menuqq

Putri Berubah

bocoran situs slot gacor hari ini

KPU DKI siapkan maskot dan lagu promosi penyelenggaraan Pilkada DKI******

bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI menyiapkan desain maskot dan lagu promosi (jingle) untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI agar lebih menarik partisipasi masyarakat.

"Kita ingin maskot ini bisa menjadi semacam perwakilan KPU DKI Jakarta untuk menginformasikan dan mensosialisasikan kepada pemilih terkait dengan tahapan Pilkada ini," kata Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari kepada wartawan di Jakarta, Rabu.

Astri menjelaskan, beberapa ahli sudah memberikan masukan-masukan mengenai maskot dan "jingle" sebagai alat komunikasi sekaligus media promosi yang efektif.

Direncanakan pihaknya akan melakukan sayembara setelah Lebaran atau pertengahan April 2024.

"Kita meminta dukungan rekan-rekan media nanti, ketika pengumuman sayembara dibuka supaya makin banyak masyarakat berpartisipasi, menyumbangkan ide dan kreasinya," ujarnya.

Baca juga: Cagub perseorangan butuh 618.000 KTP pendukung untuk maju Pilgub DKI

Adapun persyaratan sebagai peserta sayembara pembuatan maskot dan jingle yakni warga ber-KTP DKI.

Sebelumnya, KPU DKI berencana akan melaksanakan Pilkada dua putaran. Pada bulan April ini, pihaknya sedang melakukan pendataan pemilih.

Pilkada untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota akan diselenggarakan serentak seluruh daerah pada 27 November 2024.

Berikut jadwal tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

Baca juga: KPU DKI lakukan pendataan pemilih Pilgub DKI pada April

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

Baca juga: DKI siapkan dana hibah Rp975 miliar ke KPU untuk Pilgub DKI

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

slot777 mansion

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

penyelamatan ekstrem

lambo77 slot

RI terbangkan bantuan untuk Palestina & Sudan dengan pesawat Garuda******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia (RI) menerbangkan bantuan untuk warga sipil yang menjadi korban konflik Palestina dan Sudan dengan menggunakan pesawat udara Garuda Indonesia dari BaseOps SUMA 1 Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu pagi ini.

Pantauan di BaseOps SUMA 1 Halim Perdanakusuma tampak petugas otoritas bandara mengemas setidaknya lima kontainer bantuan berisi obat-obatan, peralatan medis, antibakteri, dan makanan nutrisi yang berlabel "Humanitarian Aid From Indonesia to People of Sudan dan Mesir (Egypt)" ke dalam bagasi Pesawat Garuda Indonesia Airbus A330-900neo.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang didampingi sejumlah menteri diagendakan bakal melepas keberangkatan bala bantuan kemanusiaan dari segenap Bangsa Indonesia dengan jumlah total senilai 1 juta dolar AS itu secara langsung pada pagi ini pukul 07.30 WIB.

Adapun pengiriman ke Kairo Mesir akan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, sedangkan untuk delegasi ke Port of Sudan, akan dipimpin oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto.

Baca juga: Bantuan untuk Gaza diangkut Hercules TNI AU tiba di Yordania

Sebelumnya Kepala BNPB Suharyanto memperkirakan seluruh delegasi akan tiba di Kairo dan Port of Sudan pada Kamis, 4 April 2024 untuk menyerahkan bantuan kemanusiaan serta melakukan beberapa kegiatan pertemuan dengan otoritas yang terkait di Mesir dan Sudan.

Pemberian bantuan bermula saat Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) menerima nota diplomatik dari Mesir dan Sudan perihal permohonan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat di sana yang sedang menghadapi konflik dan wabah penyakit.

Dalam nota tersebut Pemerintah Mesir mengharapkan bantuan Pemerintah Indonesia untuk penanganan pengungsi warga Palestina yang masuk ke wilayah Mesir, sekitar Rafah Mesir (Gurun Sinai Utara), akibat adanya invasi Israel ke wilayah Gaza, Palestina.

