qqstar88

erek erek salon 13Jutaan kata 229872Orang-orang telah membaca serialisasi

《qqstar88》

Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi******

seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Jasra Putra meminta pemasangan alat peraga kampanye (APK) di ruang publik agar dievaluasi soal keamanannya karena ada baliho roboh yang menyebabkan kecelakaan dengan korban anak tewas.

"KPAI melihat janganlah persoalan APK, seperti spanduk, baliho, dianggap sepele, karena risiko-nya kematian. Dan kita tahu tidak ada standar keamanan kalau memperhatikan aturan yang telah baku dalam pemasangan reklame dan media informasi publik," kata Jasra Putra saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Jasra Putra mengatakan ada banyak kejadian terkait keberadaan APK yang merugikan ruang publik.

"Yang kita tahu, di setiap urusan tersebut, hak anak paling tertinggal. Padahal harus ditanggung oleh mereka (anak) dalam jangka panjang," katanya.

Pihaknya menuturkan bahwa setiap pemerintah daerah memiliki aturan tentang pemasangan reklame dan media informasi di ruang publik.

"Namun dengan menjamur-nya APK yang tidak memperhatikan standar keamanan dalam aturan tersebut, menyebabkan korban terus berjatuhan sampai hari ini," kata Jasra Putra.

Baca juga: Bawaslu DKI bolehkan Satpol PP copot APK yang melanggar
Baca juga: Bawaslu Kota Bandung tegaskan larangan pasang APK di jalan layang

Pihaknya mencontohkan kasus teranyar, yakni seorang anak berinisial SR (18) meninggal dunia pasca tertimpa baliho yang roboh di Kebumen, Jawa Tengah, pada Rabu (10/1).

"Seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye," kata Jasra Putra.

Peristiwa terjadi ketika SR yang berboncengan dengan Si (19) tengah melintas di jalur utama Kebumen - Banyumas, kemudian baliho seorang caleg tiba-tiba roboh.

Korban berusaha menghindari baliho yang roboh, namun kehilangan kendali, dan kemudian tertabrak oleh kendaraan yang melaju dari arah belakang korban.

SR meninggal dunia, sementara Si mengalami luka dan dirawat di rumah sakit.

Baca juga: Satgas Bakesbangpol Mataram sehari tertibkan 1.000 APK
Baca juga: Bawaslu Jakbar dan PSI bahas baliho timpa pengendara
Baca juga: Bawaslu Jaksel segera cek APK bahayakan pengendara di kawasan Tebet

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi******

seorang siswi dalam rute pulang sekolah, harus merenggang nyawa karena tertimpa Alat Peraga Kampanye

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Label：situs slot game online、info game slot gacor malam ini、langit biru slot

Terkait：hoho togel、republik77 slot、situs slot bisa pinjam saldo tanpa deposit、kios365、situs slot sering jackpot、akun slot bagus、situs slot lama、adakami vs easycash、prediksi togel japan、infini88 terbaru

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：jp（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

daftar situs slot gacor

gadunslot

situs slot yang terpercaya

slot999 thailand

macau88id

situs slot jackpot terbesar

misteruntung88

koko5000

web judi

lainnyaBacaan TerkaitMore+

gelang musim semi ilahi

daftar kredivo di tokopedia

PVMBG imbau warga Flores Timur waspada guguran lava erupsi Lewotobi******

Waspadai guguran ke arah timur laut dengan jarak luncur lebih kurang tiga kilometer

Wulanggitang (ANTARA) - Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) mengimbau warga untuk mewaspadai potensi guguran lava erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Flores Timur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Waspadai guguran ke arah timur laut dengan jarak luncur lebih kurang tiga kilometer," kata Kepala Balai Pemantau Gunung Api dan Mitigasi Gerakan Tanah Wilayah Nusa Tenggara Zakarias Ghele Raja di Wulanggitang Flores Timur, Sabtu.

Gunung Lewotobi Laki-laki mengalami erupsi sebanyak enam kali dengan ketinggian 700 hingga 1.500 meter dalam rentang pukul 06.00 hingga 12.00 WITA.

Erupsi hari ini menghasilkan asap berwarna putih dan kelabu disertai gemuruh sedang-kuat.

Zakarias menjelaskan, rekomendasi yang dikeluarkan sebagai langkah antisipasi bencana pada gunung dengan status Level IV atau Awas ini masih sama.

Masyarakat diminta untuk menjauhi wilayah yang masuk dalam radius empat kilometer dari pusat erupsi, yakni Desa Dulipali di Kecamatan Ile Bura.

Larangan serupa juga diberikan untuk wilayah sektoral lima kilometer ke arah barat laut-utara dan timur laut, seperti Desa Nobo dan Nurabelen di Kecamatan Ile Bura.

