voucher gocar maret 2022

Desainer game serba bisa

Menaker Akan Cabut Tiga Aturan Demi Perbaikan Tata Kelola PMI******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah akan mencabut tiga aturan demi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia(PMI).

Pertama,Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Ida menjelaskan dengan dicabutnya aturan itu, pemerintah akan membuka kembali penempatan PMI sektor domestik di Timur Tengah.

Sesuai dengan UU 18/2017 ini, maka ketentuan penempatan PMI harus memenuhi tiga syarat;

1. Negara tujuan harus mempunyai peraturan perundang-undangan yang melindungi tenaga kerja asing.

2. Negara penempatan harus memiliki perjanjian tertulis dengan pemerintah Indonesia.

3. Negara tujuan penempatan harus memiliki sistem jaminan sosial dan/atau asuransi yang melindungi pekerja asing.

"Selain tiga syarat tersebut, juga perlu adanya sebuah kesepakatan untuk memiliki sistem yang terintegrasi antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan di Timur Tengah," jelasnya.

Kedua,Ida akan mencabut dan mengubah Keputusan Menaker Nomor 291 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Kerajaan Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

"Perubahan ini kami tegaskan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh Perusahaan Penempatan PMI (P3MI) dapat mengikuti SPSK, yakni dengan mengubah persyaratan P3MI yang dapat ikut serta dalam program SPSK penempatan PMI sektor domestik di Arab Saudi," jelas Ida.

Ketiga,aturan yang akan dicabut adalah Keputusan Menaker Nomor 294 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.

Ida menyebutkan saat ini pihaknya bersama kementerian dan lembaga lainnya tengah menyusun draft perbaikan atau perubahan tiga aturan tersebut.

"Kemnaker juga telah melakukan tindak lanjut perbaikan tata kelola penempatan PMI dengan melakukan Rapat Koordinasi Teknis untuk Menyusun Tim Teknis dan Petunjuk Teknis guna mengatur tata cara pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sampai Pemerintah Desa," pungkasnya.

Adapun dengan pencabutan tiga aturan tersebut, pemerintah akan merujuk pada Undang-undang nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Tol Gedebage KM 149 Dibuka Fungsional Mulai 19 Agustus******

Jasa Marga menuturkan akses masuk dan keluar Tol Gedebage KM 149 di ruas Padalarang-Cileunyi dibuka secara fungsional atau sementara sejak 19 Agustus lalu.

"Jadi akses Gedebage itu dibuka secara fungsional atau sementara, untuk mendukung lalu lintas di kawasan tersebut," kata Toll Collection Management Departement Head RO3 JMT PT Jasa Marga Agni Mayvinna Minggu (20/8) seperti dikutip dari Antara.

Agni mengatakan dengan demikian pintu Tol Gedebage itu bisa sewaktu-waktu ditutup atau dibuka lagi. Saat ini, pintu tol tersebut hanya dibuka pada pukul 07.00-17.00 WIB.

Jasa Marga Metropolitan Tollroad (JMT), sebagai mengelola ruas tol Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi), memang kembali mengoperasikan sementara akses masuk dan keluar KM 149 Ruas Tol Padaleunyi (Gedebage) mulai 19 Agustus.

Pihak JMT menyampaikan bahwa pembukaan ini menindaklanjuti Surat dari Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR, perihal Fungsional Lanjutan Akses KM 149 Jalan Tol Padalarang-Cileunyi.

"Pembukaan akses Tol KM 149 ini diberlakukan khusus untuk pengguna jalan dengan kendaraan golongan 1 non bus yang menuju Gedebage atau destinasi lain di sekitarnya," tulis JMT dalam unggahan di sosial media resmi mereka.

Pengoperasian sementara ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna jalan, juga sebagai tambahan alternatif akses menuju destinasi populer di sekitar wilayah tersebut, seperti Masjid Raya Al-Jabbar dan Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Jasa Marga menampik bahwa pembukaan pintu tol ini secara fungsional bukan karena mendukung operasional kereta cepat Jakarta-Bandung yang rencananya akan diujicoba operasional pada September mendatang.

"Sejauh ini masih untuk destinasi di sana seperti GBLA dan Masjid Al-Jabbar, belum ke arah sana (kereta cepat)," ucap Jasa Marga.

