gacorwin situs slot

Monster Apartemen Sehari-hari

Bantuan Beras 641 Ribu Ton Sudah Banjiri Masyarakat Januari******

Pemerintah menyalurkan bantuan pangan berassebanyak 641 ribu ton atau 97,2 persen dari total yang akan disalurkan pada periode Januari-Maret 2024.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bantuan beras yang disalurkan sejak September 2023 rencananya dilanjutkan. Awalnya, bantuan beras akan dilanjutkan sampai Juni 2024. Tapi dalam perkembangan terbaru, bantuan bisa saja dilanjutkan sampai Desember 2024.

Meskipun demikian, itu semua bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam kesempatan sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan ke depan bantuan pangan akan kembali menggunakan beras hasil produksi dalam negeri seiring masuk musim panen raya. Menurutnya, saat ini panen sudah mulai banyak di mana pada Maret sebanyak 3,8 juta ton dan pada April 4,9 juta ton.

Ia menambahkan Perum Bulog sudah diberikan kebijakan fleksibilitas harga pembelian gabah dan beras sehingga bisa menyerap sekaligus menjaga harga di tingkat petani.

"Sehingga masyarakat tidak perlu belanja berlebihan. Belanja sesuai dengan kebutuhan saja, karena stok cadangan pangan kita sangat mencukupi, terutama untuk Lebaran nanti," pungkasnya.

Pemerintah melalui ID FOOD juga sedang mendistribusikan bantuan pangan penanganan stunting berupa paket daging ayam beku seberat 0,9 sampai 1 kg dan 10 butir telur ayam. Per 3 April, realisasinya telah diberikan kepada 13.843 Keluarga Risiko Stunting (KRS).

Melalui program bantuan pangan yang terus digencarkan pemerintah, diyakini akan mampu menjaga tingkat inflasi yang selalu mengalami lonjakan pada saat momentum Ramadan dan Idulfitri.

[Gambas:Video CNN]

Qi Master di Tokyo

Pengusaha Curiga Aturan UMP 2023 dari Menaker Demi Cak Imin di 2024******

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.

Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.

"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).

Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.

Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.

Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.

"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.

CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.

Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

[Gambas:Video CNN]

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.

Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.

Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).

Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.

Kotak Makanan Ogre

Ada Pengusaha Berkonsultasi Ke Kemnaker soal Rencana PHK Karyawan******

Kementerian Ketenagakerjaan(Kemnaker) meminta pengusaha yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawannya sebelum lebaran 2024 untuk menundanya.

Permintaan mereka sampaikan setelah Kemnaker didatangi pengusaha yang berkonsultasi terkait pembayaran THR karyawan pada Lebaran 2024 ini.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ada sekitar 300 pihak yang datang ke Posko Kemnaker untuk konsultasi perihal THR.

"Mudah-mudahan bulan ke depan juga tidak ada PHK," harapnya.

Posko Kemnaker dibuka sejak Senin (18/3) dan melayani ratusan konsultasi tersebut. Berdasarkan saran Kemnaker kepada para pengusaha yang ingin mem-PHK karyawannya, Putri menegaskan tidak ada pekerja yang terkena layoffsebelum Hari Raya Idulfitri 1445 H.

Dengan begitu, ia menekankan para karyawan di masing-masing perusahaan masih berhak menerima hak berupa THR.

"Alhamdulillah tahun ini (2024) jauh lebih baik, kita bersyukur. Jadi, terima kasih juga kepada perusahaan-perusahaan dan manajemen pengusaha yang comply serta patuh mengikuti surat edaran menaker untuk membayar THR tepat waktu," tuturnya.

Meski begitu, Putri tak menutup mata bahwa banyak aduan soal jenis pekerjaan yang rentan tak mendapatkan THR. Ia mengatakan nasib karyawan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) paling sering ditanyakan.

Ia menegaskan PKWT berhak mendapatkan THR, sesuai Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Akan tetapi, ada pengecualian bagi para PKWT yang masa kontraknya habis sebelum waktu pemberian THR.