Apabila terjadi hujan abu, Zakarias berpesan agar masyarakat menggunakan masker dan pelindung mata.

Ia juga mengingatkan potensi lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi.

"PVMBG senantiasa berkoordinasi untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat," katanya.

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

istri parit

tiket33

Muhammadiyah nilai vonis bebas Haris Azhar******

Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi

Jakarta (ANTARA) - Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia PP Muhammadiyah menilai vonis tak bersalah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti menjadi sinyal dari keadilan hukum, perlindungan kebenaran, demokrasi, dan kebebasan riset.

"Vonis ini bisa menjadi obor masih hidupnya marwah akhlak dan etika peradilan sebagai sendi utama negara hukum dan demokrasi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Trisno Raharjo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Sebelumnya sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Senin (8/1), Majelis Hakim menyatakan bahwa Haris Azhar dan Fatia Maulidayanti tidak bersalah atas tuduhan pencemaran nama baik terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Komnas apresiasi vonis bebas Fatia-Haris, angin segar demokrasi

Trisno mengapresiasi putusan tersebut. Menurutnya, aspirasi dan kritik setiap warganegara kepada pejabat publik dijamin haknya.

"Namun demikian kritikan disampaikan harus mengedepankan nilai-nilai etika serta dilengkapi dengan data-data valid yang dapat dipertanggungjawabkan," kata Trisno.

Pihaknya berharap pejabat publik selalu berlapang dada, menerima masukan, dan kritikan, yang disampaikan oleh anggota masyarakat.

"Sebagai pelayan masyarakat, cukup melakukan bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat tanpa memproses hukum atas apa yang disampaikan anggota masyarakat tersebut," katanya.

Baca juga: Vonis bebas Fatia-Haris jadi acuan cegah kriminalisasi pembela HAM

Muhammadiyah juga berharap penegak hukum, terutama penyidik kepolisian, agar lebih arif dalam menyikapi laporan yang dilakukan pejabat publik. Utamanya, terkait kritik masyarakat perihal terhadap sikap dan perilaku pejabat publik. Apalagi terhadap kritik yang bersandarkan data hasil kajian yang dilakukan dengan baik.

Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah, kata dia, melihat keputusan itu sebagai momentum penegakan hukum terhadap kebebasan berpendapat terkait pejabat publik.

Ia pun berharap Kejaksaan Agung dapat memberikan pandangan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur agar lebih arif dalam menyikapi putusan dalam perkara ini agar tidak melakukan upaya hukum lebih lanjut.

"Sehingga memastikan kepastian hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur terhadap Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar," katanya.

Baca juga: JPU ajukan kasasi putusan Haris Azhar-Fatia yang divonis bebas

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Bunga dan Selir Iblis

slot gacor maxwin 2022

Polisi: Jalan utama yang tertutup longsor di Garut kembali normal******

Kami selalu imbau kepada pengendara untuk selalu hati-hati karena saat ini sudah memasuki musim hujan, selalu tertib dan patuhi rambu-rambu

Garut (ANTARA) - Kepolisian Resor Garut menyatakan bencana tanah longsor dan pohon tumbang yang menutup badan jalan utama di wilayah Pamulihan, Cilawu, dan Malangbong Kabupaten Garut Jawa Barat sudah kembali normal untuk dilintasi kendaraan bermotor dari kedua arah.

"Sudah lancar kembali," kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Garut Iptu Aang Andi Suhandi saat dihubungi melalui telepon seluler di Garut, Jumat.

Ia menjelaskan, hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut, Kamis (11/1) dilaporkan telah menyebabkan tanah longsor dan pohon tumbang yang menutup jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas kendaraan.

Jalan yang tertutup material tanah longsor, katanya, yakni di Kecamatan Pamulihan, sebagai jalur utama yang menghubungkan wilayah Garut perkotaan dengan daerah selatan Garut.

"Untuk pamulihan Alhamdulillah sudah lancar," katanya.

Ia menyampaikan pula bahwa arus lalu lintas lainnya yang sempat terganggu yakni kejadian pohon bambu tumbang hingga menutup jalur alternatif Malangbong, Kabupaten Garut dengan Wado, Kabupaten Sumedang.

Selanjutnya daerah Cilawu sebagai jalur yang menghubungkan Kabupaten Garut dengan Kabupaten Tasikmalaya, kata Aang, juga sudah kembali normal, setelah jajaran kepolisian di wilayah Polres Tasikmalaya membersihkan material longsoran di badan jalan.

"Cilawu bukan masuk wilayah Garut, namun itu di wilayah Tasik Kabupaten, namun perbatasan, dan sudah bisa dilalui," katanya.

Ia mengimbau para pengguna jalan untuk selalu waspada dan hati-hati saat melewati wilayah Kabupaten Garut, karena beberapa kawasan memiliki daerah rawan terjadi bencana tanah longsor, di antaranya jalur selatan Garut.

