petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

apel888

main hp dapat uang tanpa modal 471Jutaan kata 564109Orang-orang telah membaca serialisasi

《apel888》

Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu******

Jakpro ungkap Formula E diundur ke 2025 karena Pemilu
Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana di Balai Kota, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA/Luthfia Miranda Putri.
Jakarta (ANTARA) - PT Jakarta Propertindo (Jakpro) mengungkapkan penyelenggaraan balapan listrik Formula E diundur ke 2025 atau tahun depan karena masih berfokus pada pelaksanaan Pemilu 2024.

"Diundur tahun depan, jadi tahun ini kita tidak ikut karena pemilu," kata Project Director Jakarta EPrix 2023 Ivan Cahya Permana kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta, Rabu.

Ivan menegaskan pengunduran ini sudah mutlak kepastiannya yang telah diputuskan sebelum pemilu bersama pemegang lisensi balapan mobil listrik Formula E Operation (FEO).

Adapun terkait biaya komitmen (commitment fee), pihaknya menyatakan siap mengikuti kesepakatan kontrak yang sudah ada dan dijanjikan.

"Kita mengikuti apa yang ada saja, kan commitment fee sudah ada kontraknya kita ikuti," ujarnya.

Ivan menambahkan, pihak Jakpro akan memberikan pengumuman khusus terkait berapa hari penyelenggaraan Formula E akan diadakan di Indonesia nantinya.

"Nanti itu ada pengumuman khusus kalau sudah yakin," tambahnya.

Kota Jakarta tidak masuk dalam kalender Kejuaraan Dunia Formula E ABB FIA musim mendatang karena bersamaan waktunya dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Dilansir dari keterangan resmi Formula E, kota Jakarta dicoret dari kalender balapan musim kesepuluh itu karena pada balapan yang direncanakan digelar pada 8 Juni 2024 di Sirkuit Internasional E-Prix Ancol tersebut bertabrakan dengan masa Pemilu 2024.

Adapun kontrak antara FEO dan JakPro itu berdurasi tiga tahun sejak 2022 hingga 2024 sehingga jika dibatalkan atau diundur maka akan menyalahi kesepakatan dan tercatat sebagai pelanggaran.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI M Taufik Zoelkifli menegaskan balap mobil listrik internasional, Formula E 2024 semestinya tetap diselenggarakan di Jakarta karena sudah ada kontrak kerja sama bisnis di antara pihak terkait.

Karena itu, dia meminta PT Jakarta Propertindo (Perseroda) memperdalam komunikasi terkait Formula E karena bersamaan dengan masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Baca juga: Anak usaha Jakpro targetkan bangun SJUT sepanjang 84,5 km hingga 2025
Baca juga: Jakpro tetap jadi penyelenggara Formula E pada 2023
​​​​​

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Ade irma Junida
Copyright © ANTARA 2024

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka******

Polri tetapkan 7 anggota PPLN Kuala Lumpur sebagai tersangka
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menetapkan tujuh anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai tersangka dugaan tindak pidana Pemilu terkait penambahan jumlah pemilih. "Ada tujuh tersangka," kata Direktur Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, di Jakarta, Kamis. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, penetapan tersangka dilakukan setelah pihaknya melakukan gelar perkara pada Rabu (28/2) di Ruang Rapat Subdit IV DIttipidum. Adapun penyidikan kasus ini sudah dilakukan sejak penyidik menerima laporan polisi dengan nomor:LP/B/60/II/SPKT Bareskrim Polri, tanggal 20 Februari 2024 dengan pelapor Rizky Al Farizie. Dari laporan polisi tersebut diterbitkan surat perintah Kabareskrim Nomor: Sprin/1635/II/RES.1.24./2024/ Bareskrim, tanggal 28 Februari 2024. Hasil gelar perkara ditemukan adanya dugaan tindak pidana berupa dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya daftar pemilih tetap dan/atau dengan sengaja memalsukan data dan daftar pemilih yang terjadi dalam kurun waktu sekitar tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan sekarang. Pelanggaran ini melanggar ketentuan dalam Pasal 545 dan/atau Pasal 544 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang terjadi di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. "Sesuai fakta-fakta yang ditemukan dalam gelar perkara, enam tersangka diduga menambah atau mengurangi daftar pemilih. Satu tersangka diduga sengaja memalsukan data dan daftar pemilih," kata Djuhandhani. Adapun bentuk perbuatan hukum yang dilakukan para tersangka memalsukan data dan daftar pemilih. Diketahui bahwa Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856, dan yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. "Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur tidak sesuai ketentuan," katanya. Berdasarkan Berita Acara Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih. Kemudian, berdasarkan Berita Acara Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 442.526 pemilih.PPLN Kuala Lumpur juga menetapkan data pemilih Berita Acara Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258 pemilih.
Djuhandhani mengatakan daftar pemilih tetap dan data pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, hanya berdasarkan perhitungan prosentase dari kesepakatan loby-loby dengan perwakilan Partai Politik. Dengan telah ditetapkannya tujuh orang tersangka, kata Djuhandhani, pihaknya segera menyelesaikan berkas perkara dengan sisa waktu enam hari kerja. "Dengan waktu tinggal 6 hari kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut," ujarnya.
Baca juga: Bawaslu menduga pelanggaran di Kuala Lumpur libatkan orang selain PPLN
Baca juga: Bawaslu RI sebut salah satu eks PPLN Kuala Lumpur melanggar pidana
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:jp88

