trik bermain mahjong ways 1

Perdana Menteri Kiri, harap hargai diri Anda sendiri.

Gagal Bayar Obligasi, Bos Evergrande di Bawah Pengawasan Polisi******

Konglomerat sekaligus pendiri raksasa properti China Evergrande Hui Ka Yan dilaporkan berada di bawah pengawasan polisi buntut perusahaan gagal bayar obligasi sesuai waktu yang ditentukan.

Hal ini menimbulkan keraguan lebih lanjut mengenai masa depan perusahaan pengembang properti tersebut di tengah krisis sektor properti di China.

Dilansir dari Reuters,Rabu (27/9), Hui sudah dibawa pergi oleh polisi sejak awal bulan dan diawasi secara ketat di sebuah lokasi yang ditentukan. Hal itu diungkapkan oleh sumber yang mengetahui masalah ini.

Belum jelas mengapa Hui ditempatkan di bawah 'pengawasan rumah'. Adapun, tindakan tersebut merupakan jenis tindakan yang tidak termasuk dalam penahanan atau penangkapan formal. Penangkapan ini juga bukan berarti Hui akan didakwa melakukan kejahatan.

Laporan tindakan terhadap Hui muncul usai polisi di China Selatan mengatakan pada awal bulan ini mereka telah menahan beberapa staf di unit manajemen kekayaan Evergrande, yang menghimpun dana dari investor perorangan dengan menjual produk investasi.

Kendati pernah menjadi pengembang terlaris di China, krisis keuangan Evergrande mulai diketahui publik sejak 2021.

Sejak saat itu, Evergrande dan sejumlah perusahaan sejenisnya gagal membayar kewajiban utang luar negeri di tengah melambatnya penjualan rumah dan lebih sedikitnya jalan baru untuk penggalangan dana.

Tak hanya itu, rencana restrukturisasi utang luar negeri Evergrande tampaknya akan goyah dan prospek perusahaan dilikuidasi semakin menguat.

Kelompok kreditur luar negeri utama Evergrande berencana untuk bergabung dengan petisi pengadilan likuidasi yang diajukan terhadap pengembang tersebut jika raksasa properti itu tidak mengajukan rencana restrukturisasi utang baru pada akhir Oktober mendatang.

Rencana tersebut muncul setelah perusahaan itu mengguncang pasar dengan pengumumannya bahwa mereka tidak dapat menerbitkan obligasi baru sebagai bagian dari rencana restrukturisasi utangnya, lantaran investigasi regulator terhadap unit utamanya di China, Hengda Real Estate.

Hengda, dalam pengajuan terpisah, mengatakan bahwa mereka telah gagal membayar pokok dan bunga obligasi senilai 4 miliar yuan atau sekitar Rp8,4 triliun yang jatuh tempo pada 25 September silam.

Sementara itu, saham Evergrande berakhir turun 19 persen pada Rabu (27/9). Sementara, indeks yang melacak pengembang itu yang terdaftar di Hong Kong turun 0,2 persen.

Kabar Evergrande gagal membayar obligasi pun kembali mengguncang para investor. Mengutip CNN, mereka resah dengan nasib raksasa properti ini setelah perusahaan tersebut memperingatkan bahwa upaya-upaya untuk merestrukturisasi utangnya berada dalam masalah.

Peringatan tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan apakah raksasa properti ini masih dapat menyelesaikan restrukturisasi utang multi-miliar dolar yang sedang diawasi dengan ketat oleh para investor global.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Sandiaga: Tindak Tegas Bule Nakal Justru Tingkatkan Turis di Bali******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, merespon soal masih ditemukan Warga Negara Asing (WNA) atau bule di Bali, yang nakal atau berulah dengan melanggar peraturan di Pulau Dewata.

Sandiaga mengatakan WNA yang berulah tentu harus ditindak tegas, agar para turis yang datang ke Indonesia khususnya ke Bali, memahami pariwisata yang berbasis budaya dan bermartabat.

"Kita harus tegas menyampaikan pariwisata Indonesia khususnya di Bali, adalah pariwisata yang berbasis budaya lokal bermartabat, berkelanjutan, berkualitas, dan berkebudayaan. Jadi saya tekankan itu yang sudah kami sampaikan," kata Sandi, saat usai menghadiri job fair di Poltekpar Bali, di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Jumat (6/10) sore.

