888bola

Tanda Naga di Langit Berbintang

Catat Tanggalnya! Pendaftaran Bakal Calon MWA UNS Resmi Dibuka******

SOLO—Pendaftaran bakal calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret atau MWA UNS Solo periode 2024-2029 mulai dibuka Senin (22/1/2024) hingga Jumat (2/1/2024). Pendaftaran Anggota MWA UNS dilakukan secara luring dan daring.

Ketua PPA MWA UNS, Sri Sulistyowati mengatakan tahapan pemilihan anggota MWA UNS dimulai dengan Sosialisasi Peraturan MWA (PMWA) No. 1/2023 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota MWA pada 8 Januari 2024.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

Kemudian 10-11 Januari 2024 dilanjutkan dengan Pleno Senat Akademik Fakultas (SAF)/Senat Akademik Sekolah (SAS) untuk Pemilihan dan Pengusulan anggota PPA MWA.

Lalu pada 12 Januari pengiriman calon PPA MWA dari SAF/SAS ke Senat Akademik (SA) UNS. Tahapan dilanjutkan dengan sidang Pleno Khusus SA untuk penetapan PPA MWA dan penerbitan Surat Tugas PPA MWA oleh Ketua SA UNS pada 17 Januari kemarin.

“Pada 19 – 21 Januari 2024 kami lakukan Sosialisasi tentang pendaftaran Calon Anggota MWA kepada masyarakat, SA, alumni, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Lalu dilanjutkan dengan pendaftaran Balon anggota MWA mulai 22 Januari hingga 2 Februari,” ujar Sulistyowati dalam keterangan tertulis Senin (22/1/2024), dikutip Solopos.com, Rabu (24/1/2024).

Syarat pendaftaran bakal calon anggota MWA ke PPA MWA sesuai dengan yang telah ditetapkan seperti tertuang dalam PMWA No. 1/2023 meliputi unsur individu masyarakat, dari SAF melalui hasil pleno SAF/SAS, individu alumni, individu tenaga kependidikan, dan individu mahasiswa.

“Silakan bagi yang memenuhi persyaratan dapat langsung mendaftar dengan menghubungi PPA MWA UNS. 5 Februari mendatang dilakukan seleksi administrasi persyaratan pendaftaran bakal calon MWA. Namun, jika yang mendaftar bakal calon Anggota MWA belum sesuai kuota, akan dilakukan perpanjangan masa pendaftaran tahap 1 yaitu pada 6,7, dan 12 Februari serta pendaftaran tahap 2 pada 15, 16, dan 19 Februari,” imbuh dia.

Sulistyowati menambahkan pada 20 Februari, PPA MWA menyampaikan nama bakal calon MWA yang lolos seleksi administrasi disertai kelengkapan dokumen kepada SA untuk bakal calon anggota dari unsur masyarakat dan SA, Ketua Umum IKA UNS dari unsur alumni, Wakil Rektor Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia dari unsur tenaga kependidikan, dan Ketua Dewan Mahasiswa dari unsur mahasiswa.

“Pada 26 Februari digelar sidang Pleno Khusus SA untuk pemilihan calon anggota MWA wakil dari masyarakat dan wakil dari SA. Lalu 27-28 Februari rapat pemilihan calon anggota MWA wakil dari alumni [Rapat Pengurus Ikatan Alumni UNS], wakil dari tenaga kependidikan [Rapat Tenaga Kependidikan], dan wakil dari mahasiswa [Rapat Pengurus DEMA UNS]. Dan pada 29 Februari yaitu penyampaian kepada SA nama calon anggota MWA terpilih wakil dari alumni, wakil dari tenaga kependidikan, dan wakil dari mahasiswa,” kata dia.

Setelah melalui berbagai tahapan tersebut, pada 4 Maret digelar Sidang Pleno khusus SA untuk penetapan calon anggota MWA terpilih dari semua unsur. Dan pada 5 Maret, SA mengusulkan calon anggota MWA terpilih kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek).  Sulistyowati mengatakan informasi selengkapnya bisa diakses di laman www.senat-akademik.uns.ac.id/ppamwa.

Hiburan Korea Band Kecilku

Faculty of Engineering UNS Recruited Two Practitioner Lecturers******

SOLO —Faculty of Engineering, Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, recruited two lecturers from business and industrial sectors.

Not only bringing closer and increasing cooperation between the Faculty of Engineering UNS and industrial sectors, but the recruitment of practicing lecturers is also one of the 2021 UNS Creative Leap program implementations.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

The practitioner lecturer is Gunadi, S.T., M.M. who is also PT Hutama Karya Persero’s Director of Operations II. Previously, Gunadi had served as Director of Operations III at PT Waskita Karya Tbk (WSKT), for the 2019 to July 2022 period.

