slot terpercaya dan tergacor

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

slot 123 gacor

PVMBG: Gas beracun di kawah Gunung Marapi cenderung menurun******

Padang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) menyebut gas beracun SO2 atau sulfur dioksida di kawah Gunung Marapi yang terletak di Sumatera Barat cenderung menurun secara fluktuatif.

"Setelah 26 Desember 2023 laju emisi (fluks) gas SO2 Gunung Marapi dari Satelit Sentinel memperlihatkan kecenderungan menurun secara fluktuatif," kata Kepala PVMBG Hendra Gunawan melalui keterangan tertulisnya yang diterima di Padang, Sabtu.Hal tersebut disampaikan Hendra Gunawan terkait evaluasi Gunung Marapi periode 22-29 Februari 2024.

Baca juga: PVMBG laporkan aktivitas Gunung Marapi cenderung meningkat

Hendra mengatakan bahwa terakhir kali gas beracun (SO2) terdeteksi oleh satelit sebesar 775 ton per hari pada 29 Februari 2024. PVMBG menegaskan berdasarkan hasil evaluasi, aktivitas gunung api itu masih tergolong tinggi.

Ia menjelaskan apabila pasokan magma dari kedalaman terus berlangsung dan cenderung meningkat, maka erupsi dapat terjadi dengan energi yang lebih besar. Potensi ancamannya berupa lontaran material vulkanik berukuran batu (bom), lapili atau pasir diperkirakan dapat menjangkau wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi atau Kawah Verbeek.

"Potensi atau ancaman abu erupsi dapat menyebar lebih luas dan tergantung pada arah maupun kecepatan angin," ujar dia.

Baca juga: PVMBG catat enam letusan beruntun Gunung Marapi

Tidak hanya itu, material erupsi yang jatuh dan terendap di bagian puncak maupun lereng Gunung Marapi dapat menjadi lahar saat bercampur dengan air hujan. Selain itu, juga terdapat potensi bahaya banjir lahar pada aliran sungai-sungai yang berhulu di bagian puncak Gunung Marapi.

"Masih terdapat potensi bahaya dari gas-gas vulkanik beracun seperti karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur dioksida hingga hidrogen sulfida di area kawah atau puncak Gunung Marapi," kata dia menegaskan.

Baca juga: PVMBG tegaskan suara gemuruh-dentuman lazim terjadi saat erupsi Marapi

PVMBG mengimbau masyarakat di sekitar Gunung Marapi termasuk pengunjung agar tidak memasuki dan beraktivitas di dalam radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi atau Kawah Verbeek.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Bintang ramalan

slot gacor pagi hari ini

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Super Raja segala Raja

mpo666

Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu.

"Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas.

Komitmen itu diwujudkan melalui program bertajuk Revitalisasi Bahasa Daerah yang pada tahun 2024 akan dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia, termasuk Kepulauan Riau, melalui Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau.

Upaya revitalisasi bahasa daerah di Kepulauan Riau, menurut Hafidz, pendekatan yang tepat untuk diterapkan adalah dengan pewarisan secara terstruktur melalui pembelajaran di sekolah.

Dalam hal ini, pembelajaran dilakukan secara integratif, kontekstual, dan adaptif, baik melalui muatan lokal maupun ekstrakurikuler.

Adapun sasaran dari pendekatan tersebut meliputi komunitas tutur, guru, kepala sekolah, dan pengawas, serta siswa.

Hafidz Muksin menuturkan bahwa program revitalisasi telah dilaksanakan secara fokus, berkelanjutan, dan berkolaborasi.

Sejak 2021, program revitalisasi dimulai pada tiga provinsi untuk lima bahasa daerah, tahun 2022 di 13 provinsi dengan sasaran 39 bahasa daerah.

Tahun 2023 di 26 provinsi dengan sasaran 72 bahasa daerah, serta tahun 2024 meningkat di seluruh provinsi dengan sasaran 93 bahasa daerah.

