gacor88jp

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Legenda di zaman modern

Menteri ATR soal Ganti Rugi Tol Semarang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Hadi Tjahjanto berjanji masalah ganti rugi lahanyang digunakan untuk pembangunan Tol Semarang-Demakkelar dalam waktu seminggu ini. 

Janji ia sampaikan merespons keluhan warga Semarang-Demak yang menyebut ganti rugi lahan untuk pembangunan tol yang diresmikan Presiden Jokowi akhir pekan lalu itu hingga kini belum jelas.

"Minggu ini saya kira sudah selesai. Tadi Kepala BPN juga sudah saya panggil untuk mensupervisi, mendampingi ke pengadilan kemudian uang segera diserahkan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/2).

Perwakilan masyarakat setempat, Fathoni Mustofa mengatakan meski keputusan Pengadilan Negeri Demak telah inkrah pada 22 Oktober 2022 lalu, proses ganti rugi lahan hingga kini belum jelas.

Selama tiga tahun terakhir, menurut Fathoni, warga setempat yang lahan dan rumahnya terkena gusuran tol belum mendapat ganti rugi. 

Merespons masalah tersebut, Hadi mengatakan Jokowi telah telah memerintahkan kementerian terkait untuk segera menyelesaikannya.

"Kalau bisa selesai dalam waktu dekat, tidak berlarut-larut. Presiden memerintahkan kepada saya dan Bapak Mensesneg untuk segera diselesaikan masalah ini. Jangan sampai masyarakat rugi menunggu," katanya.

Lebih lanjut Hadi menjelaskan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat akan mengawal dan mendampingi masyarakat dalam proses pencairan tersebut. 

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pihaknya telah mendapatkan arahan dari Presiden agar semua lahan yang dibebaskan akan diperlakukan seperti tanah biasa. Dengan demikian, pendekatan tanah musnah yang menurut aturan bernilai 25 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) sudah tidak berlaku.

"Untuk selanjutnya, tanah yang diganti akan tetap dibayarkan sesuai hasil appraisal(penaksiran harga tanah) dari Kementerian ATR/BPN," ujar Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Lebih lanjut Basuki mengatakan proses appraisaltersebut akan diselesaikan kurang lebih dalam 2 minggu. Hal ini diharapkan bisa cepat terselesaikan agar pembangunan Tol Semarang-Demak Seksi 1 Semarang-Sayung sepanjang 10,39 km bisa segera dilaksanakan.

"Appraisalakan diselesaikan dalam 2 minggu ke depan agar kita bisa segera mulai konstruksi Seksi 1 nya. Jadi ditargetkan semua ruas Tol Semarang-Demak ini selesai pada akhir 2024," tutur Basuki.

Tol Semarang-Demak memiliki total panjang 26,40 km yang dibangun dalam 2 seksi melalui skema Kerja Sama Badan Usaha dengan Pemerintah (KPBU). Adapun seksi 2 ruas Sayung-Demak sepanjang 16,01 km baru saja diresmikan Jokowi pada Sabtu (25/2).

Dalam momentum peresmian Seksi 2 ruas Sayung-Demak, Jokowi sempat bertemu dengan sejumlah kelompok masyarakat yang berunjuk rasa untuk meminta kepastian ganti rugi pembebasan lahan dari Tol Semarang-Demak.

Merespons aksi masyarakat tersebut, Jokowi meminta Asisten Ajudan Presiden Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah untuk mengundang perwakilan dari kelompok masyarakat tersebut untuk berdialog.

"Nanti undang tiga orang perwakilan," ucap Jokowi.

Usai peresmian, Jokowi pun bertemu dengan perwakilan masyarakat yang menyampaikan aspirasi tersebut. Saat pertemuan, perwakilan masyarakat menyampaikan kepada Jokowi terkait permasalahan pencairan ganti rugi lahan mereka yang terdampak.

Penyihir Abadi

PT MSU Resmi Cabut Gugatan Rp56 M kepada Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta resmi mencabut gugatan perdata terhadap 18 konsumen senilai Rp56 miliar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (28/2).

"Intinya ini hanya pencabutan gugatan saja," kata kuasa hukum MSU yang menolak disebutkan namanya.

Ia pun enggan menjelaskan secara rinci terkait pertimbangan pencabutan gugatan tersebut.

"Karena selama ini berjalan dari sidang yang Minggu sebelumnya memang adagoodwill-goodwillyang dirancang pihak penggugat kepada kami," katanya.

Meski demikian, Rudi enggan menjelaskan lebih rinci soal kesepakatan itu. Ia hanya menekankan pihak konsumen tetap menuntut MSU untuk segera mengembalikan uang yang sudah disetorkan.

Adapun uang tersebut sekitar Rp30 miliar yang berasal dari 131 konsumen yang tergabung dalam PKPKM.

"Yang kamu tuntut adalah cash out yang telah dikeluarkan konsumen ini bisa segera direalisasikan pembayarannya," ucap Rudi.

Sebelumnya, MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. PKPKM membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep beberapa waktu lalu.