"Mulai hari ini, posko kita fokuskan untuk pengaduan. Kalau kemarin kan di-launching untuk konsultasi, nanya-nanya, hari terakhir batas paling lambat pembayaran (THR) kemarin kan 3 April (2024)," jelas Putri.

"Sehingga per hari ini posko di seluruh Indonesia dan Kemnaker difokuskan untuk menerima pengaduan-pengaduan bagi perusahaan yang tidak membayar THR atau dicicil. Jadi tunggu, belum ada nih berapa yang ngadu (THR tak dibayar) karena baru dibuka hari ini," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

Tiket Mudik Penyeberangan Pelabuhan Merak untuk 6******

Tiket penyeberangan Pelabuhan Merakmenuju Bakauheni, Lampung untuk keberangkatan mudikLebaran pada 6-8 April 2024 telah habis.

Artinya, masyarakat yang ingin mudik melalui Pelabuhan Merak tidak bisa lagi melakukan perjalanan pulang kampung di tanggal tersebut.

Masyarakat yang sudah kepalang tanggung melakukan perjalanan mudik ke Pelabuhan Merak, dipastikan tidak akan bisa naik kapal untuk menyebrang ke Pelabuhan Bakauheni.

Tiket yang tersedia hanya untuk di Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten. Jadi, hanya pemudik sepeda motor yang bisa melanjutkan perjalanan pulang kampung dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera.

"Untuk kendaraan roda dua yang di Pelabuhan Ciwandan saat ini masih tersedia 30 persen karena sudah terjual 70 persen," terangnya.

Pemudik diharapkan bisa mengatur jadwal perjalanan, sehingga tidak terjebak kemacetan maupun tidak bisa menyeberang setibanya di Pelabuhan Merak. Lantaran, tiket penyeberangan baru bisa dipesan pada 9 April 2024 dini hari.

Setiap harinya, Pelabuhan Merak hanya menjual sekitar 24 ribu tiket penyeberangan menuju Pelabuhan Bakauheni, Lampung.

"Kalau kuota tiket yang kita siapkan 24 ribu unit kendaraan, jadi hari ini sampai Senin itu sudah sekitar 50 ribu. Jadi kapasitas penjualan tiket kita 50 ribu dalam dua hari," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Guang Nao Wu Zun

Driver Kritik Menaker Baru Mau Atur THR Ojol: Ke Mana Saja Selama Ini?******

Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.

Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.

"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).

Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.

Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.

"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.

"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.

Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.

Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.

"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.

Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.

Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.

"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.

Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.

Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.

"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.

"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.

Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.

Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.

Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Kaisar Wu Nian

DPR Cecar Bos PT Timah soal Dugaan Korupsi Rugikan Negara Rp271 T******

Komisi VI DPRRI mencecar Direktur Utama PT TimahAhmad Dani Virsal soal kasus dugaan korupsiIzin Usaha Pertambangan (IUP) yang menyebabkan kerugian ekologis hingga Rp271 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Demokrat Herman Khaeron mengatakan angka Rp271 merupakan angka yang fantastis. Ia pun menceritakan pernah berkunjung ke PT Timah dan bertanya ke masyarakat sekitar.

Masyarakat sekitar, katanya, mengatakan memang PT Timah tidak mengurus kawasan pertambangan dengan benar.

Senada, anggota komisi VI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Amin AK mengatakan kerugian sebesar Rp271 triliun tersebut menjadi ironi di tengah penurunan pendapatan perusahaan setiap tahun. Apalagi Rp271 tersebut baru kerugian ekologis.

Meski baru menjabat kurang dari setahun sebagai direktur utama , Amin mengatakan Ahmad Dani harusnya tau soal kasus dugaan korupsi tersebut.

"Yang korupsi itu gerombolan pak, sebagian dari manajemen PT Timah sendiri. Jadi enggak mungkin enggak tahu, dan bapak memang harus tahu," katanya.

Hingga kini rapat masih berlangsung dan Dani belum memberikan tanggapannya terkait dugaan korupsi timah tersebut.

Kasus korupsi timah terungkap. Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah.

Mereka mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kejagung menaksir nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh kasus korupsi itu tembus Rp271 triliun.

[Gambas:Video CNN]