game 88 link alternatif

Pecinta kuliner tidak terbatas

Staf Airlangga Klaim PIK 2 dan BSD Tak Bakal Pakai APBN Meski Jadi PSN******

Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ahmed Zaki Iskandar menyebut pengembangan Bumi Serpong Damai (BSD) dan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) tidak akan menggunakan uang negara atau APBN meski ditetapkan menjadi proyek strategis nasional (PSN).

"Jadi status PSN tidak memberikan bantuan pembiayaan seperti pada umumnya, hanya membantu percepatan proses penerimaan rekomendasi pembangunan dari kementerian terkait," ujar Zaki dalam keterangan tertulis, Rabu (27/3).

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan 14 PSN baru pada tahun ini, di antaranya PIK 2 dan BSD.

Dukungan yang dimaksud, imbuhnya, terkait dengan percepatan proses untuk mendapatkan rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk pembangunan kawasan.

"Sehingga mulai dari perencanaan sampai dengan pengembangan pun akan mendapat kemudahan," kata Zaki.

Mantan Bupati Tangerang ini menyebutkan banyak perizinan di BSD dan PIK 2 yang masih belum rampung. Bahkan, untuk mendapat rekomendasi teknis dari kementerian terkait untuk melakukan pengembangan sampai memakan waktu hingga 2 tahun.

Oleh karenanya, pemerintah berupaya untuk membantu karena melihat banyak dampak positif yang tercipta dari pengembangan kawasan.

"Belum lagi kementerian-kementerian yang membidangi infrastruktur, wisata, pendidikan, kesehatan hingga lingkungan berbeda-beda. Inilah yang menghambat investor terhambat dalam menjalankan aktivitasnya," kata dia.

Lanjutnya, kawasan BSD akan fokus pada pembangunan di bidang pendidikan, biomedical, dan digital, dengan lahan yang akan digunakan seluas 59,6 hektar (ha).

Dari luas itu, 49 ha disediakan untuk pembangunan kampus universitas tingkat nasional dan internasional. Dengan bidang yang akan difokuskan pada fakultas medis, kedokteran, farmasi, dan teknologi beserta perangkatnya.

Sementara 10 hektar akan digunakan untuk bio medical center. Di mana nantinya akan dibangun rumah sakit, klinik kesehatan, serta sarana-prasarana kesehatan lainnya. Dengan tujuan pengembangan dunia kedokteran dan kesehatan Indonesia.

"Secara keseluruhan, proyek ini diproyeksikan akan menyerap 10.065 tenaga kerja secara langsung ataupun tidak langsung. Dengan estimasi penghematan devisa Rp10,1 triliun, dan perolehan devisa Rp5,6 triliun dari pengembangan layanan kesehatan dan biomedical," imbuhnya.

Sementara, PIK 2 akan mengembangkan kawasan green area dan eco-city yang disebut Tropical Coastland dengan dilengkapi kawasan wisata mangrove. Harapannya kawasan ini dapat menjadi destinasi pariwisata baru yang berbasis hijau guna menarik para wisatawan.

"Saat ini kawasan PIK 2 telah dibangun hutan mangrove seluas 200 ha. Penambahan akan dilakukan sekitar 200 ha yang akan dijadikan destinasi wisata, sekaligus permukiman," jelasnya.

Untuk nilai investasi PSN di PIK 2 diperkirakan mencapai Rp65 triliun dengan harapan menyerap 6.235 tenaga kerja langsung dan 13.550 tenaga kerja sebagai efek pengganda.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

senjata luar angkasa

Inflasi Maret Sentuh 3,05 Persen Imbas Ramadan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi 3,05 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada Maret 2024. Sementara, inflasi bulanan terealisasi 0,52 persen.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan terjadi peningkatan indeks harga konsumen (IHK) secara bulanan dari 105,58 menjadi 106,13.

"Tingkat inflasi bulanan Maret 2024 relatif lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya dan bulan yang sama pada tahun lalu," ujar Amalia dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Senin (1/4).

Amalia mengatakan laju inflasi komoditas itu adalah sebesar 1,42 persen secara bulanan dan memberikan andil inflasi sebesar 0,41 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah telur ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen. Diikuti, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,09 persen, beras 0,09 persen, cabe rawit 0,02 persen, serta bawang putih 0,02 persen.

Namun, dari kelompok makanan minuman dan tembakau juga ada yang meyumbang deflasi.

"Yang memberikan andil deflasi diantaranya adalah cabai merah dan tomat yang memberikan andil deflasi masing-masing sebesar minus 0,02 persen," ucap Amalia.

Lebih lanjut, dari 38 provinsi, sebanyak 34 provinsi mengalami inflasi. Sementara, empat sisanya deflasi.

Provinsi dengan inflasi tertinggi adalah Sulawesi Utara yakni 1,07 persen secara bulanan. Disusul Papua Tengah 1,01 persen, Banten 0,98 persen, Bali 0,93 persen, dan NTB 0,87 persen.

Sedangkan empat provinsi penyumbang deflasi adalah NTT minus 0,14 persen secara bulanan. Lalu, Papua Selatan minus 0,17 persen, Papua minus 0,19 persen, dan Maluku minus 0,46 persen.