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
pinjaman online yang bisa dicicil 12 bulan
slot judi88
oceanslot88
128.199 slot demo
link 88 slot
tagihan kredivo menunggak
sumobet88
seribu mimpi 48
waktu pencairan kredivo
Daftar isi semua bab
Bab 1 selot90
Bab 2 slot indojoker88
Bab 3 situs slot gacor 2022 terpercaya
Bab 4 slot live casino
Bab 5 slot gacor emas36 36
Bab 6 slot gacor gacor
Bab 7 pinjol optima
Bab 8 cara mendapat kan uang
Bab 9 bukalapak bisa pinjam uang
Bab 10 qqindobet
Bab 11 voucher gojek hari ini goride
Bab 12 maxwin no limit city
Bab 13 bocoran admin riki slot hari ini
Bab 14 paito chelsea 11
Bab 15 tafsir mimpi 4d bergambar lengkap
Bab 16 gaming world slot demo roma
Bab 17 buku seribu mimpi 2d
Bab 18 ketua77
Bab 19 melati188
Bab 20 koi888
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4263bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Jenderal itu terlalu mendominasi

situs game slot paling gacor
Mahfud: Penertiban birokrat dan aparat solusi masalah agraria
Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). Debat Keempat Pilpres 2024 mengangkat tema terkait pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom.
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md meyakini penertiban birokrat dan aparat penegak hukum sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan masalah agraria di Indonesia.

"Kalau ditanyakan apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum," kata Mahfud dalam debat keempat Pilpres 2024 di Balai Sidang Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu.

Menurut dia penerapan aturan saja tidak cukup, yang terpenting adalah siapa yang menjadi pimpinan tertinggi, karena pemegang jabatan tertinggi tersebut yang akan mempunyai kewenangan untuk memerintahkan para birokrat dan aparat penegak hukum tersebut.

"Karena kalau jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Nanti kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan, siapa pimpinan penegak hukum itu," ujarnya.

Mahfud juga mengatakan aturan yang ada sudah cukup baik, namun masih ada oknum yang tidak mau melaksanakan aturan tersebut.

"Ada orang yang mengatakan aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Enggak semudah itu, justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali," tuturnya.

KPU RI telah menetapkan tiga pasangan capres-cawapres peserta Pilpres 2024 yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada 12 Desember 2023, debat kedua 22 Desember 2023, dan debat ketiga 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan para cawapres.

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Baca juga: Gibran utarakan pentingnya bangun rasa kepemilikan warga desa
Baca juga: Muhaimin jelaskan manfaat reformasi agraria untuk hadapi krisis iklim

Pewarta: Fianda Sofjan Rassat
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

dapat duit tanpa modal
Muhaimin: Peduli petani penting untuk tangani dampak iklim pada pangan
Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyampaikan pandangannya saat Debat Keempat Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024). ANTARA FOTO//M Risyal Hidayat/tom/am.
Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan.
Jakarta (ANTARA) - Calon Wakil Presiden RI Muhaimin Iskandar menyebut kemauan politik untuk tidak mengabaikan petani adalah hal penting untuk menangani dampak krisis iklim pada produksi dan kualitas pangan.

Muhaimin mengatakan hal itu ketika menanggapi Cawapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Mahfud Md. dalam debat keempat Pilpres 2024 di Jakarta, Minggu.

Menanggapi Gibran, Muhaimin menegaskan kembali pernyataannya bahwa potensi petani di Indonesia sangat besar sekali dalam segi jumlah dan potensi tanah.

Selain itu, Indonesia juga memiliki suplai dan potensi permintaan terhadap produksi pangan yang sangat besar.

"Oleh karena itu, Pemerintah tidak boleh diam, harus turun tangan. Jangan terlalu normatif mengatasi keadaan," ucap Muhaimin.

Kepada Mahfud Md, Muhaimin mengatakan bahwa seluruh perangkat undang-undang yang menyangkut pelindungan petani dan produksi pangan sebetulnya sudah lengkap.

"Tinggal implementasi saja dari seluruh proses hukum yang kita miliki, kemauan politik, kesungguhan tidak mengabaikan petani, itu yang penting," ujar dia.

