fitur akulaku

kredit shopee tanpa kartu kredit 923Jutaan kata 912997Orang-orang telah membaca serialisasi

《fitur akulaku》

KPU Jakarta Utara siapkan logistik untuk pemilu lanjutan di 17 TPS******

lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara menyiapkan logistik untuk pemilu lanjutan yang akan dilaksanakan di 17 tempat pemungutan suara (TPS)  pada Minggu (18/2).

"Sekarang kami sedang menyusun manifes kebutuhan logistik masing-masing TPS tersebut," kata Plt Ketua KPU Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri di Jakarta, Kamis.

Ia mengatakan pemilu lanjutan ini merupakan tanggungjawab dari KPU Kota Jakarta Utara sehingga untuk kebutuhan logistik disiapkan di kantor KPU setempat.

Menurut dia apabila seluruhnya sudah tersusun dan dilengkapi akan didistribusikan ke lokasi-lokasi tersebut.

"Untuk logistik yang rusak kemarin sudah kami tarik kembali kemarin," kata dia.

Abie menjelaskan lokasi TPS yang kebanjiran sehingga membuat logistik terendam air sehingga rusak menjadi catatan untuk ke depan.

"Untuk lokasi penyimpanan logistik dan lokasi TPS tentu tidak akan dibangun di lokasi rawan. Kami belajar dari kejadian kemarin," katanya.

Sementara itu untuk jumlah logistik yang dibutuhkan, pihaknya akan melakukan pendataan karena maksimal satu TPS itu 300 orang.

"Ada 17 TPS dan kita akan data semua sesuai dengan kebutuhan," kata dia

Sebelumnya KPU Jakarta Utara akan menggelar Pemilu Lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Minggu 18 Februari 2024.

"Kami sudah melakukan rapat pleno pada Rabu malam dan diambil keputusan untuk menggelar pemilu lanjutan," kata dia.

Ia mengatakan dalam rapat pleno itu diambil keputusan menggelar pemilu lanjutan terhadap 17 TPS yang gagal menggelar pemilu pada 14 Februari 2024 karena logistik pemilu rusak akibat banjir.

"Insya Allah Minggu ini dilaksanakan," kata dia.

Ia mengatakan total TPS yang diusulkan melakukan pemilu lanjutan ada 17 TPS di dua kelurahan yakni Kelurahan Pegangsaan Dua dan Kelurahan Sunter Jaya.

Menurut dia di Kelurahan Pegangsaan Dua ada TPS 149, 150, 151, 152 dan 153. Kemudian di Kelurahan Sunter Jaya ada 12 TPS dari TPS 141 hingga TPS 153.

"Sejauh ini tidak ada lagi penambahan karena pemilu tetap berjalan meski dalam kondisi banjir yang merata di Jakarta Utara," kata dia.
Baca juga: Meski sebagian kebanjiran, semua TPS di Jakpus selesaikan pencoblosan
Baca juga: KPU Jakut laksanakan Pemilu Lanjutan di 17 TPS pada 18 Februari 2024
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi pemungutan suara susulan di TPS banjir
 

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

MPR minta pemerintah beri santunan keluarga petugas KPPS meninggal******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah atau pihak penyelenggara pemilihan umum (pemilu) untuk memberikan kompensasi atau santunan layak kepada keluarga petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) yang meninggal dunia sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Adapun sejumlah petugas KPPS di berbagai daerah dilaporkan meninggal dunia, yang diduga akibat kelelahan saat melakukan tugasnya pada saat pelaksanaan Pemilu 2024, Rabu (14/2).

"Saya menyampaikan dukacita yang mendalam atas gugurnya sejumlah petugas KPPS saat bertugas mengawal pemilu," ujar pria yang akrab disapa Bamsoet tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.

Ke depan, Bamsoet meminta pemerintah dan pihak penyelenggara pemilu untuk melakukan upaya antisipasi agar tingkat kematian tak meningkat sesudah hari penyelenggaraan pemilu, salah satunya dengan tetap menyiapkan posko kesehatan berisikan tim medis siaga pemilu.

