bola 77

cs kredivo bandung 13Jutaan kata 756962Orang-orang telah membaca serialisasi

《bola 77》

Pertamina Sabet Penghargaan, Jadi BUMN Kontributor TKDN Terbesar 2023******

PT Pertamina (Persero) menunjukkan komitmennya dalam membangun bangsa. Hal itu dibuktikan dengan keberhasilan Pertamina dalam meningkatkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di seluruh lini usahanya.

Bahkan, pada 2023 Pertamina Grup menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kontributor TKDN terbesar yang berkontribusi hingga 50 persen total TKDN BUMN.

Adapun TKDN BUMN 2023 mencapai sekitar Rp800 Triliun, sedangkan TKDN Pertamina Grup mampu mencapai Rp374 Triliun.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati menyatakan, capaian TKDN ini merupakan bukti nyata komitmen Pertamina dalam mengoptimalkan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri yang nantinya diharapkan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

"Jadi kontribusi Pertamina di dalam TKDN ini sangat besar. Ini merupakan komitmen Pertamina yang bukan hanya untuk mencapai target semata, tetapi kita betul-betul ingin menambah terus pelaku-pelaku industri dalam negeri untuk makin berkiprah mengisi kebutuhan barang dan jasa untuk industri energi khususnya," kata Nicke.

Menurut Nicke, komitmen Pertamina terhadap TKDN juga diwujudkan dengan membuat fungsi khusus terkait dengan TKDN. Mulai dari tahap perencanaan, monitoring hingga verifikasi.

Hingga saat ini, lanjut Nicke, Pertamina telah melaksanakan sebanyak 6.500 transaksi dengan total kontrak dengan senilai Rp374 triliun.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang turut hadir di acara yang sama menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung sekaligus mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.

Luhut juga mengapresiasi Pertamina yang berkontribusi besar dalam mengimplementasikan penggunaan produk dalam negeri.

"Saya kira Pertamina sekarang sudah makin paten, dan untungnya makin banyak, dan makin efisien, dia (Pertamina) harus berani bersaing dengan yang lain," ungkap Luhut.

Luhut juga berpesan kepada seluruh pihak terkait untuk terus menerapkan penggunaan produk dalam negeri terkait dengan aktivitas bisnisnya.
"Ayo kita lanjutkan success story. Saya berharap kita semua harus bangga jadi orang indonesia," jelasnya.

Sementara Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menambahkan bahwa dalam pelaksanaan business matching 2024, total komitmen penggunaan produk dalam negeri sebesar Rp1.428,25 triliun.

Dengan rincian total komitmen Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah sebesar Rp585,69 triliun dan total komitmen BUMN Rp842,56 triliun. Menurutnya, angka tersebut ini lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu Rp1.157 triliun.

Guna mendukung pembelian produk dalam negeri pada pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, Pemerintah terus berupaya melakukan inovasi dan langkah-langkah percepatan.

"Pemerintah melalui Kemenperin telah melakukan digitalisasi sertifikasi TKDN yang menjamin proses sertifikasi cepat, akurat, dan akuntabel," ujar Agus.

Lebih lanjut Agus mengatakan, bahwa setiap Rp400 triliun belanja barang dan jasa yang berasal dari Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) akan memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 1,8 persen.

"Kami percaya, semua itu bisa membawa multiplier effect dan value added dan akan mengakselerasi program pendalaman dan penyebaran dan pemerataan sektor industri nasional," ucap Agus Gumiwang Kartasasmita.

Sejalan dengan upaya pemerintah untuk terus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, Pertamina akan melanjutkan komitmennya untuk terus meningkatkan nilai TKDN di seluruh lini bisnisnya sebagai upaya Pertamina dalam mendorong dan meningkatkan pergerakan ekonomi nasional.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Label：situs slot gacor zeus、kredivo gagal、pinjam uang 100 ribu

Terkait：auto 117 slot、link judi slot online、simulasi kredit hp kredivo、pinjaman online di shopee、slot plus 88、bir365 slot、dana cepat cair、bayar blibli pakai akulaku、link slot gacor terbaru hari ini、kiosgamer

bab terbaru：spy77（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07