"Kegiatan ini dijadikan sebagai implementasi program Merdeka Belajar episode ke-17, Revitalisasi Bahasa Daerah, sekaligus menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk melestarikan salah satu kekayaan dunia agar tidak punah, yaitu bahasa daerah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

wadah pemikir perkotaan

tafsir mimpi 1 100

Prajurit TNI AL bersihkan pesisir Hualoy demi angkat potensi wisata******

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI Angkatan Laut dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon bergotong royong bersama warga membersihkan pesisir Hualoy, Pulau Seram, Maluku, untuk mengangkat potensi wisata bahari di daerah tersebut.

Komandan Yonmarhanlan IX Ambon Mayor Marinir Tamyasin Hehanussa dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan aksi bersih-bersih itu bertujuan menjaga wilayah pesisir, termasuk laut, agar ekosistem  tetap lestari.

“Laut yang berada di Negeri Hualoy mempunyai terumbu karang yang indah sehingga akan menjadi potensi ekowisata bahari yang dapat berdampak positif bagi masyarakat apabila dilestarikan,” kata Komandan Yonmarhanlan IX Ambon, yang juga memimpin aksi bersih-bersih di kawasan pantai Hualoy, Jumat (1/3).

Tidak hanya menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir, aksi bersih-bersih bersama warga di pesisir Hualoy, menurut Mayor Tamyasin, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat Hualoy.

“Banyak terima kasih untuk sambutannya kepada kami. Kiranya tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik ke depannya,” katanya.

Dalam siaran tertulis yang sama, pemimpin adat setempat Raja Negeri (Desa) Hualoy Arif Tubaka menyambut baik inisiatif dari prajurit Korps Marinir TNI AL itu.

Dia menilai aksi gotong royong membersihkan pesisir merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara masyarakat dan seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon.

Raja Negeri Hualoy, yang mewakili seluruh warga setempat, pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon atas kepedulian mereka terhadap ekosistem pesisir di Hualoy.

Hualoy di Kabupaten Seram Barat, Maluku, merupakan salah satu desa di Pulau Seram yang dikenal dengan wisata alam dan wisata baharinya, termasuk wisata pantai. Desa itu dihuni di antaranya oleh masyarakat adat Negeri Hualoy, yang dipimpin seorang raja/tetua adat. Dalam beberapa sumber sejarah, masyarakat Hualoy kerap ikut dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, termasuk dalam peperangan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Bepergian dengan Dewa Kematian

lambangbet

Khofifah yakin Jatim salah satu penentu kemenangan Prabowo******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) TKN Prabowo-Gibran, Khofifah Indar Parawansa meyakini Jawa Timur menjadi salah satu penentu kemenangan pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Khofifah menilai masyarakat Jawa Timur mempunyai semangat dan jiwa nasionalisme yang sejalan dengan Prabowo, calon presiden nomor urut 02 pada Pilpres 2024.

"Kami ingin menyampaikan bahwa Bhinneka Tunggal Ika dan nusantara lahir dari Bumi Majapahit dan itu berada di Jawa Timur, karena seperti yang selalu digaungkan Prabowo tentang wawasan kebangsaan dan nasionalisme. Itu jantungnya ada di Jawa Timur," kata Khofifah saat acara Silaturahmi Kebangsaan di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Baca juga: Khofifah percaya proses demokrasi pemilu berikan hasil terbaik

Pada kesempatan itu, Khofifah bersama 1.600 anggota Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan tokoh masyarakat di Jawa Timur, di antaranya Emil Elestianto Dardak, bersilaturahmi di kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Sabtu.

Dalam acara itu, Khofifah juga mengajak seluruh anggota Muslimat NU untuk mendoakan Prabowo menjadi Presiden Ke-8 RI yang bakal dilantik pada Oktober 2024.

“Insya Allah yang dilantik bulan Oktober nanti adalah Presiden Republik Indonesia ke-8, Bapak Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto yang nanti menjalankan tugas sebaik-baiknya bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," kata Khofifah dalam acara silaturahmi tersebut.

Dai mengatakan pada pemilu 2024, Jawa Timur merupakan provinsi dengan suara terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih di Jawa Barat mencapai 35.714.901, sementara di Jawa Timur ada 31.402.838 pemilih.

Prabowo setelah mendengar pidato Khofifah pun mengucapkan terima kasih atas dukungan para relawan, tokoh, kiai, ulama, dan masyarakat Jawa Timur yang mendukung dirinya bersama pasangannya Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Ibu Khofifah, ibu-ibu muslimat; bapak-bapak ulama; atas kehormatan dan perjuangan keras yang diberikan kepada saya untuk menuju RI 1," kata Prabowo.

