luck365 slot

Jiehou tidak untuk dijual

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Senjata Ilahi dari Hukuman Ilahi

Pengangguran RI Tembus 8,42 Juta Orang di 2022******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguranIndonesia menembus 8,42 juta orang pada Agustus 2022. Jawa Barat(Jabar) menjadi provinsi paling banyak penyumbang pengangguran.

Untuk daerah dengan pengangguran terbanyak di Indonesia, BPS melaporkan urutan satu ada Jawa Barat (8,31 persen), Kepulauan Riau (8,23 persen), Banten (8,09 persen), DKI Jakarta (7,18 persen), dan Maluku (6,88 persen).

Kemudian, Sulawesi Utara (6,61 persen), Sumatra Barat (6,28 persen), Aceh (6,17 persen), Sumatra Utara (6,16 persen), dan Kalimantan Timur (5,71 persen).

Berdasarkan jenis kelamin, ada 5,93 persen pengangguran laki-laki dan 5,75 persen lainnya wanita. Meski begitu, BPS mencatat TPT pada 2022 turun ketimbang Agustus 2021, yakni 0,81 persen untuk laki-laki dan 0,36 persen wanita.

Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk berusia 15-24 tahun tercatat dalam kategori TPT sebesar 20,63 persen pada 2022. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan penduduk usia 25-29 tahun (3,36 persen) dan 60 tahun ke atas (2,85 persen).

Lihat Juga : Otorita IKN Buka Lowongan, Cek Syarat dan Formasinya

Sementara itu, jumlah pengangguran dari 2020 hingga 2022 masih banyak tersebar di perkotaan. Ada 7,74 persen TPT di perkotaan pada Agustus 2022, berbanding dengan 3,43 persen TPT di pedesaan.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah lantas mengatakan 2,8 juta dari 8,42 juta pengangguran di Indonesia pasrah mencari kerja. Ida menyebut 33,45 persen pengangguran itu hopeless of job.

Tercatat, dari 2,8 juta tersebut, 76,9 persen berpendidikan rendah atau lulusan SMP ke bawah. Menaker Ida lantas mengkategorikan pengangguran yang merasa tak mungkin memperoleh pekerjaan adalah tantangan pertama penurunan pengangguran.

"Jadi karena tingkat pendidikan rendah, mereka tak memiliki harapan untuk memiliki pekerjaan. Ini mengindikasikan tingkat pendidikan mereka tak mampu menyiapkan mereka memasuki pasar kerja, baik pendidikan yang rendah maupun kompetensi mereka," katanya dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forum Kordinasi Pimpinan di Daerah (Forkompimda) di Bogor bahwa, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/1).

Menurut Ida, tantangan kedua dalam penurunan pengangguran adalah tekanan untuk meningkatkan penciptaan lapangan kerja, khususnya di sektor formal. Ketiga, nilai budaya kerja baru.

"Generasi Y dan Z yang masuk dalam pasar kerja telah membawa nilai-nilai budaya kerja baru. Misalnya nilai work-life-balance, pekerjaan yang bermakna dan worktainment," ungkap Ida.

Keempat, risiko mismatched atau ketidaksesuaian antara supply and demand akibat adanya digitalisasi. Menurutnya, digitalisasi mendorong perubahan permintaan keterampilan kerja, pola hubungan kerja, serta waktu dan tempat bekerja yang semakin fleksibel.

Ia menambahkan kunci untuk mengatasi pengangguran di pasar kerja adalah dengan menciptakan pasar tenaga kerja yang inklusif.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Pertamina: 3 Kru Kapal BBM yang Terbakar Lompat ke Laut******

PT Pertamina International Shipping (PIS) membantah tiga orang anak buah kapal (ABK) meninggal dunia dalam kebakaran Kapal MT Kristin pengangkut BBM di perairan Kota Mataram, NTB.

Humas PIS Roberth Marcelino mengatakan ketiga orang ABK itu masih dalam pencairan karena melompat ke laut saat peristiwa kebakaran. Sementara 14 ABK lainnya berhasil dievakuasi dibantu oleh nelayan setempat.

Lihat Juga : Pertamina Ungkap Dugaan Awal Kebakaran Kapal BBM di Mataram

Robert menjelaskan dugaan awal kebakaran terjadi karena api yang berasal dari forecastleatau mooring deckdepan saat kapal melakukan labuh jangkar.

Ia mengatakan Tim Emergency Response PIS terus berkoordinasi dengan kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) setempat, Pelindo, dan otoritas lainnya untuk proses evakuasi, penanggulangan kru kapal dan pemadaman.

"PIS menekankan perlunya mengutamakan dan menyerukan pentingnya aspek keselamatan dalam seluruh kegiatan operasional baik untuk kru kapal dan juga memastikan kargo muatan kapal," ujarnya.

Lihat Juga : TAIPANSuhail Bahwan, Taipan Muslim Berharta Rp40 T dari Oman

Kapal MT Kristin merupakan kapal milik PT Hanlyn Jaya Mandiri yang saat ini tengah disewa oleh PIS untuk mengangkut BBM ke TBBM Ampenan dan TBBM Sanggaran.

Sebelumnya, informasi mengenai tiga orang ABK dikabarkan tewas dalam kebakaran Kapal MT Kristin disampaikan oleh Pemadam Kebakaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB Dady Sukmawan.