Dengan begitu, diharapkan apabila ada petugas KPPS yang mengalami kelelahan atau mengalami gangguan kesehatan pasca bertugas dapat segera diberikan penanganan oleh tim medis sedini dan seoptimal mungkin.

Dirinya turut meminta pemerintah bersama pihak penyelenggara pemilu, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar dapat membuka posko aduan bagi keluarga petugas penyelenggara Pemilu 2024 dan aparat perlindungan masyarakat (linmas) yang belum memperoleh haknya seperti upah ataupun jaminan kesehatan.

"Posko aduan tersebut termasuk juga ditujukan bagi anggota keluarga petugas yang meninggal dunia namun belum mendapat kompensasi," tuturnya.

Bamsoet pun berharap pemerintah bisa memberikan apresiasi terhadap kinerja para petugas KPPS yang diketahui melaksanakan tugasnya hingga malam hari, salah satunya dengan mempercepat pencairan honor yang layak bagi petugas KPPS serta petugas lainnya yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan pemilu.

Pasalnya, menurut dia, para petugas penyelenggara pemilu berhak memperoleh apa yang menjadi haknya karena beban kerja yang berat tersebut.

Baca juga: Dua anggota kpps di Makassar meninggal diduga kelelahan

Baca juga: Seorang KPPS di Kendal meninggal saat penghitungan suara Pemilu 2024

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Kemenkominfo hentikan penomoran telekomunikasi yang tak lagi aktif******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengumumkan secara resmi penghentian penomoran telekomunikasi, baik oleh badan usaha maupun penyelenggara telekomunikasi karena nomor terkait tidak lagi aktif digunakan.

Penghentian penomoran telekomunikasi itu dilakukan oleh Direktorat Telekomunikasi yang berada di bawah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kemenkominfo.

"Direktorat Jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang telekomunikasi dapat mencabut penetapan penomoran yang telah diberikan kepada pengguna nomor jika tidak digunakan dalam waktu enam bulan berturut-turut atau dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan tersendiri," demikian bunyi keterangan resmi Kemenkominfo yang diterima, Sabtu.

Baca juga: Kemenkominfo terima 57.459 laporan dari aduannomor.id

Baca juga: Google bakal hapus aplikasi yang minta akses ke SMS dan telepon

Adapun penomoran telekomunikasi merupakan sumber daya terbatas dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang pengaturannya mengacu kepada aturan internasional yang didelegasikan kepada masing-masing negara.

Maka dari itu, negara perlu mengaturnya bagi pelaku usaha dan penyelenggara telekomunikasi sebagai bagian dari Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU).

Adapun penghentian penomoran telekomunikasi yang tidak lagi aktif digunakan mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Dalam evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat terkait, pengguna yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan penomoran telekomunikasi dikenai sanksi berupa pencabutan penetapan penomoran telekomunikasi.

Pencabutan layanan dan/atau Perizinan Berusaha Penyelenggaraan Telekomunikasi tentunya dapat mengakibatkan turut dicabutnya penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan dan/atau Perizinan Berusaha dimaksud.

"Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Usaha dimaksud tidak dapat lagi menggunakan penomoran," demikian pernyataan Kemenkominfo.

Baca juga: Medsos dibatasi, SMS dan telepon tetap jalan

Baca juga: BRTI buka aduan SMS dan telepon penipuan

Apabila di kemudian hari ditemukan dokumen penetapan penomoran terhadap penomoran-penomoran sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pengumuman ini, maka penetapan tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pengumuman lengkap tentang penghentian penomoran telekomunikasi ini dapat dilihat di sini.
 

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara dapat uang sampingan、erek sepatu、ligasbobet88

Terkait：kdslots777、nexonbet、qqalfa、voucher zalora 75 ribu、spg slot demo、angsa4d、situs gacor hari ini、provider slot terpercaya、taipan3388、modal nasional legal atau ilegal

---

---

bab terbaru：cara pinjam uang di akulaku 2021（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26