Gunadi, who lives in East Jakarta, graduated from a Master’s in Management Masters at the Jakarta Bina Nusantara Institute (graduated in 2019).

Another practicing lecturer, namely Fajar Budi Laksono, S.Sc., M.Eng from PT. Dtech Innovation Indonesia. Fajar is an alumnus of the Masters in Interdisciplinary Program of Marine Convergence Design Pukyong National University Korea (graduated in 2016).

Fajar, who lives in Salatiga, has also been registered as a lecturer with a NIDK (Special Lecturer Identification Number) at the Higher Education Data Base (PD Dikti) of the Ministry of Education, Culture, Research and Technology with a home base in the Bachelor of Mechanical Engineering Study Program, Faculty of Engineering UNS.

They were both appointed as practicing lecturers at the Faculty of Engineering UND with a Chancellor’s Decree starting February 1, 2021, to teach a minimum of 4 credits in one semester at the Mechanical Engineering Study Program, Faculty of Engineering, UNS.

“This is also part of the strategy to strengthen the Faculty of Engineering’s human resources which is carried out in collaboration with business and industrial sectors. Practicing lecturers can provide professional experience in business and industrial sectors to be applied in campus learning,” said the person in charge of the program, Prof. Dr. Wahyudi Sutopo, S.T., M.Si, recently met Solopos.com at his office.

Wahyudi Sutopo who is also Deputy Dean of HR, Finance, and Logistics, at the Faculty of Engineering UNS, said that the recruitment of practicing lecturers had a very significant impact on the achievement of the five programs of the Faculty of Engineering, including to contribute revenue generating for UNS.

Setan Besar dari Sekte Abadi

Penegakan Hukum Kekerasan Seksual di Kampus Terkendala Permendikbud No. 30/2021******

SOLO —Penanganan kasus kekerasan seksual (KS) yang terjadi di tingkat kampus masih terkendala Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Peer Group Pusat Studi Kependudukan dan Gender (PPKG) UNS Solo, Rina Herlina Haryanti, menganggap aturan tersebut tidak setegas UU TPKS.

“Realitanya, saat kasus terjadi di suatu universitas sering kali dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 hukumannya tidak seberat dijerat lewat UU TPKS. Dari kampusnya sendiri banyak yang cenderung berusaha menyelesaikan pengusutan secepat mungkin karena tidak ingin nama baik kampus tercoreng, sehingga pelaku akhirnya mendapatkan keringanan hukuman,” ujar Rina dalam Konsolidasi Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan 2023 oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) di Hotel Harris Solo, Kamis (7/12/2023).

Promosi Transformasi Digital Bawa BRIBRAIN Raih Future of Intelligence se-Asia Pasifik

Dia juga menyoroti masih banyak kampus yang tidak serius dalam membentuk satuan tugas (satgas) KS. Kondisi ini dapat dilihat dari perbedaan perspektif satgas kampus melihat suatu kasus KS serta kurangnya kapasitas mereka, meliputi pengetahuan dan keterampilannya masing-masing.

Menurut Rina, pelaku KS di tingkat kampus dikenai pasal-pasal di UU TPKS, mereka akan mendapatkan hukuman lebih berat sehingga akan ada efek jera. Sejalan dengan hal tersebut, porsi pemenuhan hak korban juga akan lebih besar.

Namun Rina menyadari, kasus KS di tingkat kampus rentan dengan pembungkaman dan manipulasi korban karena kebanyakan pelaku berasal dari orang terdekat mereka sendiri, seperti mantan pacar ataupun sahabat. Secara psikologis korban akan merasa iba jika pelaku mendapatkan hukuman pidana atau tidak dapat meneruskan kehidupannya.

Dalam acara tersebut, perwakilan satgas kampus mengak jika sumber daya manusia (SDM) mereka terbatas.

Perwakilan satgas kasus KS Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, Angelina Esuko Putri, mengaku personel satgas memerlukan penguatan kapasitas meliputi pengetahuan dan keterampilan untuk mendampingi korban KS di kampus.

Angel bercerita sebelum ada satgas kasus KS di Unisri Solo, dia dan beberapa teman-temannya membentuk pendampingan mandiri bernama Kayoman Mudostoro. Pendampingan dari mereka berupa ruang aman bagi korban KS untuk bercerita sehingga sifatnya sebaya dan tidak menghakimi.

“Kami di Unisri ada pendampingan secara sebaya, tetapi tetap kami berdasarkan persetujuan dari korban, sementara tantangannya sendiri masih banyak korban yang tidak berani bercerita karena masih trauma atau keluar dari zona toxic. Pelaku-pelaku kasus KS ini adalah orang-orang terdekat di sirkel mereka sehingga mau lepas dari para pelaku juga kesulitan. Kami dari pendamping sebaya tidak bisa memaksakan agar keluar dari sirkel itu atau bagaimana, sehingga banyak kasus yang akhirnya tidak dapat ditindaklanjuti,” ujar Angel.