Sampai dengan Maret 2024 korban invasi Israel di wilayah Gaza berjumlah 32.333 orang meninggal dunia (12.900 anak dan 8.400 wanita), 74.694 orang luka dan 8.100 orang hilang.

Baca juga: Indonesia target kirimkan bantuan ke Palestina-Sudan mulai pekan depan

Pasca-invasi darat Israel ke wilayah Gaza Utara dan Tengah, penduduk Gaza mengungsi ke wilayah Gaza Selatan - Rafah yang menjadi wilayah paling aman terakhir bagi mereka.

Saat ini di Kota Rafah, Mesir menampung lebih dari 1,5 juta pengungsi Palestina. Untuk itu Pemerintah Mesir mengirimkan daftar permohonan bantuan berupa beberapa jenis barang yang sangat dibutuhkan di pengungsian.

Pemerintah Sudan juga mengharapkan bantuan serupa kepada Pemerintah Indonesia untuk masyarakatnya yang menjadi korban konflik internal pemerintahan serta berjangkitnya wabah penyakit Kolera.

Sudan mengumumkan setidaknya ada 2.525 kasus dugaan diare atau kolera cair akut yang diderita masyarakat setempat, sehingga membutuhkan peralatan medis. Jika tidak segera ditangani, jumlahnya akan semakin meningkat.

Atas dasar kemanusiaan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengungkapkan berdasarkan arahan Presiden Jokowi, Pemerintah Indonesia akan memberikan bantuan kepada Mesir dan Sudan berupa barang-barang sesuai dengan daftar permintaan yang diajukan oleh masing-masing negara, dengan nilai bantuan sebesar 1 juta dolar AS atau sekitar Rp 15 miliar per negara.

Baca juga: Menlu: Indonesia cari jalan untuk salurkan bantuan ke Palestina

Pewarta: M. Riezko Bima Elko Prasetyo
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Faun

republikslot

7 Tol Baru Bakal Dibuka Saat Mudik Lebaran, Gratis!******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebut ada tujuh jalan tol baruyang akan dibuka secara fungsional selama momen mudik Lebaran. Tarifnya dibebaskan alias gratis.

"Ruas tol fungsional itu masih gratis, jangan lupa. Jadi, bisa dimanfaatkan," kata Anggota BPJT Unsur Masyarakat Tulus Abadi dalam diskusi di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Mumpung belum bayar, dimanfaatkan. (Operasional tol fungsional) pukul 6.00 pagi sampai 17.00 sore itu masih gratis, sebelum diberlakukan berbayar," sambungnya.

Rinciannya tol fungsional di Pulau Jawa antara lain Tol Jakarta-Cikampek II Selatan, Tol Solo-Yogyakarta-NYIA, dan Tol Cimanggis-Cibitung.

Sementara itu, tol fungsional di Pulau Sumatra mencakup Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok, Tol Bangkinang-Tanjung Alai, Tol Indrapura-Kisaran, serta Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

Akan tetapi, Tulus menegaskan tol-tol lain yang sudah eksisting kemungkinan tidak bakal gratis, hanya didiskon.

Lihat Juga : Sri Mulyani Akhirnya Bersuara Soal Aturan Barang Bawaan ke Luar Negeri

Tulus mengatakan kebijakan diskon tarif tol akan diumumkan langsung oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) atau operator masing-masing jalan tol.

Sebab menurutnya, pemerintah tak bisa terlalu dalam mengintervensi soal diskon tarif tersebut karena menyangkut investasi perusahaan.

Ia juga menegaskan kenaikan tarif di sejumlah ruas tol tidak bisa ditunda dengan adanya mudik lebaran. Tulus menilai penundaan kenaikan tarif berpotensi pada pengguna tol lain di masa mendatang.