[Gambas:Video CNN]

Sekretaris cabang terbaik

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

TKI ke Jepang Melonjak 192 Persen Imbas Tergiur Upah Rp18 Juta******

Jumlah tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Jepang naik hampir tiga kali lipat atau 192,2 persen menjadi 121.507 orang pada tahun ini dibandingkan 2018.

Berdasarkan laporan Nikkei Asia, lonjakan TKI selama lima tahun terakhir itu dipicu rendahnya upah di Tanah Air. Kondisi itu membuat banyak pekerja Indonesia melirik Jepang sebagai tujuan yang menarik untuk mencari pekerjaan.

Pasalnya, pengusaha di Jepang kini menawarkan gaji yang lebih tinggi untuk menarik pekerja. Gaji pokok bulanan untuk pekerja magang asing naik 8 persen pada 2022 menjadi 177.800 yen atau sekitar Rp18,7 juta.

Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja, dan Kesejahteraan Jepang mencatat jumlah total pekerja asing di Jepang telah meningkat 40,3 persen dalam lima tahun menjadi 2,05 juta per Oktober 2023.

Lanskap tenaga kerja asing di Jepang juga berubah akibat perubahan upah dan nilai tukar. Jumlah pekerja asal Vietnam melampaui pekerja Tiongkok sebagai kelompok pekerja asing terbesar pada 2024.

Pekerja Vietnam meningkat 63,6 persen dalam lima tahun menjadi 518.364 orang. Banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam Program Pelatihan Magang Teknis, yang dirancang untuk membantu mentransfer pengetahuan berbasis pekerjaan ke negara-negara berkembang.

Sementara, jumlah pekerja asal China hanya tumbuh 2,3 persen karena kenaikan upah di Tiongkok, serta melemahnya yen mengikis daya tarik bekerja di Jepang.

Lihat Juga : Utang Luar Negeri RI Tembus Rp6.339 T per Januari 2024

Namun, beberapa agen penempatan tenaga kerja ke Jepang melihat Indonesia berpotensi menyalip Vietnam soal pekerja asing.

Badan kepegawaian yang berbasis di Tokyo, Persol Global Workforce, mulai mendatangkan pekerja terampil tertentu di sektor pertanian tahun lalu berdasarkan perjanjian dengan lembaga pendidikan Indonesia.

Indonesia bercita-cita menjadi salah satu produsen pertanian terkemuka di dunia, dan ingin memperoleh keahlian melalui warganya yang bekerja di Jepang.

Beberapa pekerja dipekerjakan langsung oleh pertanian individu. Persol juga mengirimkan pekerja pertanian ke penugasan sementara di seluruh Jepang selama musim puncak.

"Ada banyak potensi di Indonesia, yang memiliki populasi 270 juta jiwa. Saya pikir negara ini pada akhirnya bisa melampaui Vietnam dalam perannya di pasar tenaga kerja Jepang." kata Presiden Mynavi Global Motoki Yuzuriha.

Pekerja asing lain yang meningkat juga berasal dari Nepal. Angkanya melonjak 78,5 persen dalam lima tahun menjadi 145.587 orang. Lebih dari 41 persen juga belajar di Jepang, sebuah persentase yang lebih tinggi dibandingkan kelompok lain.

Pekerja dari Myanmar juga meningkat tajam menjadi 71.188 orang. Banyak warga negara Myanmar mencari pekerjaan di luar negeri di tengah kerusuhan politik di dalam negeri. Jepang telah menarik banyak pekerja berpendidikan dengan gelar sarjana.

Namun beberapa orang memilih Jepang karena biaya hidup lebih murah dibandingkan di kota-kota besar di Amerika Serikat dan Eropa, menurut agen perekrutan Robert Walters Japan. Agensi ini juga mengatakan akan terus merekrut orang-orang dari negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

PT SMI Dapat Kontrak Penugasan Pemerintah Rp825 M Buat Bangun IKN******

PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) atau PT SMI mendapat kontrak penugasan senilai Rp825 miliar dari pemerintah untuk menggarap proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Secara total, perseroan mengungkap sudah menerima penugasan Rp1,3 triliun untuk mengerjakan proyek-proyek pemerintah.

"Iya,IKN Rp825 miliar dari sisi penugasan kepada PTSMI-nya," tutur Direktur Pembiayaan Publik dan Pengembangan Proyek PT SMI Faaris Pranawa dalam media briefing di Kantor SMI, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

"Menariknya saat ini sudah ada pihak swasta yang berinisiatif atau kita kenal dengan unsolicited project. Pemerintah-swasta itu sudah ada hampir enam calon investor di sektor perumahan dan juga ada di sektor pendidikan. Jadi dinamikanya mulai meningkat, apalagi untuk tahap-tahap awal risiko demand itu akan diambil oleh pemerintah," jelas dia.

Kendati demikian, ia menyebut hingga saat ini pembiayaan untuk infrastruktur dari sektor swasta belum berjalan. Hal ini dikarenakan pihaknya masih dalam tahap membantu Otorita IKN untuk mempersiapkan masterplan investasi dan pengembangan organisasi.

"Belum masuk tahap pembiayaan pihak swasta," imbuh Faaris.

"Ini kita membantu IKN dalam penyiapan proyeknya. Jadi kita melihat proyek yang akan ada partisipasi swasta, kita bantu baik untuk persiapan dokumen ataupun mengevaluasi proposal," lanjutnya.

[Gambas:Video CNN]