Angel bersyukur dalam aksi pendampingan banyak yang membantu tidak hanya satgas, tetapi juga dari organisasi mahasiswa ataupun dari tenaga pendidik. Pendampingan tersebut awalnya berupa curahan hati lewat akun-akun media sosial bersifat anonim.

Saat akhirnya identitas korban diketahui, beberapa tim pendampingan sebaya kemudian menjadi pendamping pribadi sebagai tempat bercerita.

Mulailah berlatih dari dasar laut

Puluhan Siswa SD Bromantakan Pajang Lukisan Peringati Hari Antikorupsi******

SOLO–Puluhan poster larangan antikorupsi buatan para siswa SD Bromantakan terpajang di jalur pedestrian Ngarsopuro pada Jumat (8/12/2023). Aksi ini merupakan bentuk kerja sama antara Komunikotavisual dengan SD Bromantakan Solo.

Pembimbing Guru Lukis di SDN Bromontaman, Marzuki Widodo, mengatakan kegiatan hari itu diselenggarakan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini pada para siswa.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

“Kita tanamkan kepada anak-anak sedini mungkin ya bahwa setop [korupsi] atau anti korupsi kepada anak-anak,” ujar dia kepada wartawan, Jumat (8/12/2023).

Kegiatan yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB pagi itu diikuti siswa kelas 4, 5, dan 6 SDN Bromantakan Solo. Para siswa menggambar dan mewarnai poster larangan korupsi dengan tulisan yang beragam. Lukisan dari 90 siswa tersebut kemudian dipajang di Jalan Ngarsopuro, depan Pasar Triwindu, sebagai bentuk apresiasi bagi para siswa.

Tampak lukisan tersebut juga menarik perhatian para pengunjung yang tengah melintas di Jalan Diponegoro, Keprabon, Kecamatan Banjarsari.

Marzuki menambahkan karya para murid tersebut dipajang untuk mengenalkan kepada anak-anak tentang pendidikan antikorupsi.

Menurut dia, pendidikan antikorupsi sangat penting diberikan kepada anak-anak agar memupuk integritas dan kejujuran mereka sejak dini. Dia miris melihat berita sehari-hari kasus korupsi dari para pejabat di Indonesia.

Marzuki ingin menanamkan pengetahuan jika korupsi adalah perbuatan tercela yang merugikan masyarakat dan dilarang dilakukan oleh siapapun.

Pantauan Solopos.comhasil lukisan para murid-murid sudah menunjukkan sikap antikorupsi. Beberapa murid sudah mengenal penggunaan simbol tikus berdasi sebagai lambang pejabat negara yang korup.

Anak-anak tersebut juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih banyak ditemukan di Indonesia.

Salah satunya Wuning, 11, siswa kelas 6 SDN Bromantakan yang tengah menggambar tikus sebagai lambang korupsi, dengan tulisan ‘Stop korupsi sejak dini, jujur itu hebat’.

“Menggambar tentang ajakan untuk tidak korupsi, harapannya bisa memberi tahu pejabat supaya tidak korupsi,” tutur Wuning.

Wuning juga berharap para petinggi di Kota Solo tidak korupsi. Salah satu perwakilan Komunikotavisual dari Institut Seni Indonesia (ISI) Solo, Candra Putra, mengatakan kegiatan dengan SD Bromantakan tersebut menjadi ajang mengedukasi para siswa sejak dini guna menanamkan karakter antikorupsi.

Candra berharap para siswa yang sudah dapat menggambar poster larangan korupsi tersebut dapat menerapkan sikap antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

NPC di kota

LSF RI Gelar Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri untuk Anak******

SOLO–Lembaga Sensor Film (LSF) RI menggelar sosialisasi budaya sensor mandiri di Hotel Paragon Solo pada Rabu (6/12/2023). Kegiatan ini dilakukan guna mengajak seluruh komponen masyarakat agar cerdas dalam memilah dan memilih tontonan film di kehidupan sehari-hari.

Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI, Kuat Prihatin, menjelaskan tingkat kesadaran masyarakat untuk memilih tontonan sesuai klasifikasi usia dinilai masih rendah bahkan masih banyak ditemukan orang tua yang mengajak anaknya menonton film di bioskop yang tidak sesuai dengan usia anak.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

Kuat mengatakan pihaknya bekerja sama dengan SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Solo guna menanamkan dan memperkuat budaya sensor mandiri film di masyarakat.

“Terdapat dampak yang signifikan bagi perkembangan anak jika melihat tontonan tidak sesuai dengan usianya, salah satuanya perkembangan emosi dan kecerdasan anak,” tutur Kuat saat diwawancara media di sela-sela acara, Rabu (6/12/2023).