"Aparat penegak hukum sudah kita koordinasikan untuk bersikap tegas namun santun dalam menyampaikan peraturan-peraturan, termasuk juga kearifan adat budaya dan kearifan lokal masyarakat Bali," ujarnya.

"Saya menerima banyak apresiasi bahwa ketegasan kita ini, bukan malah mengurangi kunjungan wisatawan ke Bali justru malah meningkat, angkanya itu di atas 19 persen pertumbuhan year-on-year. Jadi ini, kita akan terus pertahankan dan kita komunikasikan dan sosialisasikan, dan kita bina, banyak (turis) yang melanggar peraturan tersebut dan berulah itu karena ketidaktahuan mereka dan ini nanti kita lebih masif untuk disosialisasikan," katanya.

Lihat Juga : Atasi Macet, Kemenhub Fasilitasi Kerja Sama Penyedia Jasa Transportasi

Pihaknya juga menyebutkan, bahwa buku panduan do's and don'ts yang disebar kepada para turis asing cukup efektif untuk menekan pelanggaran turis asing di Bali.

"Sangat efektif do's and don'ts di Bali ini, sudah mulai kita masifkan di awal tahun dan mendapat apresiasi dari para wisatawan,"Oh ini ternyata nggak boleh, oh ini yang harus kita lakukan,". Jadi dari peningkatan jumlah wisatawan dan tingkat pelanggaran ini berbanding tidak lurus. Jadi wisatawannya meningkat tapi jumlah pelanggarannya justru menurun. Ini salah satu efek dari lebih masif kita sosialisasikan do's and don'ts-nya," ujarnya.

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Zulhas Dorong Pedagang Glodok dan Tanah Abang Jualan Online******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan (Zulhas) mendorong pedagang pasar tradisional untuk berjualan secara online. Menurutnya, perdagangan offline tidak cukup di tengah perkembangan teknologi saat ini.

"Pasar-pasar Glodok, pasar-pasar Tanah Abang sekarang offline-nya oke, orang akan datang juga tetap. Tapi tidak bisa dia semata-mata offlinesaja," kata Zulkifli dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV,Selasa (26/9).

"Selain jualanofflinedia juga harus jualan melalui online. Ini bukan pilihan tapi memang keharusan," imbuhnya.

"Melindungi iya, oke. Kita akan bantu lindungi. Tetapi kan tetap harus pengusaha-pengusaha kita ini juga harus produknya bagus, harganya bersaing. Dan saya kira kita mampu melakukan itu," katanya.

Ia resmi meneken revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Sudah saya teken kemarin, tinggal mau diundangkan di Kemenkum HAM. Saya kira minggu ini selesai," katanya di Semarang, Selasa (26/9).

Menurut Zulkifli, perdagangan digital harus diatur. Ia mengatakan media sosial yang ingin menjadi social commerce harus memiliki izin usaha sendiri.

Kemudian,social commercedilarang berjualan dan bertransaksi.

"Kalau dia jadi social commerce, harus izin usahanya sendiri. Social commerceseperti media TV. Dia boleh iklan, promosi boleh, tapi tidak boleh jadi toko," katanya.

"Tidak boleh juga langsung jadi perbankan, menjamin uang, kredit juga, jualan juga, enggak boleh gitu. Jadi enggak boleh satu platform digital memborong semuanya," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Roh Kudus kelas satu

Bahlil ke TikTok: Jangan Adu Domba Bangsa Indonesia******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadaliameminta TikTok tak mengadu domba Indonesia. Bahlil mengklaim pemerintah justru ingin melindungi UMKM.

Bahlil mengaku mendapat laporan lewat WhatsApp (WA) soal respons TikTok usai pemerintah melarang TikTok Shop Cs.

Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Padahal yang kita lakukan ini adalah untuk memproteksi UMKM kita. Masa jilbab Rp75 ribu, TikTok jual Rp5 ribu. Yang bener saja nanti UMKM kita enggak bisa berkembang," imbuh Bahlil.

Bahlil menyebut saat ini TikTok terdaftar di Indonesia sebagai media sosial. Ia menegaskan perusahaan asal China itu tak punya izin menjalankan toko online.

Oleh karena itu, ia meminta TikTok tidak menjalankan bisnis selain media sosial.

"Kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap TikTok. Jadi boleh dia melakukan e-commerce, tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang. Izin yang sekarang untuk media sosial," ujarnya.

