bo slot gacor mudah maxwin

Wu Po Jiu Huang

6 Pelabuhan Akan Layani Bongkar Muat untuk Pembangunan IKN Nusantara******

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan menyebut enam pelabuhandi Kalimantan Timur siap mendukung arus bongkar muat untuk pembangunan Ibu Kota Negara(IKN) Nusantara.

"Ada empat yang baru keluar izinnya, dan ini menambah dua yang sudah ada," kata Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan Takwim Masuku, mengutipAntara, Selasa (18/10).

Empat pelabuhan baru tersebut adalah satu yang dikelola Badan Usaha Unit Desa (BUMDes) Makmur Mandiri, Pelabuhan Punggur oleh PT Tepian Benuo Paser, pelabuhan yang dikelola CV Mandiri Multi Material, dan Pelabuhan BRM oleh PT Balikpapan Ready Mix.

Sejauh ini, izin yang sudah ada saat ini baru alur pelayaran di Teluk Balikpapan hingga Pulau Balang. Alur yang sedang dalam proses adalah bagian dari Pulau Balang hingga IKN.

Keberadaan pelabuhan-pelabuhan ini dibutuhkan untuk pengangkutan material pembangunan IKN. Dengan jumlahnya kini mencapai enam tempat, maka kelancaran logistik pembangunan dapat dijamin.

Kawasan IKN Nusantara dibangun di wilayah Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara. Wilayah tersebut berada pada sepanjang garis pantai Teluk Balikpapan.

"Angkutan logistik dengan menggunakan kapal laut akan sangat efisien karena bisa mengangkut lebih banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Biarkan orang itu pergi

Ekonom soal Neraca Dagang Surplus 29 Bulan Terakhir: Boom Komoditas******

Neraca perdagangan Indonesia tercatat surplusUS,99 miliar pada September 2022. Raihan ini menjadikan neraca dagang surplus 29 kali berturut-turut sejak Mei 2022 lalu.

Surplus neraca dagang mencerminkan kinerja ekspor lebih ciamik dibandingkan impornya.

Namun, Ekonom LPEM UI Teuku Riefky mengingatkan neraca dagang tokcer lebih dikarenakan lonjakan harga komoditas dunia atau commodities boom.

Commodities boom, kata Riefky, memberikan keuntungan bagi Indonesia setelah kenaikan harga komoditas unggulan, seperti batu bara dan sawit.

Sampai saat ini pun, harga batu bara masih terus meroket. Berdasarkan data ICE Newcastle Coal, harga rata-rata batu bara di level US0 per ton sepanjang pekan lalu.

Selain itu, surplus neraca dagang juga ditopang oleh penurunan kinerja impor, terutama bahan baku. Pasalnya, selama pandemi covid-19 menekan perekonomian, kinerja manufaktur pun ikut terseok-seok.

"Turunnya impor, jauh lebih dalam daripada turunnya ekspor di masa pandemi kemarin," katanya.

Bahkan, Riefky meyakini, sekalipun harga-harga komoditas unggulan mulai stabil, neraca dagang masih akan surplus dikarenakan pemulihan ekonomi global akan terus mendorong kinerja ekspor. "Karena, saat produksi domestik naik, biasanya ekspor juga akan tertolong," jelasnya.

Hal senada disampaikan Ekonom Core Indonesia Yusuf Rendy Manilet. Menurut dia, Indonesia diuntungkan oleh lonjakan harga komoditas di tengah risiko global yang meningkat.

Selain itu, kenaikan harga komoditas juga sejalan dengan hilirisasi yang dijalankan pemerintah. Sehingga, kinerja ekspor jauh lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Ini merupakan kombinasi antara program hilirisasi pemerintah untuk beberapa komoditas dan di saat bersamaan, kita melihat kenaikan harga komoditas," terang Yusuf.

Karenanya, ia menyarankan pemerintah untuk terus mendorong hilirisasi demi mendapatkan nilai tambah bagi komoditas unggulan Indonesia.

Misalnya, produk mentah yang tadinya baru setengah jadi, kini bisa dikembangkan atau ditingkatkan.

Ambil contoh, nikel, yang saat ini masih setengah jadi kemudian akan diproses menjadi baterai untuk kendaraan listrik.

"Dalam konteks mendorong hilirisasi produk ekspor komoditas Indonesia, perlu percepatan dari hilirisasi nikel ini menjadi produk yang mempunyai nilai tambah yang lebih tinggi, dalam konteks menjadi produk baterai untuk kendaraan listrik," imbuh Yusuf.

Dengan begitu, saat kinerja ekspor dari harga komoditas turun yang trennya terjadi belakangan ini, namun sektor lainnya tetap bisa menjadi andalan.

"Sekali lagi, untuk mengurangi kerentanan ekspor kita terhadap pergerakan harga komoditas global, maka hal ini (hilirisasi) memang perlu dipertimbangkan untuk dilakukan," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Berperahu mengelilingi surga

Bahlil Copot PIN Menteri dan Tantang Mahasiswa Debat di Rakernas BEM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menantang mahasiswa yang mengkritik kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM hingga upaya menangani krisis global untuk berdebat secara terbuka.

Tantangan debat ia sampaikan saat menghadiri Rakernas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke XV di Universitas Negeri Padang pada Senin (17/10) kemarin. 

Bahkan sebelum debat, ia mencopot PIN menterinya (Nayaka).

Bahlil menjelaskan ancaman krisis di dalam negeri bisa saja terjadi. Ini tidak lepas dari dinamika krisis global yang datang silih berganti.

Krisis global berawal dari perang dagang antara China dan Amerika Serikat, disusul krisis kesehatan yakni COVID-19, kemudian diperparah oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, menanti di depan mata, ketegangan antara Taiwan dan China.