Baca juga: Muhaimin ingin masyarakat adat dilibatkan dalam pembangunan
Baca juga: Muhaimin minta pembangunan harus libatkan rakyat

KPU RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Selepas debat pertama pada tanggal 12 Desember 2023, debat kedua pada tanggal 22 Desember 2023, dan debat ketiga pada tanggal 7 Januari 2024, KPU menggelar debat keempat yang mempertemukan ketiga calon wakil presiden (cawapres).

Tema debat keempat meliputi energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat.

Pewarta: Yuni Arisandy Sinaga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

harapan yang tak ada habisnya

egp138
PBNU: Khofifah harus non-aktif dari Ketum Muslimat jika masuk TKN
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah). ANTARA/HO-PBNU/pri.
beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Dari ksatria menjadi raja

relaxtoto
PBNU: Khofifah harus non-aktif dari Ketum Muslimat jika masuk TKN
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf (tengah). ANTARA/HO-PBNU/pri.
beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan Khofifah Indar Parawansa harus non-aktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran.

"Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa secara resmi telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Khofifah secara personal dukung Prabowo-Gibran
Baca juga: Gus Yahya: Yang meragukan Khofifah, tidak pernah jadi pengurus NU

Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain.

"Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya.

Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung soal Pilpres. Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi.

"Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya.

Baca juga: Pengamat Unej nilai Khofifah tak banyak dongkrak elektabilitas Prabowo
Baca juga: Rais Aam ingatkan bahwa PBNU jaga jarak dengan partai politik
Baca juga: Suara NU dan "Politik" NU pada Pemilu 2024

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan lahir

sonic77
KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK
Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Catatan Pengaduan

slot demo solo toto
Menkominfo ungkap penanganan lanjutan kasus suap SAP yang seret BAKTI
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Kamis (18/1/2024). ANTARA/Livia Kristianti.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan lebih lanjut terkait penanganan suap yang dilakukan oleh perusahaan perangkat lunak asal Jerman yaitu SAP dan menyeret nama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo.

Budi mengatakan dirinya telah menugaskan secara khusus Inspektur Jenderal Kementerian Kominfo Arief Tri Hardiyanto untuk melakukan pemeriksaan internal pada BAKTI Kemenkominfo.

"Saya sudah minta Irjen untuk memeriksa ini," kata Budi di Jakarta, Kamis.

Hal ini sejalan dengan pernyataan BAKTI Kemenkominfo pada Senin (15/1) yang secara tegas bakal melakukan pemeriksaan internal dan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk memastikan jajarannya bertugas dengan baik dan mendukung kelancaran pengusutan kasus penyuapan tersebut.

Ia lebih lanjut mengatakan Kementerian Kominfo juga terbuka kepada lembaga penegak hukum yang ingin melakukan penelusuran dan penyelidikan lebih lanjut pada kasus yang menyinggung BAKTI Kemenkominfo tersebut.

"Kalau lembaga penegak hukum mau menindaklanjutinya silahkan saja," kata Budi.

Baca juga: Sebanyak 4.988 BTS BAKTI telah siap diresmikan Presiden

Adapun kasus suap yang dilakukan SAP pertama kali diungkap oleh Departemen Kehakiman (DOJ) Amerika Serikat pada Rabu (10/1). SAP dinyatakan telah melanggar regulasi Praktik Korupsi Asing (FCPA) pada periode 2015-2018 dengan melibatkan banyak negara salah satunya Indonesia.

Melalui pernyataan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat dinyatakan perusahaan itu melalui agen-agen tertentu, diduga terlibat dalam skema menyuap pejabat Indonesia guna mendapatkan keuntungan bisnis yang tidak pantas seperti kontrak dengan berbagai departemen dan lembaga.

Salah satu lembaga yang disebut dalam pernyataan tersebut adalah Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) yang telah bertransformasi menjadi BAKTI Kemenkominfo di masa ini.

Meluruskan informasi yang beredar, BAKTI Kemenkominfo menyebutkan memang pihaknya sempat melakukan kemitraan dengan perusahaan asing tersebut pada 2018.

Saat itu, BP3TI baru saja diubah bentuknya menjadi BAKTI Kemenkominfo mengikuti Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI.

Kemitraan dengan perusahaan asal Jerman itu bertujuan untuk memperbaiki tata kelola dan melakukan modernisasi proses bisnis dan seluruh pelaksanaan pembiayaan dan mekanismenya telah mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku.

"BAKTI menggunakan layanan dari perusahaan tersebut dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan lisensi sebesar Rp12,6 miliar. Kontrak tersebut dilakukan melalui proses perencanaan dan pengadaan yang transparan serta akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," demikian pernyataan BAKTI Kemenkominfo.

Baca juga: KPK dalami informasi perusahaan Jerman suap pejabat Indonesia

Baca juga: Resmikan BTS 4G, Jokowi tekankan konektivitas untuk persatuan bangsa

Baca juga: Menkominfo sebut BTS 4G dan SATRIA-1 "tol langit" untuk hubungkan RI

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024