Kepolisian, kata dia, sebelumnya sudah mempersiapkan diri berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menyiapkan kendaraan alat berat yang nantinya bisa digunakan dengan cepat untuk proses menyingkirkan material longsor tanah yang mengganggu akses jalan.

"Kami selalu imbau kepada pengendara untuk selalu hati-hati karena saat ini sudah memasuki musim hujan, selalu tertib dan patuhi rambu-rambu," katanya.

Pembayaran super

slot demo suara4d

Pemerintah beri santunan kepada para korban gagal ginjal akut******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah memberikan santunan dan bantuan kepada korban gagal ginjal akut progresif atifikal (GGAPA), baik yang meninggal dunia maupun yang masih mendapatkan perawatan intensif.
Bantuan dan santunan diserahkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan Plt Kepala BPOM Lucia Rizka Andalusia di Kantor Kemenko PMK di Jakarta, Rabu. "Sesuai dengan arahan Presiden, agar korban terdampak mendapatkan perawatan dengan sungguh-sungguh bagi mereka yang dirawat, dan diberikan perhatian empati kepada keluarga yang meninggal," ujar Muhadjir. Ia merinci bantuan yang diserahkan kepada keluarga korban meninggal sebesar Rp50 juta, sementara yang masih menjalani perawatan sebesar Rp60 juta per orang. Menurut dia, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan per 26 September 2023 tercatat jumlah korban GGAPA sebanyak 326 anak, baik yang meninggal maupun yang dirawat. Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, terdapat 312 korban yang valid dan diberikan bantuan serta santunan. Adapun rinciannya, 218 korban meninggal dunia dan 94 korban sembuh/dirawat jalan. Perubahan jumlah ini karena ditemukan data ganda dan atau bukan merupakan korban GGAPA. Bantuan diserahkan secara simbolik kepada korban yang ada di sekitar DKI Jakarta. Sementara korban di luar DKI Jakarta sudah dapat melakukan pencairan santunan dan bantuan di masing-masing bank penyalur yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Sosial. "Pemberian santunan ini murni bentuk empati dari pemerintah, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah hukum. Biar hukum diselesaikan sesuaikan koridornya," kata dia. Muhadjir juga meminta maaf kepada para korban atas keterlambatan pemberian bantuan. Ia menyebut prosesnya lama dan data yang diproses harus valid agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Baca juga: Mensos: Bantuan gagal ginjal akut ditambah untuk perawatan penderita

Baca juga: Kemensos bakal salurkan Rp19 miliar untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: KPAI apresiasi santunan korban gagal ginjal akut progresif atipikal "Ini kesalahan dari kami karena prosesnya panjang, karena menyangkut anggaran APBN harus pruden dan tidak boleh ada masalah. Perlu data siapa saja harus divalidasi, jangan sampai ada yang harusnya masuk tapi tidak masuk atau sebaliknya," kata dia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah memberikan tiga hal kepada anak yang masih dirawat. Pertama bantuan jaminan sosial. Pemerintah membayarkan BPJS Kesehatannya untuk proses perawatan di rumah sakit. Kedua, bantuan transportasi ke fasilitas kesehatan selama menjalani proses pengobatan. "Keluarga terkena GGAPA, transportasinya dipastikan dibantu. Kalau tidak dikasih, beri tahu kita," kata Menkes. Ketiga, bantuan dan santunan yang diberikan lewat Kemenko PMK hari ini. Menurut dia, kejadian semacam ini tak boleh berulang dan menjadi perhatian besar pemerintah. "Karena satu anak yang meninggal saja, satu anak jadi korban saja, sudah begitu berharga. Kami akan terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah ke depannya," kata dia. Sementara itu, salah satu keluarga korban meninggal, Nedy Amardiyanto, mengaku menunggu keseriusan pemerintah dalam mengawal proses perawatan korban. Menurut dia, di lapangan masih ada biaya yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, untuk transportasi ke rumah sakit juga kerap menemui kendala. Di samping itu, perihal validitas data korban juga masih ada ketidaksesuaian. Ia menyayangkan perbedaan data yang dari awal 326 menjadi 312 korban. Menurut dia, masih ada korban yang seharusnya mendapat bantuan tetapi tidak memperolehnya. "Kalau ditanya berapa, saya bisa pastikan untuk di 'class action' ini ada dua (yang tidak mendapat bantuan). Tapi di luar 'class action' tidak bisa kita kontrol (jumlahnya)," kata dia.

