cicil pulsa

Gadis kelas atas

Ngurah Rai Jadi Bandara Tersibuk AP I, Layani 12,5 Juta Penumpang******

Bandara I Gusti Ngurah Rai menjadi bandara tersibuk PT Angkasa Pura I (Persero) atauAP Ipada 2022. Tahun lalu, bandara di Pulau Dewata ini melayani 12,5 juta penumpang.

Direktur Utama PT AP I Faik Fahmi mengatakan tingginya jumlah pergerakan penumpang dan pesawat udara yang dilayani Bandara Ngurah Rai merupakan perwujudan dari semakin meningkatnya tingkat kepercayaan diri dan minat masyarakat untuk kembali berwisata.

"Hal ini juga merupakan pertanda bahwa Bali sebagai destinasi wisata unggulan masih sangat diminati oleh warga masyarakat Indonesia dan global," ujar Faik melalui keterangan tertulis yang dikutip dari Antara, Senin (16/1).

Kemudian, bandara melayani 87.558 pergerakan pesawat tahun lalu atau naik 141 persen dibandingkan 2021, 36.299 pergerakan.

Jumlah pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Ngurah Rai masing-masing menyumbang 24 persen dari total 52.294.618 pergerakan penumpang sepanjang 2022 dan 16 persen dari total 552.778 pergerakan pesawat AP I.

Pada 2021, sambung Faik, Bandara Ngurah Rai hanya menempati urutan ketiga bandara AP I dengan jumlah pergerakan penumpang terbanyak dengan 3,7 juta penumpang.

Jumlah tersebut di bawah Bandara Sultan Hasanuddin Makassar dengan 6,7 juta penumpang dan Bandara Juanda Surabaya dengan 5,9 juta penumpang.

Jika dirinci, jumlah penumpang Bandara Ngurah Rai sepanjang 2022 terbagi menjadi 7.855.820 pergerakan penumpang rute domestik, 4.543.402 pergerakan penumpang rute internasional, dan 120.587 pergerakan penumpang transit domestik.

Sedangkan untuk pergerakan pesawat udara terdiri atas 61.544 pergerakan penumpang rute domestik dan 26.014 pergerakan penumpang rute internasional.

"Jumlah pergerakan penumpang dan pesawat rute internasional mengalami lonjakan yang luar biasa tinggi, dari 5.619 pergerakan di 2021 menjadi 4.543.402 pergerakan di 2022 dan untuk pesawat dari 1.355 pergerakan menjadi 26.014 pergerakan di 2022," terangnya.

Bandara I Gusti Ngurah Rai sendiri merupakan bandara yang pertama kali ditetapkan oleh pemerintah sebagai pintu masuk wisatawan internasional pada masa pandemi covid-19, yakni pada Maret 2022 lalu.

"Sejak saat itu, jumlah pergerakan penumpang rute internasional yang masuk ke Bali terus mengalami pertumbuhan setiap bulannya dengan rata-rata pertumbuhan bulanan sebesar 58 persen pada rentang Maret hingga Desember 2022," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

iPhone Diklaim Incar Buka Pabrik Baru di Vietnam dan India******

Perusahaan pembuat iPhone, Foxconn Technology Group, bakal membangun pabrik baru di Vietnam dan India. Fasilitas itu merupakan pindahan dari China.

Rencananya, produk pertama rakitan dari pabrik yang terletak di provinsi Bai Giang tersebut bakal diluncurkan pada awal Mei 2023.

Sebelumnya, wacana pemindahan beberapa produksi Apple, seperti iPad dan MacBook ke Vietnam telah direncanakan sejak akhir 2020 dan akhirnya baru disepakati pada Desember lalu.

Namun rencana tersebut sejalan dengan strategi Apple untuk menjadikan Vietnam sebagai perakit akhir terbesar untuk produk-produknya di luar China daratan.

Foxconn Taiwan, juga dikenal dengan nama perusahaannya Hon Hai Precision Industry, memiliki 60.000 orang staf di Vietnam, dan mengumumkan investasi US0 juta tahun lalu untuk mendirikan anak perusahaan baru di sana.

Salah satu pendiri Resilinc Sumit Vakil mengatakan covid-19 menyadarkan Apple dan Foxconn bawa ketergantungan pada China bukan hal yang baik. Apalagi kebijakan pembatasan mobilitas terkait Covid-19 di negara itu mengganggu rantai pasok.

"Tidak ada jalan kembali ke bagaimana rantai pasokan beroperasi [seperti sebelum pandemi] Covid-19," ujarnya.