Demi memperlancar arus mudik lebaran,  Jasa Marga juga membuka pintu tol KM 149 Gedebage pada April 2023 lalu sebagai upaya antisipasi peningkatan volume lalu lintas di gerbang tol Cileunyi.

Tol Gedebage, Bandung, merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap atau Gataci yang telah dibangun sejak akhir 2022.

Tol ini memiliki total panjang 206,65 kilometer dan akan menjadi tol terpanjang di Indonesia.

Tol itu rencananya dibangun dengan nilai investasi sebesar Rp56 triliun dan masa konsesi selama 40 tahun dengan dua tahap pembangunan.

Tahap pertama, yaitu Seksi 1 dan Seksi 2 sepanjang 94,22 km, dimulai dari Junction Gedebage hingga Simpang Susun (SS) Tasikmalaya.

Pembangunan konstruksi untuk tahap pertama ini ditargetkan dimulai pada akhir 2022 dan rampung pada 2024.

Sementara itu, tahap kedua pembangunan yakni Seksi 3 dan Seksi 4 dimulai dari SS Tasikmalaya hingga SS Cilacap sepanjang 112,43 km, termasuk main road sepanjang 1,3 km pada Seksi 1 yang terkoneksi dengan rencana Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR).

Jasa Marga menargetkan pembangunan tahap kedua mulai akhir 2027 dan rampung pada 2029.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Kelahiran Naga Apokaliptik

700 Perusahaan Masih 'Abaikan' Perintah Lapor Lahan Sawit ke Luhut******

Ketua Tim Pengarah Satgas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawitdan Optimalisasi Penerimaan Negara yang juga Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut ada 700 perusahaan sawit yang belum melapor kepemilikan lahan sawit kepada satuan tugas yang dipimpinnya.

Hal itu didapat dari proses lapor diri alias self reportingyang digelar pemerintah pada 3 Juli-3 Agustus 2023. Luhut mengatakan dalam proses itu, ada 1.870 perusahaan patuh melapor melalui Sistem Informasi Perizinan Perkebunan alias SIPERIBUN.

"Namun, masih ada sekitar 700 perusahaan yang belum melaporkan data mereka melalui SIPERIBUN," kata Luhut dalam keterangan tertulisnya, Rabu (23/8) kemarin.

"Saya menegaskan bahwa perusahaan yang telah dimasukkan dalam Surat Keputusan (SK) Data dan Informasi (Datin) dan sedang dalam proses dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), wajib untuk melakukan pelaporan data di SIPERIBUN tanpa terkecuali," tegas Luhut dalam keterangan tertulis, Rabu (23/8).

Secara khusus, Luhut juga menyentil 647 perusahaan dalam daftar SK Datin yang belum lapor mandiri di platform SIPERIBUN.

Satgas Sawit lantas membuka kesempatan terakhir bagi perusahaan tersebut agar segera melapor pada 23 Agustus hingga 8 September 2023. Selain itu, para perusahaan sawit yang sudah melapor juga diminta memperbaiki kualitas data.

"Sekali lagi, kami juga ingin memberikan kesempatan kepada semua perusahaan untuk mematuhi kewajiban self reportingini. Namun, bagi yang masih tidak melaporkan, tindakan tegas akan diambil oleh pemerintah," ancam Luhut.

Di lain sisi, Satgas Sawit sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nantinya, setiap data yang masuk akan diverifikasi sesuai prinsip-prinsip yang ditetapkan.

Luhut menegaskan proses ini dilakukan pemerintah untuk memperbaiki tata kelola industri sawit tanah air. Harapannya, penerimaan negara bisa lebih optimal setelah serangkaian proses ini.

"Perusahaan-perusahaan diharapkan hadir dalam pemanggilan verifikasi ini dan memberikan kontribusi yang konstruktif. Kami menegaskan komitmen kami untuk menjalankan proses ini dengan adil dan tegas," tandasnya.

Luhut menyebut banyak pengelola lahan sawit yang tak taat pajak. Data yang dikantongi luasan lahan sawit yang pengelolanya tak taat pajak itu mencapai 9 juta hektare. 

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

[Gambas:Video CNN]

Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Karena data yang berbeda-beda itulah kemudian Luhut memerintahkan pengusaha sawit untuk secara sukarela melaporkan data lahan mereka ke pemerintah. 

