oplet4d

Istriku yang cantik di sekolah

Wamen BUMN Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan 2 Kelar Akhir 2024******

Kementerian BUMN menargetkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 rampung pada akhir 2024.

"Kami mengharapkan pada akhir 2024 nanti, kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 di mana Tol Trans Sumatera akan menghubungkan dari Bakauheni sampai dengan Jambi," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan beberapa ruas tambahan itu mencakup utara Aceh sampai dengan Langsa dan beberapa ruas sayap seperti Bengkulu dan Padang.

Ia merinci PMN tersebut untuk pembangunan ruas-ruas Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun, ruas Simpang Indralaya - Prabumulih Rp2,3 triliun, Kisaran - Indrapura Rp1,1 triliun, Taba Penanjung - Bengkulu Rp97 miliar, dan Sigli - Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi itu kesepakatan bersama-sama pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Presiden RI dan Menteri Keuangan bahwa kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 Jalan Tol Trans Sumatera, dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya untuk tahap 3 dan 4 bisa dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan seluruh ruas Tol Trans Sumatera," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1.064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, perusahaan menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Kemenperin: Philip Morris dan Bentoel akan Investasi Rokok Elektrik******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan Phillip Morris dan Bentoel berniat investasi rokok elektrik di Indonesia.

Hal itu diungkapkan Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar (Mintegar) Kemenperin Edy Sutopo dalam diskusi bertema Standardisasi Kualitas Produk Rokok Elektrik Untuk Keamanan Konsumen di Ruang Rajawali, Kemenperin, Kamis (3/11).

"Banyak memang investasi yang akan masuk ke Indonesia. Sepengetahuan kami, memang yang sudah akan masuk ke Indonesia ini dari grupnya Philip Morris, kemudian grup Bentoel. Kira-kira grup besar itu yang menyatakan akan investasi, sampai penelusuran kepada kami, dua itu yang sudah kami ketahui," kata Edy.

Sejak muncul pertama kali di Indonesia pada 2010, rokok elektrik mulai berkembang pesat empat tahun kemudian dan mulai dikenakan cukai pada 2018.

Pada 2018, kontribusi cukai rokok elektrik ini mencapai 98,9 persen dan meningkat sangat pesat pada 2021 menjadi 629,3 persen. Dengan kata lain, rata-rata setiap tahunnya naik 84,2 persen.

Untuk saat ini, Edy merinci ada sekitar 2,2 juta pengguna hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), termasuk rokok elektrik.

"Tentunya dengan perkembangan yang sangat besar, itu merupakan suatu peluang usaha yang juga banyak menyerap tenaga kerja dan investasi. Tentunya pemerintah perlu memberi perhatian perkembangan ini," ujarnya.

Kendati demikian, Edy enggan menyebut berapa nilai potensi investasi yang bakal dilakukan Philip Morris dan Bentoel.

Selain dua nama besar itu, sebenarnya ada beberapa pihak lain yang sedang dalam tahap komunikasi. Namun, Edy menjelaskan untuk tahap tersebut belum final. Setidaknya ada kurang dari 10 yang masih dalam tahap komunikasi.

Sebelumnya, produsen rokok elektrik asal China Smoore International dilaporkan siap membangun pabrik di Malang, Jawa Timur, dengan nilai investasi sebesar US juta atau sekitar Rp1,2 triliun.

Pabrik yang dibangun dengan luas tanah 6 hektare ini merupakan pabrik ke-14 yang dibangun oleh Smoore International.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia pun menghadiri peresmian fasilitas produksi perusahaan itu di bawah nama PT Smoore Technology Indonesia (STI).

"Kami harap investasi ini dapat terealisasi dengan baik dan memberikan manfaat bagi banyak pihak, serta berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian nasional, khususnya bagi perekonomian di Kabupaten Malang melalui penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar," ujar Presiden Direktur PT STI Clayton Shen pada Juni lalu.

