fire138

sistem kehidupan tertinggi

2 Pertimbangan Menaker Batasi Kenaikan UMP 2023 Maksimal 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyahmenerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi 2023.

Salah satu hal yang diatur dalam beleid tersebut yakni UMP 2023 tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Setidaknya ada dua pertimbangan yang melatarbelakangi kebijakan itu sebagaimana dikutip dari Permenaker Nomor 18.

Pertama, aspirasi yang berkembang dalam menjaga daya beli masyarakat dan kelangsungan bekerja serta berusaha.

"Maka perlu dilakukan penyesuaian atas kebijakan upah minimum 2023 dengan tetap memperhatikan kelangsungan bekerja dan berusaha," katanya sebagaimana dikutip dari beleid itu.

Kedua, demi upaya menciptakan kehidupan yang layak bagi pekerja atau buruh.

"Kebijakan penetapan upah minimum merupakan salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," kata aturan tersebut seperti dikutip pada Senin (21/11).

Mengutip Antara, Ida Fauziyah juga mengatakan beleid ini diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida, Sabtu (19/11) lalu.

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," sambung Ida.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis laki-laki dalam perjalanan waktu fantasi tidak mudah untuk dipusingkan

Petani Tolak Rencana Bulog Impor Beras******

Ketua Umum Serikat PetaniIndonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Buloguntuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.

Jika mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang BUMN itu sendiri.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry, dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).

Henry menegaskan hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," katanya.

"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Budi mengaku sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Pengacara FTX Sebut Sebagian Besar Aset Hilang atau Dicuri******

PengacaraFTX James Bromley mengatakan sejumlah besar aset milik perusahaan telah dicuri atau hilang. Hal tersebut ia sampaikan dalam sidang Bab 11 pertama perusahaan crypto exchange itu pada Selasa (22/11).

Mengutip CNN Business, Rabu (23/11), keadaan ini memperburuk keuangan FTX yang gagal menyisir uang tunai sebagai bagian dari proses kebangkrutan.

Bromley menyebut kegagalan FTX sebagai keruntuhan perusahaan paling mendadak di Amerika Serikat (AS).

Ia juga menggambarkan jaringan entitas FTX sebagai organisasi internasional berjalan efektif sebagai wilayah kekuasaan pribadi Sam Bankman-Fried.

Namun, dalam memilah-milah puing-puing FTX dan lebih dari 130 perusahaan afiliasinya, Bromley mengatakan salah urus Bankman-Fried dan pencatatan yang tidak dapat diandalkan, telah membuat para pengacara memiliki gambaran yang tidak lengkap tentang keuangan perusahaan.

Bromley tidak merinci berapa banyak uang yang dicuri atau hilang, tetapi mencatat bahwa FTX terkena serangan siber sejak memulai proses kebangkrutan pada 11 November 2022 lalu.

Menjelang sidang, pengacara FTX membuat pengajuan yang menunjukkan bahwa perusahaan dan afiliasinya memiliki total US,2 miliar dalam bentuk tunai. Angka ini lebih dari dua kali lipat jumlah yang diperkirakan dalam pengajuan pengadilan sebelumnya.

Angka yang diperbarui menggarisbawahi apa yang dijelaskan oleh kepala eksekutif baru FTX Minggu lalu sebagai kurangnya kontrol kas terpusat di bawah manajemen Bankman-Fried.

Dalam pengajuan minggu lalu, CEO FTX yang baru John J. Ray III mengatakan tim manajemen baru hanya mampu memperkirakan jumlah uang tunai di sekitar US4 juta.

FTX mengajukan kebangkrutan awal bulan ini. CEO FTX Sam Bankman-Fried pun mengundurkan diri menandai kehancuran kerajaan kripto bernilai miliaran dolar miliknya.

Kejatuhan cepat FTX dan Bankman-Fried juga telah mengguncang kepercayaan investor terhadap industri dan memicu krisis likuiditas di perusahaan kripto lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Penduduk IKN Akan Dibatasi Maksimal Hanya 1,91 Juta Orang******

Kementerian PPN/Bappenasmenegaskan populasi penduduk di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak bakal membludak seperti Jakarta. Populasi IKN dibatasi hanya untuk 1,91 juta orang terpilih.