Lihat Juga : Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China

Sebelumnya, TikTok menyayangkan keputusan pemerintah. Mereka mengklaim pelarangan ini akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliate pengguna TikTok Shop.

"Kami sangat menyayangkan terkait pengumuman hari ini, terutama bagaimana keputusan tersebut akan berdampak pada penghidupan 6 juta penjual dan hampir 7 juta kreator affiliateyang menggunakan TikTok Shop," kata TikTok Indonesia melalui pernyataannya, Rabu (27/9).

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

Jangan Sampai Kehabisan, Batik Pria di Transmart Mulai Rp249 Ribuan******

Para pria lagi cari batik-batik bagus untuk kerja, kondangan, sampai hangout? Wah pas banget, nih!

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Harganya masih bisa lebih murah lagi kalau bayar transaksi belanja pakai metode pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Soalnya, ada tambahan diskon sebesar 20 persen kalau pakai ketiga pilihan metode pembayaran tersebut.

Wah, jadi semakin murah deh pastinya belanja batik di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain diskon untuk pembelian batik pria, ada juga diskon untuk produk pakaian dan sepatu lainnya.

Lihat Juga : Ayam Broiler Mulai Rp20 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale

Begitu juga dengan aneka kebutuhan rumah tangga seperti pangan segar, produk instan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik. Semuanya dijamin serba diskon.

Makanya jangan sampai kelewat alias lupa ya untuk mampir ke gerai Transmart terdekat dan buru diskon di Full Day Sale: September Ceria.

Soalnya, pesta diskon seharian ini cuma berlaku satu hari. Jadi jangan sampai kehabisan ya!

Sistem roh bela diri yang mistis

Kronologi Mentan Syahrul Mundur, Dugaan Korupsi hingga Sempat 'Hilang'******

Drama dugaan kasus korupsiMenteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo alis SYL belum usai, mulai dari 'hilang' di Eropa hingga kini mengajukan pengunduran diri jabatan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Mulanya, nama Syahrul diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Juni 2023 lalu, di tengah penyelidikan kasus korupsi di Kementan. Ia sudah disebut-sebut menjadi tersangka sejak saat itu, meski dirinya mengelak dan berdalih tak mengerti korupsi apa yang dimaksud.

"Bahwa perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) berupa penerimaan hadiah/janji/sesuatu oleh PN atau yang mewakilinya di lingkungan Kementerian Pertanian 2019-2023 (spnn.lidik-05/Lid.01.00/01/01/2023 tanggal 16 Januari 2023) disetujui untuk naik ke penyidikan dengan calon tersangka SYL (menteri Pertanian RI tahun 2019 s/d 2024)," tulis informasi yang didapat CNNIndonesia.com dari sumber internal KPK, Rabu (14/6).

KPK panggil Syahrul Yasin Limpo

KPK pertama kali memanggil Syahrul pada Jumat (16/6). Namun, sang mentan tak hadir dengan dalih sedang menjalankan tugas negara, yakni menghadiri Agriculture Ministers Meeting G20 di India dan meminta penjadwalan ulang pada 27 Juni 2023.

Akan tetapi, KPK memutuskan untuk memanggil kembali Syahrul pada 19 Juni 2023. Politikus NasDem itu pun hadir di gedung lembaga antirasuah tersebut untuk menjawab sejumlah pertanyaan penyidik.

"Saya kooperatif diperiksa. Sudah saya jawab. Tanya ke KPK (soal perkara kasus dugaan korupsi)," ujar Syahrul usai diperiksa.

"Saya sudah diperiksa secara profesional (oleh KPK). Saya tetap kooperatif dan akan tetap siap (memberikan keterangan)," tegasnya.

KPK temukan 3 klaster dugaan korupsi di Kementan

KPK menyebut ada tiga klaster dugaan korupsi di Kementan. Klaster pertama yang sedang diselidiki saat ini terkait dengan penempatan pegawai.

"Yang ada sekarang, yang sedang ditangani baru klaster pertama. Jadi, rekan-rekan mohon bersabar karena masih ada klaster kedua, ketiga," ujar Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Kantornya, Jakarta, Senin (19/6).

Berdasarkan temuan KPK pada perkara sebelumnya, penempatan pegawai dalam jabatan masih sering disalahgunakan melalui praktik-praktik yang melanggar hukum, seperti jual-beli jabatan, pemerasan, kolusi hingga nepotisme.