Gugatan itu tak lepas dari tindakan konsumen yang melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu. Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan.

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

IHSG Ditutup Tangguh ke Level 6.839 Sore Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.839 pada Kamis (23/2). Indeks saham naik 29 poin atau 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Pagi ini, IHSG dibuka pada posisi hijau di level 6.810, lalu berlanjut sampai penutupan. Posisi terlemah IHSG saat perdagangan hari ini ada di level 6.806.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,72 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,82 miliar lembar saham.

Indeks sektoral pun mayoritas menguat, sembilan dari 11 sektor berada di zona hijau dipimpin transportasi naik 1,24 persen. Sementara, hanya dua sektor yang melemah.

Beralih ke bursa asing, bursa saham bergerak bervariasi. Di Bursa Amerika, indeks S&P 500 turun di 0,16 persen disusul indeks NASDAQ Composite naik 0,13 persen, dan indeks NYSE Composite minus 0,27 persen.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 1,34 persen, index Kospi di Korea naik 0,89 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,11 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis turun 0,13 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,59 persen, serta Indeks DAX di Jerman naik 0,01 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Superstar Seni Bela Diri

Badan Pangan Prediksi Harga Cabai******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memprediksi harga cabai-cabaian akan turut dalam waktu dekat. Hal itu seiring dengan mulainya musimpanenraya pada Maret mendatang.

"Kemungkinan akan mulai panen di Maret ini sehingga diharapkan harga bisa turun," ujar Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa kepada CNNIndonesia.com, Kamis (23/2).

Astawa menjelaskan hampir semua provinsi melakukan gerakan tanam cabai pada Oktober dan Desember 2022. Namun, saat ini sedang musim hujan sehingga panen cabai belum merata dan membuat harganya naik.

Kelima faktor ini membuat harga gabah di tingkat petani naik. Faktor keenam adalah kurangnya ketersediaan padi karena belum memasuki musim panen raya. Hal itu yang membuat harga beras di konsumen meningkat.

"Januari dan Februari baru mulai panen, belum banyak sehingga penggilingan padi berlomba lomba cari padi," ujarnya.

Astawa memprediksi harga beras akan turun seiring puncak musim panen raya, di Maret dan April.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), Kamis (23/2), harga rata-rata cabai merah keriting Rp45.650 per kilogram (kg). Padahal pada Kamis (16/2) lalu, rata-rata harganya masih Rp44.150 per kg.

Di DKI Jakarta, cabai merah keriting bahkan dihargai Rp60 ribu per kg, di Jawa Barat Rp52.450 per kg, di Banten Rp53.800 per kg, dan di Yogyakarta Rp46.250 per kg.

Harga aneka cabai lainnya juga naik. Cabai rawit merah naik Rp61.800 per kg. Padahal pada 16 Februari harga cabai rawit merah hanya Rp58.650 per kg. Kemudian naik jadi Rp61.250 pada 20 Februari.

Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat sebanyak 147 kabupaten atau kota di Indonesia mengalami kenaikan harga beras pada minggu ketiga Februari 2023.

"Sepuluh kabupaten/kota dengan potensi kenaikan harga beras tertinggi antara lain Ende (NTT), Sumba Tengah (NTT), Probolinggo (Jatim), Malinau (Kaltara), Lombok Timur (NTB)," kata Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah, di Jakarta, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Mentan Sebut Panen Raya 1 Juta Hektar Bakal Terjadi di Februari******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo mengungkapkan panen rayaakan berlangsung sepanjang Februari-Maret. Ia memperkirakan terdapat satu juta hektar sawah yang akan panen pada periode ini.

Hal ini diungkapkan Syahrul usia rapat terbatas (ratas) jelang Ramadhan bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (24/2).

"Kementerian Pertanian akan ada panen raya sekitar 1 juta hektar pada Februari masuk Maret ini sehingga peak dari panen raya akan terjadi di sekitar ini," kata Syahrul.

"Secara khusus beliau (presiden) sangat detail berapa panen kita terhadap padi untuk kesiapan beras pada Januari, Februari sampai Maret," tuturnya.

Syahrul juga mengungkapkan saat ini diperlukan perbaikan logistik agar distribusi berbagai komoditas bisa berjalan. Ia pun mengaku telah bekerja sama dengan pemerintah daerah, para gubernur, dan bupati/wali kota.

"Oleh karena itu tentu ketersediaan ini tidak hanya berjalan sendiri. Harus diikuti dengan distribusi dan sebagainya sehingga normalisasi dari harga beras itu bisa dicapai," tuturnya.

Selain harga beras, Jokowi juga menyoroti 12 komoditas yang ada, mulai dari jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, dan gula. Khususnya ketersediaan 12 komoditas ini menjelang Ramadhan.

Untuk itu, Syahrul mengaku akan bekerja sama dengan berbagai sektor untuk memastikan ketersediaan dan distribusi 12 komoditas ini.

"Kerja sama dengan private sector atau para pengusaha juga harus dilakukan dan tadi badan pangan nasional, bulog, dan lain-lain adalah bagian untuk bermitra dengan pengusaha yang ada," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]