"Apakah nanti akan seperti Jakarta? Tidak. Justru terdapat pengendalian penduduk di sini (IKN). Selesainya baru pada 2045 yang diperkirakan 1,91 juta penduduk, tidak boleh lebih dari itu karena daya dukung lingkungan serta lahannya untuk 1,91 juta penduduk," ujar Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati, dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

Hayu merinci pemindahan tahap pertama dari Jakarta ke IKN pada 2024 diperkirakan akan melibatkan 250 ribu penduduk. Mereka adalah pekerja konstruksi serta aparatur sipil negara (ASN) dan TNI serta Polri.

"Kenapa harus 1,91 juta penduduk? Kami menghitungnya dengan perkiraan 250 ribu penduduk itu hanya pekerja, ASN, dan TNI-Polri. Kalau membawa keluarga dan lainnya maka itu akan bisa menjadi 500 ribu orang pada 2024. Namun, kemungkinan konstruksi baru dimulai sehingga diperkirakan tidak sebanyak itu," jelasnya.

Ia menekankan pentingnya kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk mulai menerapkan kebijakan pengendalian penduduk di sekitar kawasan IKN. Namun, hal tersebut masih harus dibicarakan lebih lanjut.

Pemindahan ke IKN direncanakan dan dibangun dengan standar baru yang lebih tinggi, berkualitas, adaptif, inovatif, inklusif, berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat.

Selain itu, pemindahan ke IKN menjadi upaya mendorong percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Dikutip dari data BPS, penduduk Jakarta pada 2021 berjumlah 10.644.776 orang. Berdasarkan jenis kelamin, 5.362.748 perempuan dan 5.282.028 sisanya laki-laki.

Terlahir Kembali Maniak Feng Shui

Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi2023. 

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah pada 2023 mendatang.

Salah satunya, soal provinsi yang telah memiliki upah minimum, kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Mengutip Antara, Ida mengatakan beleid diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Dia menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi itu, kondisi ekonomi global malah kian tak pasti akibat perang Rusia-Ukraina.

Padahal, tambahnya struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.

Daftar tugas semua hal waktu dan ruang

43 Perusahaan Siap Melantai di Bursa Akhir Tahun Ini dan 2023******

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada sekitar 43 perusahaan sedang mengantre untuk melakukan penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada akhir tahun ini dan 2023.

Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna memperkirakan dana yang bisa terkumpul dari pencatatan saham ke 43 perusahaan tersebut sekitar Rp47 triliun.

"Sampai dengan siang ini, 21 November 2022, terdapat 43 perusahaan dalam pipeline pencatatan saham BEI dengan perkiraan dana yang dihimpun sebesar Rp47,2 triliun," ujarnya dikutip dari Antara, Senin (21/11).

Kemudian, ada empat perusahaan dari sektor kesehatan, empat perusahaan dari sektor properti dan real estat, tiga perusahaan dari sektor infrastruktur, dua perusahaan dari sektor keuangan, dua perusahaan dari sektor barang konsumen primer, dan dua perusahaan dari sektor barang baku.

"Berdasarkan data di atas, perusahaan pada sektor consumer cyclicals, technology, dan energy paling banyak pada pipeline pencatatan saham, sedangkan sisanya tersebar pada sektor lainnya," jelas Nyoman.

Dari perusahaan yang ada di pipeline tersebut, bahkan ada yang menargetkan emisi lebih dari Rp1 triliun, yaitu dua perusahaan di sektor energi dan satu perusahaan di sektor keuangan.

"Dari 43 perusahaan yang berada dalam pipeline pencatatan saham, ada sekitar 33 persen yang merencanakan pencatatan di 2023. Sedangkan sisanya berencana dicatatkan 2022," jelasnya.

Sementara itu, sampai dengan hari ini, total jumlah perusahaan yang telah mencatatkan sahamnya di BEI berjumlah 54 perusahaan.

[Gambas:Video CNN]