slot yang lagi gacor saat ini

One Piece: Mencuri Langit

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Bahlil Tepis Isu PHK di Industri: Tutup di Jabar, Buka di Jateng******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa ada penutupan pabrikpadat karya di Jawa Barat yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, pabrik itu tidak benar-benar tutup, melainkan berpindah lokasi ke Jawa Tengah. Hal ini yang berpotensi menimbulkan PHK seperti yang terjadi di industri tekstil.

"Ada beberapa izin yang keluar, pabriknya ditutup di Jabar (Jawa Barat) tapi dibangun di Jateng (Jawa Tengah). Jadi, pasti terjadi PHK di Jabar, tapi penciptaan lapangan kerja di Jateng," tutur Bahlil di Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Contoh, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat, mungkin upahnya mahal di sana, cost(biaya) operasinya tinggi karena industri padat karya itu kan tidak memakai teknologi tingkat tinggi," kata Bahlil.

"Nah kebetulan di Jateng itu upah tenaga kerja murah, operasional murah, harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka (pabrik) tutup sebagian di Jabar, tapi mereka bangun di Jateng," lanjut dia.

Namun demikian, ia mengaku masih akan memeriksa dan mencocokkan data dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai isu PHK tersebut.

Yang pasti, apabila relokasi bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain selama masih di dalam negeri seharusnya bukan masalah besar.

"Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain," imbuhnya.

Bahlil pun menilai hal tersebut wajar di industri padat karya. Ia memastikan meski ada penurunan investasi, tetapi di sisi lain juga ada investasi baru yang masuk.

"Terjadi penurunan, yes, tapi ada juga yang baru masuk. Jadi ya biasalah. Orang di padat karya begitu semua, mencari suasana baru," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Menko Airlangga Ungkap Peran Penting Indonesia di KTT G20 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa sebagai perwakilan negara berkembang dan satu-satunya anggota G20 dari Asia Tenggara, inklusivitas menjadi sangat penting bagi Indonesia. Negara-negara harus saling membantu melalui masa sulit ini.

Hal itu dinyatakan Airlangga jelang KTT G20 sebagai puncak kegiatan Presidensi G20 Indonesia yang diselenggarakan di Bali pada 15-16 November mendatang. Forum G20 sendiri merupakan "The Only Global Premier Economic Forum" yang menjadi representasi perekonomian dunia, karena negara-negara yang tergabung di dalamnya menguasai 85 persen dari PDB dunia.

"Kuncinya adalah mencapai keseimbangan. Dengan agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 sebagai penunjuk arah kita, kita harus mempertimbangkan solusi paling efektif untuk krisis multidimensi yang sedang berlangsung dan tetap rendah hati dalam keterbatasan kita sebagai manusia," ujar Airlangga saat menyambut kedatangan delegasi Sherpa 20 di Indonesia secara virtual.

"Selain unsur pemerintah, Indonesia juga secara aktif melibatkan kelompok non-pemerintah yang tergabung dalam G20 Engagement Groups. Tujuannya antara lain untuk memastikan bahwa proses pembahasan mengenai upaya pemulihan ekonomi bersifat inklusif, dengan memperhatikan masukan dari kelompok di luar pemerintah selaku stakeholders dan pelaku utama pertumbuhan ekonomi," kata Susiwijono.

Seluruh pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan disebut akan meng-endorse concrete deliverables. Airlangga mengungkapkan, hal ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni agar Presidensi G20 Indonesia dapat menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat Indonesia, menjadi warisan Indonesia bagi G20, serta meningkatkan peran dan profil Indonesia pada Forum G20.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa krisis yang dihadapi dunia saat ini penuh dengan risiko dan rintangan. Jadi, para pemimpin mengandalkan Anda, atas kebijaksanaan, solusi, dan inovasi untuk pemulihan ekonomi global," ujar Airlangga.

Diselenggarakan pada masa pandemi Covid-19, Presidensi G20 Indonesia tahun ini menjadi periode paling krusial dalam proses pemulihan ekonomi global. Dengan demikian, kolaborasi global melalui Forum G20 harus mampu menghasilkan langkah-langkah nyata dan terobosan besar untuk mengatasi krisis pangan, energi, dan keuangan global yang terjadi saat ini, serta mempercepat pemulihan bersama menjadi lebih kuat.

Sementara itu, sebagai salah satu workstreamdalam G20 selain Finance Track, Sherpa Track terus melakukan pembahasan terkait tantangan global dan berbagai isu ekonomi non-finansial untuk mencari solusi dan memberikan rekomendasi atas agenda dan isu prioritas G20. Pertemuan Sherpa G20 juga bertujuan mempersiapkan versi terbaik Leaders' Declarationyang akan dibawa dan ditetapkan oleh para kepala negara dan pemerintahan negara anggota G20.

