bacot138

Kontrak yang aneh

Kereta Cepat Diresmikan 1 Oktober, Jokowi Gratiskan Sementara******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menggratiskan Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) untuk sementara setelah diresmikan 1 Oktober mendatang.

Jokowi berkata ia ingin masyarakat menikmati sarana transportasi baru.

"Iya, awal Oktober. (Uji coba gratis) tetap, tetap, biar orang mencoba, masyarakat mencoba," kata Jokowi dalam jumpa pers di Stasiun KCJB Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Rabu (13/9).

Ia hanya menekankan pentingnya masyarakat beralih ke transportasi publik. Menurut Jokowi, Indonesia sudah rugi sekitar Rp100 triliun per tahun karena kemacetan di Jakarta dan Bandung.

"Apa pun, yang paling penting kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujarnya.

Jokowi menyanjung KCJB yang bisa membuat waktu tempuh Jakarta-Bandung hanya 28 menit. Dia berharap sarana transportasi baru ini mengalihkan masyarakat yang biasanya memakai kendaraan pribadi antarkota.

"Ini untuk Jawa bagian selatan. Kalau Jawa utara kan sudah jalan tol, buat menumbuhkan titik-titik ekonomi baru," ujar Jokowi.

Kereta Cepat Jakarta-Bandung dibangun konsorsium perusahaan Indonesia dengan China. BUMN Indonesia di bawah PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) menguasai 60 persen saham, sedangkan konsorsium China di bawah Beijing Yawan HSR Co Ltd memegang 40 persen.

KCJB melintasi empat stasiun, yaitu Stasiun Halim, Stasiun Karawang, Stasiun Padalarang, dan Stasiun Tegalluar. Jarak tempuh mencapai 142,3 kilometer dengan kecepatan maksimal mencapai 351 kilometer per jam.

[Gambas:Video CNN]

Cerita Desa Kecil

Cerita Bahlil soal Awal Mula Proyek Rempang Eco City yang Kini Memanas******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia blak-blakan soal kemunculan Rempang Eco City yang kini memicukonflik pertanahan, termasuk soal keberadaan separuh warganya yang tidak punya hak atas tanah di kawasan tersebut.

Menurutnya, Rempang sebenarnya sudah dikerjasamakan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) ke PT Makmur Elok Graha (MEG) sejak 2002 atau 2003.

Berkaitan dengan kerja sama ini, ia mengaku tidak tahu-menahu.

Ia mengaku kunjungan terakhirnya ke Rempang pada Agustus 2023. Bahlil ke sana untuk menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Xinyi Group yang bakal menggarap pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah China.

Bahlil mengaku menandatangani MoU tersebut karena melihat ada potensi penciptaan nilai tambah signifikan, lapangan kerja, hingga keberlangsungan kontraktor maupun supplier yang diklaim anak-anak bangsa. Ia menegaskan langkah hilirisasi ini lebih layak ditempuh ketimbang hanya menggali pasir kuarsa dan menjualnya.

Ia mengaku dalam kunjungan tersebut tidak ada kekacauan seperti sekarang. Bahlil pun sowan dengan pejabat-pejabat setempat, didampingi ketua BP Batam dan gubernur Kepulauan Riau.

[Gambas:Video CNN]

"Pada awal Agustus belum kacau begini. Saya menemui warga dan bicara. Kurang lebih ada 3.000 kartu keluarga (KK) dan 16 kampung tua. Saya datang bukan katanya, saya datang di kampung itu, duduk di kantor kecamatannya," jelasnya.

Menurut data yang disampaikan camat setempat di hadapan Bahlil dan wali kota Batam, memang sebagian warga Rempang yang tinggal di sana punya alas haknya. Dengan kata lain, mereka secara turun-temurun sudah hidup di Rempang.

Akan tetapi, Bahlil mengungkapkan sebagian warga lainnya berstatus pendatang. Mereka adalah warga yang datang dan tinggal di Rempang setelah 2004.