Jokowi Buka Suara

Presiden Jokowi akhirnya buka suara soal pemeriksaan Mentan SYL. Ia meminta agar semua pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

"Hormati proses hukum yang ada, hormati proses hukum yang ada," kata Jokowi di Pasar Parungpung, Bogor, Rabu (21/6).

Meski saat itu Jokowi irit bicara, ia sebenarnya sudah pernah menyinggung pengawasan anggaran kementerian ketika Syahrul dikabarkan menjadi calon tersangka kasus korupsi.

Jokowi berkata sudah berkali-kali mengingatkan anak buahnya untuk hati-hati. Ia ingin para menteri teliti mengelola anggaran masing-masing kementerian.

"Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara karena kita mengelola anggaran kementerian ini gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek," ucap Jokowi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta, Kamis (15/6).

KPK Geledah Rumah Dinas SYL

KPK menggeledah rumah dinas Syahrul di Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan pada Kamis (28/9) sore. Rombongan penyidik KPK tiba di rumah politikus NasDem itu sejak pukul 17.00 WIB.

Sampai pukul 22.00 WIB, setidaknya sudah ada dua mobil berwarna hitam yang keluar masuk rumah SYL, di mana seorang penyidik KPK terlihat mengeluarkan sebuah mesin penghitung uang.

Penggeledahan pun berlanjut hingga Jumat (29/9) pagi.Sekitar pukul 12.11 WIB, sejumlah petugas KPK keluar dari sana menggunakan tujuh mobil hitam dengan membawa koper kecil, tas, dan berkas-berkas.

Tim penyidik KPK juga menemukan dan mengamankan 12 unit senjata api, dokumen diduga terkait perkara, hingga uang sekitar Rp30 miliar dari rumah dinas SYL.

"Sejauh ini (uang) puluhan miliar yang ditemukan dalam penggeledahan dimaksud. Kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian daerah tentunya terkait dengan temuan (senjata api) dalam proses geledah dimaksud," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri.

Sementara itu, Polda Metro Jaya menyebut 12 senjata api tersebut terdiri dari jenis revolver S&W; atau Smith and Wesson hingga Tanfoglio.

Dikabarkan Jadi Tersangka

KPK dikabarkan telah menetapkan SYL sebagai tersangka pada Jumat (29/9).

"Yang bersangkutan (SYL) sudah jadi tersangka," ujar sumber CNNIndonesia.com melalui pesan tertulis.

Akan tetapi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri menyatakan tim penyidik masih terus mengumpulkan dan memperkuat alat bukti, termasuk lewat penggeledahan rumah dinas SYL.

"Yang pasti pengumpulan bukti terus KPK lakukan. Sebagaimana yang sering kami sampaikan, KPK hanya akan sampaikan seluruh proses penanganan perkara secara utuh pada saatnya setelah semua proses cukup dilakukan," kata Ali saat dikonfirmasi mengenai status tersangka SYL.

"Hasil penggeledahan belum bisa kami sampaikan. Informasi yang kami peroleh, proses kegiatan penggeledahan masih berlangsung di tempat dimaksud," imbuhnya.

KPK periksa Kantor Kementan

Selain rumah dinas Syahrul, KPK juga memeriksa Kantor Kementan di Jakarta Selatan. Setidaknya terdapat tiga ruang yang digeledah pada Jumat (28/9), yakni ruang kerja menteri, ruang kerja sekretaris jenderal, dan ruang kepala organisasi serta kepegawaian Kementan.

"Ditemukan dan diamankan bukti antara lain dokumen dan bukti elektronik yang diduga memiliki kaitan erat dengan perbuatan pidana yang dilakukan para tersangka dalam perkara ini," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Sabtu (30/9).

Di lain sisi, KPK mengklaim ada pihak tertentu yang berupaya merintangi proses penggeledahan di Kantor Kementan.

"Saat tim penyidik KPK melakukan penggeledahan di Gedung Kementan RI di Jakarta Selatan, tim penyidik mendapati adanya dokumen tertentu yang dikondisikan dan diduga akan dimusnahkan," jelas Ali.

"Beberapa dokumen dimaksud diduga kuat adalah bukti adanya aliran uang yang diterima para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini," sambungnya.

KPK lantas menetapkan tiga pasal dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, yakni pemerasan dalam jabatan, gratifikasi, hingga tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Bersambung ke halaman berikutnya...

Sempat 'Hilang' hingga Mengundurkan Diri