erek17

Masuk ke filmnya

Bapanas Prediksi Musim Panen Padi Tahun Depan Molor 2 Bulan******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi memperkirakan musim panenpadi tahun depan bakalan mundur sekitar dua bulan.

Menurutnya, molornya waktu panen ini lantaran hujan turun terlambat. Akibatnya, masa tanam juga terlambat.

"Kemarin Agustus, September, Oktober, belum turun hujan. Turun hujannya baru akhir November dan Desember, jadi panen agak mundur," ungkap Arief di Komplek PT Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, dikutip dari Detik, Senin (13/11).

Meski panen molor, Badan Pangan memastikan hal ini tidak akan berpengaruh terhadap ketersediaan stok beras. Pasalnya, Bulog memiliki cadangan beras di atas 1 juta ton.

Selain itu, imbuh Arief, pemerintah juga akan terus menggalakkan program Stabilisasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) untuk memastikan ketersediaan beras di pasar.

"Cadangan pangan kita pastikan di atas 1 juta ton, Bulog punya. Harga berikutnya, yang nomor satu availability (ketersediaan) dulu, kalau harga tinggal kita sesuaikan. Kan sekarang ada bantuan pangan, stabilisasi SPHP (juga), semua kita jalankan," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Yaozei

Penumpang Kereta Cepat Whoosh Tembus 21 Ribu Sehari******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat jumlah penumpang Whooshtembus 21.312 orang pada Minggu (11/11) dan menjadi rekor tertinggi sejak kereta cepat ini beroperasi.

Jumlah itu dicapai melalui pengoperasian 36 jadwal perjalanan, dengan rincian 28 perjalanan reguler dan delapan perjalanan tambahan.

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan capaian tersebut menjadi kinerja angkutan tertinggi selama Kereta Cepat Whoosh beroperasi.

Ia merinci dari 21.312 penumpang, 497 penumpang atau 2,3 persen merupakan penumpang first class, lalu 886 penumpang atau 4,2 persen penumpang business class.

Kemudian, 19.929 penumpang atau 93,5 persen penumpang premium economy class.

Sebelumnya, angka penumpang tertinggi terjadi pada Sabtu (11/11) sebanyak 20 ribu penumpang dan Sabtu (4/11) pekan lalu, yakni 18 ribu penumpang.

KCIC mencatat dibandingkan pekan lalu, pada minggu ini terjadi peningkatan jumlah penumpang sebesar 18 persen atau sebanyak 3.259 penumpang.

Dari sisi jumlah perjalanan pun meningkat sebesar 12 persen, dari 32 perjalanan pada Sabtu (4/11) menjadi 36 perjalanan pada Sabtu (11/11) dan Minggu (12/11).

Eva menyebutkan rata-rata okupansi atau keterisian masing-masing perjalanan mencapai 98,5 persen. Bahkan, di jadwal tertentu okupansi mencapai 100 persen atau terjual habis. Melihat tingginya permintaan penumpang tersebut, KCIC secara berkala juga melakukan evaluasi khususnya terkait jadwal dan jumlah perjalanan kereta.

"Kami turut senang karena antusias penumpang terhadap Kereta Cepat Whoosh sangat tinggi. Kami berharap, ke depannya penumpang akan tetap terus tinggi dan semakin banyak yang terbantu dengan kehadiran Kereta Cepat Whoosh," kata Eva.

Kereta Cepat Whoosh merupakan layanan kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang beroperasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam. Kereta Cepat Whoosh memiliki jalur sepanjang 142,3 km dengan 13 terowongan dan melayani empat stasiun, yaitu Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar.

[Gambas:Video CNN]

Lei Wu

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Setop Dimulai Desember Besok******

Uji coba bayar tol tanpa setop dilakukan pada pertengahan Desember mendatang di Tol Bali Mandara.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan uji coba transaksi tol tanpa setop ataumultilane free flow(MLFF) akan berlangsung pada minggu kedua Desember 2023.

"Minggu kedua Desember," kata Basuki dikutip dariDetik Finance, Selasa (14/11).

"Jadi setelah itu dicoba, akhir Desember kita evaluasi. Kalau itu bagus, berhasil, kita expand. Kalau ada yang kekurangan, kita improve dulu baru coba lagi, baru expand," ungkapnya.

Ia menjelaskan jika uji coba di Bali berhasil, maka akan dilanjutkan ke enam ruas tol di Jakarta.

