuan untuk memberikan tarif yang lebih terjangkau bagi pelanggan yang menggunakan KA Sribilah dengan rute yang telah ditentukan," ujar Manager Humas Divre I Sumut Mahendro Trang Bawono, Kamis (1/12).

"Kemudian, pembelian tiket tarif khusus dilayani di loket stasiun, aplikasi KAI Access ataupun channel eksternal yang bekerjasama dengan KAI. Selain itu, tarif khusus ini tidak dapat direduksi kecuali penumpang anak usia di bawah 3 tahun," jelasnya.

Tidak hanya itu, PT KAI juga memberlakukan keberangkatan malam setiap harinya untuk KA Sribilah yakni pukul 22.20 WIB dari Stasiun Medan. Sebelumnya KA Sribilah keberangkatan malam hari ini biasanya hanya beroperasi pada saat akhir pekan.

"Layanan tarif khusus dan keberangkatan KA Sribilah malam setiap harinya kami memberlakukan guna meningkatkan minat masyarakat menggunakan angkutan kereta api sebagai transportasi yang selamat, aman, nyaman dan sehat," tutup Mahendro.

Adapun harga tarif khusus yang diberlakukan pada KA Sribilah, antara lain:

Medan - Tebingtinggi
Kelas Eksekutif: Rp 35 ribu
Kelas Bisnis: Rp 30 ribu
Kelas Ekonomi: Rp 20 ribu

Mambang Muda - Rantau Prapat
Kelas Eksekutif: Rp 30 ribu
Kelas Bisnis: Rp 25 ribu
Kelas Ekonomi: Rp 20 ribu

Sebelumnya, tarif tiket KA Sribilah untuk kelas eksekutif dijual Rp125 ribu per orang, dan kelas bisnis Rp100 ribu per orang.

[Gambas:Video CNN]

Tim bayi lucu dari kiamat

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Kementan Kekeh Stok Beras Sanggup Penuhi Gudang Bulog******

Kementerian Pertanian (Kementan) menegaskan stok berasdi beberapa wilayah masih sanggup memenuhi kebutuhan beras untuk gudang Bulog.

Koordinator Data Evaluasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan (Ditjen TP) Batara Siagian menyebut Dirjen Tanaman Pangan telah melayangkan surat resmi ke Direktur utama Bulog Budi Waseso berisi data beras berikut lokasinya secara terperinci.

Dalam surat itu, disebutkan data kesiapan penggilingan di 24 provinsi memasok beras ke Bulog sebesar 610.632 ton berlaku hingga akhir Desember 2022.

Ia pun berharap Bulog dapat segera menyerap beras tersebut. Dengan begitu, Bulog tidak perlu melakukan impor beras karena petani lokal masih sangat mampu memenuhi kebutuhan gudang.

Batara juga mengatakan dibandingkan produksi secara nasional, sebenarnya kebutuhan gudang cadangan beras Bulog sangat kecil. Dengan begitu, tidak mungkin kebutuhan gudang tidak dapat terpenuhi.

"Saat ini pun petani sedang berproduksi dan Februari-Maret stok akan melimpah. Kami mohon masa panen raya bisa dimaksimalkan penyerapan," imbuhnya.

Sebelumnya, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI beberapa waktu lalu Kementan diberikan waktu memvalidasi data lapangan dan besaran stok beras yang ada di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Moli

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.