juarabetting

setengah dongeng

kumpulan slot gacor hari ini

TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jelajahi surga

2d capung

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

erek erek 2d lengkap

Menilik pesona "Desa Indonesia" yang dilestarikan perantau di Hanian******

Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya

Haikou (ANTARA) - Bumbu sate Indonesia, aroma kopi Nusantara, dan kudapan-kudapan khas Asia Tenggara, bermacam-macam unsur Indonesia dapat ditemukan di Kota Wanning, Provinsi Hainan, China, yang memiliki suasana serupa seperti di Indonesia.

Di Distrik Xinglong, sejumlah besar warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China dari Indonesia menetap di sebuah area permukiman yang saat ini dijuluki "Desa Indonesia", dan masih menjaga tradisi serta adat istiadat Nusantara.

Area permukiman tersebut bernama Perkebunan Perantau Tionghoa Xinglong dan dihuni banyak warga Tionghoa perantauan yang kembali ke China sejak 1950-an, dengan banyak di antaranya merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia. Mereka kini menekuni pertanian dan berhasil mengembangkan ekonomi sosial setempat.

Cai Jinmei (70), seorang pria lansia yang berasal dari Bandung, menetap di Xinglong saat berusia sembilan tahun. Cai masih fasih berbahasa Indonesia dan sering kali menelepon keluarga dan temannya yang masih tinggal di Indonesia. Berita terbaru mengenai China dan Indonesia sering menjadi topik obrolan mereka.

Pada 2023, Cai kembali mengunjungi kampung halamannya di Bandung dan sekolah dasarnya serta menjenguk teman-temannya. Pada hari-hari biasa di Xinglong, Cai lebih sering menyeduh kopi atau membuat kudapan Indonesia untuk dikirim ke teman-temannya yang tinggal di berbagai tempat di China.

Liang Jinhua adalah seorang pemilik restoran masakan Indonesia yang terletak di Xinglong. Suami dan ayah mertua Liang merupakan warga Tionghoa perantauan yang pulang dari Indonesia.

"Masakan kami dianggap cukup autentik dan lezat, restoran kami sudah menjadi 'rumah' bagi banyak warga Tionghoa perantauan dan keluarga mereka, bahkan memukau banyak turis asal Indonesia, yang mengatakan berada di restoran kami seperti berada di Tanah Air," kata Liang.

Di sebuah objek wisata di Xinglong yang bernama "Kampung Bali", sejumlah bangunan dan benda-benda replika khas Bali memikat banyak pengunjung, khususnya saat liburan Tahun Baru Imlek yang baru saja berakhir.
 

Menurut Chen Shaosheng, penanggung jawab objek wisata tersebut, "Kampung Bali" berfokus pada upaya memperkenalkan kebudayaan Bali hingga seluruh Indonesia, dan juga kebudayaan dan sejarah warga Tionghoa di Indonesia.

Zhong Chunyan, seorang anak perempuan dari keluarga Tionghoa perantau yang saat ini bekerja di Xinglong sebagai guru tari, menyatakan dirinya berupaya memadukan gaya tarian Indonesia dan gaya tradisional China serta berhasil menyusun beberapa program tarian baru.
 

"Xinglong bagaikan jembatan dan sabuk yang menghubungkan China dengan Indonesia serta seluruh Asia Tenggara, berkat pertukaran kebudayaan maupun kerja sama ekonomi," ujar Zhong, seraya menambahkan bahwa timnya sering mengajak para penari Indonesia untuk tampil di Xinglong.

Berkat langkah-langkah yang memfasilitasi pertukaran personel China-Indonesia, Cai memutuskan untuk mengajak anak dan cucunya ke Indonesia. "Keturunan kami akan terus menjaga ikatan dengan Indonesia, dan itu akan terjalin selamanya," demikian Cai menuturkan.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

malam yang rusak

id gacor

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

batik77 rtp

Rupiah Jumat pagi menguat menjadi Rp15.713 per dolar AS******

menguat 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.713 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.719 per dolar AS

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS yang ditransaksikan antarbank di Jakarta pada Jumat pagi menguat 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.713 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya sebesar Rp15.719 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah merosot di tengah pasar tunggu rilis inflasi Indonesia 

Baca juga: Rupiah Kamis pagi anjlok menjadi Rp15.703 per dolar AS    

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Akhir pekan tidak mungkin seberbahaya ini

link slot mudah maxwin

Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan******

Seoul (ANTARA) - Aparat kepolisian Korea Selatan, Jumat, menggerebek beberapa kantor pimpinan dan mantan pimpinan ikatan dokter yang dituduh melanggar undang-undang kedokteran di tengah pemogokan massal dokter dalam pelatihan yang tengah berlangsung.

Kepolisian Metropolitan Seoul mengirim sejumlah penyidiknya ke beberapa kantor, termasuk kantor komite darurat Ikatan Dokter Korea (KMA) dan Ikatan Dokter Seoul untuk mengamankan informasi relevan dari telepon seluler dan komputer para pejabat.

Penggerebekan tersebut merupakan tindak lanjut dari laporan Kementerian Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke polisi terhadap Ketua Komite Darurat KMA Kim Taek-woo, dua anggota pimpinan KMA lainnya, mantan ketua KMA, dan Ketua Ikatan Pediatri Korea Lim Hyeon-taek.

Kementerian Kesehatan menuduh mereka menghasut pengunduran diri massal para dokter dalam pelatihan dengan menyatakan dukungan dan memberikan bantuan hukum dalam tindakan hukum pertama yang diambil pemerintah sehubungan dengan pemogokan tersebut.

Penyelidikan terhadap mereka tersebut dilakukan ketika ribuan dokter magang dan dokter residen mogok kerja di rumah sakit-rumah sakit umum di seluruh negeri sejak Selasa (20/2) pekan lalu.

Hal tersebut dilakukan para dokter sebagai aksi bersama memprotes rencana pemerintah menaikkan kuota penerimaan sekolah kedokteran sebanyak 2.000 kursi pada tahun depan dari jumlah kuota saat ini 3.058 kursi.

Adapun hingga 1 Maret, hampir 10.000 dokter dalam pelatihan di seluruh Korea Selatan mengundurkan diri dari jabatannya dalam bentuk pengunduran diri massal.

Pemerintah memberi waktu kepada dokter magang dan dokter residen yang mogok hingga Kamis (29/2) untuk kembali bekerja atau menghadapi tindakan hukuman, seperti penangguhan lisensi medis mereka.

Namun, dari 9.076 dokter yang melakukan protes, hanya 294 yang kembali bekerja dan tampaknya tidak ada tanda-tanda para dokter dalam pelatihan akan mengakhiri pemogokan tersebut.

Sumber : Yonhap-OANA

Baca juga: Korsel desak dokter kembali bekerja hari Kamis agar tidak kena hukuman
Baca juga: Pemerintah Korsel adukan dokter yang mogok kerja ke polisi

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Rahmad Nasution
Copyright © ANTARA 2024