Lebih lanjut, Bahlil menyebut perang Ukraina dan Rusia telah melahirkan dua masalah besar yaitu krisis energi dan pangan.

[Gambas:Video CNN]

"Di hampir seluruh dunia terancam oleh kedua krisis ini, termasuk Indonesia," imbuhnya.

Berkaitan dengan energi, ia mengatakan krisis telah memicu kenaikan harga minyak dunia. Kenaikan cukup membebani Indonesia lantaran masih sangat bergantung pada impor minyak. Produksi minyak Indonesia hanya sebesar 700 ribu barel per hari.

Padahal katanya, konsumsi minyak tembus 1,5 juta barel per hari. Ia menambahkan kenaikan harga minyak dunia itu membuat subsidi BBM di dalam APBN membengkak hingga Rp635 triliun.

Namun, yang memprihatinkan, sebesar 70 persen tidak tepat sasaran sebab jatuh ke kelompok orang kaya. Oleh karena itu, pemerintah mengalihkan subsidi tersebut langsung ke kalangan tidak mampu.

Selanjutnya, Bahlil juga memaparkan perjuangan Indonesia dalam mendorong hilirisasi di pentas dunia, termasuk G20. Dia mengatakan tidak semua negara G20 senang dengan program hilirisasi yang tengah digencarkan oleh pemerintah. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya berhasil menjadikan hilirisasi sebagai bagian dari agenda dunia di G20.

Hilirisasi, menurut Bahlil, akan mampu mengeluarkan Indonesia dari ancaman jebakan pendapatan menengah atau middle income trapuntuk menuju negara maju. 

Sayap Beku

Musim Hujan, Harga Bawang Merah dan Sayuran Makin Mahal******

Ketua Ikatan Pedagang Pasar Abdullah Mansuri mengatakan musim hujansangat berdampak pada kenaikan hargasejumlah produk hortikultura, mulai dari cabai, bawang, hingga sayur mayur.

Menurut dia, saat ini, kenaikan harga produk tanaman kebun belum terlalu signifikan. Sebab, pengiriman atau distribusi dari wilayah sentra penghasil produk bawang, cabai sampai tomat masih berjalan lancar.

"Kalau distribusi sebenarnya belum ada masalah karena hujannya juga belum merata. Tapi kenaikan ada terjadi sedikit," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/10).

Lalu, tomat naik sekitar Rp300-Rp500 per kg menjadi Rp12.600 per kg, dan kentang naik sekitar Rp200 menjadi Rp15.700 per kg.

Kemudian, komoditas lain yang harganya naik cukup signifikan adalah sayuran. Biasanya masih bisa Rp2.000 per ikat, menjadi sekitar Rp3.000 per ikat. Sebab, produk ini paling rentan terhadap musim hujan.

"Semua jenis hortikultura, bawang, cabai, punya potensi kenaikan tinggi saat-saat ini. Di musim penghujan ini memang hampir semua hortikultura punya potensi kenaikan," jelasnya.

Sedangkan, produk non hortikultura, seperti ayam dan telur ayam ras dinilai berpotensi mengalami kenaikan saat memasuki musim hujan. Kendati, kenaikannya tidak akan setinggi harga bulan-bulan sebelumnya.

"Termasuk telur dan ayam punya potensi kenaikan. Walaupun dibanding bulan-bulan kemarin lebih rendah," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Buruh Tuntut UMP 2023 Naik 13 Persen******

Buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menuntut kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) pada 2023 sebesar 13 persen.

Presiden KSPI Said Iqbal ingin agar pemerintah menetapkan kenaikan upah berdasarkan tingkat inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi, alih-alih menggunakan PP 36/2021 tentang Pengupahan.

Soalnya, dalam PP, kenaikan UMP dilakukan dengan rumus batas atas dan bawah upah minimum wilayah bersangkutan.

Apabila kedua angka tersebut dijumlahkan, maka totalnya menjadi 11,8 persen. Kemudian, ditambah dengan angka produktivitas dan pembulatan menjadi 13 persen.

"Partai buruh dan KSPI menetapkan upah minimum 2023 (naik) sebesar 13 persen. Apa dasarnya? Yaitu, inflasi, plus pertumbuhan ekonomi," terang Said dalam konferensi pers, Senin (17/10).

Apalagi, ia juga mengatakan pasca kenaikan harga BBM daya beli buruh cukup terpukul. Harga-harga pangan dan ongkos transportasi pun naik, sementara upah tidak.

Menurut Said, kenaikan harga BBM tersebut menurunkan daya beli yang saat ini sudah merosot sebesar 30 persen. Dengan BBM naik, maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen.

"Dampak kenaikan harga BBM itu mengakibatkan inflasi melambung, harga-harga barang naik, ini menyulitkan kehidupan buruh dan masyarakat kecil," kata Said.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai melakukan dialog dengan pengusaha hingga pekerja untuk menetapkan UMP 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengungkapkan dialog dilakukan langsung oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri dengan para stakeholder.

"Sekarang bu dirjen (Indah Anggoro Putri) sedang mendengarkan masukan, pandangan, aspirasi, dari seluruh stakeholder apakah itu pengusaha atau pekerja," imbuh Ida saat ditemui di kantor Kemenko PMK, Selasa (11/10) lalu.

Menurutnya, dialog sudah dilakukan sejak dua pekan lalu dan diharapkan bisa segera menemukan titik temu. Nantinya, hasil masukan para pengusaha dan pekerja akan menentukan apakah pemerintah tetap menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 untuk menetapkan UMP atau tidak.

"Penetapan upah minimum kan November, tentu kalau kita pakai peraturan yang sudah ada adalah PP Nomor 36. Jadi saya sekarang minta bu dirjen untuk mendengarkan aspirasi seluruh stakeholder," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]