Leaders' Declarationmerupakan komitmen dari para pemimpin G20 terhadap upaya bersama dalam pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi Covid-19. Rancangan deklarasi berisi substansi pembahasan prioritas Presidensi G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, tranformasi digital, dan transisi energi. Deklarasi juga membahas soal ketahanan pangan sebagai isu global saat ini.

Teknologi sejati tak tertandingi

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tiran paling hebat dalam sejarah

AP I Siapkan Sembilan Bandara Hadapi Puncak KTT G20******

PT Angkasa Pura I (AP I) menyiapkan sembilan bandara untuk mendukung puncak KTT G20di Bali pada 15-16 November 2022.

Direktur Utama AP I Faik Fahmi mengungkapkan kesiapan operasional untuk KTT G20 tidak hanya di Bandara I Gusti Ngurah Rai saja, tetapi juga pada bandara yang dikelola perusahaan lainnya.

Hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022.

Delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan, Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

Selain itu, guna memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, AP I membuka operasional Posko Terpadu Monitoring KTT G20 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai. Posko tersebut mulai beroperasi pada 10 hingga 22 November mendatang.

"(Kami) sangat fokus dengan telah mempersiapkan banyak hal untuk mendukung kelancaran kegiatan KTT G20, yaitu dari sisi infrastruktur bandara, penerapan standar layanan, dan penerapan rekayasa operasional bandara baik di sisi udara dan sisi darat untuk memastikan kelancaran operasional penanganan penerbangan dan delegasi," kata Faik saat peresmian Posko Terpadu, Kamis (10/11).

Untuk mendukung kelancaran penanganan penempatan pesawat VIP dan pesawat pendamping delegasi KTT G20, perusahaan menyiapkan 66 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut.

Rinciannya, 27 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar atau wide body dan 39 parking stand untuk pesawat berbadan sempit atau narrow body.

Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai, perusahaan telah menyiapkan sebanyak 16 parking stand pesawat, dengan rincian 13 parking stand untuk pesawat berbadan lebar dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit.

Selama periode operasional, Posko Terpadu Monitoring KTT G20 akan diawaki sebanyak 4.498 personel yang berasal dari internal Angkasa Pura I serta dari instansi stakeholder terkait, di antaranya dari TNI AU, TNI AL, TNI AD, Basarnas, Kepolisian, otoritas bandara, Airnav Indonesia, imigrasi, bea cukai, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Balai Karantina, maskapai penerbangan, ground handling, serta anak usaha Angkasa Pura I.

Selain itu, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan KTT G20, perusahaan akan menjalankan sejumlah langkah.

Beberapa di antaranya memastikan kelancaran operasional bandara, melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait, mengoptimalkan kapasitas bandara untuk melayani pesawat utama, pendamping, dan komersial, serta mengatur slot penerbangan komersial untuk menyesuaikan dengan penerbangan VVIP delegasi KTT G20.

Terkait keamanan, perusahaan telah melaksanakan koordinasi dengan berbagai instansi yaitu Kepolisian Daerah Provinsi Bali, TNI, Paspampres, serta Desa Adat penyangga Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Sesuai dengan SE 12 Tahun 2022, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali akan memberlakukan pembatasan operasional penerbangan atau limited operation untuk penerbangan reguler pada tanggal 13 hingga 17 November 2022.

Terkait dengan penerbangan komersial pada masa limited operation ini dan akan dilakukan penataan ulang jadwal penerbangan.

"Konsepnya bukan pengurangan, tetapi menata ulang. Kami mengupayakan penerbangan komersial tidak akan terdampak secara signifikan. Yang sebelumnya Bandara I Gusti Ngurah Rai tidak beroperasi selama 24 jam, kini kami operasikan 24 jam," ujarnya.

Kemudian, ground time pesawat reguler domestik untukwide bodyadalah 105 menit, sedangkan untuk narrow body45 menit.

"Kami telah mempersiapkan pengaturan dengan baik, termasuk berkoordinasi dengan ground handlingdan airlineuntuk memastikan kesiapan dan untuk menyesuaikan dengan situasi saat ini," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

Luhut Optimistis Kontribusi Ekonomi G20 Pulihkan Luka Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, khususnya di Bali.

Menurut Luhut penyelenggaraan G20 akan memberikan kontribusi mencapai $US533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2022.

Lihat Juga : Jokowi Akan Bertemu Biden di KTT G20, Bahas Isu yang Digodok 1,5 Tahun

Apalagi, Bali jadi salah satu wilayah Indonesia yang paling terdampak pandemi. Oleh karena itu, ia berahrap G20 dapat mengobati luka yang mendalam itu.

"Kita tahu, selama pandemi kemarin Bali sangat menderita, sekarang kita berharap ini dapat mengobati luka yang mendalam selama dua tahun," jelas Luhut.

Ia menambahkan konsumsi domestik yang didorong rangkaian G20 ini juga diperkirakan naik sampai Rp1,7 triliun. Selain itu, G20 juga membangkitkan serapan tenaga kerja lebih dari 33 ribu orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), dan UMKM.