"Kalau berhasil baru ke Jakarta, di perkotaan dulu," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

Ambisi Rhodes

Harga Gula Naik Jadi Rp16 Ribu di Pengecer, Papua Tembus Rp17 Ribu******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga guladi toko ritel alias pengecer menjadi Rp16 ribu hingga Rp17 ribu per kg.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan kenaikan dilakukan di tengah fenomena El Nino yang mengerek harga gula internasional. Ia berharap kebijakan ini bisa menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

"Berdasarkan hasil input tersebut, kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha ritel untuk dapat mengimplementasikan relaksasi harga dimaksud," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (9/11

Bapanas memprediksi produksi gula turun imbas El Nino dari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton. Di lain sisi, Ketut mengatakan realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) 126.941 ton alias 58,82 persen.

Ia mengungkap beberapa perusahaan yang punya kuota impor GKM belum merealisasikannya. Pada akhirnya, harga gula internasional yang tinggi membuat penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen sulit dilakukan.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023 yang menyebut HAP gula konsumsi di level produsen sebesar Rp12.500 per kg dan di tingkat konsumen Rp14.500 per kg. Sedangkan khusus wilayah Indonesia Timur dan daerah 3TP dipatok Rp15.500 per kg.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan, pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga Rp16 ribu per kg," tandasnya.

Sementara itu, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS Nasional) mencatat harga gula pasir lokal di pasar modern masih Rp14.950 per kg. Sedangkan gula pasir kualitas premium dihargai Rp15.600 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?******

Presiden Jokowi baru saja mengeluarkan aturan berisi rumus baru perhitungan upah buruh. 

Rumus tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan. Jokowi melalui beleid itu mengatur kenaikan upah dihitung dengan menggunakan 3 variabel.

Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Pada pasal 26 ayat 4 dijelaskan UMP 2024 dihitung via upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Tapi, buruh memandang aturan baru Presiden Joko Widodo tidak akan mengangkat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024 lebih dari 5 persen.

Lantas, bagaimana simulasi perhitungannya sehingga UMP dengan formula Jokowi tersebut tak akan naik lebih dari 5 persen?

Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar mencoba menghitungnya dengan rumus yang diberikan Jokowi. Ia mengatakan variabel yang akan digunakan nantinya adalah inflasi provinsi serta nilai indeks di kisaran 0,1-0,3.

"Kalau inflasi itu sekitar 3 persen dan pertumbuhan ekonomi 5 persen, maka kenaikan UMP di 2024 antara 3,5 persen sampai 4,5 persen," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (14/11).

Angka 3,5 persen didapat jika indeks tertentunya 0,1. Sedangkan perkiraan kenaikan upah 4,5 persen berlaku apabila indeks yang dipakai 0,3.

Berikut simulasi yang digunakan Timboel:

UMP 2024= inflasi + (pertumbuhan ekonomi X indeks tertentu)
UMP 2024= 3 + (5 x 0,1)= 3,5 persen atau UMP 2024= 3 + (5 X 0,3)= 4,5 persen

Timboel mengatakan rumus tersebut hanya mengukur kenaikan upah nominal, tetapi tidak menjamin kenaikan upah riil para buruh. Padahal, ia menilai kesejahteraan ditentukan berdasarkan upah riil.

"Upah riil menurun bila inflasi pada kebutuhan pokok buruh, seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan sebagainya nilainya lebih tinggi dari kenaikan upah minimum tersebut," jelasnya.

"Sebagai contoh, inflasi beras sudah mencapai 5 persen sampai 7 persen lebih. Belum lagi kenaikan di sektor transportasi dan papan, seperti kontrakan rumah dan indekos yang nilainya juga di atas kenaikan UMP 2024," tutup Timboel.

[Gambas:Video CNN]

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat menilai kenaikan upah buruh di 2024 tidak akan lebih dari 5 persen jika menggunakan rumus baru Jokowi.

Mirah mengatakan kenaikan UMP 2024 yang kecil ini dikarenakan adanya variabel indeks tertentu.

"Angka (UMP 2024) yang akan dihasilkan dengan formula yang telah dirilis melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 tidak akan lebih dari di bawah 5 persen atau 7 persen. Karena ada koefisien (indeks) tertentu," tuturnya.

Padahal, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi, di mana seharusnya bisa sampai 20 persen-25 persen.