slot terpercaya gacor hari ini

Penyihir itu datang dari jauh

Jokowi Minta Masalah Rempang Diselesaikan dengan Kekeluargaan******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan persoalan pembangunan Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau secara kekeluargaan. 

Jokowi ingin hak dan kepentingan warga sekitar menjadi prioritas. Ia ingin pendekatan lembut yang digunakan dalam pembangunan di Rempang.

"Bapak Presiden dalam arahan, rapat pertama, adalah untuk penyelesaian masalah Rempang harus dilakukan secara baik, secara betul-betul kekeluargaan," kata Bahlil setelah rapat dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/9).

Pemerintah akan menyediakan lokasi baru di Tanjung Banun bagi warga Rempang yang terdampak pembangunan. Pemerintah menyediakan rumah tipe 45 sebagai ganti untuk warga.

Selain itu, ada uang tunggu Rp1,2 juta per orang sampai rumah baru terbangun. Ada pula uang Rp1,2 juta per kepala keluarga untuk menyewa rumah selama pembangunan rumah dilakukan.

"Yang sampai dengan kemarin dari total sekitar 900 KK yang terdaftar kurang-lebih, sudah hampir 300 KK mereka melakukan pendaftaran sukarela untuk bisa melakukan relokasi," ujarnya.

Sebelumnya, Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City menimbulkan bentrokan warga dengan polisi. Warga menolak digusur untuk proyek tersebut.

Pemerintah berencana menggunakan Rempang untuk pabrik kaca dan panel surya. Perusahaan China Xinyi Group hendak berinvestasi Rp381 triliun untuk mendirikan pabrik di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Bentrokan di Rempang menjadi perhatian nasional. Jokowi mengakui ada masalah komunikasi dalam kebijakan itu. Ia mengutus Bahlil untuk menengahi persoalan yang ada.

"Ya itu bentuk komunikasi yang kurang baik. Kalau warga diajak bicara, diberikan solusi. Karena di sana sebenarnya sudah ada kesepakatan," ucap Jokowi di Cilegon, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Ketuhanan Otak Ringan

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Bansos Beras Akan Diperpanjang Sampai Maret 2024******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menyampaikan pemerintah akan memperpanjang periode pembagian bantuan sosial(bansos) beras.

Hal ini tak lepas dari harga beras yang tinggi buntut penurunan produksi imbas El Nino. Pemerintah berharap gelontoran bansos beras bisa meredam kenaikan harga beras sekaligus inflasi dan juga membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan mereka.

Buwas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah memberikan bansos tersebut kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode September-November 2023.

Buwas mengatakan Jokowi akan tetap memberikan bansos lagi pada Desember 2023 mendatang. Tak hanya itu, kepala negara juga bakal memberikan bansos untuk periode Januari-Maret 2024 mendatang.

"Januari-Maret presiden memberikan bantuan lagi pada 21,3 juta KPM, berarti ada 600 ribuan ton lagi (yang dikeluarkan Bulog)," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

[Gambas:Video CNN]

Seiring dengan pembagian bansos tersebut, kata dia, cadangan beras Bulog pun tentu berkurang. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal bekerja keras untuk menyediakan beras.

Apalagi, pemerintah sudah menugaskan kembali untuk impor 1,5 juta ton beras tahun ini.

"Bukan pemerintah senang impor, tidak, tapi untuk menjamin ketersediaan. Kepastian bahwa kecukupan pangan khsusunya beras itu betul-betul ada," ucap Buwas.

Penangkap Dewa Skyfall

Erick Thohir Angkat Purnawirawan TNI Jadi Komisaris Baru Pertamina******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir resmi mengangkat Letjen TNI (Mar) (Purn) Bambang Suswantono sebagai komisaris PT Pertamina (Persero).

"Bambang Suswantono ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina (Persero), berdasarkan Keputusan Menteri BUMN selaku rapat umum pemegang saham (RUPS) PT Pertamina (Persero) Nomor SK-263/MBU/09/2023 22 September 2023," tulis pernyataan di situs resmi Pertamina hari ini.

Purnawirawan TNI tersebut menggantikan posisi Rida Mulyana yang sudah pensiun pada Juni 2023 lalu. Ia kini bergabung dengan jajaran dewan komisaris Pertamina lainnya yang dipimpin Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jabatannya di TNI pun mentereng, yakni inspektur jenderal TNI ke-20 pada 2020-2023, komandan jenderal akademi TNI di 2020, asisten potensi maritim (Aspotmar) Kasal pada 2018-2020. Ia juga bagian dari Korps Marinir 2017-2018 dan pernah menjadi komandan pasukan pengamanan presiden alias Paspampres pada 2016-2017.

Selain menjadi komisaris Pertamina, Bambang saat ini juga memegang jabatan Irjen Kementerian ESDM. Ia dipercaya mengisi jabatan tersebut sejak 31 Juli 2023 lalu.

Susunan terbaru dewan komisaris Pertamina:

Komisaris Utama: Basuki Tjahaja Purnama
Wakil Komisaris Utama: Rosan P. Roeslani
Komisaris: Heru Pambudi
Komisaris: Bambang Suswantono
Komisaris Independen: Alexander Lay
Komisaris Independen: Ahmad Fikri Assegaf
Komisaris Independen: Iggi H Achsien

[Gambas:Video CNN]

Sistem transformasi tingkat dewa

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

Cerita Aneh dari Azeroth

Kemenperin Pelototi 1.025 Industri di DKI, Banten, Jabar Buntut Polusi******

Tim inspeksi pengendalian emisi gas buang sektor industri di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat yang dibentuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memelototi 1.025 perusahaan di wilayah tersebut buntut tingginya polusiudara belakangan ini.

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin, Eko S. A. Cahyanto mengatakan dari 1.025 perusahaan tersebut, hampir sebagian besar memiliki boiler untuk proses produksi maupun energi.

"Selain itu, perusahaan juga (sebenarnya) melaporkan aktivitas industrinya, termasuk menyampaikan titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan emisi," jelasnya dalam pernyataan resmi di website Kementerian Perindustrian, Kamis (7/9) kemarin.

Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan asosiasi industri agar dapat membantu kebijakan pemerintah mengatasi polusi udara.

"Untuk industri yang belum melakukan pelaporan, unit-unit kerja di Kemenperin yang membina industri telah memiliki jadwal untuk melakukan pengecekan dan verifikasi di lapangan," pungkas Eko.

Selain sosialisasi, pihaknya juga melakukan kunjungan lapangan dan memasang alat pemantau emisi di sejumlah industri. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan mutu udara di wilayah konsentrasi industri.

"Alat tersebut dipasang di beberapa lokasi hingga Desember 2023, sesuai dengan masa tugas tim inspeksi. Kita minta manajemen perusahaan menyediakan listrik dan Wi-Fi untuk pemasangan alat ini agar bisa kita tarik terus datanya," ujarnya.

Eko menjelaskan pemasangan dilakukan agar emisi industri dapat dimonitor secara realtime.

Polusi udara meningkat di Jakarta dan sekitarnya belakangan ini. Untuk mengatasi itu, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan.

Salah satunya menerapkan sistem kerja dari rumah bagi PNS di DKI Jakarta.