Baca juga: TKN: Pertemuan Prabowo-SBY bahas kelanjutan program presiden penduhulu

Dia memuji sikap para pendukungnya di Jawa Timur yang tegas dan tidak malu-malu mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

“Saya memang dari muda selalu merasa dekat dengan Nahdlatul Ulama, sebagaimana saudara ketahui, saya dikatakan jadi salah satu yang sangat dekat dengan Gus Dur. Dari sangat muda, kami saling kenal. Beliau juga sering ke rumah saya. Bahkan, rumah beliau persis berada di seberang rumah kakek dan nenek saya. Beliau adalah orang yang banyak membimbing saya dalam banyak hal,” kata Prabowo.

Gus Dur atau KH Abdurrahman Wahid merupakan salah satu tokoh penting NU yang juga Presiden Ke-4 RI.

Oleh karena itu, di hadapan anggota Muslimat NU, Prabowo berharap mereka juga selalu mendukung dirinya. “Saya tetap butuh dukungan saudara semua. Kawal terus saya. Mari bersama kita hilangkan kemiskinan. Saya hari ini dapat kekuatan karena ada dukungan saudara semua,” kata Prabowo.

Dalam hasil sementara rekapitulasi suara KPU RI, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul dengan perolehan suara 58,83 persen per Sabtu pukul 22.00 WIB.

Dua rivalnya, yaitu pasangan nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh suara sementara 24,49 persen, sementara pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 16,68 persen.

KPU dalam laman resminya menunjukkan per Sabtu pukul 22.00 WIB surat suara yang dihitung mencapai 78,04 persen.

Baca juga: Prabowo bertemu dengan Gibran selama 30 menit di Kertanegara
Baca juga: Gibran belum ingin ungkap kementerian baru usai bertemu Prabowo
 

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Monster Apartemen Sehari-hari

akun gacor vip

Bea Cukai gagalkan penyelundupan baju bekas di perairan Batam******

Batam (ANTARA) - Tim Patroli Laut Bea Cukai yang terdiri dari Kantor Bea Cukai Batam, Bea Cukai Kantor Wilayah Khusus Bea Cukai Kepulauan Riau dan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menggagalkan penyelundupan baju dan sepatu bekas di perairan Batam.

Kepala Bidang Bimbingan Kepatuhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Batam Evi Octavia dalam keterangan yang diterima di Batam, Sabtu mengatakan penyelundupan barang bekas tersebut menggunakan kapal bernama KM Arsyi II.

“Informasi mengenai kapal tersebut mulanya kami dapatkan berdasarkan unit intelijen Kantor Pusat Bea Cukai pada hari Jumat (1/3) bahwa akan ada kegiatan pemuatan barang yang diduga karung balpres berjenis kain dan sepatu yang akan memasuki perairan Batam," kata Evi.

Ia menjelaskan pada pukul 15.30 WIB kapal target memasuki perairan Nipah, yang kemudian seluruh tim mengejar kapal tersebut dan berhasil melakukan pemeriksaan pada pukul 16.30 WIB di perairan Batam.

“Dari hasil pemeriksaan kapal KM Arsyi II dinahkodai oleh saudara A dengan muatan karung balpres berjenis kain dan sepatu tanpa dilengkapi dokumen kepabeanan. Selanjutnya atas kapal tersebut dilakukan penegahan dan disandarkan di Dermaga Bea Cukai Tanjung Uncang,” ujar dia.

Dengan begitu, terhadap pelaku dijerat Pasal 102 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar.

"Penindakan ini merupakan bukti komitmen keseriusan Bea Cukai dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap peredaran barang ilegal," kata Evi.

Ia menyebutkan penyelundupan baju bekas dan sepatu bekas tersebut sangat mengganggu industri dalam negeri, sehingga sesuai dengan instruksi Presiden merupakan hal yang menjadi perhatian seluruh pihak.

"Dengan kegiatan ini diharapkan juga dapat memberikan efek jera dan menekan terjadinya pelanggaran yang serupa," demikian Evi.

Pewarta: Jessica Allifia Jaya Hidayat
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024