Selain pindah ke Vietnam, Apple juga berencana membangun pabrik baru di India. Apple bahkan telah menghubungi Wistron Corp yang berbasis di Taipei untuk merakit iPhone SE sejak 2017 di India.

September lalu, perusahaan juga telah mengumumkan akan memproduksi iPhone 14 terbaru di India dalam beberapa bulan setelah dirilis di seluruh dunia. Dengan kata lain, Apple memberi India langkah besar untuk bisa merilis produk terbaru iPhone lebih cepat dari biasanya.

"Jadwal produksi massal iPhone 14 di India masih sekitar enam minggu di belakang China, tetapi kesenjangan telah meningkat secara signifikan", tulis analis TF International Securities Kuo Ming-chi.

"Oleh karena itu, masuk akal untuk mengharapkan India dan China dapat memproduksi iPhone15 pada waktu yang sama tahun depan," imbuhnya.

Menurut analisis Bloomberg, sepanjang 2020 pemasok produk Apple terbesar masih berasal dari China sebanyak 121 pabrik atau 17,7 persen yang mengoperasikan 2.360 fasilitas (19,3 persen) dari total pemasok.

Hal ini menjadikan China sebagai sumber global terbesar rantai pasokan Apple setelah Amerika Serikat (AS).

India berada di posisi kedelapan, dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 278 dari 12.248 fasilitas global (2,3 persen). Sementara Vietnam berada di posisi ke-14 dengan dua perusahaan (0,3 persen) dan 160 fasilitas (1,3 persen).

"Apple benar-benar membantu organisasi China diakui sebagai produsen elektronik terkemuka, sehingga kehilangan merek marquee ini akan membuat organisasi lain ingin melakukan ini," kata Alan Day, pendiri konsultan rantai pasokan State of Flux yang berbasis di Inggris.

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

Profil Charlie Javice Pendiri Frank yang Diduga Tipu JP Morgan Rp2,6 T******

Pendiri startupFrank, Charlie Javice, digugat oleh JP Morganyang merasa tertipu saat akuisisi perusahaan rintisan itu senilai US5 juta atau sekitar Rp2,6 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Javice sempat masuk dalam daftar Forbes 30 under 30 pada 2019 untuk kategori Finance. Daftar ini ditujukan bagi anak muda berusia di bawah 30 tahun yang dianggap memiliki kontribusi bagi masyarakat luas.

Dilansir dari Forbes, Charlie mendirikan Frank yang awalnya hanya beranggota 15 orang pada 2016. Perangkat lunak milik Frank ini bertujuan untuk mempercepat proses pengajuan pinjaman pelajar.

Javice digugat usai kebohongannya terbongkar oleh JP Morgan. Mulanya, JP Morgan meminta bukti selama uji tuntas mengenai daftar nama, alamat, tanggal lahir, dan informasi pribadi lainnya untuk 4 juta lebih pelajar, yang sebenarnya fiktif.

Temuan JP Morgan, Frank baru memiliki kurang dari 300 ribu akun pelanggan saat itu.

Kasus ini bukan kali pertama menimpa Javice. Dilansir dari Insider, pada 2017 lalu, Javice juga pernah dituduh melanggar merek dagang FAFSA milik pemerintah federal Amerika Serikat.

FAFSA adalah aplikasi gratis milik pemerintah untuk memberikan bantuan keuangan kepada mahasiswa yang mengajukan pinjaman.

Departemen Pendidikan menyatakan Frank dapat menyesatkan pelamar yang mencari situs resmi FAFSA pemerintah. Akibatnya, Javice pun harus mengganti nama situsnya.

Inovasi Javice dalam dunia keuangan sudah ditunjukkan sejak 2013 silam, sebelum ia lulus kuliah. Javice bahkan disebut sebagai "anak ajaib" sebab fokus membangun produk keuangan untuk orang-orang miskin dan pelajar.

Lebih jauh, sekolah bisnis Wharton menyebutnya "The Voice of a Microfinance Generation".

Perempuan kelahiran 1993 ini sempat menjadi Anggota Dewan Pengawas di Universitas Pennsylvania Hillel selama lebih dari tiga tahun dari September 2011 hingga 2015.

Selain itu, Javice juga menjabat sebagai Penasihat Khusus untuk Program Inkubasi Ventura (VIP) di Sekolah Bisnis Wharton sejak 2010 hingga saat ini.

[Gambas:Video CNN]

Xiao Yun Xi Chunyu

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.