Lotere film dan televisi paling kuat

Pelanggan di Transmart Full Day Sale: Puas, Bisa Belanja Lebih Banyak******

Pelanggan Transmart Full Day Sale merasa sangat puas mendapatkan diskon besar saat berbelanja sejumlah barang pada hari ini.

Salah satu pelanggan Anita mengatakan dirinya merasa puas mendapatkan diskon di Transmart Full Day Sale karena membantu budget rumah tangganya.

"Saya dikasih tahu ada diskon 20 persen belanja dengan Bank Mega," kata dia di Jakarta, Selasa (22/8).

Diketahui, Transmart Full Day Sale digelar pada hari ini hingga di seluruh Transmart yang ada di Indonesia. Pesta diskon ini selesai pada jam 22.00 waktu setempat.

Selengkapnya bisa baca di sini.

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

IHSG Berpotensi Naik Terbatas Jelang Rilis Suku Bunga BI******

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Kamis (24/8).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan pola pergerakan IHSG masih berupaya keluar dari rentang konsolidasi wajar. Oleh karena itu, William menyarankan investor untuk tetap melirik emiten dengan fundamental kuat.

"Jelang rilis data perekonomian tingkat suku bunga pada hari ini disinyalir masih belum terdapat perubahan. Hari ini IHSG berpotensi naik terbatas," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan INDF, AALI, BBRI, ITMG, ASII, UNVR, dan CTRA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menyebut ada potensi kenaikan indeks saham hingga 7.005 jika saat ini bisa menembus level di atas 6.966.

"Sementara itu, pelemahan di bawah 6.895 mengindikasikan bahwa IHSG masih berada dalam fase konsolidasi. Berdasarkan indikator MACD, IHSG dalam kondisi netral," ungkapnya.

IHSG menguat ke posisi 6.921 pada perdagangan Rabu (23/8). Indeks saham menguat 4,96 poin atau plus 0,07 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,80 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Yin dan Yang

Buruh Geram Imbauan Pakai Transportasi Umum: Pejabat Saja Naik Mobil******

Buruh merasa kesal dengan imbauan pemerintah untuk menggunakan transportasi publik menyusul polusi udaradi DKI Jakarta yang terus memburuk belakangan ini.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan sebagian besar pejabat kementerian/lembaga (K/L)masih memakai mobil pribadi, di saat yang bersamaan pemerintah mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum.

Lihat Juga : Buruh Tuntut UMP 2024 Naik 15 Persen Sambil Sindir Gaji PNS Kuras APBN

Meski begitu, ia berharap buruh bisa dimaklumi jika masih menggunakan motor pribadi ketimbang kendaraan umum. Menurutnya, tarif transportasi publik masih cukup mahal untuk para buruh.

Selain itu, mobilitas buruh tidak hanya dihitung dari rumah ke pabrik atau kantor, melainkan harus sosialisasi berkeliling daerah sekitar. Iqbal juga berdalih tidak ada transportasi publik untuk buruh di daerah.

"Pabrik itu TransJakarta enggak sampai, karena pabrik agak ke dalam. Misalnya, Pulo Gadung, TransJakarta sampai ke pinggir jalan utama, tapi ke dalamnya gimana? Bus jemputan enggak ada," tuturnya.

Oleh karena itu, ia menuntut buruh juga mendapatkan jatah WFH seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jakarta. Iqbal menuntut pemberlakuan 3 aturan dalam menyikapi opsi WFH ini.

Pertama, pengaturan jam kerja. Iqbal menyebut pabrik biasanya memberlakukan dua shift kerja dalam sehari. Ia menyarankan shift pertama masuk di hari kesatu dan shift kedua diliburkan, kemudian shift kedua masuk di hari selanjutnya dan shift pertama mendapat jatah libur, begitu seterusnya bergantian.

Kedua, ia menuntut pengusaha dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memberikan masker bagi para pekerja pabrik. Iqbal ingin para buruh difasilitasi agar bisa terlindung dari bahaya polusi udara.

"Ketiga, medical check up(MCU), pemeriksaan rutin, MCU secara reguler. Ini kan penyakit, polusi udara, secara reguler dia kan masuk kerja menghirup polusi udara. Emangnya buruh binatang yang enggak perlu dilindungi? Selain masker, dia juga harus MCU setiap bulan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]