Ia pun menyinggung soal peran Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi NasDem Nyat Kadir yang dulu pernah menjadi wali kota Batam periode 2001-2005. Menurut Bahlil, Kadir kala itu sudah memerintahkan bawahannya agar tidak menerbitkan izin atau alas hak berbentuk apapun kepada warga baru yang datang setelah 2004.

"Pemerintah waktu kita merumuskan antara Pemda Batam yang notabene ex-officiokepala BP Batam, gubernur, dan sebagian Forkopimda, analisisnya karena sebagian yang tinggal di situ tidak punya alas hak, berarti tanah itu dikuasai negara lewat BP Batam," beber Bahlil.

"Tapi saya tidak mau gusur begitu saja, mereka saudara kita. Kalau penggusuran itu barang sudah dia miliki kemudian kita ambil, kalau bukan (milik warga) itu kan kita relokasi mereka dengan cara baik-baik," imbuhnya.

Pada akhirnya, dibuat solusi bahwa pemerintah akan memberikan tanah 500 meter persegi kepada masing-masing KK terdampak. Tanah tersebut juga langsung diberikan alas hak oleh BP Batam dalam bentuk sertifikat.

Ada juga pembiayaan berupa pembangunan rumah tipe 45, di mana harga kompensasinya kurang lebih Rp120 juta. Namun, relokasi awalnya di wilayah agak tinggi.

Bahlil pun meminta BP Batam meninjau kembali karena warga Rempang mayoritas nelayan. Menurutnya, tidak masuk akal jika warga direlokasi ke wilayah pegunungan tersebut.

"Akhirnya dengan kebaikan BP Batam maka dicarikan alternatif di wilayah lain, tapi di pinggir pantai yang jaraknya kurang lebih tidak lebih dari 10 km. Pantainya juga di pantai sama yang digambarkan dalam peta kepada saya," jelasnya.

Nantinya, bakal dibangun sederet infrastruktur di wilayah relokasi tersebut, termasuk akses jalan. Bahlil mengklaim pemerintah juga merencanakan sederet program untuk warga yang bekerja sebagai nelayan tersebut.

Selama masa pembangunan yang memakan waktu sekitar 6 bulan hingga 7 bulan, warga terdampak diberikan uang tunggu untuk mengontrak tempat tinggal.

"Memang ada aspirasi lain jangan Rp1,03 juta lebih per orang (uang tunggu), ada mintanya agak naik. Saya kan belum menghitung baik dengan tim, tapi kondisinya sudah kayak begini," tandas Bahlil.

Rempang Eco City adalah satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya.

Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group. Bahlil menggadang-gadang proyek ini akan menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

Namun belakangan pengembangan kawasan tersebut ricuh. Pasalnya, warga tidak mau tanahnya dibebaskan untuk proyek tersebut.

Penguasa Binatang Buas

BP Batam Cerita Ganti Rugi Rempang Diputus Usai Sowan Bahlil******

Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Muhammad Rudi curhat bolak-balik menghadap ke Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membahas ganti rugi warga Rempang.

Rudi mengatakan hanya akan merelokasi 3 kampung seluas 2.000 hektare untuk kepentingan PT Makmur Elok Graha (MEG), yakni membangun pabrik kaca dan solar panel hasil investasi Xinyi Group. Lalu, ada 1 kampung lain di luar Rempang yang bakal dibangun tower PT MEG.

"Sosialisasi dalam waktu April-Juni sebenarnya sudah berjalan baik, tapi kami masih tunggu regulasi untuk kami kira-kira apa yang bisa kami berikan kepada mereka. Karena kalau hanya mengganti sesuai peraturan kepala BP (Batam) ini uangnya kecil sekali. Sedangkan tempat tinggal mereka 3 kampung yang akan dipindahkan ini menurut saya tidak pas (uang ganti rugi)," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

Selain itu, Rudi menyebut awalnya BP Batam akan memberikan 200 meter persegi tanah kepada warga terdampak. Namun, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil meminta tanah yang diberikan kepada warga Rempang terdampak menjadi 500 meter persegi.