Pabrik ini nantinya terdiri dari 16 lini produksi alto pods dengan teknologi canggih dan mampu memproduksi 7.200 unit setiap lini per jam dan perkiraan nilai produksi sebesar US0 juta per tahun.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Investor Malaysia Minat Bangun Tol Pontianak******

Sejumlah perusahaan atau investorasal Kuching, Sarawak, Malaysiatertarik berinvestasi dalam pembangunan jalan toldari Kota Pontianak hingga Singkawang.

Ketertarikan mereka ungkap saat bertemu dengan Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono. Executive Chairman Maltimur Resources SDN BHD Junaidi mewakili rombongan yang terdiri dari tujuh perusahaan Malaysia mengatakan tujuan kedatangan ke Pontianak adalah untuk menjajaki peluang kerja sama yang bisa dilakukan perusahaan dari Kuching dengan Kalimantan Barat.

"Saya melihat peluang kerja sama yang bisa dilakukan dengan Kota Pontianak antara lain membuat jalan tol. Kami berharap penjajakan pembangunan jalan tol itu bisa dikaji lebih dalam terhadap peningkatan ekonomi," ujarnya seperti dikutip dari Antara,Kamis (3/11).

"Sebenarnya banyak peluang-peluang lainnya yang bisa dikerjasamakan," katanya.

Ia menambahkan peluang kerja sama investor Malaysia di Kalbar sangat terbuka. Apalagi, kata dia, Kalbar termasuk Pontianak, pembangunannya berkembang pesat.

"Kami berharap melalui kerja sama ini nantinya bisa semakin mempercepat pembangunan di wilayah ini, terutama di Kabupaten Sambas, Kota Singkawang dan Kota Pontianak," ungkap Junaidi.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyambut baik kunjungan para pengusaha asal Kuching, Sarawak ini. Ia mengatakan meski sebatas penjajakan, pihaknya menyambut baik kedatangan pengusaha asal Negeri Jiran itu.

Apalagi mereka menawarkan kerja sama pembangunan jalan tol.

"Pembangunan jalan tol yang mungkin bisa dikerjasamakan misalnya Jalan Tol Pontianak-Singkawang atau Pontianak-Sambas. Kita berharap ini bisa direalisasikan. Namun bergantung pada kewenangan Pemerintah Provinsi Kalbar karena berkaitan dengan dua wilayah," katanya.

Ia menambahkan beberapa perusahaan Malaysia yang menjajaki peluang kerja sama dengan pihaknya banyak bergerak di bidang jasa konstruksi serta berpengalaman membangun kereta api, MRT,highway, termasuk energi listrik.

Meski demikian, Edi mengatakan untuk menjalin kerja sama dengan investor asing, banyak faktor penentu untuk memutuskan suatu kerja sama tersebut.

"Misalnya masalah regulasi. Kalau untuk menerima investor dari luar, ada aturan-aturannya dan kewenangan dari pemerintah pusat," katanya.

Yaoming

Upah Harian Buruh Tani Naik Jadi Rp58.940 per Oktober 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat upah nominal buruh tani nasional sebesar Rp58.946 per hari pada Oktober 2022.

Angka ini naik 0,32 persen dibanding bulan sebelumnya yang mencapai Rp58.760 per hari.

Sementara itu, upah riil buruh tani naik sebesar 0,65 persen.

Angka ini naik 1,08 persen dibanding September 2022, yakni Rp92.695 per hari. Sementara itu, upah riil menanjak sebesar 1,19 persen.

Upah nominal buruh atau pekerja adalah rata-rata upah harian yang diterima buruh sebagai balas jasa pekerjaan yang telah dilakukan.

Upah riil buruh atau pekerja menggambarkan daya beli dari pendapatan yang diterima.

Sedangkan, upah riil buruh tani adalah perbandingan antara upah nominal buruh tani dengan indeks harga konsumsi rumah tangga pedesaan.

Sementara itu, upah riil buruh bangunan adalah perbandingan upah nominal buruh bangunan terhadap indeks harga konsumen perkotaan.

[Gambas:Video CNN]

Penganut Tao Hongyun yang malang, orang paling kejam di dunia

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]