Kepala SD Muhammadiyah 1 Ketelan, Sri Sayekti, menjelaskan dengan adanya kegiatan ini mampu memberikan wawasan mengenai kriteria yang harus diketahui masyarakat dalam memilah dan memilih film.

Tanpa disadari dengan berkembangnya era digital saat ini anak terkadang melihat tayangan yang tidak sesuai dengan kualifikasi usianya sehingga mampu memberikan dampak bagi mental, tumbuh kembang, bahkan prestasi.

Harapannya hasil yang didapat dari kegiatan ini dapat diimplementasikan di keluarga maupun di sekolah terkait peningkatan literasi terhadap sensor mandiri serta durasi pemakaian gawai dan menonton televisi.

“Kegiatan ini adalah kegiatan strategis yang dampaknya akan langsung kita implementasikan di sekolah terkait sensor mandiri. Tanpa kita sadari Anak kadang melihat tayangan yang tidak sesuai usianya yang ke depan dampaknya sangat luar biasa selain dapat mengganggu mental juga tumbuh kembang serta prestasi. Harapannya apa yang kita terima benar-benar diimplementasikan pertama literasi terhadap sensor mandiri harus semakin ditingkatkan, kedua berkaut durasi pemakaian gawai dan menonton televisi,” ujar Sri Sayekti.

Kegiatan Sosialisasi Budaya Sensor Mandiri ini dihadiri 100 peserta di antaranya para guru SD hingga SMA Muhammadiyah di Solo, Perwakilan ISI Solo, Tokoh agama, Budayawan, serta Pegiat Perfilman.

Tampil sebagai narasumber Ketua Subkomisi Penyensoran, Tri Widyastuti Setyaningsih, serta Ketua Subkomisi Penelitian dan Pengkajian LSF RI yang memaparkan terkait sensor di dunia perfilman serta budaya sensor mandiri.

Pedang itu menembus sembilan langit

FK UNS Solo Tuan Rumah, Forum Dekan AIPKI Bahas Isu Kekurangan Dokter Spesialis******

SOLO —Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo menjadi tuan rumah Pertemuan Forum Dekan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI). Kegiatan yang diikuti oleh 92 FK di Indonesia ini akan berlangsung selama tiga hari pada Jumat-Minggu (27-29/1/2023).

Dalam keterangan yang disampaikan saat jumpa pers, Jumat (27/1/2023), Dekan FK UNS, Prof. Dr. Reviono, dr., Sp.P(K). menyampaikan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan enam bulan sekali.

Promosi BRI Catatkan Kinerja Positif: Memasuki Kuartal III, Raih Laba Bersih Rp44,21 T

Tema yang diusung dalam forum ini yaitu peran AIPKI dalam menjaga kualitas lulusan pendidikan kedokteran melalui Academic Health System (AHS).

“Topik acaranya akan membahas mengenai kebutuhan dokter, isu-isu kekurangan dokter terutama spesialis. Jadi, kami nanti akan bersuara secara resmi tentang sudut pandang dan pernyataan AIPKI yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan [Kemenkes],” jelasnya saat jumpa pers dengan wartawan di Auditorium FK UNS.

“Selain akan dihadiri perwakilan Kemendikbudristek, ada juga praktisi pendidikan dari Inggris dan Jerman, dan ada ahli hukum yang menyoroti Omnibus Law UU Kesehatan,” lanjut dia.

Reviono menjelaskan acara inti yang berlangsung di Hotel Sunan akan terbagi menjadi tiga sesi. Sesi pertama dan kedua dapat dihadiri oleh umum, sementara sesi ketiga diperuntukan bagi internal AIPKI.

Sementara itu, Ketua AIPKI, Prof. Dr. Budi Santoso, dr., Sp.OG(K) menjelaskan salah satu topik hangat yang akan dibahas adalah kebijakan Kemenkes yang memiliki wacana untuk memiliki program pendidikan spesialis berbasis rumah sakit (RS).

“Jadi, diwacanakan akan ada pendidikan spesialis yang dikelola oleh universitas dan rumah sakit. Artinya, dalam mewujudkan hal tersebut, para rumah sakit harus mengubah regulasi karena dalam UU Tentang Pendidikan Kedokteran Tahun 2013, pelaksanaan pendidikan spesialis harus ada di institusi pendidikan,” terangnya.

Budi berharap melalui forum ini dapat menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyikapi pemenuhan dokter spesialis ini.

“Kami juga berharap agar pemerintah hadir karena problem saat ini, dokter spesialis ngumpul di kota-kota besar, distribusinya belum merata. Jadi, harapannya dengan jumlah yang kurang tetapi distribusi merata para lulusan-lulusan spesialis bisa melayani seluruh wilayah Indonesia,” pungkasnya