Setelah perhitungan ulang, Rudi menyebut lahannya siap dan menjalankan titah Bahlil tersebut. Ia mengatakan BP Batam menyiapkan 450 hektare, termasuk buat fasilitas pendukung lainnya, untuk tanah relokasi 500 meter persegi bagi 2.632 KK terdampak.

Namun, ia mengaku pihaknya tidak punya uang cukup banyak untuk merelokasi 700 KK sekaligus yang harus selesai 28 September 2023. Rudi menyebut pihaknya masih menggunakan uang BP Batam, di mana pengajuan tambahan anggaran Rp850 miliar belum disetujui Badan Anggaran DPR RI.

"Karena waktunya cepat kami harus menyelesaikan, kami tidak punya uang cukup banyak untuk sekaligus kami selesaikan. Tadi sudah kita laporkan kita butuh uang cukup besar Rp1,6 triliun kalau sekaligus kita bangun," curhat Rudi.

Ia mengklaim yang dilakukan BP Batam seluruhnya untuk rakyat. Rudi menyinggung uang sewa per 30 tahun dari seluruh investasi pada 7.572 hektare lahan di Batam senilai Rp1,4 triliun. Sedangkan total biaya untuk merelokasi warga terdampak ke Dapur 3 Sijantung menyentuh Rp1,6 triliun.

"Artinya apa yang kami dapat dari Pulau Rempang sewa lahannya semua kami habiskan untuk membangun, demi kesejahteraan rakyat Rempang semuanya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Neraca Dagang Suprlus US,12 M pada Agustus 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdaganganIndonesia kembali mencatat surplus sebesar US,12 miliar pada Agustus 2023.

Meski masih surplus, angkanya jauh lebih rendah dibandingkan Agustus 2022 yang surplusnya mencapai US,78 miliar.

"Neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 40 bulan berturut-turut sejak Mei 2020," kata Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Jumat (15/9).

Berikut perkembangan ekspor dan impor Indonesia sepanjang Agustus 2023:

Ekspor

Nilai ekspor Indonesia pada Agustus ini tercatat US miliar atau naik 5,47 persen dibandingkan Juli 2023. Namun, dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar US,93 miliar, kinerja ekspor lebih rendah 21,23 persen.

Pertumbuhan ekspor secara month to month (mtm) ini didorong oleh kenaikan ekspor non migas terutama untuk kelompok bijih logam terak dan abu, lemak dan minyak hewan nabati, dan pakaian serta aksesoris.

Sementara itu, nilai ekspor secara tahunan di Agustus 2023 mengalami kontraksi dipengaruhi oleh turunnya harga komoditas unggulan di pasar global.

Impor

Nilai impor Indonesia pada Agustus 2023 tercatat sebesar US,88 miliar atau turun 3,53 persen dibandingkan Juli 2023. Senada, dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar US,45 miliar, impor ini juga turun 14,77 persen.

Secara tahunan, impor turun baik pada kelompok migas maupun nonmigas. Impor migas turun 28,08 persen dan impor non migas turun 12,10 persen.

"Impor Agustus 2023 secara year on year masih melanjutkan tren penurunan sepanjang tahun ini," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Dari satpam hingga penyanyi

Bos Bappenas soal Revisi UU IKN: Ada Jaminan Keberlanjutan******

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menekankan poin revisi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) adalah terkait jaminan keberlanjutan pembangunannya.

Ia menjelaskan aturan mengenai jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu belum termuat dalam UU IKN saat ini.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya mengatur hal tersebut untuk memberikan kepastian hukum.

Mengutip situs DPR RI, jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota itu masuk dalam draf revisi UU IKN.

Hal itu tercantum pada pasal tambahan, yakni Pasal 35 yang berbunyi: "Ketentuan atas keberlangsungan pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia, ditetapkan dalam Keputusan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia (MPR-RI).".