"Informasi yang saya terima ada tiga anak buah kapal yang meninggal dunia. Sebagian lagi sudah dievakuasi ke Pantai Ampenan. Total ada 17 anak buah kapal," kata Dady dikutip dari Antara.

Humas Kantor SAR Mataram I Gusti Lanang Wiswananda mengatakan kapal pengangkut BBM Pertamina itu terbakar di perairan yang tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan Kota Mataram, NTB, sekitar pukul 15.30 WITA.

Hingga sore tadi api masih terlihat menyala. Kapal juga sudah menjauh dari Depo Pertamina Ampenan untuk menghindari ledakan karena di sekitarnya juga ada perahu-perahu nelayan.

Penguasa perjalanan pesawat

17 Kapal Ditangkap Saat Curi Ikan di Selat Malaka******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melumpuhkan 17 kapal ikan pelaku illegal fishing yang beroperasi di Selat Malaka. Dari 17 kapal itu, satu di antaranya adalah kapal ikanasing (KIA) berbendera Malaysia.

Sedangkan sisanya kapal ikan Indonesia (KII). Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Laksda TNI Adin Nurawaluddin mengungkapkan keberadaan kapal itu diketahui berdasar pada laporan nelayan dan hasil analisis Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP) di Pusat Pengendalian KKP.

"Benar bahwa hasil operasi awal tahun Kapal Pengawas KKP berhasil mengamankan 17 kapal illegal fishing. Gerak cepat kami dalam menindak kapal illegal fishingmerupakan wujud keseriusan KKP dalam merespons keresahan para nelayan," ungkap Adin lewat keterangan tertulis, Selasa (21/2).

Pada saat pemeriksaan, tiga orang Awak Buah Kapal (ABK) dan satu orang nakhoda diketahui merupakan warga negara Kamboja.

"Proses penyidikan kasus ini akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan Stasiun PSDKP Belawan. Saat ini penyidik telah menetapkan Nakhoda kapal sebagai tersangka," terang Adin.

Sementara, 16 KII yang ditangkap KPP adalah kapal tak berizin dan beroperasi secara ilegal. Adin menjelaskan 11 kapal di antaranya diduga tak memiliki dokumen perizinan berusaha, seperti Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Standar Laik Operasi (SLO), maupun Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Sedangkan lima kapal diduga beroperasi tidak sesuai dengan Daerah Penangkapan Ikan (DPI).

"Tak hanya kapal ikan asing ilegal, kapal ikan Indonesia yang melanggar aturan kini juga bisa terpantau melalui sistem kami," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa tindakan penertiban kapal itu untuk memastikan pemanfaatan sumber daya ikan dilakukan sesuai aturan berlaku. Hal ini juga untuk melindungi hak-hak nelayan lokal dan mencegah konflik horizontal antar nelayan.

Berikut daftar nama 17 kapal yang ditangkap itu:

1. KM. KHF (56.38 GT)
2. KM. AMAZIA (29 GT)
3. KM. INKA MINA 916 (30 GT)
4. KM. KELVIN I (30 GT)
5. KM. CAKALANG (40 GT)
6. KM. BARGES (60 GT)
7. KM. RATU -1 (5 GT)
8. KM. TANPA NAMA (28 GT)
9. KM. INKA MINA 928 (30 GT)
10. KM. INKA MINA 723 (32 GT)
11. KM. ARABIAH (16 GT)
12. KM. Tanpa Nama (volume tidak diketahui)
13. KM. KHARISMA-1 (28 GT)
14. KM. WAFA JAYA (26 GT)
15. KM. DUA PUTRI-B (30 GT)
16. KM. SUKA-1 (23 GT)

[Gambas:Video CNN]

Delapan Dewa Pertarungan yang Sunyi

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Produsen Vivo Digugat Rp600 M ke PN Bandung Gegara Iklan******

PT Zhi Sheng Indonesia (Vivo Communication Indonesia) digugat senilai Rp606 miliar terkait masalah iklan.

Gugatan diajukan oleh H. Yana Sunaryana di Pengadilan Negeri (PN) Bandung pada 14 Februari 2023 dengan nomor perkara 94/Pdt.G/2023/PN Bdg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan seluruh gugatan.

Maka dari itu, penggugat meminta hakim menghukum PT Zhi Sheng Indonesia membayar ganti rugi Rp600,6 miliar.

"Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan imateril kepada penggugat sebesar Rp600.600.000.000," tulis petitum gugatan tersebut.

Selain menjatuhkan hukuman itu, mereka juga meminta pengadilan untuk memerintahkan Vivo  membayar uang paksa sebesar Rp10 juta dikali tiga titik menjadi Rp30 juta per hari keterlambatan pembayaran.

Penggugat juga meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap banngunan milik PT Zhi Sheng Indonesia yang terletak di Gedung Gold Coast Office Tower Liberty, Lantai 23, Jalan Pantai Indah Kapuk (PIK) Boullevard, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.

Selain itu, para penggugat juga meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voerraad) meskipun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.

Terakhir, penggugat juga meminta pengadilan memerintahkan kepada tergugat dan turut tergugat untuk tunduk, taat dan patuh terhadap putusan tersebut.

CNNIndonesia.com berupaya menghubungi Head of PR Vivo Indonesia Alexa Tiara untuk meminta tanggapan. Namun, hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum merespons.

[Gambas:Video CNN]