Baca juga: Presiden setujui pemberian bantuan untuk korban gagal ginjal akut

Baca juga: Kemenkes: Tidak semua rumah sakit bisa tangani kasus gagal ginjal akut

Domain Pedang Tak Terkalahkan

tunai4d

Jadi jurkamnas, Khofifah akan cuti sebagai Gubernur Jawa Timur******

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, mengatakan bahwa Khofifah Indar Parawansa akan cuti sebagai Gubernur Jawa Timur setelah resmi bertugas sebagai Dewan Pengarah dan Juru Kampanye Nasional TKN Prabowo-Gibran.

"(Khofifah) akan cuti sebagai gubernur untuk konsentrasi sampai proses pemenangan," ujar Nusron saat konferensi pers di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Kamis.

Menurut ia, Khofifah akan cuti hingga masa jabatannya sebagai Gubernur Jawa Timur berakhir pada 13 Februari 2024, sementara hari pemungutan suara pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024.

"Kalau dia cuti terus-menerus, ya, begitu pemilu, langsung selesai jadi gubernur karena beliau berakhir jadi gubernur tanggal 13 Februari. Harusnya selesai (masa jabatan gubernur) kan tanggal 31 Desember (2023), tetapi karena ada putusan MK (Putusan MK Nomor 143/PUU-XXI/2023, red) maka diperpanjang lagi sesuai dengan SK sebelumnya," terang Nusron.

Baca juga: Khofifah penuhi janji gabung ke TKN Prabowo-Gibran

Pada kesempatan itu, Nusron juga menjelaskan bahwa TKN telah mengeluarkan surat keputusan (SK) bergabungnya Khofifah dengan TKN Prabowo-Gibran. Akan tetapi, SK tersebut baru akan efektif berlaku pada Minggu, 21 Januari 2024.

"SK-nya sudah dibuat. Namun, SK-nya mungkin akan efektif mulai tanggal 21 Januari," katanya.

Nusron menyebut Khofifah akan muncul sebagai bagian dari TKN pada saat debat keempat Pilpres 2024 yang diselenggarakan KPU RI. Debat tersebut digelar tepat saat SK tersebut berlaku efektif.

Setelah itu, Khofifah akan aktif mengikuti kampanye terbuka sebagai jurkamnas untuk pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Gibran.

"Jadi, pas debat pertama mungkin beliau sudah berani tampil pas debat keempat nanti, pas memasuki kampanye tanggal 21 (Januari), ya, kampanye terbuka, di situlah beliau mulai kita masukkan menjadi daftar TKN, sekaligus menjadi juru kampanye nasional,” imbuhnya.

Baca juga: Khofifah jadi dewan pengarah dan jurkamnas TKN, SK berlaku 21 Januari

Sebelumnya, Khofifah mengumumkan siap bergabung dengan TKN Prabowo-Gibran usai melaksanakan umrah. Ia menyebut bergabung dengan TKN adalah bentuk pemenuhan janji.

"Saya sudah pulang umrah, sesuai janji saya bahwa saya siap masuk TKN," kata Khofifah di VIP Room Bandara Internasional Juanda Surabaya di Sidoarjo, Jawa Timur, Rabu (10/1).

KPU RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Pengamat sebut Khofifah gabung TKN tambah "daya gedor" Prabowo-Gibran
Baca juga: Khofifiah gabung ke TKN, Rosan targetkan 65 persen suara di Jatim

Kegilaan Evolusi Liar

tahun4d

KPPPA: Pemasangan APK harus perhatikan keselamatan pengguna jalan******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menegaskan pemasangan alat peraga kampanye (APK) harus memperhatikan keselamatan pengguna jalan atau masyarakat sekitar, khususnya anak-anak.

"Hal ini terkait dengan faktor keselamatan berkendara dan kehati-hatian. Pemasangan APK harus benar-benar memperhatikan faktor cuaca dan keselamatan pengguna jalan, termasuk anak-anak," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KPPPA Nahar saat dihubungi di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Telan korban anak, KPAI minta pemasangan APK dievaluasi

Menurut dia, berdasarkan Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Pasal 26 menyebutkan metode kampanye Pemilu 2024 antara lain dilakukan melalui pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum.

Selanjutnya dalam Pasal 72 ayat (4) huruf k disebutkan bahwa pelaksana dan atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih.

Baca juga: Pemasangan alat peraga kampanye tidak boleh membahayakan masyarakat

Kemudian dalam Pasal 15 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan, antara lain dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik.

"Dengan demikian, substansinya harus benar-benar memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, di antaranya tidak mengeksploitasi anak atau hal lain," kata Nahar.

Baca juga: Bawaslu DKI imbau pemasangan alat peraga kampanye sesuai ketentuan KPU

Hal ini sebagaimana yang termuat dalam Surat Edaran Bersama Menteri PPPA, Mendagri, KPAI, Ketua KPU, dan Ketua Bawaslu tentang Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang Ramah Anak yang telah ditandatangani pada 20 November 2023.

《qqstar88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，powernetHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqstar88》bab terbaru。