Meski demikian, Suharso membantah terkait keberadaan pasal tersebut. Ia mengaku tidak mengetahui terkait ketentuan keberlangsungan pemindahan ibu kota berdasarkan keputusan MPR.

"Enggak, enggak ada. Saya baca tuh enggak ada," kata dia.

Jaminan keberlanjutan pemindahan ibu kota sendiri memang masuk dalam lima isu dan tantangan yang melatarbelakangi revisi UU IKN.

Adapun kelima isu dan tantangan baru tersebut yaitu, pertama, perbedaan interpretasi dalam memahami kewenangan khusus yang dimiliki oleh otorita IKN terkait tugas dan fungsinya.

Kedua,kedudukan otorita IKN sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang, serta aspek pembiayaan yang dapat dilakukan secara mandiri sebagai pemerintah daerah khusus.

Ketiga,pengaturan spesifik mengenai pengakuan hak atas tanah yang dimiliki atau dikuasai masyarakat.

"Serta penataan ulang tanah untuk memastikan pengelolaan wilayah oleh otorita dan pemerintah daerah di sekitar IKN Nusantara," imbuh Suharso dalam rapat pembicaraan tingkat satu pembahasan RUU Perubahan UU IKN antara pemerintah dan Komisi II DPR RI, Senin (21/8) lalu.

Keempat,pengaturan khusus untuk investor, pengembang perumahan, dan hak atas tanah, agar investasi di IKN lebih kompetitif.

Kelima,kepastian keberlanjutan dan keberlangsungan kegiatan pembangunan IKN serta diperlukannya keterlibatan DPR dalam hal pengawasan.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Profil Tol MBZ, Hadiah ke Putra Mahkota Abu Dhabi Kini Kena Korupsi******

Kejaksaan Agung (Kejagung) mengungkap kasus dugaan korupsidalam pembangunan Jalan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) Elevated II alias Tol MBZ pada 2016-2017.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender. Dalam hal ini, mantan petinggi salah satu BUMN karya diduga terlibat.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Nama itu merujuk pada putra mahkota Abu Dhabi, Sheikh Mohamed Bin Zayed, sebagai penghormatan bagi Uni Emirat Arab (UAE) yang telah menjalin hubungan diplomatik selama 45 tahun dengan Indonesia.

Jalan tol yang ini menjadi yang terpanjang dengan membentang dari Junction Cikunir hingga Karawang Barat dan melintasi beberapa bangunan perlintasan eksisting berupa Overpass, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), atau Simpang Susun pada Jalan Tol Jakarta - Cikampek eksisting.

Lihat Juga : Dugaan Korupsi Tol MBZ: Spesifikasi Dikurangi, Pemenang Tender Diatur

Jalan Tol Layang MBZ dibangun untuk memisahkan pergerakan komuter jarak pendek Jakarta-Bekasi-Cikarang dengan pergerakan jarak jauh tujuan Cirebon, Bandung, Semarang, dan Surabaya, khususnya golongan I non-bus dengan kecepatan maksimal berkendara adalah 80 km/jam.

Jalan tol tersebut dilengkapi oleh fitur keselamatan berupa emergency U-turn di delapan titik lokasi, 100 lebih CCTV, Emergency Exit Ramp di dua lokasi, dan Emergency Parking Bay di empat titik lokasi.

Diketahui, PT Jasa Marga (Persero) Tbk menjual 40 persen saham anak usaha PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) yakni PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) yang mengelola Jalan Tol LayangMBZ ke PT Margautama Nusantara (MUN) pada Desember 2022 lalu.

Setelah penandatanganan Sales Purchase Agreement (SPA), komposisi pemegang saham PT JJC terdiri atas 40 persen PT JTT, 40 persen PT MUN dan 20 persen PT Ranggi Sugiron Perkasa (RSP) sebagai mitra strategis.

[Gambas:Video CNN]