Berikut tujuh ruas tol fungsional di masa mudik Lebaran 2024:

1. Tol Jakarta-Cikampek II Selatan
2. Tol Solo-Yogyakarta-NYIA
3. Tol Cimanggis-Cibitung
4. Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Seksi 2 Kuala Tanjung-Indrapura dan Seksi 3-4 Sinaksak-Seribu Dolok
5. Tol Bangkinang-Tanjung Alai
6. Tol Indrapura-Kisaran
7. Tol Kayu Agung-Palembang-Betung Seksi 3 sebagian.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Tawarikh Tirus

mutiara99

Kemenhub Prediksi Minat Mudik 2024 Lebih Besar dari Tahun Lalu******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan minat mudik lebaran tahun ini lebih besar dari tahun lalu.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan survei proyeksi jumlah pemudik masih berjalan. Ia memperkirakan hasilnya baru bisa dipublikasikan pada awal Maret 2024 nanti.

"Untuk sementara, hasilnya memang memperlihatkan minat mudik lebih besar dibandingkan tahun lalu," ucap Adita kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/2).

"Mengenai tanggalnya (puncak mudik lebaran) diperkirakan hampir sama dengan tahun-tahun sebelumnya, kira-kira seminggu sebelum lebaran sudah akan mulai terjadi peningkatan mobilitas," imbuhnya.

Senada, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memperkirakan pemudik pada lebaran tahun ini akan lebih banyak ketimbang 2023 lalu. Ia menyebut Kemenhub tengah bersiap untuk berkoordinasi dengan lintas sektoral terkait persiapan infrastruktur maupun transportasi saat mudik.

Mengutip Antara, survei sementara Korps Lalu Lintas Polri mencatat bahwa jumlah pemudik lebaran 2024 diperkirakan mencapai 200 juta orang.

Jumlah ini lebih tinggi 6 persen dibandingkan pemudik lebaran tahun lalu yang hanya 187 juta orang.

Berdasarkan Kalender Hijriah Kementerian Agama, awal puasa Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada Selasa, 12 Maret 2024. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan awal Ramadan jatuh pada sehari sebelumnya.

Sedangkan 1 Syawal 1445 Hijriah versi kalender Kemenag dan Muhammadiyah jatuh pada hari yang sama, yakni 10 April 2024.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

Menjadi seorang Buddha

slot gacor gampang maxwin

Sri Mulyani akan penuhi panggilan MK untuk sidang Pilpres 2024******

Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan memenuhi panggilan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

“Kalau ada undangan resmi, insya Allah kami datang,” kata Menkeu Sri Mulyani di Jakarta, Selasa.

Diketahui, MK menjadwalkan pemanggilan empat menteri Kabinet Indonesia Maju untuk dihadirkan sebagai pihak yang perlu didengar keterangannya dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, Jumat (5/4).

"Kepada para pihak, perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi, berdasarkan hasil rapat Yang Mulia para hakim tadi pagi," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo di Gedung MK I RI, Jakarta, Senin (1/4).

Berdasarkan hasil rapat permusyawaratan hakim, kata Suhartoyo, empat menteri yang dijadwalkan pemanggilannya itu adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Selain keempat menteri tersebut, MK juga menjadwalkan pemanggilan untuk Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Suhartoyo menegaskan pemanggilan lima pihak yang dikategorikan penting untuk didengarkan keterangannya oleh MK ini bukan bentuk akomodasi permohonan dari kubu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Dia menjelaskan permohonan kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud sejatinya ditolak oleh MK, tetapi hakim konstitusi mengambil sikap tersendiri untuk memanggil sejumlah menteri dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu itu mengingat jabatan yang mereka emban.

Nantinya, kata Suhartoyo, hanya hakim konstitusi yang bisa mendalami keterangan kelima pihak tersebut.

"Karena ini keterangan yang diminta oleh mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan. Jadi, yang melakukan pendalaman hanya para hakim," katanya.

Baca juga: TPN: Kesaksian Menkeu untuk soal bansos di perkara PHPU
Baca juga: Menkeu: Anggaran perlindungan sosial bukan hanya lewat Kemensos
Baca juga: Menkeu: Anggaran bansos per 29 Februari capai Rp22,5 triliun
Baca juga: Menkeu: Bansos merupakan program APBN
 

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024